JAKARTA - Kepala Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria membantah informasi yang beredar mengenai perombakan jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Menurut dia, hingga saat ini PLN belum menggelar RUPS sehingga belum ada keputusan terkait perubahan susunan pengurus perusahaan.

"PLN belum (RUPS), memang ada berita itu ya. Itu hoaks kali kan, biasa kalau mau RUPS banyak hoaks kan. RUPS-nya 15 Juni," kata Dony Oskaria saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pernyataan tersebut merespons beredarnya informasi yang menyebut PLN telah menyelenggarakan RUPSLB dan menetapkan susunan baru direksi serta dewan komisaris. Dalam informasi itu bahkan disebutkan adanya penambahan jabatan baru berupa Wakil Direktur Utama di tubuh perseroan.

Dony menegaskan bahwa RUPS PLN baru dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni 2026. Dengan demikian, seluruh informasi mengenai perubahan pengurus, baik direksi maupun komisaris, belum dapat dipastikan kebenarannya sebelum forum pemegang saham resmi digelar.

Meski demikian, Dony juga belum dapat memastikan apakah agenda RUPS mendatang akan mencakup perubahan susunan direksi dan komisaris. Ia menyebut keputusan terkait pengurus perusahaan masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan pemegang saham dalam rapat tersebut. "Belum tahu, belum tahu," ujarnya.

Sebelumnya, beredar dokumen yang mengklaim RUPSLB PLN telah rampung dilaksanakan dan menghasilkan perubahan susunan pengurus perseroan. Informasi itu menyebut langkah tersebut dilakukan untuk merespons transisi kelembagaan sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan ke depan.

Dalam dokumen yang beredar, sejumlah nama baru disebut masuk ke jajaran direksi dan komisaris PLN. Selain itu, terdapat nomenklatur baru berupa jabatan Wakil Direktur Utama yang dikabarkan diisi oleh Yusuf Didi Setiarto.

Dokumen tersebut juga mencantumkan sejumlah nama lain dalam struktur direksi, antara lain Eko Yudho Pramono sebagai Direktur Transmisi, Purnomo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan, Chipta Perdana sebagai Direktur Retail dan Niaga, serta Chairani Rachmatullah sebagai Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan.

Namun demikian, hingga RUPS resmi digelar pada 15 Juni 2026, susunan pengurus PLN yang beredar tersebut belum memiliki dasar keputusan pemegang saham.

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Tahun Buku 2025 pada Rabu (20/5/2026). Dalam salah satu mata acara rapat tersebut, Dewan Komisaris & Direksi Jasa Marga melaporkan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp1,1 triliun atau setara dengan 31% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan, di tengah ekspansi yang dilakukan, Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga nilai/value pemegang saham. Perseroan mengupayakan kesinambungan pembagian dividen melalui kebijakan terukur dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan dan ekonomi ke depan.

“Besaran dividen per lembar saham (Dividend Per Share/DPS) adalah sebesar Rp156,2, sama dengan DPS periode sebelumnya. Dividen tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date) 4 Juni 2026, dengan jadwal pembagian dividen pada 19 Juni 2026. Sisa laba bersih tahun 2025 Perseroan dialokasikan sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai cadangan,” ujar Rivan.

Jasa Marga Bukukan Laba Bersih Rp774,7 Miliar di Kuartal I 2026



Rivan juga menjelaskan, sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil menjaga core profit tetap stabil di angka Rp3,7 triliun. Selain itu Perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp19,8 triliun, meningkat 5,8% year-on-year (yoy), yang didorong oleh kontribusi utama pendapatan tol sebesar Rp18,2 triliun dan pendapatan usaha lain sebesar Rp1,6 triliun.

Sedangkan EBITDA Perseroan tercatat meningkat menjadi Rp13,3 triliun dengan capaian EBITDA Margin yang tangguh pada level 67,0%.

