Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton produksi transmigran di sejumlah wilayah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi menembus pasar global.

Viva Yoga mengatakan rajungan yang diekspor berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua, Pasangkayu, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta wilayah pantura Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan swasta PT Aruna.

"Jadi kita ekspor ke Amerika Serikat, karena di kawasan transmigrasi sekarang ini bukan hanya menjadi petani, tapi juga ada yang menjadi pekebun, pekebun kopi, pekebun durian dan juga menjadi nelayan," kata Viva Yoga ditemui usai melepas ekspor komoditas tersebut di Gresik, Jawa Timur, Senin.

Menurutnya, rajungan memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan komoditas perikanan lainnya sehingga berpotensi menjadi produk unggulan baru kawasan transmigrasi selain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan kopi, dan durian.

Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, terus melakukan pembinaan, pemberdayaan, serta kolaborasi dengan berbagai mitra agar hilirisasi dan industrialisasi hasil perikanan berjalan optimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat setempat.

Dia mengapresiasi peran perusahaan swasta karena telah menjadi offtaker dari produk rajungan para transmigran di sejumlah wilayah, yang kemudian diekspor ke Amerika Serikat dalam dua kali per bulan. Adapun pengiriman kali ini mencapai sekitar 16 ton dengan nilai ekonomi satu kontainer berkisar Rp14 miliar hingga Rp15 miliar.

Ia menegaskan seluruh produk rajungan yang dikirim telah memenuhi standar internasional setelah melalui proses pengolahan yang ketat sehingga mampu menembus pasar Amerika Serikat secara berkelanjutan.

Menurutnya, proses pengolahan rajungan masih mengandalkan tenaga kerja padat karya karena membutuhkan ketelitian tinggi sehingga turut menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

Ia menilai permintaan rajungan di Amerika Serikat masih sangat besar sehingga pemerintah akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan produktivitas nelayan kawasan transmigrasi melalui pengembangan teknologi dan sumber daya manusia.

Ia menambahkan kegiatan ekspor tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena hasil tangkapan dibeli dengan harga lebih tinggi melalui skema industri, sehingga kesejahteraan nelayan dan warga kawasan transmigrasi terus meningkat.

Di tempat yang sama, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berharap ekspor rajungan terus meningkat dari satu menjadi lima kontainer sebagai bukti penguatan daya saing produk perikanan daerah.

Bupati mengatakan keberhasilan menembus pasar Amerika Serikat menunjukkan produk berbahan baku lokal dari Gresik, Lamongan, Tuban, serta kawasan transmigrasi Indonesia timur memiliki potensi ekspor sangat besar.

Menurutnya, posisi strategis Kabupaten Gresik memudahkan pasokan bahan baku rajungan dari wilayah pantura maupun kawasan transmigrasi di Indonesia timur sehingga kesinambungan produksi tetap terjaga.

Ia menambahkan industri pengolahan rajungan merupakan sektor padat karya yang mengandalkan keterampilan pekerja, didominasi perempuan berusia di atas 40 tahun, untuk memenuhi standar pasar ekspor.

Pemerintah Kabupaten Gresik, lanjut Yani, siap mendukung pelatihan vokasi bersertifikat bagi pekerja industri pengolahan rajungan agar peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan komoditas rajungan Indonesia memenuhi standar Amerika Serikat setelah memperoleh comparability finding yang berlaku hingga 31 Desember 2029 sehingga akses pasar ke AS tetap terjaga.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Machmud dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan pengakuan tersebut diberikan oleh otoritas AS melalui NOAA Fisheries.

NOAA Fisheries telah menilai sistem pengelolaan perikanan rajungan Indonesia setara dengan regulasi mereka, khususnya terkait perlindungan mamalia laut (MMPA) dan pengendalian tangkapan sampingan (bycatch).

“Pada awalnya rajungan yang ditangkap dengan alat tangkap gillnet dilarang untuk diekspor ke AS. Untuk membedakan dengan yang sudah memperoleh comparability finding, maka ekspor diwajibkan menggunakan sertifikasi tambahan berupa Certificate of Admissibility (COA),” ujar Machmud.

