JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 164 dan 139lPUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Melalui putusan tersebut, peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, kini dapat memilih pencairan manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan yang telah direncanakan tentunya.

Permohonan uji materi atau judicial review Perkara 164/PUU/XXIII/2025 ini diajukan empat karyawan PT Freeport Indonesia yaitu Lukas Saleo, Warjito, Haerudin Falah, Achmad Yani. Para Pemohon mempersoalkan manfaat dana pensiun yang dibayarkannya secara sukarela tidak dapat dicairkan secara sekaligus melainkan bertahap.

Padahal, para Pemohon menganggap bahwa dana Pensiun adalah hak pekerja. Manfaat dana pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dapat digunakan untuk memulai usaha atau hal lain yang telah direncanakan jauh hari secara matang agar di hari tua atau masa pascapensiun pekerja dapat lebih sejahtera dengan mengembangkan usaha dari dana atau manfaat dana Pensiun.

"Putusan MK sangat bijak dan menguntungkan semua pihak," ujar kuasa hukum para pemohon Mustiyah usai menjalani sidang di MK, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustiyah, permohonan JR yang diajukan pemohon memang bukan pembatalan terkait aturan pembayaran manfaat dana pensiun yang harus dibayarkan secara berkala, sebagaimana pasal 161 ayat (2), pasal 164 ayat (1) huruf d, dan pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Akan tetapi memberikan pilihan atau dinyatakan bertengtangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai ada pilihan untuk dibayarkan berkala atau secara sekaligus.

Lihat video: MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta



“Jadi pada intinya selama pekerja tidak bersepakat untuk dibayarkan secara berkala manfaat dana pensiun harus dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan pekerja. Demikian juga terhadap ahli waris janda, duda atau anak diberikan pilihan untuk mendapatkan dana pensiun secara sekaligus atau berkala,” katanya.

Kuasa hukum lainnya Endang Rokhani menegaskan MK menerima tuntutan yang diajukan oleh para pekerja Freeport tersebut.

“Kesimpulannya tuntutan kita diterima. Terima kasih untuk perjuangan kita semua. Dukungan doa, suport semangat yang luar biasa, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, saran, ide dan materi yang tidak sedikit tentunya," ujarnya.

"Terima kasih jugan kepada seluruh anggota yang telah dengan sukarela mendanai dan membiayai seluruh perjuangan ini dengan memberikan kontribusi sumbangan dana perjuangan yang telah dipercayakan kepada Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut menyatakan jika pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dibayar sekaligus atau berkala.

"Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda, duda atau anak yang terbentuk dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dibayar secara sekaligus atau berkala," katanya saat membacakan amar putusan Senin (29/6/2026).

"Sesuai dengan kehendak peserta, janda, duda atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun,"

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional. Sebelumnya, ketentuan tersebut membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20%. Dengan putusan ini, peserta dapat menerima manfaat sesuai pilihannya sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

"Maka menurut Mahkamah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja buruh yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah juga menyatakan iuran yang telah dibayarkan pengusaha dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja lainnya. Namun, MK menegaskan manfaat pensiun dalam program dana pensiun merupakan manfaat tambahan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pada masa tua.

Sementara itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang muncul karena berakhirnya hubungan kerja. Karena memiliki fungsi yang berbeda, Mahkamah menilai kedua manfaat tersebut tidak dapat dipersamakan.

"Oleh karena itu kedua manfaat yang diterima pekerja buruh tersebut tidak dapat saling menggantikan satu sama lain," kata Enny.

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraeni menyoroti wacana pasangan calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diusung minimal tiga partai politik ( parpol ) parlemen. Menurutnya, wacana ini menjadi peringatan keras konstitusional.

Titi yang juga pakar kepemiluan menyebut, wacana itu diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui sebuah tulisan opini di sebuah media massa. Dalam tulisan itu, ia berkata, Benny menyoroti adanya upaya untuk "membangkangi" putusan MK, salah satunya terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Dalam tulisannya Pak Benny K. Harman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung tiga partai politik parlemen," kata Titi dalam diskusi yang diadakan Perludem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Padahal, kata Titi, putusan MK telah mengizinkan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, baik secara mandiri maupun berkoalisi, tanpa perlu memenuhi syarat ambang batas persentase tertentu di DPR. Menurutnya, wacana itu bisa menjadi peringatan keras terhadap konstitusional.

"Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong (orang biasa) mungkin saya bisa jadi itu disebut rumor, tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusional, konstitusionalitas Pemilu 2029," kata Titi.

Menurut Titi, kalau gagasan itu benar maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. "Membangkangi putusan MK yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri sebab putusan MK final dan mengikat."

