Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.

JAKARTA - Ruang representasi politik di daerah dinilai berpotensi menyempit apabila ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diterapkan dalam pemilihan anggota DPRD. Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Partai Perindo menilai perluasan threshold ke tingkat daerah berisiko mengurangi keterwakilan suara masyarakat dalam lembaga legislatif.

Ketua DPP Bidang Fraksi dan Pemerintahan Partai Perindo Gardian Muhammad menegaskan Perindo menolak wacana penerapan parliamentary threshold untuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. "Partai Perindo menolak wacana perluasan ambang batas parlemen ke tingkat DPRD karena berpotensi mereduksi kualitas demokrasi dan mengabaikan prinsip keterwakilan rakyat,” ujar Gardian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/06/2026).

“Setiap suara yang diberikan masyarakat harus memiliki kesempatan yang adil untuk terkonversi menjadi representasi politik, bukan terhapus oleh mekanisme yang semakin membatasi akses partai-partai tertentu," sambungnya.

Demokrasi Dinilai Tidak Boleh Mempersempit Pilihan Rakyat

Gardian menilai perluasan ambang batas parlemen justru berpotensi menguntungkan partai-partai besar dan mempersempit ruang hadirnya alternatif politik di daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi keberagaman aspirasi masyarakat yang seharusnya terwakili dalam proses demokrasi.

"Penerapan ambang batas yang lebih luas justru berisiko menciptakan gejolak politik di daerah dengan menguntungkan partai-partai besar dan menyulitkan lahirnya alternatif politik yang mampu mewakili kepentingan masyarakat secara lebih beragam. Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui penyempitan pilihan, melainkan melalui kompetisi yang terbuka dan setara," katanya.

Penolakan terhadap perluasan parliamentary threshold mengemuka setelah muncul usulan agar ambang batas parlemen tidak hanya berlaku untuk DPR RI, tetapi juga diterapkan secara berjenjang pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam revisi UU Pemilu.

Perindo Minta Reformasi Politik Tidak Kurangi Hak Pemilih

Menurut Gardian, pembenahan sistem politik seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi melalui kaderisasi, transparansi partai, dan penguatan akuntabilitas wakil rakyat, bukan dengan menambah pembatasan yang berpotensi mengurangi hak politik warga negara.

"Pembenahan sistem politik seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas kaderisasi, transparansi partai, dan akuntabilitas wakil rakyat. Jangan sampai alasan penyederhanaan sistem kepartaian dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik warga negara dan membatasi representasi di tingkat lokal," tegasnya.

Dia menegaskan Partai Perindo memahami pentingnya keterwakilan politik di daerah karena saat ini memiliki 349 anggota DPRD kabupaten/kota dan 31 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa demokrasi daerah membutuhkan ruang kompetisi yang terbuka agar masyarakat memiliki pilihan politik yang beragam dan aspiratif.

Partai Perindo menegaskan akan terus mengawal pembahasan revisi UU Pemilu agar menghasilkan regulasi yang tetap menjamin keterwakilan masyarakat, memperkuat kualitas demokrasi, serta menjaga hak politik warga negara di seluruh tingkatan pemerintahan.

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan sebanyak 42,4% masyarakat setuju Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold ) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Dari survei tersebut masyarakat ingin ada figur-figur baru yang bisa meramaikan pesta demokrasi Tanah Air.

“Jadi alias tanpa adanya ambang batas lagi publik yang setuju, itu 42,4%, sementara yang tidak setuju di 25,6%,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis di akun YouTube Poltracking TV, Kamis (4/6/2026). Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus

Dari data Poltracking, angka 42,4% merupakan gabungan dari yang sangat setuju sebesar 3,7% dan cukup setuju 38,7%. Sementara itu, gabungan tidak setuju atau 25,6% yaitu kurang setuju dengan angka 20,8% dan sangat tidak setuju 4,8%.

Seperti diketahui bersama, berdasarkan aturan sebelumnya, pada UU No 7/2017, partai politik atau gabungan partai harus menguasai paling sedikit 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Kemudian, aturan itu dihapus MK pada 2024 silam. MK resmi mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan presidential threshold sebesar 20% tersebut. MK menyatakan, aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Alhasil, dengan dihapusnya aturan tersebut, seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi syarat persentase perolehan kursi atau suara di parlemen. Oleh sebab itu, masyarakat setuju jika presidential threshold dihapuskan.