Dengan diperolehnya comparability finding, kewajiban sertifikasi tambahan COA bagi eksportir rajungan Indonesia dan importir di AS resmi dihapuskan.

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Erwin Dwiyana menyebut capaian ini merupakan hasil koordinasi intensif sejak akhir 2025, termasuk merespons peninjauan ulang yang dilakukan pemerintah AS terhadap sejumlah negara pengekspor.

Upaya tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), sejumlah organisasi non-pemerintah, serta KBRI Washington D.C.

“Dengan hasil review tersebut, beban sertifikasi tambahan terkait aturan MMPA yang sebelumnya diberlakukan dapat dihapuskan,” kata Erwin.

Ia menjelaskan, sebelumnya gugatan yang diajukan National Fisheries Institute (NFI) bersama importir seafood di AS pada Oktober 2025 menghasilkan penangguhan sementara larangan ekspor rajungan gillnet selama 180 hari, sekaligus membuka ruang peninjauan ulang comparability finding.

KKP kemudian secara aktif menyusun bahan teknis dan merespons permintaan informasi dari otoritas AS sejak November 2025 hingga April 2026, hingga akhirnya Indonesia dinyatakan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

AS merupakan pasar utama rajungan Indonesia dengan rata-rata nilai ekspor mencapai 321 juta dolar AS dalam tiga tahun terakhir, atau sekitar 16,6 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia ke negara tersebut.

Erwin menambahkan keputusan ini juga menyelamatkan potensi nilai ekspor sekitar 80 juta dolar AS atau sekitar 25 persen dari total ekspor rajungan ke AS, sekaligus memungkinkan nelayan rajungan, khususnya pengguna gillnet, kembali berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Erwin menegaskan KKP berkomitmen menjaga ekosistem laut melalui kebijakan ekonomi biru dengan menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan sektor kelautan.

Upaya ini sejalan dengan ketentuan MMPA, terutama dalam menekan risiko kematian dan cedera mamalia laut akibat aktivitas perikanan, termasuk melalui pelaporan tangkapan sampingan (bycatch) dan perluasan program pemantauannya.

Ia berharap, dengan dihapuskannya sertifikasi tambahan, daya saing rajungan Indonesia di pasar AS tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga semakin meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan komoditas rajungan Indonesia memenuhi standar Amerika Serikat setelah memperoleh comparability finding yang berlaku hingga 31 Desember 2029 sehingga akses pasar ke AS tetap terjaga.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Machmud dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan pengakuan tersebut diberikan oleh otoritas AS melalui NOAA Fisheries.

NOAA Fisheries telah menilai sistem pengelolaan perikanan rajungan Indonesia setara dengan regulasi mereka, khususnya terkait perlindungan mamalia laut (MMPA) dan pengendalian tangkapan sampingan (bycatch).

“Pada awalnya rajungan yang ditangkap dengan alat tangkap gillnet dilarang untuk diekspor ke AS. Untuk membedakan dengan yang sudah memperoleh comparability finding, maka ekspor diwajibkan menggunakan sertifikasi tambahan berupa Certificate of Admissibility (COA),” ujar Machmud.

Dengan diperolehnya comparability finding, kewajiban sertifikasi tambahan COA bagi eksportir rajungan Indonesia dan importir di AS resmi dihapuskan.

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Erwin Dwiyana menyebut capaian ini merupakan hasil koordinasi intensif sejak akhir 2025, termasuk merespons peninjauan ulang yang dilakukan pemerintah AS terhadap sejumlah negara pengekspor.

Upaya tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), sejumlah organisasi non-pemerintah, serta KBRI Washington D.C.

“Dengan hasil review tersebut, beban sertifikasi tambahan terkait aturan MMPA yang sebelumnya diberlakukan dapat dihapuskan,” kata Erwin.

