Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat Banggar DPR RI pada Rabu (17/6), setelah Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Ekonomi Makro menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.

"Baiklah Bapak-Ibu sekalian karena sudah bisa kita setujui bersama, rapat Panja Asumsi KEM-PPKF 2027 sebagai pengantar Nota Keuangan Bapak Presiden dapat kita akhiri," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Komisi XI DPR RI sebelumnya juga telah menyepakati KEM-PPKF 2027 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan KEM-PPKF 2027 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal berjalan terintegrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Purbaya menjelaskan APBN 2027 akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi katalis bagi peningkatan investasi swasta.

Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.

Pemerintah juga berencana melanjutkan deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna memperkuat iklim investasi.

"Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029. Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen," ujar Purbaya, Kamis (11/6) lalu.

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan inflasi dijaga pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Selain asumsi makro, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah sasaran pembangunan pada 2027.

Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, rasio gini berada di kisaran 0,362 hingga 0,367, serta tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,3 persen hingga 4,87 persen.

Pemerintah juga menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2027.

Sementara itu, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita ditargetkan berada di kisaran US$5.800 hingga US$5.840.

Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy menyebutkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki nilai jual tinggi karena didukung kemasan menarik serta penataan produk yang rapi dan modern.

"Saya sangat terkesan dengan produk-produk maupun budaya lokal yang ada di Kepri," kata Rachmat Pambudy saat berkunjung melihat produk UMKM unggulan di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri di Kota Tanjungpinang, Kamis.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bappenas melihat langsung pengembangan ekonomi kreatif, produk UMKM, hingga potensi budaya dan pariwisata daerah, khususnya di Kepri.

Beragam produk khas daerah dipamerkan di Gedung Dekranasda Kepri, mulai dari makanan olahan gonggong, batik khas Melayu, anyaman tikar pandan, hingga kerajinan berbahan kulit gonggong.

Rachmat Pambudy bahkan sempat melihat langsung proses penenunan kain oleh para perajin lokal.

Ia menilai pengelolaan produk UMKM di Dekranasda Kepri sudah terintegrasi dengan baik sebagai wadah pelayanan terpadu bagi pelaku usaha lokal.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Pambudy turut menyoroti besarnya peluang produk olahan hasil laut Kepri untuk dikembangkan menjadi produk unggulan nasional.

Menurutnya, produk olahan ikan bahkan direkomendasikan untuk menunjang kebutuhan jamaah haji, termasuk produk suplemen berbahan dasar laut seperti minyak gamat.

"Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut," ujarnya.

Setelah dari Gedung Dekranasda, Menteri Racmat Pambudy didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran melanjutkan kunjungan ke Pulau Penyengat dengan mengunjungi sejumlah situs budaya dan sejarah, seperti masjid bersejarah, makam tokoh Melayu, serta balai adat.

Ia menyampaikan Kepri memiliki kekuatan besar di sektor budaya dan ekonomi kreatif yang masih dapat dikembangkan lebih optimal.

"Ekonomi oranye Kepri, termasuk Pulau Penyengat, cukup bagus. Jika dikelola dengan baik, Kepri bisa menjadi contoh," ujar Rachmat Pambudy.

Meski memiliki aset sejarah dan budaya yang kuat, lanjut dia, potensi besar Pulau Penyengat belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan ekonomi wisata kawasan.

Namun demikian ia mengapresiasi berbagai upaya penataan kawasan budaya Pulau Penyengat yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

"Alhamdulillah banyak kemajuan. Tinggal dicari ruang-ruang yang masih bisa ditingkatkan supaya dampaknya lebih besar lagi, karena sudah ada storytelling dan paket wisata, tinggal marketing-nya diperbesar," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pewarta: Ogen
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Saya hadir untuk memastikan ada kesamaan visi dan pandangan, kesamaan yang nantinya menjadikan Indonesia merdeka, adil dan makmur,

Bengkulu (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan nasional harus merata dan berbasis pada potensi unggulan setiap daerah.

