Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham mayoritas. Seluruh laba bersih setelah pajak sebesar Rp21,28 miliar akan dialokasikan sebagai cadangan perseroan untuk memperkuat permodalan. Keputusan tersebut disepakati secara bulat dalam mata acara kedua RUPST yang digelar pada pekan lalu.

"Rapat menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.279.848.000 setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025," dikutip dari keputusan RUPST.

Sebagai informasi, pemegang saham Bank Muamalat adalah BPKH (82,692%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), Islamic Development Bank atau IsDB (2,04%) dan pemegang saham lainnya (10,08%).

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST turut mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International. Berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 31 Maret 2026, laporan keuangan Bank Muamalat memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Seiring dengan pengesahan laporan keuangan tersebut, pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta bukan merupakan tindak pidana.

Pada mata acara ketiga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri, atau mengganti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, sekaligus menetapkan besaran honorarium dan persyaratan penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham menyetujui agar gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPST juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan Bank Muamalat dalam menjaga ketahanan usaha dan memenuhi ketentuan regulator.

Dalam laman perusahaan, kredit yang diberikan Bank Muamalat pada 2025 mencapai Rp18,5 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir 2025mencapai Rp45,5 triliun. Sedangkan total aset mencapai Rp62,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) resmi mengangkat dua direksi dan satu komisaris baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham sepakat mengangkat Trisna Chandra dan Shirley selaku Direktur Perseroan dan Faisal Dharma Setiawan selaku Komisaris Independen. Pengangkatan ketiga pejabat baru ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan sebagaimana diusulkan,” tulis manajemen dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (27/5/2026).

Sejalan dengan perubahan tersebut, rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Selain menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris, RUPST menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Sehubungan dengan laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2025 sebesar Rp227,09 miliar, RUPST menetapkan penggunaan laba bersih tersebut antara lain sebesar Rp1 miliar untuk dana cadangan wajib/umum Perseroan dan sisanya disimpan sebagai laba ditahan untuk memperkuat pemodalan Perseroan.

“Dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen,” ungkap manajemen.

Dalam rapat juga disetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

Perseroan juga menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan serta perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Seiring dengan adanya perubahan pengurus, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:

Sebelum Perubahan

Direksi

Presiden Direktur: Setiawan Kumala

Direktur: Arif Wicaksono

Direktur: Suroso

Direktur: Ibrahim

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Marcello Theodore Taufik

Komisaris: Lisawati

Komisaris Independen: Sudarto

Komisaris Independen: Trisna Chandra

Setelah Perubahan

Direksi

Presiden Direktur: Setiawan Kumala

Direktur: Trisna Chandra*

Direktur: Suroso

Direktur: Ibrahim

Direktur: Shirley*

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Marcello Theodore Taufik

Komisaris: Lisawati

Komisaris Independen: Sudarto

Komisaris Independen: Faisal Dharma Setiawan*

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat, 17 April 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan. Rapat ini akan membahas sejumlah agenda penting, mulai dari persetujuan laporan keuangan hingga rencana pembelian kembali saham (buyback).

Dalam agenda pertama, perseroan akan meminta persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Selain itu, manajemen juga akan mengajukan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan dewan komisaris atas kinerja selama tahun buku tersebut.

Pada agenda kedua, CIMB Niaga akan mengusulkan penggunaan laba bersih tahun buku 2025, termasuk rencana pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham. Perseroan juga menyatakan tidak perlu menambah cadangan wajib karena ketentuan minimal telah terpenuhi.

Selain itu, RUPS juga akan membahas penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, serta sejumlah perubahan pada susunan pengurus. Di antaranya pengangkatan kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris, serta Sri Widowati dan Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen.

Di sisi direksi, perseroan mengusulkan pengangkatan Budiman Tanjung sebagai direktur baru, yang akan efektif setelah mendapat persetujuan regulator.

Tak hanya itu, CIMB Niaga juga akan meminta restu pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali saham dengan jangka waktu maksimal 12 bulan sejak persetujuan RUPS. Saham hasil buyback tersebut nantinya akan dialihkan sebagai bagian dari remunerasi berbasis saham kepada manajemen.

Agenda strategis lainnya mencakup persetujuan pembaruan rencana aksi pemulihan (recovery plan), perubahan anggaran dasar, hingga laporan terkait keuangan berkelanjutan.

---------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) atau KB Bank akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Maret 2026. Perubahan pengurus menjadi salah satu agenda yang bakal dibahas dalam rapat.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen KB Bank mengungkapkan bahwa RUPSLB akan digelar pada Kamis (12/3/2026) pukul 09.30 WIB hingga selesai, tepatnya di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan.

“Direksi PT Bank KB Indonesia Tbk. dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI,” tulis manajemen dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Dalam rapat tersebut Perseroan akan membahas dan meminta persetujuan pemegang saham atas dua agenda utama. Pertama, KB Bank akan meminta persetujuan atas pengkinian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) 2025 untuk periode November 2025 hingga 2026.

Manajemen menuturkan, Perseroan mengusulkan agenda ini sebagai tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5/2024 tentang Penetapan Status Pengawasan, khususnya Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) terkait perubahan trigger level. Sesuai Pasal 43 ayat (3), pengkinian Recovery Plan tersebut wajib memperoleh persetujuan melalui RUPS.