Efeknya besar kemungkinan akan ada wajah-wajah baru yang akan bersaing menjadi Presiden Indonesia ke depan. “Jadi dari data temuan ini, 42,4% publik setuju jadi kita tidak ada lagi presidential threshold sebagaimana di pilpres-pilpres sebelumnya,” ujarnya. Mantan Komisioner KPU Bicara Ambang Batas Parlemen: Idealnya 0 %

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada periode 11-17 Mei 2026. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% . Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengaku, telah mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia menyatakan PDIP telah membentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu.

"Ya di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang mendapat pembicaraan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.

"Tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyampaikan perbedaan pandangan masih terjadi dalam pembahasan sejumlah materi, mulai dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ambang batas calon presiden atau presidential threshold, hingga desain pemilu nasional dan daerah.

“Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot, memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Legislator PDIP itu menekankan perbedaan pandangan menjadi tantangan utama ketika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR. Sebab, seluruh fraksi di DPR harus memiliki satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sama sebelum dibahas bersama pemerintah.

“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Engak bisa kita ini beda DIM antar satu fraksi dengan fraksi yang lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) berharap tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) mendatang. Hal ini ditegaskan Andi dalam SINDO Prime bertajuk ‘17 Juta Suara Terbuang, Pakar Dorong Parliamentary Threshold Dihapus’.

Dia mengingatkan soal adanya adagium Vox Populi Vox Dei, yang jangan sampai diabaikan. Dia mengingatkan kembali jika ada sekitar 17,3 juta atau posisinya sekitar 11,3% secara akumulasi suara rakyat yang terbuang dalam Pemilu 2024.

Jika itu diposisikan sebagai partai politik, suara yang terbuang itu seperti menempatkan urutan kelima secara nasional. "Jangan sampai suara ini menjadi sia-sia atau terbuang," tegas Andi dikutip dari YouTube SindoNews, Kamis (28/5/2026).

Dia mengingatkan bahwa partai-partai politik ini mendirikan partai itu tidak mudah. Harus banyak tahapan yang harus dilalui seperti verifikasi faktual, administrasi hingga perlunya ada perwakilan 100 persen di seluruh daerah.

"Alangkah ketidakadilan ini terjadi kalau itu diabaikan," ujarnya.

"Jadi harapan kita bahwa pemerintah komitmen menjalankan amanah itu walaupun memang kita menyadari agak sulit untuk 0% eh parliamentary threshold nasional, tapi di daerah sekiranya bisa proporsional," tuturnya.

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. GKSR juga meminta revisi menyeluruh terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, serta mendorong pelibatan partai non-parlemen dalam proses pembahasannya.

GKSR juga mendesak transparansi dengan membuka naskah akademik dan draf revisi ke publik, sekaligus mengusulkan penghapusan parliamentary threshold agar tidak ada suara terbuang. Selain itu, KPU diminta memberikan salinan hasil penghitungan suara TPS kepada seluruh partai.

Di sisi lain, GKSR menegaskan pentingnya mempertahankan Pilkada langsung, memperluas bantuan keuangan untuk semua partai yang memperoleh suara, serta mengusulkan pembentukan fraksi gabungan bagi partai dengan kursi terbatas di DPR.

GKSR menilai aturan parliamentary threshold memicu disproporsionalitas representasi politik. Aturan itu juga dianggap membuat banyak suara rakyat terbuang dalam pemilu. Sekretaris Jenderal GKSR Ferry Rizky Kurniansyah, yang juga Sekjen DPP Partai Perindo, mengatakan fokus utama organisasi saat ini adalah pembahasan aturan ambang batas parlemen dan percepatan revisi aturan pemilu.