"Saya hadir untuk memastikan ada kesamaan visi dan pandangan, kesamaan yang nantinya menjadikan Indonesia merdeka, adil dan makmur," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Bengkulu, Jumat.

Menurut dia, Bengkulu memiliki komoditas potensial yakni kopi yang bisa menjadi unggulan daerah. Tidak hanya kopi saja, tetapi juga ada sumber daya alam lain seperti kelautan dan mineral yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi.

Dia menjelaskan bahwa penguatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif sangat penting agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

"Dan kalau kita bisa melakukan hilirisasi yang punya basis keunggulan komparatif yang kuat dan nanti bisa dibawa menjadi keunggulan kompetitif yang kuat melalui peran perguruan tinggi maka kita akan unggul," kata dia.

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan peran perguruan tinggi sebagai pusat lahirnya sumber daya manusia unggul yang akan mendukung pembangunan daerah.

Dia optimistis dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan perguruan tinggi, dapat berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan Indonesia di kancah dunia.

Selain itu, dia menekankan pembangunan tidak hanya berpusat di Pemerintah Pusat, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua.

"Pembangunan itu bukan hanya di pusat, di kantor presiden, pembangunan itu harus dari Aceh sampai Papua. Saya pun mencoba hadir di daerah-daerah yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Hadir supaya ada kesamaan visi, pandangan," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan..,

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebut Jawa Timur mampu menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, khususnya selama periode Ramadhan hingga Lebaran tahun ini.

“Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan. Kita sudah melewati kondisi paling sulit pada waktu Ramadhan dan saat Lebaran Jawa Timur mampu menjaga ketahanan pangan,” kata Rachmat usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola tekanan ekonomi, termasuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas energi di tengah gejolak global.

“Di negara lain ada gejolak di bidang bahan bakar, Provinsi Jawa Timur sudah bisa menyelesaikan. Ini menunjukkan ketahanan daerah dalam menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Rachmat menambahkan, stabilitas tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga penurunan kemiskinan.

Ia juga menyoroti kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang disebut telah mendekati nol persen, sehingga ke depan fokus diarahkan pada penurunan angka kemiskinan secara umum.

Capaian tersebut, lanjut Rachmat menjadi indikator penting bahwa stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di daerah dapat terjaga meski menghadapi tantangan global yang tidak ringan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat memastikan arah perencanaan pembangunan berjalan hingga ke daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Inginnya memastikan bahwa semua perencanaan yang diarahkan oleh Presiden sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan kalau ada kesulitan di tingkat daerah, kami para menteri harus bisa menyelesaikan dan memastikan perencanaan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyanjung Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang memanfaatkan dana hibah dari luar negeri senilai Rp650 miliar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga usaha untuk mewujudkan hilirisasi inovasi dan riset.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa ITS telah menerima dana hibah dari Asian Development Bank (ADB) melalui program Higher Education for Technology and Innovation (HETI) sejak 2022 dengan alokasi bantuan mencapai Rp650 miliar.

"Ternyata itu digunakan dengan amat baik sekali. Hasilnya bukan hanya bangunan gedung, bukan hanya pengembangan SDM berupa peningkatan kualitas dosen, tapi juga menghasilkan mahasiswa yang bisa menghasilkan produk inovasi, dan yang paling menarik adalah inovasinya sangat nyata," ungkap Rachmat di Surabaya, Senin (13/4/2026).

Seperti diketahui, pemerintah saat ini juga mendorong pembentukan National Technology Transfer Office (NTTO) atau Badan Transfer Teknologi Nasional guna mengawasi proses hilirisasi dan komersialisasi inovasi, termasuk yang ditelurkan oleh segenap perguruan tinggi, agar dapat lebih terarah dan memiliki daya saing.

