Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia secara kumulatif selama Januari–Mei 2026 mencapai US$115,36 miliar, meningkat 3,02% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$111,98 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan peningkatan ekspor pada lima bulan pertama tahun ini terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas, khususnya dari sektor industri pengolahan.

"Total nilai ekspor pada Januari–Mei 2026 mengalami peningkatan sebesar 3,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Andil utama peningkatan nilai ekspor disumbang oleh sektor industri pengolahann sebesar 5,38%," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/7/2026).

BPS mencatat nilai ekspor nonmigas selama Januari–Mei 2026 mencapai US$110,19 miliar, naik 3,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$106,06 miliar. Sebaliknya, ekspor migas turun 12,71% menjadi US$5,17 miliar dari US$5,92 miliar.

Berdasarkan sektornya, ekspor nonmigas dari industri pengolahan menjadi penopang utama dengan nilai mencapai US$94,62 miliar, meningkat 6,80% dibandingkan Januari–Mei 2025 yang sebesar US$88,60 miliar.

Di sisi lain, ekspor dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 24,95% menjadi US$2,10 miliar, sedangkan ekspor sektor pertambangan dan lainnya menurun 8,14% menjadi US$13,47 miliar.

Dari sisi negara tujuan, nilai ekspor nonmigas ke China meningkat dari US$24,25 miliar menjadi US$28,54 miliar. Ekspor ke Amerika Serikat juga naik dari US$12,11 miliar menjadi US$12,73 miliar, begitu pula ke Asean dari US$21,48 miliar menjadi US$22,13 miliar, India dari US$7,28 miliar menjadi US$7,43 miliar, dan Uni Eropa dari US$7,76 miliar menjadi US$7,99 miliar.

Sementara itu, nilai ekspor ke kelompok negara tujuan lainnya tercatat turun dari US$33,18 miliar pada Januari–Mei 2025 menjadi US$31,37 miliar pada periode yang sama tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia kembali memperoleh akses ekspor produk perikanan budi daya ke pasar Uni Eropa setelah tercantum dalam regulasi terbaru Uni Eropa yang memuat daftar negara yang diizinkan mengekspor komoditas tersebut ke kawasan itu.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengatakan perkembangan tersebut menjadi kabar baik bagi pelaku usaha perikanan budi daya yang sebelumnya sempat diliputi kekhawatiran.

“Kabar ini tentu melegakan karena sebelumnya pelaku usaha sempat khawatir karena Indonesia belum tercantum dalam daftar negara yang dapat mengekspor produk perikanan budi daya ke pasar Uni Eropa di dalam Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2598,” kata Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Indonesia kembali masuk dalam daftar negara yang diperbolehkan mengekspor produk perikanan budi daya ke Uni Eropa melalui Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1189 yang ditetapkan pada 4 Juni 2026.

Menurut Ishartini, keberhasilan tersebut merupakan hasil komunikasi dan negosiasi intensif yang dilakukan KKP sebagai otoritas kompeten dengan Uni Eropa.

KKP, lanjut dia, terus melakukan berbagai upaya diplomasi, termasuk melalui pertemuan langsung dengan Direktorat Jenderal Kesehatan dan Keamanan Pangan Uni Eropa (DG SANTE) di Brussels, Belgia.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh berbagai pihak, mulai dari Delegasi Uni Eropa di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Perdagangan.

“Sepanjang proses negosiasi, KKP bergerak proaktif dan intensif untuk memastikan kepentingan pelaku usaha budi daya terjaga. Dengan tercantumnya Indonesia dalam daftar tersebut, akses produk perikanan budi daya ke pasar EU tetap terbuka dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ishartini menuturkan Uni Eropa merupakan salah satu pasar potensial bagi produk perikanan dunia. Organisasi yang beranggotakan 27 negara itu memiliki tingkat konsumsi produk perikanan sekitar 24-25 kilogram per kapita per tahun.