Ia menjelaskan, sebelumnya gugatan yang diajukan National Fisheries Institute (NFI) bersama importir seafood di AS pada Oktober 2025 menghasilkan penangguhan sementara larangan ekspor rajungan gillnet selama 180 hari, sekaligus membuka ruang peninjauan ulang comparability finding.

KKP kemudian secara aktif menyusun bahan teknis dan merespons permintaan informasi dari otoritas AS sejak November 2025 hingga April 2026, hingga akhirnya Indonesia dinyatakan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

AS merupakan pasar utama rajungan Indonesia dengan rata-rata nilai ekspor mencapai 321 juta dolar AS dalam tiga tahun terakhir, atau sekitar 16,6 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia ke negara tersebut.

Erwin menambahkan keputusan ini juga menyelamatkan potensi nilai ekspor sekitar 80 juta dolar AS atau sekitar 25 persen dari total ekspor rajungan ke AS, sekaligus memungkinkan nelayan rajungan, khususnya pengguna gillnet, kembali berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Erwin menegaskan KKP berkomitmen menjaga ekosistem laut melalui kebijakan ekonomi biru dengan menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan sektor kelautan.

Upaya ini sejalan dengan ketentuan MMPA, terutama dalam menekan risiko kematian dan cedera mamalia laut akibat aktivitas perikanan, termasuk melalui pelaporan tangkapan sampingan (bycatch) dan perluasan program pemantauannya.

Ia berharap, dengan dihapuskannya sertifikasi tambahan, daya saing rajungan Indonesia di pasar AS tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga semakin meningkat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga sekaligus memperluas akses pasar produk perikanan pada 2026.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Erwin Dwiyana dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan langkah tersebut antara lain fasilitasi kepada asosiasi dan eksportir terkait penerapan aturan baru Uni Eropa mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan pernyataan pengolahan.

Selain itu, KKP juga menyiapkan dukungan bagi eksportir dalam menghadapi aturan baru Amerika Serikat (AS) terkait Certificate of Admissibility.

Dukungan ini penting karena sertifikat tersebut menjadi syarat utama agar produk perikanan Indonesia dapat diterima di pasar AS.

Erwin menambahkan KKP juga melakukan diplomasi terkait pengajuan Comparability Finding (CF) rajungan hasil tangkapan gillnet kepada National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lembaga pemerintah AS yang mengatur kebijakan kelautan dan perikanan.

Upaya ini dilakukan agar ekspor rajungan Indonesia tetap berlanjut dan tidak terhambat oleh regulasi baru yang diterapkan otoritas setempat.

“Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk, sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya dan daya saing sektor perikanan,” kata Erwin.

Ia menambahkan strategi lainnya mencakup fasilitasi temu bisnis, promosi produk perikanan di ajang internasional, serta misi investasi.

KKP juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan tarif preferensi nol persen dalam kerangka Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) untuk produk olahan tuna dan cakalang yang akan berlaku setelah triwulan I 2026.

Erwin menegaskan perundingan penurunan tarif di kawasan non-tradisional seperti Amerika Utara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eurasia, hingga Amerika Latin terus dilakukan.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi pemanfaatan tarif preferensi hasil perundingan Indonesia kepada pelaku usaha,” kata dia.

KKP mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp105,5 triliun (kurs Rp16.823 per dolar AS), meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

AS menjadi pasar utama dengan nilai ekspor sebesar 1,99 miliar dolar AS atau Rp33,5 triliun. Adapun udang menjadi komoditas ekspor utama dengan nilai 1,87 miliar dolar AS atau Rp31,5 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan produk perikanan sepanjang 2025 mengalami surplus 5,60 miliar dolar AS atau Rp94,2 triliun, naik 3,0 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan 292 dokumen Certificate of Admissible (CoA) untuk para pelaku usaha yang hendak mengekspor produk rajungan ke Amerika Serikat. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan tanpa adanya COA produk rajungan Indonesia tidak akan bisa dijual dan diterima di negara tujuan ekspor seiring berlakunya ketentuan US Marine Mammal Protection Act (MMPA) pada produk perikanan.