Rachmat pun merinci berbagai inovasi yang telah dilahirkan oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa ITS yang memiliki potensi besar. Di antaranya pengembangan bensin berbahan dasar minyak kelapa sawit (Benwit), baterai, sepeda motor listrik, alat penangkap emisi karbon dioksida (CO2) dan metana, hingga teknologi kelautan, yakni peralatan untuk menjaga keseimbangan kapal, serta sonar presisi.

"Banyak sekali [inovasi] yang dihasilkan, dan yang paling penting, saya juga sempat mencatat ternyata ITS bisa menghemat, dan dari penghematan itu nantinya akan membuat semacam laboratorium untuk menghasilkan semikonduktor.

Lagi-lagi, ITS mempelopori. Tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menghasilkan tambahan produk yang bernilai ekonomi dan itu sangat dibutuhkan oleh bangsa kita," paparnya.

Oleh sebab itu, Rachmat pun menegaskan bahwa pemerintah tetap senantiasa berkomitmen mendampingi perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan hilirisasi inovasi maupun riset maupun target-target swasembada di berbagai sektor, yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menuju tujuan Indonesia Emas 2045.

Dia menegaskan berbagai sumber daya alam (SDA) lokal yang terkandung menjadi salah satu modal berharga sebagai kunci kekuatan bangsa di masa mendatang.

"Pasti kami akan mendukung, di mana sekarang ini ada program kerja prioritas nasional. Jadi, program kerja yang diarahkan untuk untuk pengembangan sumber daya manusia, diarahkan untuk mulai dari swasembada energi, pangan, hingga air. Nah, ITS menjadi bagian dari itu," pungkasnya.

Semua kemajuan pertanian, peternakan itu dimulai dari penelitian yang intensif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa penguatan penelitian dan pengembangan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor peternakan nasional.

“Semua kemajuan pertanian, peternakan itu dimulai dari penelitian yang intensif. Jadi peran BRIN untuk membangun, meningkatkan produktivitas peternakan kita, mulai dari perunggasan, ruminansia, sapi perah, itu sangat dibutuhkan,” ujar Rachmat ditemui usai International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, menurut dia peran BRIN dinilai sangat strategis dalam membangun fondasi peningkatan produktivitas, mulai dari subsektor perunggasan hingga hewan ternak seperti sapi potong dan sapi perah.

Rachmat menekankan, peningkatan produktivitas peternakan harus dimulai dari perbaikan kualitas bibit ternak, khususnya pada sapi perah, mengingat keberadaan bibit unggul menjadi faktor fundamental dalam meningkatkan produksi susu nasional.

“Bibit adalah sumber daripada kemajuan peningkatan produksi dan produktivitas,” katanya lagi.

Ia menilai pula inisiatif BRIN dalam ajang yang digelar hari ini yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong riset peternakan merupakan langkah penting yang akan berdampak dalam jangka panjang.

Selain itu, ia menyampaikan Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyediaan pakan ternak, terutama yang berasal dari limbah perkebunan. Potensi ini dinilai dia dapat dimaksimalkan untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi sektor peternakan.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria, menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini tengah mengembangkan berbagai riset strategis untuk menghasilkan ternak unggul, khususnya sapi perah dengan produktivitas tinggi.

Riset tersebut mencakup pengembangan breeding, serta inovasi di bidang nutrisi dan pakan ternak. Upaya ini menurutnya menjadi bagian dari program unggulan BRIN di sektor pangan, yang juga mencakup penguatan subsektor peternakan.

“Research yang saat ini dikembangkan di BRIN adalah soal bagaimana kita menghasilkan sapi-sapi unggul melalui breeding dan juga untuk nutrisi, untuk pakan ternak,” ujar Arif.

Ia menambahkan, pengembangan riset tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah, serta sektor swasta.

Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa salah satu tujuan utama penguatan riset adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor, khususnya produk susu.

Ini kata dia dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas susu dalam negeri melalui pengembangan sapi perah unggul.