Selain itu, rata-rata pendapatan penduduk Uni Eropa yang mencapai sekitar 37.900 euro per tahun menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar yang menjanjikan bagi produk perikanan Indonesia.

KKP mencatat saat ini Uni Eropa menempati posisi kelima sebagai tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas perikanan budi daya yang diekspor ke kawasan tersebut antara lain udang, bandeng, dan kelompok ikan lele (catfish).

Selain itu, ikan nila atau tilapia yang dikenal sebagai aquatic chicken juga disebut menjadi salah satu komoditas andalan baru Indonesia untuk pasar Uni Eropa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Lab BUSPM bisa menguji parameter mutu dan keamanan pangan baik bakteri, virus, kimia, logam berat, residu dan sekarang ditambah parameter radionuklida pangan asal ikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoperasikan laboratorium uji kontaminasi radioaktif produk perikanan untuk mendukung daya saing dan keberterimaan ekspor hasil perikanan Indonesia di pasar global, terutama Amerika Serikat (AS).

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan laboratorium yang berlokasi di Balai Uji Standar Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSPM), Cipayung, Jakarta Timur, itu telah terakreditasi ISO 17025.

"Selain itu, laboratorium tersebut telah memperoleh persetujuan Bapeten sebagai otoritas pengawas nuklir serta persetujuan US FDA untuk melakukan pengujian sejumlah parameter radioaktif, termasuk Cs-137," kata Ishartini dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan laboratorium penguji kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) pada produk perikanan tersebut dibangun secara khusus untuk mendukung keberterimaan produk perikanan Indonesia, khususnya udang, di berbagai negara tujuan ekspor.

Menurut Ishartini, laboratorium BUSPM menjadi satu-satunya fasilitas pengujian radionuklida pangan asal ikan di Indonesia dan yang pertama di Asia Tenggara.

"Lab BUSPM bisa menguji parameter mutu dan keamanan pangan baik bakteri, virus, kimia, logam berat, residu dan sekarang ditambah parameter radionuklida pangan asal ikan," ujarnya.

Ia menambahkan hasil pengujian laboratorium dapat digunakan untuk pengurusan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) sebagai salah satu persyaratan ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan produk bebas kontaminasi radioaktif, seperti Amerika Serikat.

Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia di tengah semakin ketatnya persyaratan perdagangan internasional.

Sejak 31 Oktober 2025 hingga 11 Juni 2026, KKP mencatat telah mengawal ekspor udang ke Amerika Serikat sebanyak 4.072 kontainer.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.370 kontainer telah memasuki pasar AS dengan volume mencapai 51.607 ton senilai Rp8,78 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Karantina) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengawal akselerasi ekspor produk perikanan senilai Rp1,3 miliar tujuan Malaysia, guna memastikan produk ikan tersebut bebas hama dan penyakit.

"Kita memastikan produk perikanan ini bebas dari penyakit, memenuhi standar mutu dan sesuai dengan persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor," kata Kepala Karantina Kepulauan Babel, Herwintarti di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan pengawasan ekspor produk perikanan sebanyak 11 ton ikan segar dengan rincian 420 kilogram udang laut, 6.510 kilogram cumi-cumi, dan 210 kilogram rajungan tujuan Malaysia ini untuk memastikan kelancaran ekspor komoditas perikanan asal Bangka Belitung ke Negeri Jiran tersebut.

"Ekspor produk perikanan senilai Rp1,3 miliar ini diberangkatkan melalui Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan bahwa peran karantina tidak hanya sebatas penerbitan sertifikat kesehatan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pelindungan maksimal pelayanan optimal melalui jaminan kesehatan, kualitas dan keamanan komoditas yang dilalulintaskan dari hulu ke hilir.

"Melalui pengawasan yang ketat ini, kami berupaya memberikan jaminan kepada negara tujuan bahwa produk perikanan dari Bangka Belitung aman, sehat, dan layak dikonsumsi," katanya.