“Jasa Marga berhasil menjaga pertumbuhan kinerja yang stabil dan resilien. Stabilitas core profit didukung oleh pertumbuhan pendapatan usaha dan EBITDA, serta didukung oleh keberhasilan Perseroan dalam menurunkan beban keuangan secara konsolidasi sebesar 10,5% (yoy) sebagai dampak positif dari aksi korporasi equity financing yang dilakukan pada akhir 2024," jelas Rivan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat lini bisnisnya yang mencakup bisnis konsesi, pengoperasian dan preservasi, hingga pengembangan bisnis prospektif. Pada lini bisnis konsesi jalan tol, Perseroan mempertahankan posisinya sebagai market leader, yaitu sebagai pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, dengan mengoperasikan 1.294 KM jalan tol dari total konsesi sepanjang 1.736 KM.

Total konsesi yang dikelola Perseroan merepresentasikan 42% pangsa pasar jalan tol di seluruh Indonesia. Sebagai market leader industri jalan tol di Indonesia, transaksi di jalan tol Perseroan di sepanjang tahun 2025 mencapai 1,31 miliar kendaraan dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) mencapai 3,58 juta kendaraan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Jasa Marga berkomitmen untuk terus mengembangkan Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) berbasis Intelligent Transport System (ITS) yang mampu menghasilkan prediksi lalu lintas dengan tingkat akurasi mendekati 98%. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada pengguna jalan melalui Aplikasi Travoy, sebagai asisten digital perjalanan di jalan tol, yang pada tahun 2025 memiliki jumlah pengunduh sebanyak 1,1 juta orang, meningkat 48% dibandingkan tahun 2024.

Transformasi digital Perseroan memberikan kontribusi positif terhadap Customer Satisfaction Index (CSI) tahun 2025 yang mencapai nilai 5,13 dari skala 6 yang masuk dalam kategori "Puas". Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi pengguna jalan.

Hingga akhir tahun 2025, terdapat 59 rest area yang beroperasi di sepanjang ruas jalan tol Jasa Marga Group. Sebanyak 26 rest area atau 44% dari total tersebut merupakan Travoy Rest, rest area yang dimiliki dan dikelola oleh Jasa Marga.

Sepanjang tahun 2025, program rejuvenasi Travoy Rest diinisiasi oleh Perseroan dengan memperbarui fasilitas umum, standardisasi pelayanan petugas, penataan tenant, optimalisasi area parkir serta ruang terbuka hijau untuk menjamin kenyamanan pengguna saat beristirahat.

Jasa Marga percaya bahwa pelayanan terbaik lahir dari lingkungan kerja yang inklusif, sehat, dan mendukung kesetaraan. Melalui berbagai program pengembangan human capital, Jasa Marga terus memperkuat komitmen terhadap inklusivitas lintas generasi dan kesetaraan gender melalui program rekrutmen berbasis kompetensi untuk menghadirkan talenta unggul yang siap mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Perseroan juga mendorong pengembangan kapabilitas karyawan dengan beasiswa pendidikan lanjutan, mendukung employee well-being melalui Roadster Sportivo (Sport, Art, Interest, Activity, & Community), serta memperkuat inisiatif pengembangan talenta muda melalui Magang Generasi Bertalenta (Magenta).

Komitmen Perseroan untuk memberikan yang terbaik tidak berhenti pada kenyamanan fisik, tetapi juga pada kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sepanjang tahun 2025, realisasi program TJSL diwujudkan melalui pembangunan Taman Lalu Lintas di rest area, penghijauan dan program green rest area melalui Water Treatment dan Waste Management, serta penguatan daya saing UMKM melalui pelatihan, sertifikasi, pameran, pemberdayaan komunitas UMKM lokal di rest area.

Sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Perseroan mengadopsi sejumlah usecase green initiative dalam program Green Toll Road, pemanfaatan energi terbarukan melalui inovasi Hybrid Wind Tree, penyediaan fasilitas pendukung kendaraan listrik di rest area, pemberdayaan komunitas, peningkatan kapabilitas SDM, hingga penerapan budaya K3.

Program strategis ini tidak hanya memitigasi dampak lingkungan, tetapi juga memperkuat hubungan komunitas sosial Perseroan untuk terus beroperasi secara berkelanjutan.