“Yang paling penting kita mengurangi ketergantungan impor, yaitu dengan meningkatkan produksi dan produktivitas susu,” jelasnya.

Selain itu, BRIN juga mengarahkan riset peternakan agar mampu beradaptasi terhadap tantangan perubahan iklim. Dengan demikian, menurut Arif sistem peternakan yang dikembangkan tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan (sustainable livestock).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi game changer dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat transformasi sektor pangan dan peternakan Indonesia.

Dalam International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, Jumat, Rachmat menyampaikan bahwa pemerintah kini tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi telah beralih menuju kedaulatan pangan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

"We introduced what we call free mealsor program makan bergizi gratis. It's our game changer," katanya.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan permintaan pasar yang besar dan stabil, khususnya bagi sektor peternakan dalam negeri.

"The market is ready, stable, and growing," katanya lagi.

​​​​Rachmat mengungkapkan, kebutuhan tambahan dari program tersebut diproyeksikan mencapai 1,5 juta liter susu dan 47.000 ton daging sapi hingga 2029 yang menjadi sinyal positif bagi investor.

Pemerintah menurutnya, menargetkan peningkatan kemandirian produksi susu dari 21 persen menjadi 96 persen, serta 70 persen daging sapi.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memfasilitasi masuknya 1 juta sapi perah. Namun, Rachmat mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Ia memaparkan tantangannya yakni produktivitas yang masih rendah karena lebih dari 90 persen peternakan dikelola peternak kecil, kesenjangan dalam sistem pembibitan yang membuat ketergantungan impor masih tinggi, serta keterbatasan sumber daya seperti tingginya biaya pakan hingga ancaman penyakit hewan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kualitas sekaligus skala produksi melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sapi Merah putih berbasis teknologi genomik untuk menghasilkan ternak yang lebih produktif dan memiliki daya tahan lebih kuat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor swasta nasional untuk tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga berinvestasi dalam riset dan pengembangan peternakan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meminta dukungan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur.

"Saat ini kami fokus pada peningkatan infrastruktur di sejumlah wilayah seperti Buleleng, Karangasem, Tabanan dan lainnya, ini bertujuan untuk pemerataan, saya mohon Pak Menteri mendorong agar lebih mantap lagi," kata Koster.

Ia dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Kamis, terlebih dahulu memaparkan capaian Bali tahun 2025 seperti pertumbuhan ekonomi Bali yang secara kumulatif tercatat sebesar 5,82 persen, meningkat 0,34 persen dibandingkan tahun 2024.

Pendapatan per kapita masyarakat Bali pada 2025 juga meningkat mencapai Rp72,66 juta, naik Rp5,34 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67,32 juta.

Di tengah peningkatan tersebut, Pemprov Bali terus memperkuat infrastruktur sebagai program prioritas, sehingga Koster membutuhkan bantuan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Gubernur Koster sudah menemui Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta untuk mendapatkan dukungan, sehingga ia berharap dorongan juga datang dari Menteri PPN Rachmat Pambudy.

Adapun pembangunan infrastruktur yang menurutnya butuh dukungan adalah kepastian keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 km.

"Kami butuh kepastian keberlanjutan pembangunan jalan tol ini karena sangat penting untuk mengurai kemacetan," kata dia.

Tak hanya jalur darat, Pemprov Bali juga membutuhkan peningkatan kapasitas di tiga pelabuhan yaitu Celukan Bawang, Amed dan Kusamba sebagai jalur logistik.

Gubernur Koster menilai ini sangat penting, agar kendaraan logistik dari Ketapang bisa turun di Pelabuhan Celukan Bawang.

Jika keberadaan tiga pelabuhan ini bisa diperkuat, maka akan mengurangi volume kendaraan logistik yang melalui jalur darat dan selama ini sering menimbulkan kemacetan.

“Ini (tiga pelabuhan) akan mengurai kemacetan yang biasanya terjadi akibat tingginya mobilitas angkutan logistik," ucapnya.

