KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tanah Air telah mencapai sekitar 59 juta unit usaha.

Data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penguatan kebijakan ekonomi nasional berbasis sektor UMKM.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, dari total tersebut, sekitar 30,2 juta merupakan UMKM non-pertanian berdasarkan kerja sama BPS dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada 2022–2023.

“Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 29 juta UMKM di sektor pertanian. Dengan demikian, total keseluruhan mencapai sekitar 59 juta UMKM,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (22/5/2026).

Hal tersebut disampaikan Amalia dalam acara soft launching Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAPA-UMKM) di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kamis (21/5/2026).

SAPA-UMKM merupakan platform layanan terpadu satu pintu yang dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Amalia mengapresiasi peluncuran SAPA-UMKM yang dinilai memperkuat ekosistem data nasional.

“SAPA-UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS, terutama dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjadi pelengkap dalam menghasilkan statistik-statistik lain di BPS,” jelasnya.

Amalia menambahkan, kehadiran sistem tersebut menjadi momentum strategis menjelang Sensus Ekonomi 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

UMKM diperkirakan menjadi kelompok usaha terbesar yang akan didata dalam sensus tersebut.

Peran UMKM dalam Kebangkitan Ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, kebangkitan ekonomi suatu bangsa sangat bergantung pada kekuatan UMKM.

“Sekarang, kewajiban kita membangun entrepreneur. Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM-nya, di situlah negara ditopang,” ujarnya.

Rachmat menyebut SAPA-UMKM sebagai revolusi digital untuk pengembangan UMKM di Indonesia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya integrasi data UMKM untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Sistem ini memungkinkan kita mengetahui perkembangan terkini pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, SAPA-UMKM dirancang dengan mengintegrasikan data, layanan, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dapat dimanfaatkan lintas instansi pemerintah.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia berupaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara Amerika Tengah, yaitu Panama, Honduras, Kosta Rika, dan Nikaragua.

“Indonesia memiliki pengalaman kerja sama dengan negara-negara pasifik yang mendapat tanggapan serta apresiasi positif dan berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut,” kata Rachmat Pambudy dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Saat menerima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Panama Hendra Halim, Kepala Bappenas mengharapkan pengalaman kerja sama Indonesia dapat menjadi contoh di kawasan Amerika Tengah.

Menurut dia, beberapa bidang bisa dikerjasamakan dapat dibahas secara konkret meliputi pendidikan, pengelolaan sampah, serta bio-ekonomi.

Di kawasan tersebut, lanjutnya, Indonesia pernah bekerja sama dalam pelatihan kerajinan bambu dan pembibitan kelapa sawit.

Sementara itu, Dubes Hendra Halim juga menyampaikan Indonesia dapat membantu Nikaragua dalam pembentukan lembaga halal.

Menteri Rachmat Pambudy pun mendorong pemanfaatan instrumen bantuan pembangunan kerja sama internasional Indonesia yang tersedia saat ini, yaitu dana Indonesia Aid

“Dana Indonesian Aid diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk penanganan kebencanaan, tetapi juga untuk mendukung strategi yang lebih teknis, seperti pengiriman tenaga ahli perencanaan dan instruktur kerajinan," katanya.

Kepala Bappenas mengatakan Indonesia juga akan meminta usulan kebutuhan konkret dari negara mitra melalui Kedutaan Besar RI di Panama untuk dapat ditindaklanjuti.

Dalam pertemuan itu, disampaikan berbagai ide strategis yang diharapkan dapat menciptakan kerja sama intensif antara Indonesia dan negara-negara Amerika Tengah.

Kedua belah pihak mengharapkan kolaborasi yang terjalin dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta pembangunan negara mitra, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra pembangunan yang strategis di kawasan tersebut.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya hadir untuk memastikan ada kesamaan visi dan pandangan, kesamaan yang nantinya menjadikan Indonesia merdeka, adil dan makmur,

Bengkulu (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan nasional harus merata dan berbasis pada potensi unggulan setiap daerah.

"Saya hadir untuk memastikan ada kesamaan visi dan pandangan, kesamaan yang nantinya menjadikan Indonesia merdeka, adil dan makmur," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Bengkulu, Jumat.

Menurut dia, Bengkulu memiliki komoditas potensial yakni kopi yang bisa menjadi unggulan daerah. Tidak hanya kopi saja, tetapi juga ada sumber daya alam lain seperti kelautan dan mineral yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi.

Dia menjelaskan bahwa penguatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif sangat penting agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

"Dan kalau kita bisa melakukan hilirisasi yang punya basis keunggulan komparatif yang kuat dan nanti bisa dibawa menjadi keunggulan kompetitif yang kuat melalui peran perguruan tinggi maka kita akan unggul," kata dia.