Menurut dia keberhasilan ekspor ini menjadi bukti bahwa komoditas perikanan Bangka Belitung memiliki daya saing yang kuat di pasar global, karena bermutu, berkualitas dan memiliki cita rasa yang lebih enak dibandingkan daerah lainnya.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung pelaku usaha melalui pelayanan karantina yang cepat, profesional, dan akuntabel guna mendorong peningkatan ekspor, memperkuat perekonomian daerah, serta siap mengawal program hilirisasi dan pengembangan sektor perikanan nasional secara terintegrasi," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas akses ekspor produk perikanan nasional ke China setelah lebih dari 600 unit pengolahan ikan (UPI) memperoleh izin resmi untuk memasuki pasar negara tersebut.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan pihaknya selaku competent authority (CA) jaminan mutu ikan Indonesia yang diakui China, membawa lebih dari 600 UPI memperoleh register number atau izin untuk melakukan kegiatan ekspor produk perikanan ke Negara Tirai Bambu itu.

"Terbaru, CA Tiongkok (General Administration of Customs of the People's Republic of China/GACC) mengeluarkan izin bagi delapan UPI baru pada Senin, 11 Mei lalu, sehingga total menjadi 638 unit UPI," kata Ishartini dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan GACC China selaku mitra kerja KKP telah menyetujui proposal pengajuan bagi delapan UPI tersebut yang disampaikan melalui jalur bilateral channel Mutual Recognition Arrangement (MRA) sehingga per 11 Mei 2026 kedelapan UPI tersebut sudah bisa melakukan kegiatan ekspor ikan ke negara itu.

Ia menyebutkan delapan UPI baru yang telah lolos dan segera bisa memulai kegiatan ekspor ikan ke China adalah PT Duta Mitra Semesta, PT BPH Global Indonesia, CV Daniel Nathania Fishery, PT Bintang Samudera Pratama, PT Ramantha Kawanua Indonesia, PT Marindo Jaya Maros, PT Jaya Mega Samudra, dan PT Zhongyi Supply Chain Services.

Ishartini menambahkan saat ini terdapat 1.080 jenis komoditas perikanan yang diekspor dari Indonesia ke China.

Adapun untuk kinerja ekspor ke China tahun 2025 volumenya sebesar 491.528 ton dengan nilai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp17,46 triliun.

Sebanyak 10 komoditas perikanan utama di antaranya frozen squid, eucheuma cottonii seaweed, gracilaria seaweed, frozen ribbon fish, eucheuma cottonii, dried eucheuma cottonii seaweed, dried gracilaria seaweed, eucheuma spinosum, frozen leather jacket fish, dan frozen croaker fish.

Dia mengimbau seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait yang telah mendapatkan akses ekspor ke berbagai negara untuk senantiasa menjaga komitmen dan konsistensi dalam menerapkan standar sanitasi, higiene serta prinsip keamanan pangan baik di dalam rantai produksi maupun lingkungan sekitar fasilitasnya.

"Hal ini untuk menjaga keberterimaan produk serta penguatan kepercayaan internasional yang akan menambah daya saing," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan untuk selalu memastikan kualitas produk agar tetap terjaga, sehingga menjadikan industri perikanan Indonesia makin maju dan menjadi penguasa di era pasar bebas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan komoditas rajungan Indonesia memenuhi standar Amerika Serikat setelah memperoleh comparability finding yang berlaku hingga 31 Desember 2029 sehingga akses pasar ke AS tetap terjaga.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Machmud dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan pengakuan tersebut diberikan oleh otoritas AS melalui NOAA Fisheries.

NOAA Fisheries telah menilai sistem pengelolaan perikanan rajungan Indonesia setara dengan regulasi mereka, khususnya terkait perlindungan mamalia laut (MMPA) dan pengendalian tangkapan sampingan (bycatch).