Atas permintaan dukungan pembangunan infrastruktur ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan untuk membantu Bali lebih maju dan berkembang.

Menurut dia, Bali adalah cermin Indonesia di mata dunia, sehingga pemerintah siap mendukung pembangunan infrastruktur yang merupakan penunjang di daerah.

"Bukan hanya darat dan laut, udara juga, termasuk infrastruktur digitalisasi juga mesti dipercepat," kata Menteri Pambudy.

Sebagai bukti keseriusan, di tengah pertemuan Menteri Pambudy langsung menelepon beberapa menteri terkait.

Namun, ia tetap mengingatkan Pemprov Bali agar memperkuat sektor lain seperti pertanian, sebab dari catatannya ketika COVID-19 sektor pertanian menjadi penyangga perekonomian Bali.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN Eka Chandra Buana menambahkan, sejumlah proyek infrastruktur Bali dipastikan sudah masuk agenda perencanaan nasional termasuk keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi.

"Ada LRT (Lintas Raya Terpadu), sementara untuk bandara baru masih dalam tahap skema," ucapnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan tambahan sedikitnya 1.500 peternak ayam petelur baru pada 2026.

Hal itu untuk menjaga pasokan telur seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat.

"Untuk telur sendiri di tahun 2026 ini kami sudah sampaikan ke Pak Menteri PPN (Rachmat Pambudy) agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, ya minimal 1.500 peternak baru yang bisa menghasilkan telur agar kita bisa memberikan telur dua kali seminggu," ujar Dadan dalam konferensi pers Capaian Satu Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).

Menurut Dadan, lonjakan kebutuhan itu tak terlepas dari meningkatnya jumlah penerima manfaat MBG yang kini telah mencapai 55,1 juta orang.

Dengan cakupan sebesar itu, kebutuhan bahan baku pangan per hari menjadi sangat besar dan berdampak langsung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Karena yang menerima manfaat sudah 55,1 juta (orang), kebutuhan rantai pasoknya menjadi sangat signifikan," katanya.

Ia menjelaskan satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar setiap kali memasak.

Dalam satu kali masak, satu SPPG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 350 kilogram sayur, serta 450 liter susu.

Untuk beras, kebutuhan per SPPG mencapai sekitar 5 ton per bulan, sementara kebutuhan pisang setara dengan 1,5 hektare kebun per tahun.

Besarnya kebutuhan tersebut, lanjut Dadan, ikut mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Saat ini, sekitar 700 ribu hingga 890 ribu orang telah terlibat langsung bekerja di dapur-dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Di luar itu, setiap SPPG juga melibatkan sedikitnya 15 pemasok, mulai dari beras, minyak, telur, daging, ayam, susu, hingga bumbu dapur, yang pada umumnya memberdayakan dua hingga 15 pekerja per pemasok.

"Produksi para petani, peternak, dan nelayan bisa diserap oleh setiap SPPG, sehingga gairah untuk meningkatkan produktivitas wilayah sekarang sudah mulai meningkat," ujarnya.

Dari sisi anggaran, Dadan menyebut distribusi MBG yang berjalan sejak Januari dilakukan secara nasional dengan kebutuhan dana sekitar Rp855 miliar per hari.

Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun per hari pada Mei 2025 seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat.

Ia menambahkan sekitar 70 persen dana MBG digunakan untuk pembelian bahan baku, dengan 95-99 persen di antaranya berasal dari produk pertanian dalam negeri.

Skema ini, menurut Dadan, membuat aliran dana BGN langsung masuk ke daerah-daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga memberikan dorongan ekonomi yang luas.

"Kalau kami informasikan satu hari kita makan sapi maka 19 ribu ekor sapi harus ada dalam satu kali masak. Itu dorongan ekonomi yang luar biasa terhadap pertanian," kata Dadan.

Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Utama Oktorika dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali.

“Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi. Maraton pembangunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan sebagai pusat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya dalam agenda pelantikan, dari keterangan resmi Jakarta, Senin.

Rachmat Pambudy mengharapkan, Inspektorat Utama dapat memperkuat fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, menjaga seluruh rencana dan anggaran berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, serta mempertahankan koordinasi yang sudah terjalin dengan Wakil Ketua BPK untuk menghadirkan tata kelola semakin kredibel dan transparan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut turut memegang amanah strategis dalam agenda pembangunan modal manusia, termasuk program-program prioritas nasional seperti peningkatan gizi masyarakat.

Program makan bergizi dinilai menjadi salah satu prioritas utama yang harus dikelola secara terukur dan bertanggung jawab melalui kerja sama erat antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan.

Pelantikan ini pun dianggap menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk mengatasi tantangan gizi nasional.

Selain itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Ahli Utama sebagai garda intelektual Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas menghadirkan analisis mendalam, rekomendasi berbasis bukti, dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus membimbing para perencana muda.

Pihaknya juga melantik empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan disaksikan oleh Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

PPPK dipandang sebagai energi baru organisasi yang diharapkan bekerja adaptif, lincah, dan berorientasi hasil, serta menunjukkan kinerja dan integritas adalah ukuran utama kontribusi aparatur.

“Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar di pundak kita, mari melangkah bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” kata dia

“Komitmen ini tidak menunggu hingga 2045, tetapi dimulai hari ini, melalui kerja yang terukur, integritas yang dijaga, dan tekad kolektif bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” ungkap Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ketika kita membangun makanan bergizi, upayakan dari ekosistem lokal dari makanan wilayah sekitar kita, di mana MBG dibangun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memacu ekonomi sirkular untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"MBG merupakan bagian dari 17 SDGs, dan salah satu program SDGs adalah menghapuskan kelaparan. Ketika kita membangun makanan bergizi, upayakan dari ekosistem lokal dari makanan wilayah sekitar kita, di mana MBG dibangun. Yang kedua, upayakan jangan ada sisa atau no food waste, dan ketiga, meningkatkan peran masyarakat sekitar," kata Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu.

Rachmat menjelaskan pembangunan berkelanjutan artinya mewujudkan masyarakat yang sehat dan mendapatkan pendidikan layak, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat.

"Jadi program pemerintah Indonesia saat ini yang utama adalah tidak boleh ada yang kelaparan, sebisanya tidak boleh ada orang sakit, dan tidak boleh ada orang yang tidak mendapat layanan pendidikan. Oleh karena itu kegiatan pemerintah berupaya untuk menghapus kelaparan, mencerdaskan bangsa, dan menyehatkan masyarakat," paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjalankan Program MBG diiringi dengan program-program kesehatan dan pendidikan, agar tujuan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai.

"Makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan, harus bersama-sama dijalankan, karena itu kebutuhan dasar manusia yang harus tercukupi, dan itu akan menjadi program dasar kita selamanya," tutur Rachmat Pambudy.

Ia juga menegaskan keseimbangan asupan gizi baik secara fisik maupun psikis sangat penting.

"Tell me what you eat, and then I'll tell you who you are (apa yang kita makan menentukan siapa diri kita). Jadi kalau ada anak kita yang stunting, ada saudara kita yang tinggi-besar, tetapi ada saudara kita yang gagal tumbuh, itu karena apa yang dimakan. Makanan fisik yang masuk lewat mulut, makanan rohani yang kita dapatkan melalui pikiran kita, itu harus seimbang," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kami ingin Bali mandiri energi dengan mendorong pemasangan panel surya atau PLTS untuk perkantoran, industri, mal dan perhotelan

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan sejumlah Program Kemandirian Bali termasuk Program Bali Mandiri Energi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Koster dalam keterangan di Denpasar, Jumat, menyampaikan yang menjadi prioritas saat ini adalah Program Bali Mandiri Energi, di mana Pemprov Bali ingin mewujudkan kemandirian energi melalui percepatan pemanfaatan energi terbarukan, terutama energi surya (PLTS).