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan peran perguruan tinggi sebagai pusat lahirnya sumber daya manusia unggul yang akan mendukung pembangunan daerah.

Dia optimistis dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan perguruan tinggi, dapat berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan Indonesia di kancah dunia.

Selain itu, dia menekankan pembangunan tidak hanya berpusat di Pemerintah Pusat, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua.

"Pembangunan itu bukan hanya di pusat, di kantor presiden, pembangunan itu harus dari Aceh sampai Papua. Saya pun mencoba hadir di daerah-daerah yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Hadir supaya ada kesamaan visi, pandangan," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat program pemerintah demi mendukung peningkataan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Pembentukan satgas baru ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Prabowo pada 11 Maret 2026.

"Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas," tulis Pasal 1 Keppres tersebut yang dikutip pada Jumat (17/4).

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II. Kemudian Wakil Ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Kemudian, wakil ketua III akan diisi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sedangkan anggota satgas ada Mendagri, Menaker, Mendag hingga Kepala BP Danantara.

Sedangkan, untuk sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

[Gambas:Youtube]

"Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, Satgas membentuk kelompok kerja dan sekretariat. Struktur dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat Satgas ditetapkan oleh Ketua I Satgas," tulis Keppres ini.

Adapun dana yang dibutuhkan satgas akan bersumber dari APBN yang diambil dari pos anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berikut tugas lengkap satgas ini:

a. mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi antara lain Program Paket Ekonomi, Program Stimulus Ekonomi, Program Prioritas Pemerintah, Program Utama pada beberapa kementerian/lembaga, dan program lainnya berdasarkan arahan Presiden;

b. menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

c. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

d. menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat dalam percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan

e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden.

Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan..,

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebut Jawa Timur mampu menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, khususnya selama periode Ramadhan hingga Lebaran tahun ini.

“Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan. Kita sudah melewati kondisi paling sulit pada waktu Ramadhan dan saat Lebaran Jawa Timur mampu menjaga ketahanan pangan,” kata Rachmat usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola tekanan ekonomi, termasuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas energi di tengah gejolak global.

“Di negara lain ada gejolak di bidang bahan bakar, Provinsi Jawa Timur sudah bisa menyelesaikan. Ini menunjukkan ketahanan daerah dalam menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Rachmat menambahkan, stabilitas tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga penurunan kemiskinan.

Ia juga menyoroti kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang disebut telah mendekati nol persen, sehingga ke depan fokus diarahkan pada penurunan angka kemiskinan secara umum.

Capaian tersebut, lanjut Rachmat menjadi indikator penting bahwa stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di daerah dapat terjaga meski menghadapi tantangan global yang tidak ringan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat memastikan arah perencanaan pembangunan berjalan hingga ke daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Inginnya memastikan bahwa semua perencanaan yang diarahkan oleh Presiden sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan kalau ada kesulitan di tingkat daerah, kami para menteri harus bisa menyelesaikan dan memastikan perencanaan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi game changer dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat transformasi sektor pangan dan peternakan Indonesia.

Dalam International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, Jumat, Rachmat menyampaikan bahwa pemerintah kini tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi telah beralih menuju kedaulatan pangan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

"We introduced what we call free mealsor program makan bergizi gratis. It's our game changer," katanya.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan permintaan pasar yang besar dan stabil, khususnya bagi sektor peternakan dalam negeri.

"The market is ready, stable, and growing," katanya lagi.

​​​​Rachmat mengungkapkan, kebutuhan tambahan dari program tersebut diproyeksikan mencapai 1,5 juta liter susu dan 47.000 ton daging sapi hingga 2029 yang menjadi sinyal positif bagi investor.

Pemerintah menurutnya, menargetkan peningkatan kemandirian produksi susu dari 21 persen menjadi 96 persen, serta 70 persen daging sapi.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memfasilitasi masuknya 1 juta sapi perah. Namun, Rachmat mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Ia memaparkan tantangannya yakni produktivitas yang masih rendah karena lebih dari 90 persen peternakan dikelola peternak kecil, kesenjangan dalam sistem pembibitan yang membuat ketergantungan impor masih tinggi, serta keterbatasan sumber daya seperti tingginya biaya pakan hingga ancaman penyakit hewan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kualitas sekaligus skala produksi melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sapi Merah putih berbasis teknologi genomik untuk menghasilkan ternak yang lebih produktif dan memiliki daya tahan lebih kuat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor swasta nasional untuk tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga berinvestasi dalam riset dan pengembangan peternakan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mendorong penguatan peran konsultan dalam negeri untuk mendukung kualitas proyek pembangunan nasional. Ketergantungan terhadap konsultan asing dinilai masih tinggi dan berpotensi membebani keuangan negara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, kualitas proyek pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan konsultan yang kompeten. Hal itu disampaikan Rachmat saat menerima audiensi Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta.