Jasa Marga juga melakukan percepatan transformasi strategis dari infra as structure menuju infra as culture sebagai wujud komitmen Perseroan dalam Melayani Sepenuh Hati. Langkah ini merupakan bentuk komitmen penuh Perseroan dalam mendorong keunggulan kompetitif dan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

Melalui internalisasi budaya kerja JSMR MOVE (Modern, Optimistic, Valuable, Excellent), Perseroan berhasil memperkuat kapabilitas internal mentalitas "Roadster Jasa Marga". Transformasi budaya yang masif ini difokuskan pada pembentukan pola pikir berbasis layanan yang menempatkan customer experience dan customer satisfaction sebagai prioritas utama.

Selanjutnya, dalam agenda RUPST Tahun Buku 2025 juga menyetujui penetapan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Juri Ardiantoro

Komisaris: Syamsul Bachri Yusuf

Komisaris: M Asrorun Ni’am Sholeh

Komisaris Independen: Tedi Kurniawan

Komisaris Independen: Nachrowi Ramli

Komisaris Independen: Rudi Antariksawan

Komisaris: Nurul Ghufron

Direksi

Direktur Utama: Rivan A. Purwantono

Wakil Direktur Utama: Andry Tanudjaja

Direktur Bisnis: Reza Febriano

Direktur Human Capital dan Transformasi: Yoga Tri Anggoro

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Pramitha Wulanjani

Direktur Layanan: Yaya Ruhiya

Direktur Operasi: Fitri Wiyanti

Direktur Pengembangan Usaha: Ari Respati

Ke depan, Jasa Marga optimistis kinerja Perseroan sepanjang tahun 2026 akan semakin kuat melalui implementasi berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan penguatan fundamental keuangan.

“Kami akan mengupayakan peningkatan pendapatan dan EBITDA melalui optimalisasi alokasi anggaran, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penyesuaian tarif tol secara terukur. Kami yakin dapat mempertahankan posisi sebagai pemimpin di industri jalan tol nasional, sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan struktur keuangan yang semakin sehat, beban keuangan yang lebih terkendali, serta kinerja operasional yang solid,” tutup Rivan.

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk atau PTPP menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Tahun Buku 2025 pada hari ini, Selasa (19/5/2026) dengan tujuh mata acara rapat. Salah satunya yakni Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Para pemegang saham menyetujui pengalihan saham Seri B sebanyak 31.619.477 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN.

Saham Seri B tersebut selanjutnya akan diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala BP BUMN.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama / Komisaris Independen : Dhony Rahajoe

- Komisaris : Setya Nugraha

- Komisaris : Aisyah Zakiyyah

- Komisaris : Giri Suprapdiono

- Komisaris Independen : Tjia Marwan

- Komisaris Independen : Ain Rika Armina

Jajaran Direksi

- Direktur Utama : Novel Arsyad

- Direktur Keuangan : Faizal Rahmad

- Direktur Manajemen Risiko & Legal : Tommy Wiranata A

- Direktur Strategi Korporasi dan HCM : I Gede Upeksa Negara

- Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo

- Direktur Operasi Bidang Gedung : Yuyus Juarsa

Sepanjang Tahun Buku 2025, PTPP berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak baru Rp24,95 triliun. Berdasarkan sumber pendanaan, komposisi perolehan kontrak baru Perseroan terdiri atas 45% proyek pemerintah, 35% proyek BUMN, dan 20% proyek swasta.

Dari sisi segmentasi usaha, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 35%, jalan dan jembatan 16%, pertambangan 12%, power plant 11%, pelabuhan 10%, irigasi 6%, bendungan 4%, minyak dan gas 3%, industri 2%, serta bandara 1%.

Beberapa proyek dengan kontribusi terbesar terhadap perolehan kontrak baru Perseroan antara lain proyek PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, Itacha 2 – Provision of Procurement & Construction for Haul Road, Tol Kataraja Phase 2, Fuel Pipeline Cikampek – Plumpang, Gedung DPD IKN, dan Proyek Konstruksi Bendungan Karian – Serpong Water Conveyance System (KSCS) Paket 1.

Perwakilan BP BUMN dalam RUPS Tahunan juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Perseroan sepanjang Tahun Buku 2025, khususnya atas keberhasilan Perseroan dalam menjaga arus kas operasi (operating cash flow) tetap positif serta menurunkan liabilitas Perseroan secara berkelanjutan.

Pencapaian tersebut dinilai mencerminkan efektivitas strategi penguatan fundamental bisnis dan implementasi manajemen keuangan yang prudent di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

Selain mencatatkan kinerja operasional yang positif, Perseroan juga terus memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Berdasarkan hasil asesmen ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), PTPP berhasil memperoleh skor akhir sebesar 101,69 poin dan masuk dalam predikat “Leadership in Corporate Governance” atau Level 5 (>100).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa praktik GCG yang diterapkan Perseroan telah melampaui standar penilaian Level 1 (Struktur ACGS) dan menempatkan PTPP sebagai salah satu emiten terdepan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar ACGS di Indonesia.

Perolehan Nilai Kontrak PTPP sampai dengan April 2026

PTPP berhasil membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp6,88 Triliun hingga April 2026. Perolehan kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana pemerintah sebesar 82%, diikuti proyek BUMN sebesar 10%, serta proyek swasta sebesar 8%.

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Jalan dan Jembatan sebesar 35%, Disaster Response sebesar 26%, Rumah Sakit sebesar 16%, Smelter dan Pertambangan sebesar 10%, Gedung sebesar 6%, Pelabuhan sebesar 3%, Sumber Daya Air sebesar 3%, serta Infrastruktur Air sebesar 2%.

Salah satu proyek yang diperoleh Perseroan di bulan April 2026 yang memiliki kontribusi nilai kontrak terbesar yaitu Pembangunan Jalan KSPEAN WANAM – MUTING Segmen 1 dengan nilai kontrak sebesar Rp1,77 Triliun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyampaikan, bahwa Perseroan akan terus berkomitmen menjaga kinerja operasional dan keuangan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi bisnis yang prudent, penguatan fundamental perusahaan, serta peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

“PTPP akan terus fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio proyek, peningkatan operational excellence, serta penguatan daya saing Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi nasional,” ujar Joko Raharjo.

Ia juga menambahkan, bahwa Perseroan optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang optimal, serta implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini bisnis Perseroan.

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ( bank bjb ) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Tahun Buku 2025, yang salah satu agendanya perubahan struktur direksi Perseroan. Dimana Susi Pudjiastuti ditunjuk menjadi Komisaris Utama Independen.

Gubernur Jawa Barat KDM, sapaan Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ucapnya.

Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan. RUPST Tahun Buku 2025 digelar pada Selasa, 28 April 2026 secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2025.

Lewat Bincang Bisnis dan Bazaar UMKM, bank bjb Ajak Kartini Masa Kini Melek Digital



Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yakni sebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) melakukan perombakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari langkah strategis menghadapi rencana Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana di luar negeri. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang digelar pada Rabu (8/4/2026).

Direktur Utama MSIN, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, penyesuaian struktur pengurus dilakukan seiring percepatan operasional perseroan di sektor hiburan digital serta kebutuhan memenuhi ketentuan tata kelola yang berlaku di bursa luar negeri. Selain itu juga untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik terbaik yang berlaku, khususnya terkait komposisi Direksi dan Dewan Komisaris termasuk proporsi anggota independen dan non-independen.

"Melalui penguatan struktur pengurus yang selaras dengan regulasi tersebut, perseroan optimis dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan usaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkokoh posisi perseroan di kancah internasional," ujar Angela.

Kinerja Solid, Laba Bersih MSIN Melonjak 140% di 2025



Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Noersing dari jabatan Komisaris Utama serta Liliana Tanoesoedibjo dari jabatan Komisaris Perseroan efektif sejak rapat ditutup. Selain itu, Andri Wisnu Triyudanto yang sebelumnya menjabat Komisaris Independen ditetapkan menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen perseroan.

Perseroan juga mengangkat Arthur William Tirta Sentana dan Roderick John Sutton sebagai Komisaris Independen baru. Di jajaran direksi, Kanti Mirdiati Imansyah dan Titan Hermawan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Perseroan.

Dengan keputusan tersebut, susunan terbaru pengurus perseroan terdiri dari Andri Wisnu Triyudanto sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, didampingi Arthur William Tirta Sentana dan Roderick John Sutton sebagai Komisaris Independen.

Tumbuh 26%, MSIN Catat Pendapatan Rp2,9 Triliun hingga September 2025



Sementara jajaran direksi tetap dipimpin Angela Herliani Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama bersama Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Lina Priscilla Tanaya, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, Ella Hidayat, dan Jasmina Syafitri Prawira sebagai Direktur.

Perseroan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh tindakan hukum dan administratif terkait perubahan susunan pengurus, termasuk pembuatan akta notaris dan pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada Senin (29/12/2025) menyetujui 3 (tiga) mata acara yaitu Perubahan Hak Atas Saham Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Memberikan Persetujuan Atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implementasinya adalah perubahan nama Perseroan yang semula PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Sedangkan pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode Tahun 2026-2030 termasuk perubahannya kepada Dewan Komisaris Perseroan, dijalankan dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa keputusan RUPSLB ini merupakan bagian dari langkah konsolidasi tata kelola Perseroan. “Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujarnya.

PGN menegaskan bahwa keputusan RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat Perseroan dalam struktur tata kelola, kepastian regulasi, serta keberlanjutan kinerja jangka panjang, sejalan dengan mandat PGN sebagai Subholding Gas Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional.

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. (BMRI) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) pada Jumat (19/12/2025). Pemegang saham menyetujui sejumlah agenda strategis, antara lain persetujuan perubahan Anggaran Dasar, pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, serta perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Pada agenda awal, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan, termasuk penguatan pengaturan terkait mekanisme pengawasan oleh holding operasional. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk harmonisasi terhadap kerangka hukum baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BUMN, guna memastikan praktik tata kelola Bank Mandiri tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah dan regulator.

Penyesuaian Anggaran Dasar ini merupakan implementasi atas arahan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yakni Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), sebagaimana tercantum dalam surat resmi bernomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.

Bank Mandiri Sudah Salurkan Dana Pemerintah Rp40,7 Triliun, Sasar Lebih 24.000 Pelaku Usaha



Selanjutnya, RUPSLB juga menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan bisnis serta memastikan kesiapan operasional Bank Mandiri dalam menghadapi dinamika ekonomi dan industri pada tahun buku mendatang.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPSLB ini mencerminkan dukungan penuh pemegang saham, termasuk pemerintah.

“RUPSLB ini menjadi simbol dukungan pemegang saham terhadap langkah strategis manajemen dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga tata kelola dan manajemen risiko yang kuat,” ujar Adhika dalam keterangan resmi pada Jumat (19/12).

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan jajaran dewan komisaris . Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan strategis dan memastikan organisasi tetap adaptif dalam mendukung agenda transformasi jangka panjang Bank Mandiri.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Bank Mandiri menjadi:

Komisaris Utama/Independen: Zulkifli Zaini

Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto

Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

Komisaris: Luky Alfirman

Komisaris: Yuliot

Komisaris Independen: Mia Amiati Iskandar

Komisaris Independen: B. Bintoro Kunto Pardewo

Susunan Dewan Direksi Bank Mandiri:

Direktur Utama: Riduan

Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan

Direktur Operations: Timothy Utama

Direktur Human Capital & Compliance: Eka Fitria

Direktur Risk Management: Danis Subyantoro

Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo

Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi

Direktur Consumer Banking: Saptari

Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Direktur Network & Retail Funding: Jan Winston Tambunan

Direktur Information Technology: Sunarto

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI resmi merombak susunan pengurus perseroan. Dalam rapat yang berlangsung di Jakarta, Rabu (17/12/2025), pemegang saham melakukan perubahan signifikan pada jajaran direksi, termasuk pengangkatan Wakil Direktur Utama yang baru yakni Viviana Dyah Ayu Retno K.

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) selaku pemegang saham seri A Dwiwarna memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat empat anggota direksi , yaitu Agus Noorsanto (Wakil Direktur Utama), Ahmad Solichin Lutfiyanto (Direktur Human Capital & Compliance), Mucharom (Direktur Manajemen Risiko) dan Nancy Adistyasari (Direktur Consumer Banking).

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan nomenklatur jabatan dari Direktur Human Capital & Compliance menjadi Direktur Legal & Compliance. BRI Ingin Layani Rakyat Jelita Tak Cuma Rakyat Jelata



Posisi Wakil Direktur Utama kini diamanahkan kepada Viviana Dyah Ayu Retno K, menggantikan Agus Noorsanto. Sebelum penunjukan ini, Viviana merupakan sosok internal yang menjabat sebagai Direktur Finance & Strategy BRI.

Sebagai pengganti jajaran direksi yang diberhentikan, RUPSLB mengangkat nama-nama baru, yakni Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance, Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking dan Achmad Royadi mengisi posisi yang ditinggalkan Viviana sebagai Direktur Finance & Strategy.

Resmi Rebranding, BRI Ubah Logo ke 'Nusantara Blue' untuk Jangkau Segmen Urban dan Gen Z



Perubahan ini hanya terjadi pada jajaran direksi, sementara susunan Dewan Komisaris BRI di bawah kepemimpinan Komisaris Utama Kartika Wirjoatmodjo tetap bertahan tanpa ada perubahan. Seluruh direksi baru akan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut Susunan Terbaru Pengurus BRI:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama/Independen: Parman Nataatmadja

Komisaris Independen: Edi Susianto

Komisaris Independen: Lukmanul Khakim

Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

Komisaris: Helvi Yuni Moraza

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno K*

Direktur Legal & Compliance: Mahdi Yusuf*

Direktur Finance & Strategy: Achmad Royadi*

Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya

Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y.S

Direktur Treasury & International Banking: Farida Thamrin

Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya

Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto

Direktur Consumer Banking: Aris Hartanto*

Direktur Operations: Hakim Putratama

Direktur Manajemen Risiko: Ety Yuniarti*

Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam mengumumkan susunan dewan komisaris dan direksi yang baru pasca pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) pada Senin, 15 Desember 2025. Perubahan ini mengukuhkan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama Antam dan Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama perusahaan.

Pengumuman ini meresmikan perubahan yang dilakukan Antam untuk memperkuat kepemimpinan di tengah dinamika sektor pertambangan global. I Dewa Wirantaya, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha, sebelumnya menyampaikan optimisme manajemen terhadap jajaran kepengurusan baru ini.

"Kami optimis bahwasannya susunan pengurusan yang baru ini akan memperkuat solidaritas manajemen dan terus tumbuh sebagai perusahaan pertambangan yang berdaya saung global," ujar I Dewa dalam konferensi pers di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (15/12/2025).

Antam Tunjuk Eks Pangdam Jaya Untung Budiharto Jadi Direktur Utama



Pengangkatan Untung Budiharto sebagai Dirut menggantikan Achmad Ardianto, dan penunjukan kembali Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, menggantikan Rauf Purnama, dilakukan melalui RUPSLB yang digelar pada hari yang sama.

Manajemen berharap perubahan ini dapat memperkuat soliditas dan visi perusahaan di sektor pertambangan strategis Indonesia.

Berikut susunan lengkap dewan direksi dan dewan komisaris ANTM terbaru:

Direksi:

•Direktur Utama: Untung Budiharto

•Direktur Operasi dan Produksi: Hartono

•Direktur Pengembangan Usaha: I Dewa Wirantaya

•Direktur Komersial: Handi Sutanto

•Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arianto Sabtonugroho Rudjito

•Direktur Sumber Daya Manusia: Ratih Amri

Dewan Komisaris:

•Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Irwandy Arif

•Komisaris: Elen Setiadi

•Komisaris Independen: Ridwan

•Komisaris: Rudy Sufahriadi

•Komisaris: M. Rudy Salahuddin Ramto

•Komisaris Independen: Pius Lustrilanang

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) resmi mengetuk palu pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Selasa (18/11/2025).

Melalui keputusan tersebut, seluruh hak dan kewajiban UUS BTN dialihkan kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN). Kombinasi antara UUS BTN dan Bank Victoria Syariah menjadikan BSN sebagai bank umum syariah terbesar kedua di Tanah Air dengan total aset mencapai Rp70 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, UUS BTN telah memenuhi persyaratan aset minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023 sejak kuartal IV 2023. Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun buku 2023 (audited), UUS BTN membukukan aset sebesar Rp54,3 triliun. "Oleh karena itu, perseroan selaku bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan atau spin-off UUS," kata Nixon.

Nixon menegaskan, langkah strategis tersebut ditempuh untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin menjanjikan. Pemisahan ini diharapkan memperkuat posisi BTN dalam industri perbankan nasional serta memberi manfaat bagi nasabah, industri syariah, dan perekonomian secara luas.

"Pemisahan UUS juga dilakukan seiring dengan iklim regulasi yang semakin kondusif, seperti POJK 16/2022 yang mendorong transformasi UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dengan demikian, sinergi antara BUS dan induknya dapat terjalin lebih erat guna meningkatkan kualitas produk dan layanan. Operasional bisnis pascapemisahan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien," ungkap Nixon.

Keputusan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023–2027 dari OJK, yang mendorong percepatan pertumbuhan bank syariah melalui konsolidasi UUS, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman produk syariah, perluasan layanan, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMK unbankable.

Dari sisi kinerja, UUS BTN mencatat pertumbuhan konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2020–2024, aset tumbuh dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) 16,36 persen, pembiayaan naik 15,04 persen, dan dana pihak ketiga (DPK) bertambah 20,12 persen. Kontribusi aset UUS terhadap total aset BTN juga meningkat dari 9,14 persen pada 2020 menjadi 12,90 persen pada 2024.

Saat ini, jaringan UUS BTN meliputi 35 Kantor Cabang Syariah, 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 589 Kantor Layanan Syariah di seluruh Indonesia. Dukungan teknologi yang sebagian besar telah terpisah serta SDM yang siap operasional menjadi modal bagi UUS BTN untuk berdiri sendiri. "Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan kesiapan UUS BTN untuk berdiri sendiri sebagai entitas bank umum syariah penuh," ujar Nixon.

Dengan selesainya spin-off, seluruh aset dan kewajiban UUS BTN akan dialihkan ke BSN. Formalisasi perpindahan tersebut akan diputuskan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025. Setelah penggabungan, aset BSN tercatat sebesar Rp71,3 triliun, mengokohkan posisinya sebagai BUS terbesar kedua nasional.

Untuk memastikan tata kelola antara induk dan entitas baru tetap terjaga, BTN telah menyiapkan Group Principle Guideline (GPG) sebagai acuan kebijakan, peningkatan akuntabilitas, efisiensi operasional, serta sinergi usaha.

BSN juga menyiapkan Corporate Plan 2025–2029 yang mencakup lima fokus strategis, antara lain memperkuat pembiayaan syariah berkelanjutan, menekan Non Performing Financing (NPF), mendorong dana murah melalui inovasi digital, meningkatkan fee-based income, dan memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR dan milenial.

Sebagai induk, BTN akan tetap mendukung pertumbuhan BSN sehingga kedua pilar bisnis, konvensional dan syariah, bisa tumbuh seimbang dan saling melengkapi, sekaligus memperkuat citra grup sebagai bank nasional yang inklusif dan berorientasi keberlanjutan.

"Dengan disetujuinya pemisahan ini, seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab UUS BTN akan beralih kepada BSN secara efektif pada tanggal efektif pemisahan yang akan ditetapkan dalam waktu dekat," jelas Nixon.

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (12/11) telah menyetujui penyertaan modal sebesar Rp23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) atau Danantara . Kucuran dana itu melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) berupa setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun, serta Konversi Utang Pinjaman Pemegang Saham sebesar Rp6,65 triliun.

Direktur Utama GIAA, Glenny Kairupan menyampaikan, bahwa langkah strategis ini merupakan bagian dari rangkaian berkelanjutan upaya penyehatan dan transformasi kinerja Garuda Indonesia Group, sekaligus melanjutkan kesuksesan perseroan dalam menyelesaikan restrukturisasi terbesar dalam sejarah korporasi nasional pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dukungan pemerintah melalui Danantara mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing Garuda Indonesia sebagai flag carrier nasional yang menjadi simbol kebanggaan bangsa,” kata Glenny dalam keterangan resmi Kamis (13/11/2025).

Glenny menambahkan, penyertaan modal ini akan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas operasional, serta mempercepat agenda transformasi Garuda Indonesia Group, termasuk anak usaha Citilink.

“Dengan langkah ini, diharapkan posisi ekuitas perusahaan secara konsolidasi akan kembali positif yang turut ditunjang berbagai inisiatif strategis penguatan fundamental keuangan sebagai pondasi kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Glenny.

Dari total dana Rp23,67 triliun, sekitar Rp8,7 triliun atau sebesar 37% akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat. Sementara itu, Rp14,9 triliun atau sebesar 63% akan mendukung operasional Citilink, yang terdiri atas Rp11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019–2021.

Adapun, penyertaan modal ini dilakukan melalui penerbitan 315.610.920.000 lembar saham Seri D dengan harga pelaksanaan Rp75 per lembar saham, sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB. Langkah ini juga memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda Indonesia di Bursa Efek Indonesia serta memperkuat posisi keuangan perusahaan untuk mendukung akselerasi transformasi jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama GIAA, Thomas Oentoro menambahkan, momentum ini menjadi awal baru bagi perseroan untuk mengakselerasi transformasi menyeluruh di seluruh lini bisnis.

“Dengan dukungan permodalan yang solid, kami akan berfokus pada tata kelola operasional yang lebih efektif, optimalisasi jaringan penerbangan, serta peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan,” ujar Thomas.

Thomas menegaskan, bahwa langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Garuda Indonesia untuk memperkuat dua pilar utama bisnisnya yakni Garuda Indonesia dan Citilink, sebagai satu ekosistem penerbangan nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, melalui struktur keuangan yang lebih sehat dan dukungan penuh dari pemerintah melalui Danantara, Garuda Indonesia optimistis dapat terus memperkuat peran strategisnya sebagai maskapai pembawa bendera Indonesia yang berkomitmen menghadirkan konektivitas, pelayanan terbaik, serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (OLIV) mengumumkan perubahan jadwal rencana akuisisi tahap kedua. Dalam aksi korporasi ini, sebanyak 1,29 miliar saham akan berpindah tangan.

Mengutip keterbukaan informasi, Senin (10/11/2025), Hendro Jap dan Hieo Mie Tjen sebagai penjual telah menandatangani menandatangani perubahan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Olive Power Invest (OPI), PT Motif Investasi Indonesia, dan PT Pacific Prima Permata pada 7 November 2025.

Hal tersebut merupakan perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 17 September 2025.

Awalnya berdasarkan perjanjian jual beli penyelesaian akuisisi tahap kedua akan dilakukan pada 5 November 2025. Dalam perubahan perjanjian akuisisi tahap kedua akan dilakukan pada 25 November 2025 atau satu hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

"Dalam hal penyelesaian akuisisi tahap kedua terjadi, maka akan terdapat perubahan pengendali perseroan dari Hendro Jap menjadi OPI," tulis Direktur Utama Hendro Jap.

Adapun saham OLIV ditutup naik 4,88% ke level 129 pada sesi I perdagangan hari ini, Senin (10/11/2025). Sejak awal tahun, saham OLIV sudah melaju kencang dan menjadi saham dengan kenaikan tertinggi di Bursa Efek Indonesia.

Sepanjang tahun berjalan saham OLIV terbang 760%. Saham OLIV mulai bergerak cepat sejak Agustus 2025.

Pada awal Agustus 2025, OLIV bertengger di level 21 dan menutup bulan itu di level 50.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]