Padahal, kata Titi, DPR dan pemerintah bisa saja melayangkan gugatan juga ke MK bila tak puas terhadap putusan sebelumnya. Ia pun menilai, rakyat berada dalam bahaya besar dengan berkembangnya wacana tersebut.

"Jadi, kalau itu sampai terjadi maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi Pemilu 2029," ujar Titi.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), pada Rabu (17/6/2026). Adapun gugatan dengan nomor perkara 126/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK, Suhartoyo ketika membacakan amar putusan, Rabu (17/6/2026).

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan DPR RI dan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap UU Advokat paling lama dua tahun sejak putusan ini dibacakan. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan revisi, maka UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Sepanjang tidak dimaknai apabila dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Hakim Guntur Hamzah menjelaskan, persoalan utama organisasi advokat saat ini bukan lagi mengenai keabsahan organisasi advokat tertentu. Namun lebih kepada ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mampu memisahkan fungsi representatif dan fungsi regulatif dalam organisasi advokat.

"Perlunya pemisahan fungsi demikian didasarkan pada praktik organisasi advokat selama ini di mana organisasi advokat merangkap sebagai regulator, penguji, pengawas, sekaligus penegak etik," kata Guntur dalam pertimbangannya.

Dengan adanya pemisahan fungsi representatif dan fungsi regulatif, maka konflik kepentingan dalam mengelola organisasi advokat baik secara internal maupun antar organisasi seharusnya dapat dihindari.

Dengan berdasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola organisasi advokat, maka Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan Undang-Undang 18/2003.

Perubahan dimaksud bukan untuk menghapus kebebasan berserikat para advokat, namun lebih kepada pembentukan peraturan atau regulasi yang proporsional, terintegrasi, independen, dan akuntabel guna menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan dan dapat melindungi hak-hak konstitusional para advokat dan hak-hak konstitusional warga negara sebagai pencari keadilan justice abelent.

Perubahan UU 18/2003 Dilakukan dengan Mengatur Antara Lain:

1. Desain kelembagaan organisasi advokat

2. Pengaturan mengenai pemisahan fungsi, yakni antara organisasi profesi dan regulator profesi

3. Bentuk regulator, misalnya dewan, konsil, atau majelis

4. Kewenangan regulator

5. Hubungan antara regulator dan organisasi

6. Mekanisme akuntabilitas regulator dan organisasi advokat.

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 16 tahun terhadap advokat Ariyanto Bakri. Hukuman tersebut merupakan putusan banding terkait kasus suap kepada hakim berujung vonis lepas perkara ekspor crude palm oil (CPO).

"Menyatakan Terdakwa Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Kesatu dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum," bunyi putusan yang termuat dalam laman Direktori Putusan MA yang dilihat Rabu (10/6/2026).

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun," sambungnya.

Ariyanto juga dikenai pidana denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan badan. Selain itu, ia juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp21.602.138.412 (21,6 miliar) subsider tujuh tahun kurungan badan.

Putusan ini dibacakan pada 8 Juni 2026 dengan susuna majelis hakim, Ketua, Budi Susilo; anggota, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Bragung Iswanto; serta panitera Budiarto.

Sebelumnya, Advokat Ariyanto Bakri dihukum 16 tahun penjara terkait kasus suap kepada hakim berujung vonis lepas perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Ketua Majelis Hakim, Efendi mengatakan Ariyanto terbukti melakukan tindak pidana suap sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU). Ary Bakri juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Efendi saat membacakan amar putusan, dikutip Rabu (4/3/2026).

Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600 juta subsider 150 hari pidana kurungan. Selain itu, Ary dihukum pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16,25 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi membenarkan adanya soal ledakan di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026) pagi.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi mengatakan pihaknya menerima laporan ledakan itu melalui layanan 110. Laporan diterima sekitar 09.30 WIB.

"Terkait dapat info dari layanan polisi 110, kami datangi TKP di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di putaran BRI. Masuknya wilayah Cilandak," ujar Joko kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, ledakan tersebut pekerja galian melakukan pengeboran untuk pengelolaan air bersih. Dugaan sementara, ledakan itu terjadi akibat adanya gesekan dengan kabel PLN yang tertanam di bawah.

"Menurut keterangan saksi, galian untuk pengelolaan air bersih mengebor jalan, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kami menduganya itu putusnya kabel PLN," imbuhnya.

Adapun, hingga saat ini kepolisian masih mendalami penyebab pasti dari ledakan tersebut dengan mendatangi TKP dan memeriksa sejumlah saksi.