“Pada awalnya rajungan yang ditangkap dengan alat tangkap gillnet dilarang untuk diekspor ke AS. Untuk membedakan dengan yang sudah memperoleh comparability finding, maka ekspor diwajibkan menggunakan sertifikasi tambahan berupa Certificate of Admissibility (COA),” ujar Machmud.

Dengan diperolehnya comparability finding, kewajiban sertifikasi tambahan COA bagi eksportir rajungan Indonesia dan importir di AS resmi dihapuskan.

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Erwin Dwiyana menyebut capaian ini merupakan hasil koordinasi intensif sejak akhir 2025, termasuk merespons peninjauan ulang yang dilakukan pemerintah AS terhadap sejumlah negara pengekspor.

Upaya tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), sejumlah organisasi non-pemerintah, serta KBRI Washington D.C.

“Dengan hasil review tersebut, beban sertifikasi tambahan terkait aturan MMPA yang sebelumnya diberlakukan dapat dihapuskan,” kata Erwin.

Ia menjelaskan, sebelumnya gugatan yang diajukan National Fisheries Institute (NFI) bersama importir seafood di AS pada Oktober 2025 menghasilkan penangguhan sementara larangan ekspor rajungan gillnet selama 180 hari, sekaligus membuka ruang peninjauan ulang comparability finding.

KKP kemudian secara aktif menyusun bahan teknis dan merespons permintaan informasi dari otoritas AS sejak November 2025 hingga April 2026, hingga akhirnya Indonesia dinyatakan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

AS merupakan pasar utama rajungan Indonesia dengan rata-rata nilai ekspor mencapai 321 juta dolar AS dalam tiga tahun terakhir, atau sekitar 16,6 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia ke negara tersebut.

Erwin menambahkan keputusan ini juga menyelamatkan potensi nilai ekspor sekitar 80 juta dolar AS atau sekitar 25 persen dari total ekspor rajungan ke AS, sekaligus memungkinkan nelayan rajungan, khususnya pengguna gillnet, kembali berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Erwin menegaskan KKP berkomitmen menjaga ekosistem laut melalui kebijakan ekonomi biru dengan menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan sektor kelautan.

Upaya ini sejalan dengan ketentuan MMPA, terutama dalam menekan risiko kematian dan cedera mamalia laut akibat aktivitas perikanan, termasuk melalui pelaporan tangkapan sampingan (bycatch) dan perluasan program pemantauannya.

Ia berharap, dengan dihapuskannya sertifikasi tambahan, daya saing rajungan Indonesia di pasar AS tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga semakin meningkat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menegaskan nila atau disebut juga tilapia kini menjadi komoditas andalan baru ekspor perikanan Indonesia, khususnya untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut produksi tilapia terus didorong untuk menjawab tingginya permintaan pasar global, di antaranya melalui pengembangan kawasan budidaya ikan nila salin (BINS) Karawang serta revitalisasi tambak Pantura untuk komoditas tersebut.

“Dua program itu untuk meningkatkan kapasitas produksi nila nasional sekaligus memastikan bahwa seluruh proses budidaya memenuhi standar internasional yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (17/5/2026) lalu.

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP Erwin Dwiyana mengungkapkan, ikan tilapia saat ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen global. Ikan tilapia dikenal sebagai Chicken of The Sea karena memiliki rasa yang ringan (mild) dan mudah diolah, dengan kandungan protein tinggi mencapai 20 hingga 29 gram per 100 gram sajian. Selain itu, tilapia rendah lemak jenuh serta mengandung Omega-3, 6, 9, vitamin B12, dan mineral bermanfaat lainnya.

"Saat ini tilapia menjadi komoditas ekspor kita yang zero rejection. Kami melihat standar global sangat penting diperhatikan. Mulai dari persyaratan wajib seperti GMP-SSOP, HACCP, Health Certificate, dan Nomor Registrasi, serta diperkuat sertifikasi buyer-driven seperti GLOBALG.A.P., ISO 22000, SQF, BAP, ASC, dan BRC. Semuanya dilengkapi oleh seluruh eksportir kita sehingga pasar percaya dengan produk kita," ucap Erwin.