"Ini jadi bukti bahwa persyaratan tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus dipatuhi para pelaku usaha dalam pemanfaatan komoditas rajungan yang memiliki nilai ekonomis tinggi," kata Latif dalam keterangan tertulis pada Kamis, 8 Januari 2026.

Latif mengatakan Kementerian Kelautan sebelumnya sudah menerbitkan Petunjuk Teknis Penerbitan COA hasil perikanan dari penangkapan ikan pada November 2025. Setelah petunjuk teknis diterbitkan, KKP bekerja sama dengan Asosiasi Perikanan Rajungan Indonesia (APRI) dan pihak terkait untuk sosialisasi dan ratusan sertifikat telah terbit di 17 pelabuhan perikanan.

Dokumen COA menjadi syarat penting untuk memastikan rajungan di Indonesia ditangkap menggunakan alat penangkapan ikan jenis bubu yang ramah lingkungan yang dipersyaratkan oleh buyer (pembeli), serta memastikan kegiatan penangkapan ikan tidak mengancam mamalia laut. Cara sertifikasi ini untuk memperjuangkan hasil produk perikanan nelayan kecil agar bisa memenuhi pasar ekspor. “Selain itu juga menjadi bentuk transparansi serta mendukung pelaku usaha agar produk perikanan Indonesia terus berdaya saing di pasar global,” ujar Latif.

KKP, kata Latif, mempersilakan para nelayan mengikuti bimbingan yang dilakukan KKP agar bisa memiliki akses pasar baik regional maupun internasional. Meski demikian, dia menyayangkan masih ada pihak tertentu yang menolak kebijakan tata kelola penangkapan ikan yang baik, benar, dan ramah lingkungan, sementara saat ini persaingan penjualan produk perikanan dunia makin ketat dan selektif. "Kalau seperti ini terus maka hasil nelayan Indonesia bisa kalah bersaing dengan negara lain yang semakin tertib dan baik tata kelola perikanannya," tutur Latif.

Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia Kuncoro Catur Nugroho mengatakan, sebagai mitra KKP, organisasinya terus melakukan pendekatan ke nelayan binaan agar dapat mematuhi ketentuan supaya dokumen COA dapat diterbitkan. Dalam dua bulan terakhir telah digencarkan melakukan pendataan, sosialisasi, serta gerai dan register buku kapal nelayan penangkap rajungan. "Selain itu juga memberikan bantuan para nelayan alat penangkapan ikan ramah lingkungan bubu,” ucap Kuncoro.

Sejauh ini sebanyak 10 ribu unit bubu lipat telah didistribusikan oleh APRI di 7 lokasi (Rembang, Pamekasan, Gresik, Lamongan, Cirebon, Pasuruan, Bekasi). Kemudian 1 lokasi di Lampung akan dilakukan pendistribusian pada Januari 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 292 dokumen sertifikat izin ekspor atau Certificate of Admissible (CoA) untuk memfasilitasi pelaku usaha mengekspor produk perikanan rajungan ke Amerika Serikat (AS).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan dokumen CoA penting karena tanpa sertifikat tersebut produk rajungan Indonesia tidak dapat dijual dan diterima di negara tujuan ekspor seiring berlakunya ketentuan US Marine Mammal Protection Act (MMPA).

Dokumen CoA memastikan rajungan ditangkap menggunakan alat penangkapan ikan jenis bubu yang ramah lingkungan serta tidak mengancam mamalia laut.

“Ini bukti bahwa persyaratan tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus dipatuhi para pelaku usaha dalam pemanfaatan komoditas rajungan yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” kata Latif.

Latif mengatakan langkah KKP menunjukkan kehadiran negara dalam memperjuangkan hasil produk perikanan nelayan kecil agar bisa memenuhi pasar ekspor.

“Selain itu juga menjadi bentuk transparansi serta mendukung pelaku usaha agar produk perikanan Indonesia terus berdaya saing di pasar global. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia,” ujar dia.