“Seperti yang disampaikan tadi bahwa fokus kita lebih kepada parliamentary threshold, itu penting. Yang kedua adalah mempercepat RUU Pemilu. Itu lebih penting dan yang ketiga adalah pelibatan kami semua partai-partai non parlemen untuk ikut serta terlibat di dalam aktivitas proses,” katanya dalam konferensi pers GKSR di Sekretariat Bersama GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(25/5/26).

Ferry menegaskan GKSR ingin revisi aturan pemilu tidak hanya membahas aspek teknis elektoral. Dia menilai pembahasan juga harus memperhatikan kualitas representasi suara rakyat dalam sistem demokrasi.

“Dan kita berharap bahwa sikap ini adalah sikap yang memang mencerminkan tidak saja soal bagaimana kita menghitung rasiologi dan juga matematika pemilunya, tapi bagaimana kita juga menghindari disproporsionalitas yang ada,” ujarnya.

Ferry menilai suara rakyat tidak boleh hilang akibat aturan parliamentary threshold. Menurut dia, setiap suara pemilih harus tetap memiliki makna dalam sistem demokrasi.

“Atau suara yang terbuang, itu jauh lebih penting karena kita namanya juga gerakan kedaulatan suara rakyat. Jangan sampai suara rakyat betul-betul hilang, sia-sia, tidak ada makna apapun dan ini menjadi poin yang saya pikir sangat strategis yang kita sampaikan kepada publik dan juga nanti kepada para pihak yang ada,” ucap Ferry.

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold idealnya adalah 0%. Menurutnya, pembuat Undang-Undang (UU) perlu mempertimbangkan betul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merumuskan besaran ambang batas parlemen.

"Idealnya sih nol persen. Kalau kita bicara ideal ya. Jadi saya kira apa yang dipertimbangkan betul oleh MK," ujar Hadar saat dihubungi, Sabtu (23/5/2026)

Hadar mengatakan, banyak suara pemilih hilang dalam setiap gelaran pemilu. Menurutnya, model pemilu perlu diubah untuk menghindari terbuangnya suara rakyat.

"Karena begini, sebetulnya sistem pemilu yang kita gunakan itu dengan model Dapil (Daerah Pemilihan) yang ada sekarang, multi-member district ya, jadi dapil itu berwakil banyak dengan besaran atau magnitude yang bervariasi 3 sampai 10 di tiap-tiap daerah, itu secara alamiah sebetulnya sudah ada ambang batas juga gitu," ucap Hadar.

"Jadi artinya apa? Secara alamiah, secara inherent, itu pembatasan-pembatasan sudah diberlakukan di setiap dapil gitu. Nah, jadi ini saja yang kita gunakan kalau kita mau sungguh-sungguh mengakui suara rakyat, menghargai suara rakyat, dan mengakui bahwa suara rakyat merupakan kedaulatan. Jadi kedaulatan itu ada di suara-suara itu sebetulnya, bukan di rekayasa-rekayasa yang dibicarakan atau yang disebut dengan parliamentary threshold ini begitu," sambungnya.

Untuk itu, Hadar menilai, regulasi yang dibuat harus menghormati meskipun ada satu partai yang memperoleh satu kursi. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas suara rakyat yang terkonversi menjadi kursi parlemen.

"Salah satu karakter atau hal positif yang kita dapatkan di pemilu adalah kita mendapatkan wakil. Jadi perwakilan ini harus kita betul-betul hargai gitu. Jadi idealnya menurut saya ya tiada (nol). Jadi betul-betul kalau saja partai politik di dapil mana pun memperoleh satu kursi, maka dia harus diikutkan untuk bisa (masuk parlemen)," kata Hadar.

"Tidak boleh kemudian dinyatakan tidak jadi, kita tolak ini, kemudian kursinya dibagi-bagi di antara partai lain gitu. Itu menurut saya menjadi tidak adil. Jadi pemilu itu menjadi tidak adil karena yang tadinya berhak akhirnya nggak boleh dia, dan kursinya dibagi-bagi sama partai yang melampaui ambang batas berapa persen ini. Jadi kalau saya memandangnya begitu," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) mewaspadai meningkatnya risiko kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL) pada sektor UMKM dan kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi di tengah gejolak ekonomi global yang berkepanjangan.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI Dhaha P Kuantan mengatakan ketidakpastian global akibat geopolitik diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir 2026 dan menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi domestik.