“Kami ingin Bali mandiri energi, salah satunya dengan mendorong pemasangan panel surya atau PLTS terutama untuk perkantoran, industri, mal dan perhotelan,” kata dia.

Kemandirian energi, menurut dia, penting bagi Bali, sebab selama ini pasokan listrik Bali masih bergantung dari PLTU Paiton, Jawa Timur, dengan menggunakan kabel bawah laut.

Apabila terjadi masalah, maka Bali akan mengalami pemadaman yang berisiko besar seperti sempat terjadi beberapa bulan lalu.

“Kabel bawah laut ini sangat riskan mengalami masalah, beberapa kali Bali mengalami 'blackout' akibat terjadi kerusakan pada kabel bawah laut ini,” ujarnya.

Kepada Menteri PPN, Gubernur Bali melanjutkan laporannya bahwa tak hanya kemandirian energi, Bali saat ini sedang mendorong Bali Mandiri Pangan.

Dalam hal kemandirian pangan, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian organik dan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali.

Seperti energi tadi, program ini program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dengan memperkuat sektor pertanian dan pangan lokal.

“Penguatan sektor pertanian ini berfokus pada pertanian organik, kita itu kaya akan pangan lokal di Bali seperti beras, buah, bawang merah, cabai, sayur mayur, coklat dan kopi asli Bali, ini harus terus kita jaga,” kata Wayan Koster.

Kemudian Bali Mandiri Air, di mana ia sedang mendorong ketersediaan air bersih disertai kebijakan larangan penggunaan air minum kemasan plastik sekali pakai di bawah 1 liter untuk mengatasi timbulan sampah plastik.

“Kita ingin Bali ini bersih, kita harus menjaga alam Bali dengan baik, menjaga sumber mata air seperti danau, sungai, laut, kemudian air yang melimpah di Bali harus dimanfaatkan dengan merata jangan ada daerah yang mengalami kekurangan air,” ucapnya.

Pada bidang pariwisata, Gubernur Bali melaporkan misi Pemprov Bali saat ini yaitu terus berbenah agar lebih berkualitas, menciptakan pariwisata yang lebih berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat lokal, sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya Bali.

“Kami ingin mewujudkan pariwisata yang berkualitas, turis yang datang ke Bali adalah turis yang berkualitas, kami telah tertibkan turis yang nakal, turis yang memiliki usaha ilegal di Bali termasuk melalui pembentukan tim terpadu dan penegakan hukum,” kata dia.

Upaya ini bertujuan agar Bali tetap menjadi destinasi yang tertib serta demi menjaga jati diri daerah dari praktik yang tidak bertanggung jawab, seperti penyalahgunaan visa dan usaha ilegal tanpa izin yang merugikan pendapatan daerah.

Merespons laporan program-program kemandirian Bali, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungan penuh, sebab seluruhnya sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan kementeriannya.

“Ini tentu sejalan dengan apa yang kita canangkan, Bali ingin mandiri pangan, energi, air, kami akan rumuskan agar bisa tercapai, swasembada pangan dimulai dengan pangan organik, kemandirian air dimulai dengan pembersihan alam dan kemandirian energi dengan energi bersih," kata Menteri PPN.

Menurut dia, sejak dulu Provinsi Bali memang selalu menjadi percontohan dalam pembangunan nasional, menggunakan kearifan lokal sebagai landasan juga didorongnya agar turut diterapkan daerah lain.

“Bali ini sejak dulu menjadi role model dalam pembangunan, kami mendorong ke depan agar setiap pembangunan harus memperhatikan lingkungan, Bali sudah mendahului melakukan itu karena Bali memiliki kearifan lokal yang menyelaraskan kehidupan antara alam, manusia dan sang pencipta Tri Hita Karana,” ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025