Di samping itu, Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen menyampaikan kejadian itu telah menyebabkan dua korban luka bakar. Keduanya kini, sudah dibawa ke RS Fatmawati untuk dilakukan penanganan medis.

"Luka bakar muka. Kan kalau persen berarti hitungannya badan semua dong. Ini kan cuma luka bakar pada bagian muka cukup serius gitu sih bunyinya," tutur Zen.

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dinilai akan memperkuat perlindungan hak politik perempuan. Amanah tersebut pun sekaligus membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan di parlemen.

Anggota DPR RI, Cindy Monica memandang positif akan putusan tersebut. Ia menyebut bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal memenuhi angka kuota, tetapi tentang menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan bagi masyarakat.

“Perempuan memiliki kemampuan, pengalaman, dan sensitivitas sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, ruang politik harus semakin terbuka dan adil bagi perempuan Indonesia,” ujar Cindy Monica dalam keterangannya kepada Parlementaria, Kamis (28/5/2026).

Cindy mengatakan, keputusan MK tersebut menjadi bentuk keberpihakan terhadap penguatan demokrasi yang lebih representatif. Kehadiran perempuan di parlemen diyakini mampu memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan, hingga kesejahteraan keluarga.

“Ini membuktikan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam politik. Ketika diberikan kesempatan, perempuan mampu hadir sebagai pemimpin dan representasi rakyat yang bekerja nyata,” ujar legislator dari Fraksi NasDem tersebut.

Sebagai anggota DPR RI perempuan, Cindy Monica pun mendorong perempuan untuk berani terjun ke dunia politik dan membawa aspirasi masyarakat secara langsung ke tingkat nasional. Ia berharap semakin banyak perempuan, khususnya generasi muda, yang percaya diri untuk mengambil peran dalam kepemimpinan dan pembangunan bangsa.

“Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai ruang yang terbatas bagi perempuan. Hari ini perempuan harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan Indonesia,” pungkas Cindy.

JAKARTA - Terdakwa kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea, Razman Arif Nasution menyatakan menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasinya. Razman divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 30 September 2025.

Sikap ini diambil Razman setelah mencermati, mendalami, serta mendengar masukan dari keluarga dan hati nurani atas putusan MA. Putusan itu menolak kasasi perkara 5227 k/pid.sus/2026 yang diajukan terdakwa Razman Arif Nasution dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea.

"Saya, Razman Arif Nasution alias Dr RAN menyatakan menerima putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak permohonan kasasi saya," ujar Razman di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis dirinya 1,5 tahun penjara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta MA telah berkekuatan hukum tetap.

"Meskipun salinan surat resmi belum saya terima, saya akan menunggu sambil tetap beraktivitas seperti biasa," ucap Razman.

"Alhamdulillah, manajemen kantor hukum saya sudah tersistem dengan baik, sehingga jika terjadi sesuatu pada diri saya, operasional kantor tetap berjalan tanpa kendala," tambahnya.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik (parpol) memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu. Menurut AHY, Partai Demokrat telah menjalankan ketentuan tersebut sejak lama.

"Saya rasa ini sesuatu yang memang sudah selama ini kita jalankan. Partai Demokrat sendiri selalu mendukung partisipasi perempuan dalam politik, dalam demokrasi," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Partai Demokrat, kata AHY, berkomitmen terus melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam setiap kegiatan kepartaian hingga pencalonan di kontestasi pemilu. Terlebih, kaum perempuan juga memiliki demografi yang sangat besar.

AHY berharap semakin banyak tokoh politikus perempuan Partai Demokrat yang juga bisa mengambil peran yang lebih strategis lagi, baik di parlemen maupun di jajaran eksekutif di pusat maupun di daerah.

"Jadi pada prinsipnya kami sangat mendukung, dan selama ini pun kami berusaha untuk memenuhi dari setiap pemilu, dari setiap pemilihan anggota legislatif, kami memenuhi 30 persen kuota perempuan," ujarnya.

AHY menambahkan, hal itu bukan hanya langkah afirmatif. "Karena memang kami menilai penting sekali pemikiran, gagasan, dan banyak sekali hal yang bisa diperjuangkan oleh para politisi perempuan kami," tuturnya.

Diketahui, terhadap parpol peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkatan harus mencoret atau menggugurkan keikutsertaan partai politik peserta pemilihan umum dimaksud pada kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Demikian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan oleh Hakim Konstitusi Adies Kadir. Sidang Pengucapan Putusan ini digelar pada Senin (25/5/2026) di Ruang Sidang Pleno MK.