Menurut Erwin, kelengkapan sertifikasi inilah yang menjadi kunci utama kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan Indonesia sehingga tilapia asal Indonesia diterima dengan baik tanpa adanya penolakan di negara tujuan ekspor.

Berkat penerapan standar sertifikasi yang ketat tersebut, Regal Springs Indonesia sebagai salah satu produsen utama ikan tilapia di Indonesia berhasil mencatatkan pencapaian signifikan di pasar internasional. Perusahaan ini sukses memasok jaringan pub terkemuka di Inggris bernama Greene King.

Direktur Regal Springs Indonesia Tri Dharma Saputra mengatakan, keberhasilan menembus pasar Eropa tidak terlepas dari terpenuhinya 37 sertifikasi, salah satunya ASC (Aquaculture Stewardship Council). "Dengan adanya ASC ini maka budidaya perikanan Indonesia dituntut untuk bertransformasi. Semua diukur, dicatat, dan dievaluasi. Mulai dari pengelolaan air, pemberian pakan, hingga proses menjaga kesehatan dan kesejahteraan ikan. Transformasi ini memastikan bahwa tilapia Indonesia tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan," terangnya.

Di Inggris, tilapia sukses diolah menjadi menu fish and chips hingga hidangan boneless yang memberikan pengalaman fine dining berkualitas tinggi dengan tingkat keluhan konsumen yang sangat rendah. Selain itu, dari segi harga, ikan ini sangat kompetitif dibandingkan dengan jenis ikan putih lainnya sehingga mampu merebut pangsa pasar yang sebelumnya didominasi oleh spesies whitefish yang lebih mapan seperti ikan kod dan ikan trout.

Saat ini tilapia menjadi komoditas ekspor kita yang nol penolakan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ikan nila atau tilapia kini menjadi salah satu komoditas andalan baru ekspor perikanan Indonesia seiring meningkatnya permintaan di pasar global, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, produksi tilapia terus didorong untuk menjawab kebutuhan pasar internasional, antara lain melalui pengembangan kawasan budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang serta revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura).

“Dua program itu untuk meningkatkan kapasitas produksi nila nasional sekaligus memastikan seluruh proses budidaya memenuhi standar internasional yang berlaku,” ujar Trenggono dikutip dari siaran resmi di Jakarta, Senin.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana menambahkan tilapia menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen global.

Ia mengatakan, ikan ini dikenal sebagai "chicken of the sea" karena memiliki rasa yang ringan dan mudah diolah, dengan kandungan protein tinggi sekitar 20 hingga 29 gram per 100 gram sajian.

Selain itu, tilapia juga disebut rendah lemak jenuh serta mengandung asam lemak Omega-3, 6, dan 9, vitamin B12, serta mineral yang bermanfaat bagi kesehatan.

“Saat ini tilapia menjadi komoditas ekspor kita yang nol penolakan,” kata Erwin.

Menurut dia, kelengkapan sertifikasi seperti GMP-SSOP, HACCP, health certificate, hingga sertifikasi ISO 22000, SQF, BAP, ASC, dan BRC menjadi kunci utama kepercayaan pasar internasional sehingga produk tilapia Indonesia dapat diterima tanpa penolakan di negara tujuan ekspor.

Salah satu produsen utama ikan nila Regal Springs Indonesia telah menembus pasar internasional dan kini tercatat menjadi pemasok jaringan pub terkemuka di Inggris, Greene King.

Direktur Regal Springs Indonesia Tri Dharma Saputra mengatakan, keberhasilan menembus pasar Inggris tidak terlepas dari pemenuhan berbagai sertifikasi, termasuk Aquaculture Stewardship Council (ASC).