“Kalau suatu pekerjaan sudah direview atau ditangani oleh konsultan yang kompeten, biasanya kualitas pekerjaan itu jauh lebih terjamin,” kata Rachmat berdasarkan siaran pers INKINDO, Senin (9/3/2026).

Rachmat menjelaskan, dalam praktiknya terdapat dua jenis konsultan utama, yakni konsultan konstruksi dan konsultan nonkonstruksi. Namun pembagian tersebut tidak selalu sederhana ketika diterapkan di lapangan.

“Kalau kita lihat konsultan internasional seperti Booz Allen Hamilton, perbedaan kapasitas dan profesionalismenya terlihat sangat jelas. Ini yang harus menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus memperkuat konsultan dalam negeri,” kata Rachmat.

Rachmat menilai pertemuan antara pemerintah dan organisasi profesi konsultan perlu dilakukan secara berkala dengan target yang jelas. Rachmat mendorong diskusi tersebut menghasilkan langkah konkret, termasuk pembahasan rancangan regulasi atau penyusunan peraturan presiden untuk memperkuat sektor konsultansi.

“Organisasi profesi seperti INKINDO perlu memperkuat struktur kelembagaan serta dasar hukum organisasi agar dapat berfungsi lebih efektif sebagai wadah pengembangan profesi,” kata Rachmat.

Sekretaris Jenderal DPN INKINDO Imam Hartawan mengatakan, pihaknya mendorong pembentukan regulasi yang mengatur jasa konsultan nonkonstruksi. Menurut Imam, regulasi tersebut penting untuk memberikan pengakuan dan kerangka pembinaan bagi profesi konsultan.

“Sejak sekitar 2015 kami sudah mendorong adanya payung hukum di tingkat nasional ountuk jasa konsultan non-konstruksi. Regulasi ini penting agar profesi konsultan mendapat pengakuan, perlindungan, sekaligus pembinaan yang jelas,” kata Imam.

Imam menjelaskan, proses pembentukan regulasi tersebut berjalan cukup panjang dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun sempat masuk tahap pembahasan lintas kementerian, dinamika kebijakan dan perubahan pemerintahan membuat prosesnya tertunda.

“Jasa konsultan dipakai hampir di semua kementerian dan lembaga, tetapi untuk konsultan nonkonstruksi hingga kini belum memiliki pengaturan yang jelas seperti sektor konstruksi yang sudah memiliki dasar hukum melalui undang-undang dan regulasi turunannya,” kata Imam.

Imam menambahkan, INKINDO bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan pengembangan jasa nonkonstruksi. Dokumen tersebut disusun melalui proses yang berlangsung sekitar dua tahun.

“Dokumen ini berisi konsep pembinaan, standar kompetensi, hingga mekanisme pengelolaan jasa non-konsultan. Harapannya kebijakan tersebut tidak hanya berlaku terbatas di lingkungan tertentu, tetapi dapat diterapkan secara nasional,” kata Imam.

Menurut Imam, proses penyusunan kebijakan itu juga telah melalui tahapan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan pada 2022 proses harmonisasi disebut sudah mencapai tahap akhir dengan dukungan data dari berbagai daerah.

INKINDO berharap dukungan pemerintah untuk mempercepat pembentukan regulasi yang selama ini diperjuangkan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing konsultan nasional.

“Dengan adanya regulasi yang kuat, profesi konsultan akan memiliki standar kompetensi yang jelas dan memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan pembinaan yang diperlukan. Harapannya semakin banyak SDM berkualitas yang tertarik berkarier di bidang konsultansi dan mampu bersaing dengan konsultan internasional,” kata Imam.

Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Renduk ini harus segera berjalan, sambil terus kita sempurnakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera harus segera berjalan.

“Percepatan diperlukan karena masa transisi darurat segera berakhir. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Renduk ini harus segera berjalan, sambil terus kita sempurnakan. Kita perlu duduk bersama lagi agar tidak ada tumpang tindih dan tidak ada ketidaksesuaian yang terlalu lebar,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Kepala Bappenas menyampaikan soal tersebut saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP). Dalam rapat tersebut, Satgas menyepakati Renduk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Bappenas sebelumnya telah menyerahkan Renduk PRRP Sumatera versi pertama ini kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno serta Presiden Prabowo Subianto pada 15 Februari 2026.