Empat orang mahasiswa, yakni Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang telah dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Menurut Adies, penegasan ini diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dapat dilakukan. Dengan demikian, pengaturan ihwal daftar bakal calon yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam norma Pasal 245 UU Pemilu harus dimaknai dan dilengkapi dengan sanksi kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk dicoret atau digugurkan sehingga tidak diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud sebagaimana dimuat dalam amar putusan a quo.

Dalam konteks itu, kata Adies, karena norma Pasal 245 UU Pemilu berkelindan dengan norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu termasuk dengan norma Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU Pemilu—yang dalam batas penalaran yang wajar norma-norma tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterpenuhan daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%—maka verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu harus pula ditempatkan sebagai norma yang antara lain berfungsi untuk menilai keterpenuhan syarat paling sedikit 30% dimaksud. Sehingga keterpenuhan tersebut terwujud dalam penetapan dan pengumuman daftar calon tetap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU Pemilu.

"Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas ketiadaan ancaman sanksi dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 sehingga memberi peluang kepada KPU di setiap tingkatan meloloskan daftar bakal calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam pelaksanaan pemilihan umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum," ucap Adies, dikutip dari laman MK.

Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan para Pemohon. "Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan'," ucap Suhartoyo.

JAKARTA - Partai Perindo menilai keterwakilan perempuan dalam politik tidak sekadar memenuhi ketentuan kuota, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu.

Melalui putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan Senin (25/5/2026), MK menyatakan partai politik dapat digugurkan di daerah pemilihan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Perindo Soroti Pentingnya Perspektif Perempuan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angkie Yudistia menilai keterlibatan perempuan dalam politik membawa perspektif yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“Keterwakilan perempuan di partai politik bukan hanya soal memenuhi angka kuota. Ini tentang menghadirkan cara pandang, empati, dan pengalaman hidup perempuan dalam proses pengambilan keputusan bangsa. Ketika perempuan diberi ruang, demokrasi menjadi lebih utuh dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Angkie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5/26).

Menurut dia, partisipasi perempuan dalam politik juga memiliki peran penting dalam memperkuat representasi publik, terutama terhadap isu sosial, pendidikan, perlindungan keluarga hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Karena itu, Angkie menilai partai politik perlu menghadirkan ruang yang aman, relevan dan bermakna agar semakin banyak perempuan terdorong terlibat dalam proses politik dan kepemimpinan publik.

Kesetaraan Dinilai Perkuat Demokrasi

Angkie menegaskan perempuan tidak dapat dipandang sekadar pelengkap dalam demokrasi, melainkan bagian penting dari proses perubahan sosial dan pembangunan bangsa.

“Perempuan bukan sekadar pelengkap demokrasi. Perempuan adalah penggerak perubahan. Dan bangsa yang maju adalah bangsa yang memberi ruang setara bagi seluruh warganya untuk memimpin, bersuara, dan menentukan masa depan bersama,” tuturnya.

Putusan MK tersebut dinilai menjadi momentum bagi partai politik untuk memperkuat komitmen terhadap keterwakilan perempuan sekaligus membangun demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah menolak untuk seluruhnya terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN). Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar pada Selasa (12/5/2026).

Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat bahwa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai alat dan syarat finalisasi serta kunci konstitutif peralihan status ibu kota secara yuridis. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara legal baru terjadi saat Keppres tersebut ditandatangani oleh presiden.

Fahri Bachmid melihat bahwa Keppres pemindahan ibu kota merupakan instrumen hukum yang krusial. Artinya, kata dia, tindakan hukum "beschikking" yang membuat perpindahan status dari Jakarta ke IKN sah secara mutlak dan berlaku sekali selesai (einmalig).

“Selama Keppres tersebut belum ditetapkan dan diberlakukan, Jakarta secara konstitusional tetap menjadi Ibu Kota Negara RI, meskipun UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah disahkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).

Dia menuturkan, pelembagaan mekanisme Keppres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum, di mana status Jakarta sebagai ibu kota dicabut secara bersamaan dengan IKN yang telah dinormakan menjadi ibu kota.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa tindakan penerbitan Keppres merupakan wewenang penuh Presiden RI. Keppres adalah instrumen wewenang atributif yang sah bagi Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan yang akan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan strategis, administratif, dan kesiapan infrastruktur di IKN itu sendiri.

Menurut Fahri, substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 dengan argumentasinya bahwa ketidaksinkronan yang menimbulkan keadaan di mana satu norma yang secara tegas dan konsisten menetapkan ibu kota negara Republik Indonesia pada saat ini.