"Isu-isu terkait dengan geopolitik dan ketidakpastian global itu kira-kira akan semakin panjang berlangsungnya hingga akhir 2026," ujar Dhaha dalam acara pelatihan media BI di Makassar, Jumat (22/5).

Menurutnya, risiko global tidak hanya dilihat dari besarnya dampak, tetapi juga durasi ketidakpastian yang berkepanjangan.

"Dalam ekonomi itu tidak hanya terkait magnitude-nya saja, dampaknya yang besar, tapi kalau dia lama, itu juga akan semakin memperumit keadaan," ujarnya.

Di tengah tekanan global tersebut, Dhaha menyebut kondisi ekonomi domestik masih cukup terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat 5,61 persen, sementara pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,98 persen secara tahunan.

Pertumbuhan kredit itu ditopang sektor konstruksi, jasa dunia usaha, dan industri pengolahan, serta didukung dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 11,4 persen.

"Kapasitas perbankan dari sisi funding ini juga oke, sehingga menjadi sokongan untuk pertumbuhan kredit sampai akhir 2026 dan bahkan ke depannya," ujarnya.

Meski demikian, BI mulai mencermati kenaikan risiko kredit bermasalah di sejumlah sektor, terutama UMKM dan KPR nonsubsidi.

"NPL dari sisi UMKM mulai merangkak naik. Ini hal yang perlu kita cermati, meskipun secara threshold masih di bawah 5 persen," katanya.

Dhaha juga mengatakan rasio kredit bermasalah pada KPR nonsubsidi mengalami kenaikan, walaupun masih berada di bawah ambang batas prudensial.

"NPL kredit konsumsi, khususnya KPR nonsubsidi, juga menjadi perhatian karena nilainya meningkat walaupun masih di bawah 5 persen," ujarnya.

Selain kualitas kredit, BI juga menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dalam beberapa tahun terakhir.

"Kredit UMKM selama beberapa tahun belakangan ini tumbuhnya terus mengalami penurunan atau tumbuh terbatas," kata Dhaha.

Menurutnya, perlambatan itu terjadi di berbagai kelompok bank, baik bank BUMN, bank swasta nasional, maupun bank pembangunan daerah (BPD).

Karena itu, BI terus mendorong berbagai kebijakan makroprudensial agar sektor UMKM kembali menjadi motor pertumbuhan kredit dan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Dhaha menilai likuiditas perbankan sebenarnya masih sangat longgar. Namun, tantangan utama saat ini adalah lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha dan masyarakat.

"Kalau pemahaman kita, bank-bank itu likuiditasnya ample. Upaya-upaya dari Bank Indonesia untuk mendorong ketersediaan likuiditas juga sudah dijalankan semua," ujarnya.

"Nah, sekarang masalahnya dari sisi demand-nya ini bagaimana. Untuk mencapai pertumbuhan kredit yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dua-duanya harus ketemu," imbuhnya.

Untuk mendorong penyaluran kredit, BI melanjutkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang memungkinkan dana giro wajib minimum (GWM) dialihkan untuk pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, perumahan, pertanian, hingga industri kreatif.

Dhaha mengibaratkan kebijakan itu seperti bendungan yang airnya dialirkan ke sektor-sektor produktif.

"Likuiditas yang tadinya dibendung untuk dikendalikan, disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran ke sektor produktif, UMKM, rumah tangga, sehingga ekonomi bisa tumbuh tinggi," ujarnya.

Hingga saat ini, realisasi insentif likuiditas makroprudensial tercatat mencapai Rp424 triliun atau setara 4,76 persen dari DPK perbankan.

Bank Indonesia (BI) menegaskan masyarakat tetap diperbolehkan membeli valuta asing (valas), termasuk dolar AS, selama transaksi tersebut dilakukan untuk kebutuhan riil dan bukan spekulasi di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A Cussoy Intama mengatakan otoritas moneter tidak membatasi pembelian dolar AS oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Namun, bank sentral memperketat ketentuan transaksi valas tanpa underlying atau dokumen pendukung untuk menekan aktivitas spekulatif di pasar.