Rachmat menerangkan bahwa versi pertama Renduk PRRP Sumatera ini masih bersifat sementara dengan cut-off data per 9 Februari 2026. Satgas menyepakati dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan dan akan dilakukan penyesuaian dan verifikasi lanjutan hingga akhir Maret 2026, serta jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun, yakni 2026–2028, sesuai arahan Presiden.

Salah satu terobosan penting dalam Renduk adalah penggunaan Peta Zona Rawan Bencana (ZRB) skala 1:50.000 untuk 53 kabupaten/kota terdampak, yang telah disetujui sebagai rujukan bersama kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Langkah ini disebut merupakan implementasi prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

“Peta ini nanti akan membagi wilayah ke dalam klasifikasi zona aman, zona rendah, zona sedang, dan bahaya terhadap risiko hidrometeorologi dan multi bahaya yang selama ini mengancam wilayah-wilayah setempat,” ujar Rachmat Pambudy.

“Contohnya, di Kabupaten Agam, peta ini menjadi dasar dalam penentuan lokasi hunian tetap terpusat. Prinsipnya jelas, kita tidak boleh membangun kembali di tempat yang sama tanpa koreksi,” ucap Menteri PPN.

Mengingat skala bencana, besarnya pendanaan, dan kompleksitas koordinasi, lanjut dia, maka dasar hukum yang kuat akan sangat membantu dalam memastikan implementasi berjalan konsisten dan terkendali.

Bappenas turut membuka ruang masukan hingga akhir Maret 2026 dan siap memfasilitasi pendampingan bagi pemerintah daerah dan K/L.

“Harapan kita, daerah terdampak tidak hanya pulih, tetapi bangkit lebih kuat dan lebih siap menghadapi risiko masa depan,” ungkap Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy membahas penguatan kemitraan strategis dan peluang pengembangan industri dirgantara nasional secara berkelanjutan dengan Airbus.

Pertemuan ini disebut menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi strategis Indonesia, serta mendorong transformasi sektor transportasi udara dan pengembangan industri dirgantara nasional yang berdaya saing global.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada konektivitas udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta mobilitas masyarakat. Inovasi teknologi dan efisiensi operasional pesawat jadi faktor penting dalam menjawab kebutuhan itu,” katanya saat menerima kunjungan Presiden Airbus Asia-Pacific Anand Stanley, dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dia menerangkan bahwa Airbus bukan hanya mitra strategis bagi Indonesia, tetapi memiliki sejarah panjang dalam industri dirgantara. Rachmat memuji komitmen Airbus untuk terus memperbaharui pesawat tahun ini yang dinilai sangat mengesankan.

Terkait kebutuhan armada nasional, Airbus menyampaikan kesiapan untuk mempercepat proses pengiriman pesawat, yakni sekitar 24 bulan sejak penandatanganan kontrak.

Airbus juga menawarkan opsi pesawat berbadan lebar untuk penerbangan ultra-jarak jauh yang mampu menghubungkan Indonesia secara langsung ke berbagai destinasi global seperti New York dan London, dengan kapasitas hingga 480 kursi tergantung konfigurasi.

Selain itu, perusahaan tersebut turut membuka peluang menjadikan Indonesia sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk kawasan Asia-Pasifik untuk kebutuhan komersial maupun pertahanan.

Menanggapi hal tersebut, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dengan Airbus harus melampaui aspek pengadaan pesawat semata.

“Penguatan ekosistem dirgantara nasional mencakup pengembangan sumber daya manusia, sistem perawatan dan pemeliharaan (MRO), serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri agar Indonesia tak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat pertumbuhan industri dirgantara kawasan,” ucap Kepala Bappenas.

Secara global, Airbus mengalokasikan sekitar 6 miliar dolar AS per tahun untuk desain dan ekspansi manufaktur. Di kawasan Asia, Airbus juga menginvestasikan sekitar 4 miliar dolar AS per tahun untuk pengembangan riset, taman industri, dan fasilitas produksi, dengan dukungan sekitar 10 ribu karyawan dari 70 kewarganegaraan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan desain besar manajemen talenta nasional (MTN) menjadi bagian penting dari pembangunan.

Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Koordinasi Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amarulla Octavian.

“Desain Besar Manajemen Talenta Nasional menjadi bagian penting dari pembangunan nasional, karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan kita menyiapkan talenta yang mampu bersaing di tingkat global,” ucapnya sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

RTM menjadi forum konsolidasi strategis untuk memperkuat arah pelaksanaan MTN sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Perjanjian Kerahasiaan/Non-Disclosure Agreement (NDA) terkait integrasi dan pemanfaatan data alenta.