KKP sebelumnya telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penerbitan CoA hasil perikanan dari penangkapan ikan pada November 2025. Setelah petunjuk teknis diterbitkan, KKP bekerja sama dengan Asosiasi Perikanan Rajungan Indonesia (APRI) dan pihak terkait melakukan sosialisasi di 17 pelabuhan perikanan untuk memastikan para nelayan mematuhi kebijakan tata kelola penangkapan ikan yang baik, benar dan ramah lingkungan.

Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia Kuncoro Catur Nugroho mengatakan asosiasi terus melakukan pendekatan ke nelayan binaan agar mematuhi ketentuan penerbitan CoA.

“Dua bulan terakhir ini kami gencar melakukan pendataan, sosialisasi, serta register buku kapal nelayan penangkap rajungan. Selain itu juga memberikan bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan bubu,” katanya.

Kuncoro mengatakan sebanyak 10.000 unit bubu lipat telah didistribusikan APRI di tujuh lokasi, yakni Rembang, Pamekasan, Gresik, Lamongan, Cirebon, Pasuruan dan Bekasi. Sementara satu lokasi di Lampung akan menerima distribusi pada Januari 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengelolaan kuota rajungan dan udang tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 melalui Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Syahril Abd Raup di sela pertemuan, Selasa, mengatakan evaluasi kuota menjadi langkah penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan tetap seimbang dengan daya dukung stok.

“Keberhasilan pengelolaan perikanan di tingkat WPP akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” kata Syahril.

Pertemuan yang berlangsung pada 22–24 Desember 2025 tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP dengan dukungan mitra pembangunan, yakni Marine Stewardship Council (MSC), Environmental Defense Fund, Sustainable Fisheries Partnership, dan Starling Resources.

Evaluasi kuota dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengelolaan perikanan rajungan dan udang tangkap berbasis sains serta tata kelola berkelanjutan di WPPNRI 712.

Selama pertemuan, peserta membahas evaluasi kinerja Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 712 tahun 2025 serta rencana kerja tahun 2026, termasuk simulasi dan mekanisme pembagian kuota penangkapan ikan.

Pembahasan juga mencakup perkembangan strategi penangkapan rajungan di WPPNRI 712 serta penyusunan rekomendasi pengelolaan perikanan yang akan menjadi rujukan kebijakan di tingkat wilayah pengelolaan perikanan.

Dalam forum tersebut, peran Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP ditekankan dalam memperkuat mekanisme pengumpulan data dan informasi perikanan dari dinas kelautan dan perikanan provinsi, mitra pembangunan, asosiasi, serta industri perikanan.

Penguatan pengawasan kepatuhan, khususnya terkait batas ukuran tangkapan rajungan, menjadi salah satu fokus pembahasan guna mencegah pendaratan dan perdagangan rajungan yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, pertemuan menyoroti kebutuhan dukungan pendanaan untuk kegiatan pendataan, kajian stok, dan pemantauan perikanan, termasuk tindak lanjut pengumpulan data perikanan udang dan alat tangkap lainnya di WPPNRI 712.

Mitra pembangunan KKP mendukung evaluasi kuota melalui penerapan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan, antara lain menjaga kesehatan stok ikan, meminimalkan dampak lingkungan, serta memperkuat tata kelola perikanan yang efektif dan transparan.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan pengelolaan perikanan rajungan dan udang, baik di tingkat nasional maupun WPP, pada periode selanjutnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan petunjuk teknisCertificate of Admissibility(CoA) untuk memudahkan pelaku usaha mengekspor produk perikanan rajungan ke Amerika Serikat (AS). Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa tanpa CoA, produk perikanan Indonesia tidak dapat masuk ke pasar AS karena harus memenuhi ketentuanUS Marine Mammal Protection Act(MMPA).

“Dokumen ini sangat penting dan menjadi persyaratan agar produk perikanan Indonesia, khususnya rajungan, ditangkap menggunakan alat penangkapan ramah lingkungan seperti bubu, serta memastikan kegiatan penangkapan tidak mengancam mamalia laut,” ujar Latif dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (12/11/2025).