"Jadi sekali lagi message-nya adalah kita tidak membatasi beli valas. Mau beli dolar, mau non-dolar silakan. Tapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya, jadi tidak berupa spekulasi," ujar Ruth dalam pelatihan media BI di Makassar, Jumat (22/5).

Ruth menjelaskan kebijakan tersebut ditempuh di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap rupiah yang masih berlangsung. Menurutnya, ekspektasi pasar yang berlebihan di tengah gejolak global berpotensi memicu aksi spekulasi terhadap dolar AS.

"Biasanya manusia cenderung exaggerate ketika kondisi seperti ini. Nah inilah yang kita batasi. Kalau memang butuh untuk usaha, kebutuhan anak sekolah di luar negeri, silakan. Tapi jangan karena spekulasi," katanya.

Sebagai bagian dari langkah stabilisasi rupiah, BI sebelumnya menurunkan batas transaksi pembelian valas tanpa underlying dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per bulan. Ketentuan itu tertuang dalam PADG Nomor 7 Tahun 2026 dan mulai diimplementasikan sejak awal Mei 2026.

Ruth menyebut lebih dari 90 persen transaksi valas domestik sebenarnya sudah memiliki underlying. Namun, BI tetap melihat adanya aktivitas pembelian dolar tanpa kebutuhan riil yang cukup besar di pasar.

Menurut dia, kebijakan pengetatan threshold tersebut mulai menunjukkan hasil. BI mencatat rata-rata transaksi pembelian dolar tanpa underlying turun dari sekitar US$76 juta-78 juta per hari menjadi sekitar US$62 juta per hari setelah kebijakan diterapkan.

"Nanti akan kita turunkan lagi menjadi US$25 ribu. Harapannya tren penurunannya akan sama, sehingga pembelian dolar tanpa underlying bisa terus berkurang," ujarnya.

Selanjutnya, BI berencana kembali memangkas batas pembelian valas tanpa underlying menjadi US$25 ribu mulai Juni 2026, setelah masa penyesuaian sistem perbankan selesai dilakukan.

Selain itu, BI juga memperbolehkan 14 bank dealer utama melakukan transaksi non-deliverable forward (NDF) jual di pasar offshore untuk mendukung stabilitas rupiah.

Meski demikian, Ruth menegaskan kebijakan tersebut dilakukan secara selektif dan tetap diawasi ketat oleh BI.

"Karena kalau spekulasi itu yang suffer pasti se-Indonesia. Mau kaya, mau miskin, pasti se-Indonesia," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sejumlah partai politik non-parlemen saat ini tengah menggodok rumusan usulan penurunan persentase ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebagai upaya agar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan ambang batas sebesar 4% tidak lagi berlaku pada Pemilu 2029 mendatang, dapat diimplementasikan secara penuh.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan bahwa penataan ulang ambang batas parlemen secara mendesak harus dilakukan supaya selaras dengan prinsip sistem pelaksanaan pemilihan umum yang terkandung dalam konstitusi.

"Iya, saya ingin tegaskan bahwa proses untuk merumuskan parlemen thresholds harus betul-betul sesuai dengan rasio logika dan matematika pemilunya," ujar Ferry kepada Bisnis usai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW-DPD Partai Perindo Jawa Timur, Minggu (17/5/2026) malam.

Ferry menjelaskan formula penghitungan ambang batas yang ideal sangat penting untuk diterapkan guna menekan angka suara sah pemilih yang tidak dapat dikonversi partai menjadi kursi di Senayan. Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024, ia menyebut tingginya ambang batas dapat memicu fenomena disproporsionalitas hasil pemilu yang masif.

"Karena kita berangkat pada sistem proporsional, apalagi dengan sistem proporsional terbuka. Nah, oleh karena itu supaya nanti tidak terjadi disproporsionalitas, bahkan 17,3 juta surat suara terbuang di [Pemilu] 2024, maka ini harus ada perbaikan, dan putusan ini kan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan 116," lanjutnya.