Penandatanganan PKS dan NDA sebagai bagian paralel dari RTM, lanjutnya, menandai komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data talenta yang terintegrasi dan terhubung dalam satu sistem nasional yang berkelanjutan.

Rachmat Pambudy menyampaikan pentingnya MTN sebagai kerangka besar yang mengorkestrasi intervensi secara terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para mitra pembangunan untuk memastikan talenta terbaik bangsa dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan.

“Integrasi talent pool harus berbasis data yang kuat. Sebagai instrumen strategis pembangunan, MTN perlu memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa untuk berkembang,” kata Kepala Bappenas.

Dengan memperluas dan mengintegrasikan talent pool secara nasional, kata dia, MTN memperkuat daya saing talenta melalui pembinaan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Upaya ini didukung oleh Basis Data Talenta Nasional yang menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan talenta secara terintegrasi dalam satu sistem nasional yang berkelanjutan.

Menteri PPN menegaskan ekosistem yang ingin dibangun bersifat kolaboratif lintas kementerian/lembaga yang terorkestrasi secara terpadu.

“Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai koordinator utama, perumus kebijakan, sekaligus pengelola basis data terpadu. Namun, basis data tersebut hanya dapat terwujud apabila konvergensi data dari seluruh kementerian/lembaga dapat disampaikan dan diintegrasikan secara optimal,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy memandang program Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan strategis dalam rantai besar perekonomian nasional.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai model big push yang strategis karena berperan sebagai push factor sekaligus pull factor dalam rantai besar perekonomian nasional, dari produsen hingga penerima manfaat,” katanya dalam Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Implementasi Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa setiap negara memiliki cara sendiri untuk melakukan lompatan besar agar dapat keluar dari jebakan middle income trap.

Rachmat Pambudy mengutip big push theory dari Paul N. Rosenstein-Rodan yang menekankan pentingnya dorongan besar untuk menciptakan perubahan struktural. Dalam konteks Indonesia, MBG dianggap sebagai dorongan besar tersebut.

“Apabila variabel anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belanja dapur, serta keterhubungan belanja dengan penerima manfaat dapat terekam oleh BPS, Indonesia akan memiliki data yang kuat untuk menunjukkan terjadinya perubahan sosial yang sangat signifikan,” ujarnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 turut menegaskan urgensi integrasi data dalam mendukung proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program MBG secara komprehensif.

BGN diharapkan dapat menyusun sistem informasi digital yang mampu mencatat seluruh transaksi, merekam output program, dan mengukur dampak yang dihasilkan. Sementara itu, lanjutnya, BPS berperan dalam melakukan pengumpulan dan verifikasi data di tingkat masyarakat guna memastikan akurasi dan keterpaduan data nasional.

Ke depan, kata Rachmat, perlu disepakati kerangka analisis lanjutan berbasis theory of change (ToC) agar pelaksanaan program MBG bisa diukur secara komprehensif dari aspek input, proses, output, hingga outcome.

Selain itu, penguatan mekanisme berbagi-pakai data, pemanfaatan data BPS dalam pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan survei rutin hingga tingkat sub nasional, serta integrasi data Survei Konsumsi Masyarakat Indonesia (SKMI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menjadi langkah penting guna memastikan dampak program MBG terukur secara nyata.

“Kita sedang membuat sejarah perubahan sosial dari cita-cita Bung Karno; seratus tahun kemudian kita menciptakan Indonesia Emas, dan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian menuju pencapaian Indonesia Emas 2045,” ungkap Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak untuk dijalankan, ketimbang penciptaan lapangan kerja.

Rachmat mengaku pernah diminta untuk membandingkan program MBG dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, ia menilai keduanya sama-sama penting.

"Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja," ujarnya dalam acara Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/1) dikutip DetikFinance.

Penilaian Rachmat tersebut merujuk pada kondisi kelaparan yang masih terjadi di pelosok Tanah Air.

"MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati," sambung Rachmat.

Kehadiran program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi program salah satu program prioritas. Ia menjelaskan fokus pemerintah adalah membangun infrastruktur sosial, salah satunya melalui MBG.

"Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Itu banyak sekali," tuturnya.

Ia juga menegaskan MBG adalah program prioritas yang harus dieksekusi dengan baik. Selain membangun infrastruktur fisik, Rachmat mengingatkan pembangunan infrastruktur sosial juga penting dilaksanakan.

"Makan bergizi adalah bagian daripada pembangunan yang harus diselesaikan. Karena itu kalau kita bicara infrastruktur, mohon tidak dibatasi pada infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial, mohon dibantu untuk menyelesaikan persoalan dasar kita," tandasnya.