Pedoman penerbitan sertifikat itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis PenerbitanCertificate of Admissibility(CoA) bagi Hasil Perikanan dari Penangkapan Ikan. Dengan adanya panduan ini, pelaku usaha kini memiliki acuan yang jelas untuk memenuhi persyaratan ekspor ke AS.

“KKP ingin memastikan produk rajungan Indonesia tetap bisa diterima pasar dunia, sekaligus mendukung praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan,” lanjut Latif.

Ia menegaskan, penyusunan petunjuk teknis tersebut merupakan langkah strategis menjaga keberlanjutan akses pasar ekspor produk perikanan Indonesia. Selain menjadi bentuk transparansi, kebijakan ini juga memperkuat daya saing produk perikanan nasional di pasar global.

Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), Kuncoro Catur Nugroho, mengapresiasi langkah KKP dalam menerbitkan regulasi tersebut. Menurutnya, penerapan CoA bukan hanya memenuhi persyaratan administratif ekspor, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat praktik perikanan yang bertanggung jawab.

“Ini membuktikan setiap hasil perikanan tangkap yang diekspor memiliki jaminan keterlacakan (traceability) dan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan,” ujar Kuncoro.

Berdasarkan data KKP, ekspor rajungan dan kepiting Indonesia ke Amerika Serikat terus menunjukkan tren positif. Pada semester I tahun 2025, volume ekspor mencapai 6,68 ribu ton dengan nilai 161,89 juta dolar AS.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pangan birumenjadi bagian penting dari sistem pangan global. Program ini sejalan dengan strategi ekonomi biru yang diusung KKP untuk mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian laut.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk membangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, mengatakan pembangunan industri komoditas kepiting tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan pesisir.

Ia menuturkan seiring meningkatnya permintaan global terhadap rajungan dan kepiting, Indonesia menghadapi tantangan berupa potensi penangkapan berlebihan di alam.

Untuk menjaga keberlanjutan, KKP mendorong pengembangan budi daya kepiting berkelanjutan serta edukasi kepada masyarakat pesisir.

Data ekspor menunjukkan pada 2024, rajungan dan kepiting merupakan komoditas ekspor perikanan terbesar keempat Indonesia setelah udang; golongan tuna, cakalang, dan tongkol; serta kelompok cumi, sotong, dan gurita, dengan nilai mencapai 513,35 juta dolar AS atau 8,6 persen dari total ekspor perikanan.

Negara tujuan utama ekspor meliputi China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

"Peningkatan kebutuhan pasar ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat industri budidaya kepiting yang stabil dan berkelanjutan," kata Haeru.

Indonesia memiliki sejumlah sentra produksi kepiting, di antaranya Kalimantan Timur, yang tercatat sebagai wilayah dengan produksi tertinggi secara nasional, mencapai 9.801 ton, disusul Jawa Barat dengan 3.007 ton, serta Sulawesi Selatan dengan 2.866 ton per tahun.

Untuk memperkuat pengembangan sektor tersebut, KKP telah membangun modeling budi daya kepiting di Pasuruan, Jawa Timur, seluas 30 hektare yang dikelola oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jatim.

Kawasan ini dirancang sebagai model teknologi budi daya kepiting berorientasi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Prof Yushinta Fujaya, akademisi dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, menambahkan teknologi pembenihan dan pembesaran kepiting sudah dikuasai Indonesia, namun tantangan terletak pada hilirisasi teknologi dan diseminasi kepada masyarakat.

Ia menekankan konsep crab silvofishery, yakni budi daya kepiting di kawasan mangrove, sebagai pendekatan efektif yang mampu menyatukan aspek ekonomi dan konservasi.

Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) Kuncoro C Nugroho menambahkan bahwa keberlanjutan sumber daya rajungan dapat dicapai apabila pelaku usaha, pembeli, dan pemerintah menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan ketersediaan stok di alam.

Ia menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan budi daya rajungan agar menghasilkan produk berkualitas setara dengan hasil tangkapan alam.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025