Melihat kondisi tersebut, Ferry menyatakan Perindo serta partai-partai non-parlemen lainnya menilai bahwa angka 1% menjadi ambang batas yang paling masuk akal jika dihitung menggunakan formula matematis pemilu. Walau begitu, partai-partai non-parlemen juga berharap opsi untuk menghapuskan ambang batas secara total atau mencapai 0% tetap terbuka.

"Nah, oleh karena itu Partai Perindo yang mengusulkan bahwa angka 1% menjadi sesuatu yang sangat rasional dengan rumusan-rumusan materi-materi pengeluh yang ada, dan ini juga kita juga berharap kalau toh memang tidak 1%, maka kalau memang 0% pun itu menjadi luar biasa," jelasnya.

Dalam memperjuangkan perubahan regulasi ini, Perindo tidak bergerak sendirian. Ferry mengungkapkan pihaknya saat ini aktif membangun komunikasi dan konsolidasi bersama kekuatan politik di luar parlemen lewat wadah Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR).

"Kalau itu kan kita bergabung dalam Sekber. Jadi ada sekretariat bersama namanya GKSR, gerakan kedaulatan suara rakyat. Jadi kami ada delapan partai politik non-parlemen. Kita membuat satu rumusan yang nantikan rumusan-rumusan tersebut nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan-pimpinan DPR dan juga kepada pemerintah," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai sejauh mana perkembangan draf usulan tersebut telah bergulir, Ferry menyebutkan bahwa dokumen rekomendasi tersebut saat ini telah memasuki fase finalisasi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

"Sedang dirumuskan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan sampaikan," katanya.

Saat ditegaskan kembali mengenai target final partai-partai non-parlemen mengenai besaran angka parliamentary thresholds yang akan disodorkan pihaknya kepada DPR RI dan pemerintah, Ferry menyatakan angka 1% tetap menjadi opsi paling realistis pihaknya berdasarkan kalkulasi internal GKSR.

"Ya, kalau dari hitungan kami sih 1% itu sudah sangat pas sekali. Kalau toh memang ada yang mengusulkan 0% dia lebih baik juga," pungkasnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kembali dibahas oleh sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Focus group discussion (FGD) digelar mereka untuk merumuskan penyelamatan jutaan suara rakyat, melalui penurunan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT).

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar hadir dalam forum tersebut. Hadir juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan sejumlah pengurus lain dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, serta Partai Berkarya.

"Sekber GKSR ini akan kita terus hidupkan. Hari ini kita mengundang Pak Mahfud MD untuk membahas Parliamentary Threshold (PT). Kita akan mendengar masukan, bagaimana agar seharusnya tidak ada satu suara pun yang hilang," kata OSO saat membuka FGD bertajuk Dinamika Parliamentary Threshold dan Masa Depan Demokrasi Representatif Indonesia di Kantor Sekber GKSR, Menteng, Jakarta, Senin (11/5/2026).

OSO menuturkan, sejumlah partai di parlemen mulai bersuara terkait Parliamentary Threshold (PT). Ada yang mengusulkan 5 hingga 7 persen, tapi ada juga yang mengusulkan 0 persen. OSO mengungkapkan, GKSR melihat PT berpotensi membuang jutaan suara rakyat, mempersempit representasi politik, memperkuat dominasi/hegemoni partai besar, dan mematikan regenerasi politik nasional.

"Demokrasi tak boleh berubah menjadi kompetisi tertutup, kartel elite, dan arena eksklusif partai mapan. Jangan sampai, demokrasi kita memberi hak memilih kepada rakyat, tapi tak memberi hak untuk diwakili," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu.

Sebab itu, kata OSO, GKSR mengusulkan penerapan Fraksi Threshold, bukan memperluas penerapan PT hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Semakin tinggi PT, semakin besar suara rakyat yang hilang, semakin sempit ruang politik alternatif. PT hingga DPRD akan membunuh demokrasi lokal, memperkuat dominasi partai nasional, dan melemahkan memangat otonomi daerah," tuturnya.

Dia mengatakan, GKSR mendorong revisi UU Pemilu dilakukan lebih awal. Pihaknya berharap, revisi UU Pemilu selesai akhir tahun 2026, maksimal awal tahun 2027. "Tujuannya, memberi kepastian kepada partai dan rakyat, menghindari kekacauan hukum dan judicial review berulang," kata mantan Wakil Ketua MPR itu.

OSO menambahkan, berbagai hasil kajian dan diskusi GSKR akan disampaikan ke legislatif dan pemerintah. "Yang kita harapkan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Pemerintahan sekarang pasti akan ikut konstitusi. Intinya, 17 juta suara rakyat pemilih partai nonparlemen tak boleh hilang, meski hanya satu suara," jelasnya.

OSO juga mengungkapkan perubahan struktur kepengurusan GKSR. Posisi Ketua GKSR dijabat Said Iqbal dari Partai Buruh, dan Sekjen Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Sementara, OSO menduduki Ketua Dewan Pembina GKSR.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui, dengan sistem saat ini, banyak suara yang hilang tak terwakili di DPR. Sebab, ada partai nonparlemen yang tak tembus PT 4 persen. "Jumlahnya 17 juta suara. Itu di atas 7 partai lain. Diskusi kami kemarin di forum bersama Pak Yusril (Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra), suara ini tak boleh terbuang," ujarnya.

Bagaimana caranya? Kata Mahfud, kalau bisa PT dihapus. Tapi jika mau dipaksakan pakai PT, maka lebih baik diterapkan Fraksi Threshold atau Stambus Acor, yakni, menggabungkan suara sampai mencapai jumlah minimal satu fraksi untuk berhimpun membentuk fraksi sendiri.

"Saya juga sudah sampaikan ini ke DPR saat rapat dengan pendapat soal RUU Pemilu, saya bersama Pak Jimly Asshidiqie sampaikan ada 17 juta suara yang terbuang," tuturnya.

Mahfud menjelaskan, intinya demokrasi Indonesia dengan sistem proporsional, harus memastikan tak ada suara yang hilang. "Sebenarnya, di DPRD fraksi gabungan sudah hidup. Harusnya di nasional juga seperti itu," tegasnya.

Selain itu, kata Mahfud, Revisi UU Pemilu penting segera dibahas. Sebab, tahapan Pemilu 2029 dimulai Juni tahun ini, kemudian diikuti dengan tahapan Pilkada. "Undang-Undang Pemilu harus selesai akhir tahun ini. Paling lambat awal 2027, itu harus sudah selesai," pungkasnya.

Hal senada dikatakan oleh Zainal Arifin Mochtar. Pria yang akrab disapa Uceng ini juga menilai, paling mudah mengunci aturan dengan Fraksi Gabungan. "Saya setuju itu. Dan ini sudah pernah dilakukan," kata Uceng.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR dijadikan acuan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu.

"Partai politik bisa dianggap lolos threshold jika mampu menempatkan minimal satu anggota di setiap komisi DPR. Jika saat ini ada 13 komisi, berarti partai harus memiliki setidaknya 13 anggota DPR terpilih," kata Yusril usai memberikan materi pada Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) anggota DPRD Fraksi Hanura se-Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (2/5/2026).

Namun, bagi partai yang tidak memenuhi ambang batas, jelas Yusril, solusi dapat ditempuh melalui penggabungan kekuatan politik. Dua atau lebih partai yang tidak lolos ambang batas tetap dapat membentuk fraksi gabungan. "Kalau satu partai mendapat 8 kursi dan partai lain 7 kursi, ketika digabung menjadi 15, maka mereka bisa membentuk fraksi gabungan di DPR," tuturnya.

Yusril menilai, mekanisme ini penting untuk memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang sia-sia. Dia mencontohkan, Hanura dan partai lainnya yang saat ini tidak memiliki perwakilan di Senayan. "Kalau digabungkan, suaranya bisa mencapai sekitar 22 persen, tapi tidak terwakili dan hilang begitu saja. Ini persoalan serius dalam demokrasi kita,” tegasnya.

Yusril berharap, usulan fraksi gabungan terus disosialisasikan agar menjadi perhatian publik. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pokok pembahasan dalam amandemen Undang-Undang Pemilu di DPR," pungkasnya.