“Dengan adanya ASC, budi daya perikanan dituntut bertransformasi. Semua diukur, dicatat, dan dievaluasi, mulai dari pengelolaan air, pemberian pakan, hingga menjaga kesehatan dan kesejahteraan ikan,” ujarnya.

Ia menambahkan transformasi tersebut memastikan tilapia Indonesia tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, di Inggris, tilapia diolah menjadi berbagai menu, mulai dari fish and chips hingga hidangan boneless untuk segmen fine dining, dengan tingkat keluhan konsumen yang rendah.

Dari sisi harga, ikan ini juga dinilai kompetitif dibandingkan ikan putih lainnya, sehingga mampu bersaing dengan komoditas yang lebih mapan seperti kod dan trout.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja ekspor Sumatra Selatan (Sumsel) pada kuartal I/2026 mengalami tekanan cukup dalam.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh. Wahyu Yulianto mengatakan nilai ekspor kumulatif Januari hingga Maret 2026 tercatat sebesar US$1,23 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$1,76 miliar.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor Sumsel turun 29,85%,” ujarnya, dikutip Selasa (12/5/2026).

Penurunan tersebut terutama dipicu melemahnya ekspor nonmigas yang terkontraksi 33,02% menjadi US$1,11 miliar. Sementara itu, ekspor minyak dan gas (migas) masih tumbuh positif sebesar 22,47% dengan nilai mencapai US$123,52 juta.

Wahyu menjelaskan kontraksi ekspor nonmigas terjadi di sejumlah sektor utama. Ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 5,89%, sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan paling dalam hingga 50,99%. Adapun industri pengolahan juga terkontraksi sebesar 20,28%.

“Komoditas yang mengalami penurunan antara lain batu bara sebesar 50,99%, karet sekitar 22,7%, serta industri bubur kayu sebesar 3,4%,” jelasnya.

Sepanjang kuartal I/2026, tujuan utama ekspor Sumsel masih didominasi ke China dengan nilai mencapai US$456,46 juta. Komoditas yang diekspor meliputi pulp kayu sebesar US$287,88 juta, batu bara dan lignit US$80,96 juta, serta karet dan produk turunannya senilai US$69,81 juta.

“Selain itu, ekspor Sumsel juga mengalir ke India dengan nilai US$120,23 juta atau 9,71% dari total ekspor, serta Malaysia sebesar US$90,88 juta atau 7,34%,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor Indonesia pada Januari-Maret 2026 tercatat hanya tumbuh tipis 0,34% di tengah penurunan tajam sektor migas dan kontraksi pada sejumlah komoditas primer.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Januari—Maret 2026 mencapai US$66,85 miliar, naik tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya US$66,62 miliar. Kenaikan ini terutama ditopang oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 0,98% menjadi US$63,60 miliar.

Sebaliknya, ekspor migas justru mengalami kontraksi dalam sebesar 10,58% dari US$3,64 miliar menjadi US$3,25 miliar. Penurunan ini menjadi penekan utama yang menahan laju pertumbuhan ekspor secara keseluruhan.

Dari sisi sektoral, industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 3,96% menjadi US$54,98 miliar. Kontribusi sektor ini menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor lain.

Namun, tekanan terlihat pada sektor berbasis sumber daya alam. Ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan anjlok 32,18% menjadi US$1,14 miliar. Sementara itu, sektor pertambangan dan lainnya turun 11,17% menjadi US$7,47 miliar.

Dari sisi negara tujuan, ekspor ke China naik signifikan dari US$14,04 miliar menjadi US$16,50 miliar. Kenaikan juga terjadi pada ekspor ke Asean yang mencapai US$12,92 miliar serta India yang naik menjadi US$4,50 miliar.

Sebaliknya, ekspor ke Uni Eropa mengalami penurunan dari US$4,53 miliar menjadi US$4,28 miliar. Ekspor ke kelompok negara lainnya juga turun cukup tajam dari US$20,05 miliar menjadi US$18,11 miliar.