Kedua, KB Bank akan meminta persetujuan atas perubahan susunan pengurus. Agenda ini diajukan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK No. 17/2023, serta menyesuaikan dengan sejumlah pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mekanisme pengangkatan dan perubahan pengurus.

Kinerja Keuangan KB Bank

Hingga kuartal III/2025, KB Bank membukukan laba bersih non konsolidasi sebesar Rp265 miliar, berbalik arah dari posisi rugi Rp2,73 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit menjadi salah satu pendorong utama kinerja positif tersebut. Hingga akhir September 2025, total kredit yang disalurkan KB Bank mencapai Rp44,32 triliun, meningkat 10,83% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan Rp39,99 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) KB Bank tumbuh kuat sebesar 14,48% YoY, didorong oleh peningkatan signifikan dana murah (current account saving account/CASA) sebesar 38,02% YoY. Pertumbuhan CASA memperkuat struktur pendanaan dan efisiensi biaya dana, sekaligus mendukung stabilitas net interest margin (NIM) di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten BUMN seperti ANTM, BBNI, dan WIKA menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini dengan perubahan susunan pengurus menjadi salah satu agendanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/12/2025), terdapat dua emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB.

Dua emiten BUMN tersebut adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Mata acara RUPSLB ANTM antara lain persetujuan perubahan anggaran dasar; pelimpahan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode 2026-2030 termasuk perubahannya; serta perubahan pengurus.

Sementara, mata acara RUPSLB BBNI adalah perubahan anggaran dasar; pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026; persetujuan hasil pengkinian dokumen recovery plan; serta pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris.

Sementara itu, emiten BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga telah merilis mata acara RUPSLB.

WIKA akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan; pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 termasuk dengan Perubahannya; serta persetujuan perubahan penggunaan dana penyertaan modal negara yang merupakan bagian dari right issue jilid II.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa hampir seluruh emiten pelat merah akan menggelar RUPSLB pada Desember guna melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagai konsekuensi pembentukan Danantara dan perubahan regulasi terbaru.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa potensi klaim asuransi umum akibat banjir Sumatra mencapai sekitar Rp967 miliar, yang mencakup klaim asuransi properti, kendaraan bermotor, maupun kerusakan barang milik negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa otoritas telah menghimpun data sementara potensi klaim dari 39 perusahaan asuransi atas dampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

OJK mengidentifikasi bahwa terdapat potensi pengajuan klaim atas kerusakan properti pribadi, kendaraan bermotor, hingga aset-aset pemerintah dalam asuransi barang milik negara (BMN). Apabila dijumlahkan, klaim dari tiga kelompok itu hampir menyentuh Rp1 triliun.

"Potensi klaim yang terdata dari 39 perusahaan asuransi, khususnya pada property damage adalah sebesar Rp492,53 miliar, dan kerusakan kendaraan bermotor sebesar Rp74,50 miliar. Di luar dari itu, terdapat pula eksposur untuk asuransi barang milik negara pada daerah terdampak, yang nilainya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp400 miliar," ujar Ogi dalam konferensi pers hasil RDK OJK, Kamis (11/12/2025).

OJK juga telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana hingga penyederhanaan proses klaim imbas kejadian yang melanda provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan kebijakan tersebut ditetapkan pada Rabu (10/12/2025) dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, setelah mengumpulkan data dan asesmen di wilayah-wilayah bencana.

Mahendra menegaskan kebijakan di bidang perasuransian ditetapkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana.

“OJK juga telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana,menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan,” ujar Mahendra dalam konferensi pers daring RDKB OJK November 2025, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, lanjutnya, OJK pun meminta industri asuransi memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah, serta berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan Reasuradur, termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.

“OJK juga telah meminta industri asuransi melakukan pendataan awal atas kerugian di wilayah bencana yang masuk dalam cakupan dalam pertanggungan asuransinya, baik dari sisi pertanggungan asuransi umum maupun asuransi jiwa,” tandas Mahendra.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengatakan kini perusahaan-perusahaan anggotanya masih dalam tahap early assessment untuk memetakan tingkat kerusakan dan cakupan pertanggungan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana alam.

AAUI mendorong agar seluruh perusahaan asuransi umum melakukan langkah penanganan klaim secara cepat, transparan, dan adil sesuai ketentuan polis, supaya para korban dapat segera mendapatkan kepastian pemulihan.

“Adapun, mengingat skala bencana dan sebaran lokasi, potensi klaim diperkirakan berasal dari lini properti, baik rumah tinggal atau tempat usaha serta kendaraan bermotor,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong perusahaan asuransi memberikan relaksasi bagi korban bencana alam wilayah Aceh-Sumatra dalam memenuhi dokumen klaim.

Menurut AAJI, hal itu dilakukan supaya proses pengajuan dapat berjalan beriringan dengan tetap menjaga proses verifikasi menyeluruh, untuk mencegah potensi tindak kejahatan asuransi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebab demikian, Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat mengatakan sejalan dengan prinsip perlindungan kepada pemegang polis, apabila semua persyaratan sesuai dengan ketentuan polis, pihaknya mendorong agar ada relaksasi.

“AAJI mendorong perusahaan untuk memberikan relaksasi bagi nasabah yang mengalami kendala dalam pemenuhan dokumen klaim,” ujar Emira kepada Bisnis.