Bisnis.com, PEKANBARU — Kinerja pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan I/2026 menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pajak daerah tercatat mencapai Rp733,74 miliar atau 18,37% dari target APBD sebesar Rp3,99 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp658,71 miliar atau 17,68%.

“Peningkatan realisasi pajak daerah tertinggi berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ia merinci, realisasi PBBKB hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp349,4 miliar atau 24,03% dari target. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp275,08 miliar atau 20,77%.

Menurut Ninno, sektor PBBKB menjadi salah satu penopang utama peningkatan pendapatan daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak.

“Capaian ini menjadi sinyal positif bagi kinerja pendapatan daerah. Kami terus mendorong optimalisasi seluruh potensi pajak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Dengan tren positif ini, Pemerintah Provinsi Riau optimistis realisasi PAD akan terus meningkat seiring penguatan sistem pemungutan pajak dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebelumnya tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada triwulan pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan peningkatan PAD ini berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten.

Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meski demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah di Provinsi Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit raksasa yang beroperasi di wilayah ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan bersama industri.

“Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis,” ujar Abdullah, Senin (2/2/2026).

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pajak air permukaan pada perkebunan rakyat. Dia menyebut, kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar menggunakan sumber daya air permukaan secara masif sehingga harus membayar pajak.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

“1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini,” jelasnya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

“Artinya kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama,” ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bisnis.com, PEKANBARU — Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Riau diperkirakan sebesar Rp8,21 triliun, mencakup 86,77% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan senilai Rp9,47 triliun.

Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menjabarkannya dalam agenda refleksi akhir tahun 2025, sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait capaian kinerja, kondisi fiskal, serta langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Dia menyebutkan kondisi fiskal Provinsi Riau sepanjang 2025 menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, kinerja keuangan daerah masih berada pada jalur yang terkendali. Menurutnya, proyeksi realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp8,21 triliun.

“Proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah [PAD] sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59%. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp4,02 triliun atau 94,36%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26%,” ujarnya, dikutip pada Jumat (2/1/2026).

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah Provinsi Riau hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,93 triliun atau sebesar 83,70% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

SF Hariyanto menegaskan, capaian tersebut tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib serta belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, meskipun Pemprov Riau harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal.

Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Riau mengambil sejumlah langkah pengendalian. Salah satunya dengan melakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30% pada periode Oktober hingga Desember 2025.

“Upaya yang dilakukan Pemprov Riau di antaranya kebijakan pengurangan TPP ASN sebesar 30% pada Oktober, November, dan Desember. Selain itu, kami tetap memastikan pemenuhan belanja wajib serta menggali potensi pendapatan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan sejumlah sumber pendapatan alternatif yang tengah dioptimalkan, di antaranya pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai aset daerah yang diharapkan mampu menopang pembiayaan pembangunan ke depan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Riau optimistis keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga di tengah dinamika dan tekanan fiskal nasional.