Akibatnya, selain menimbulkan perbedaan penafsiran, juga potensial melahirkan kekosongan ihwal status konstitusional ibu kota negara dalam sistem hukum nasional yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk keabsahan dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Fahri menegaskan bahwa dalam putusan MK tersebut mahkamah secara prinsip telah membuat tafsir atas permasalahan yang diajukan, yaitu apakah norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 tentang IKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum Pemohon, yaitu “selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan”.

Dalam hal ini, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 menyatakan, “kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan pranata perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. “Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, namun proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden,” jelasnya.

Fahri menekankan bahwa Mahkamah telah menegaskan terkait aspek waktu, bahwa apabila diletakkan dalam konteks pemindahan ibu kota negara, dalam UU 2/2024 juncto UU 151/2024 terdapat ketentuan mengenai waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yaitu tergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden Mahkamah berpendirian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan,” pungkasnya.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) resmi menolak upaya hukum kasasi yang diajukan dr Taufik Eko Nugroho, terdakwa kasus pemerasan di lingkungan Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Sehingga vonis empat tahun penjara tetap berlaku.

Keputusan tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 359 K/Pid/2026 yang ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Selasa (24/2/2026). Amar putusan menyebutkan bahwa permohonan kasus terdakwa ditolak dan membebankan biaya perkara.

Dengan penolakan ini, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperkuat hukuman pidana bagi dosen Fakultas Kedokteran Undip itu resmi berlaku sepenuhnya.

Diketahui kasus ini merupakan buntut dari investigasi mendalam Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap dugaan praktik perundungan dan eksploitasi di lingkungan PPDS Anestesi Undip, yang mencuat pasca-meninggalnya dr Aulia Risma Lestari.

Selain Taufik, dua terdakwa lain dalam klaster perkara yang sama juga telah menerima vonis yaitu dr Zara Yupita Azra (mahasiswi senior) dan Sri Maryani (staf administrasi). Masing-masing dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara, sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada November 2025 lalu.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyatakan, pihaknya menghormati dan mengapresiasi proses hukum yang telah berjalan hingga ke tingkat tertinggi.

“Kementerian Kesehatan mengapresiasi seluruh proses hukum yang berjalan dan mendukung upaya penegakan hukum demi menciptakan lingkungan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas,” kata Aji dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang mengawal kasus ini sejak awal pelaporan dilakukan. “Kami menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

Lebih lanjut, Aji menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi total pada sistem pendidikan residensi. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik intimidasi maupun penyalahgunaan wewenang terhadap peserta didik.

“Kami akan terus mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran, terutama program residensi, guna memastikan perlindungan bagi seluruh peserta didik dari segala bentuk praktik tidak terpuji,” tandasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan DKI Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara . Menurutnya, putusan itu sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Atas dasar itu, Irawan menilai, putusan MK tersebut tak akan memberikan implikasi hukum apa pun terhadap UU IKN. Menurutnya, MK hanya memberi penegasan dalam putusan tersebut.

"Iya sudah baca putusannya. Putusan MK tersebut sebangun dengan ketentuan norma dalam UU IKN bahwa waktu terjadinya pemindahan Ibu Kota adalah saat diterbitkannya Keputusan Presiden. Jadi faktualnya putusan MK tersebut tidak memberikan implikasi hukum apa pun. Sifatnya hanya penegasan saja," ujar Irawan saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini berpandangan, tak perlu ada pihak yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Keppres terkait IKN. Ia meyakini, Presiden Prabowo punya pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan menerbitkan Keppres.

"Presiden tidak perlu didorong atau ditahan-tahan mengenai penerbitan Keppres IKN itu, Mas. Begitu Presiden menilai kita telah siap untuk pindah, kita pindah. UU IKN telah mengatur demikian," pungkasnya.

Sebelumnya, MK resmi menolak gugatan perkara nomor 71/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang telah diubah melalui UU Nomor 21 Tahun 2023. Dalam putusannya, MK mempertegas bahwa hingga saat ini, Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan penjelasan Hakim Konstitusi Adies Kadir mengenai materi gugatan, pemohon beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022. Ketidaksinkronan ini dinilai pemohon dapat memicu kekosongan status konstitusional ibu kota, yang berisiko mengancam legalitas atau keabsahan tindakan pemerintah.

MK menyampaikan dalam menafsirkan norma tersebut harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU 2/2024. Pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024 yakni pemindahan ibu kota negara baru berlaku efektif setelah presiden menetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

MK menegaskan waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bergantung pada saat ditetapkannya keputusan presiden. MK juga menyebut suatu peraturan pada dasarnya mulai berlaku sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

"Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud," kata Adies.

Adies menambahkan, "Sehingga dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum."