Bisnis.com, PEKANBARU — Kinerja pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan I/2026 menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pajak daerah tercatat mencapai Rp733,74 miliar atau 18,37% dari target APBD sebesar Rp3,99 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp658,71 miliar atau 17,68%.

“Peningkatan realisasi pajak daerah tertinggi berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ia merinci, realisasi PBBKB hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp349,4 miliar atau 24,03% dari target. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp275,08 miliar atau 20,77%.

Menurut Ninno, sektor PBBKB menjadi salah satu penopang utama peningkatan pendapatan daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak.

“Capaian ini menjadi sinyal positif bagi kinerja pendapatan daerah. Kami terus mendorong optimalisasi seluruh potensi pajak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Dengan tren positif ini, Pemerintah Provinsi Riau optimistis realisasi PAD akan terus meningkat seiring penguatan sistem pemungutan pajak dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebelumnya tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada triwulan pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan peningkatan PAD ini berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten.

Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meski demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru melaporkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil menembus Rp1,17 triliun, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp800 miliar.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan capaian tersebut diraih di tengah tantangan berat berupa pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp433 miliar sepanjang 2025.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran justru mendorong Pemkot Pekanbaru untuk lebih kreatif dan disiplin dalam mengelola keuangan daerah.

“Keberhasilan strategi ini terlihat dari lonjakan PAD yang sangat signifikan, dari Rp800 miliar menjadi Rp1,17 triliun pada akhir 2025,” ujar Agung, Kamis (1/1/2026).

Dia menegaskan bahwa peningkatan PAD tersebut membuat Pemkot Pekanbaru tetap mampu membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta gaji ke-14 bagi seluruh pegawai secara penuh, di saat sejumlah daerah lain harus melakukan penyesuaian akibat tekanan fiskal.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penertiban reklame liar. Pemkot Pekanbaru memangkas ratusan tiang baliho yang tidak memiliki izin resmi. Kebijakan tegas ini berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

“Setelah penertiban, justru banyak pengusaha datang sendiri mengurus izin dan membayar pajak reklame. Ini menjadi salah satu pengungkit PAD,” jelasnya.

Selain itu, Agung juga mengambil kebijakan menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya sempat naik hingga 300%. Dengan mengembalikan tarif ke level awal, partisipasi masyarakat dalam membayar PBB meningkat signifikan.

“Tahun ini kita turunkan lagi PBB seperti sebelumnya. Akhirnya masyarakat mau bayar, pembangunan tercapai, dan PAD meningkat,” kata Agung.

Dari sisi belanja, kenaikan PAD langsung dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sepanjang 2025, Pemkot Pekanbaru berhasil memperbaiki jalan sepanjang 42 kilometer, melampaui target awal 20 kilometer.

“Tahun 2025 ini 42 kilometer lebih jalan mulus. Tahun depan di 2026 target kita 60 kilometer,” ungkap Agung.

Selain jalan, Pemkot juga menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk pembenahan drainase di seluruh wilayah Kota Pekanbaru guna mengatasi persoalan banjir.

Efisiensi anggaran juga dilakukan melalui pengetatan perjalanan dinas. Seluruh pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), mulai dari eselon II hingga staf, wajib mendapatkan persetujuan langsung dari Wali Kota.

“Dengan cara ini, perjalanan dinas berkurang dan anggarannya bisa dialihkan untuk pelayanan masyarakat, bangun jalan, dan drainase,” jelasnya.

Di akhir paparannya, Agung mengapresiasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Ia juga memastikan hampir seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga telah diselesaikan guna menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi daerah.

Bisnis.com, PEKANBARU — Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Riau diperkirakan sebesar Rp8,21 triliun, mencakup 86,77% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan senilai Rp9,47 triliun.

Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menjabarkannya dalam agenda refleksi akhir tahun 2025, sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait capaian kinerja, kondisi fiskal, serta langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Dia menyebutkan kondisi fiskal Provinsi Riau sepanjang 2025 menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, kinerja keuangan daerah masih berada pada jalur yang terkendali. Menurutnya, proyeksi realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp8,21 triliun.

“Proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah [PAD] sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59%. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp4,02 triliun atau 94,36%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26%,” ujarnya, dikutip pada Jumat (2/1/2026).

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah Provinsi Riau hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,93 triliun atau sebesar 83,70% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

SF Hariyanto menegaskan, capaian tersebut tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib serta belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, meskipun Pemprov Riau harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal.

Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Riau mengambil sejumlah langkah pengendalian. Salah satunya dengan melakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30% pada periode Oktober hingga Desember 2025.

“Upaya yang dilakukan Pemprov Riau di antaranya kebijakan pengurangan TPP ASN sebesar 30% pada Oktober, November, dan Desember. Selain itu, kami tetap memastikan pemenuhan belanja wajib serta menggali potensi pendapatan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan sejumlah sumber pendapatan alternatif yang tengah dioptimalkan, di antaranya pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai aset daerah yang diharapkan mampu menopang pembiayaan pembangunan ke depan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Riau optimistis keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga di tengah dinamika dan tekanan fiskal nasional.