Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar (BBM) yang diperkirakan terjadi mulai Juni 2026, seiring dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, melansir Bloomberg.

Ia menambahkan ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, juga perlu dijaga.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Meski demikian, pemerintah setempat memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, namun tantangan utama akan muncul setelahnya.

[Gambas:Youtube]

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Di sisi lain, lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa stasiun pengisian bahan bakar. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar (BBM) yang diperkirakan terjadi mulai Juni 2026, seiring dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, melansir Bloomberg.

Ia menambahkan ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, juga perlu dijaga.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Meski demikian, pemerintah setempat memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, namun tantangan utama akan muncul setelahnya.

[Gambas:Youtube]

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Di sisi lain, lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa stasiun pengisian bahan bakar. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.