Sementara itu, ekspor ke Amerika Serikat relatif stagnan di kisaran US$7,29 miliar, mencerminkan belum pulihnya permintaan dari pasar utama tersebut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa peningkatan ekspor secara kumulatif didorong oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 3,15%.

Struktur ini menunjukkan ketergantungan ekspor pada industri pengolahan semakin kuat, di tengah melemahnya kinerja komoditas primer yang selama ini menjadi penopang utama perdagangan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang 2025 mencatatkan capaian positif dengan nilai mencapai US$6,27 miliar atau setara Rp107 triliun (kurs Rp17.062).

Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan ketahanan sektor kelautan dan perikanan di tengah dinamika global.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi peningkatan produksi nasional serta penguatan tata kelola sektor perikanan yang berkelanjutan.

“Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar. Ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Trenggono kepada Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Namun, hingga Februari 2026, sambungnya, nilai ekspor tercatat sebesar US$960 juta, yang secara tahunan menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Trenggono juga membeberkan kinerja produksi nasional juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, total produksi kelautan dan perikanan mencapai 26,25 juta ton, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8% secara tahunan. Kenaikan produksi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung ketersediaan pasokan untuk ekspor.

Meski demikian, Trenggono mengakui bahwa pada awal 2026 terdapat tekanan terhadap kinerja ekspor. Salah satunya adalah ketegangan geopolitik yang terjadi.

“Menghadapi dampak dinamika geopolitik dan fenomena iklim yang terjadi, KKP tetap berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, KKP berupaya memperluas pasar ekspor perikanan ke Eropa dan China. Langkah ini dilakukan seiring adanya kebijakan tarif resiprokal sebesar AS terhadap Indonesia yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Trenggono mengatakan valuasi potensi ekonomi di sektor perikanan mencapai US$200 miliar. Sayangnya, rata-rata nilai ekspor perikanan Indonesia baru mencapai US$5,5 miliar.

Selain membuka pasar baru, Trenggono menyebut bahwa KKP berupaya untuk memperkuat pasar dalam negeri. Dengan begitu produksi ikan Indonesia dapat terserap dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan sejak awal tahun hingga menjelang Lebaran atau pertengahan Maret 2026 mencapai 983,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu, menjelaskan, hingga penghentian sementara angkutan barang pada 13 Maret lalu, volume ekspor ikan ke berbagai negara mencapai 197.718 ton.

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang menjadi syarat standar keamanan pangan di 140 negara mitra dagang.

“Sepuluh komoditas unggulan adalah udang vaname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, cakalang, kepiting, udang windu, ikan layur, serta gurita,” ujarnya.

Ishartini menyebut negara dengan penyerapan terbesar produk perikanan Indonesia antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Arab Saudi, dan Singapura.

Ishartini mengakui eskalasi geopolitik di Timur Tengah berdampak pada aktivitas ekspor perikanan.

Menurut dia, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, volume ekspor turun 41,35 persen, sementara nilai ekspor turun 21,71 persen.

Ishartini menyampaikan bahwa permintaan produk perikanan Indonesia saat ini relatif masih stabil, yang terlihat dari permohonan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang terus dilayani.

Namun, ia mengakui dari sisi volume ekspor terdapat kendala akibat gangguan rantai pasok imbas eskalasi geopolitik.

“Dari sisi volume memang terkendala karena rantai pasok terkena imbas eskalasi, misalnya perubahan rute shipment, biaya tambahan logistik, keterbatasan kontainer dan mother vessel, yang semuanya berkontribusi menaikkan harga produk,” tuturnya.

Untuk menjaga stabilitas perdagangan, Ishartini menyatakan akan mendorong peningkatan penyerapan produk perikanan di dalam negeri.

Selain itu, menurut dia, komunikasi intensif dilakukan dengan otoritas negara mitra maupun para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mengantisipasi dampak situasi global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026