Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan regulator serius merespons peringatan MSCI mengenai risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets jika reformasi yang diminta investor global tidak menunjukkan kemajuan.

“Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan,” kata Friderica menjawab pertanyaan media usai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Friderica mengatakan seluruh perhatian (concern) yang disampaikan MSCI telah ditindaklanjuti. Regulator juga telah bertemu langsung dengan MSCI di New York sekitar dua bulan lalu untuk membahas berbagai masukan, termasuk kekhawatiran investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham diturunkan dari kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Selain itu, OJK menyebut ketentuan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) juga telah disampaikan dan disesuaikan untuk memenuhi perhatian yang diangkat MSCI.

Di sisi likuiditas, OJK mendukung penyesuaian regulasi terkait ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemenuhan ketentuan tersebut, ujar Friderica, dilakukan secara bertahap.

“Itu semua sudah kita lakukan dan mereka (MSCI) saat ini punya concern yang tentu saja beberapa hal akan kita tidak lanjuti sebagaimana yang mereka sampaikan terkait informasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain,” kata Friderica.

Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, OJK juga telah meminta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar technical meeting secara rutin dengan MSCI guna membahas dan menyelesaikan seluruh perhatian yang masih menjadi catatan.

Selain itu, OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator akan menindak tegas setiap pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan, hingga melakukan delisting apabila diperlukan.

Adapun pada Selasa (23/6) waktu Amerika Serikat (AS) atau Rabu (24/6) WIB, penyedia indeks global MSCI telah merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.

Di sisi lain, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Pada 19 Juni 2026, MSCI juga telah merilis laporan Global Market Accessibility Review 2026.

Secara singkat, dari lima segmen Market Accessibility yang terdiri dari 18 Measurement (kriteria), hasil asesmen penilaian MSCI masih sama, kecuali hanya saru kriteria yaitu Information Flow di segmen Market Infrastructure.

Rinciannya, di antaranya 10 dari 18 kriteria dinilai “++” (double plus, yang merupakan kriteria tertinggi) yang menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada isu, kemudian 6 kriteria masih dinilai “+” (single plus) yang diharapkan terus ada improvement.

Sementara itu, pada kriteria Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level dinilai “-“ (negatif), yang menunjukkan adanya concern untuk ada improvement.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal David Sutyanto menilai, catatan yang diberikan MSCI dalam hasil tinjauan klasifikasi pasar atau Market Classification Review 2026 harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal Indonesia.

David saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa hasil tinjauan klasifikasi pasar tersebut perlu dibaca secara proporsional.

Indonesia masih dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market, sehingga belum ada perubahan status. Namun, MSCI memberi catatan penting terkait transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan dugaan coordinated trading yang dinilai dapat memengaruhi persepsi investability pasar Indonesia.

“Menurut saya, catatan ini harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal,” kata David yang juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (AEI).

Ia menilai beberapa langkah yang sudah diumumkan regulator telah berada di arah yang tepat, seperti keterbukaan data pemegang saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, kerangka High Shareholding Concentration, serta roadmap kenaikan minimum free float ke 15 persen.

“Tantangannya sekarang adalah memastikan implementasinya konsisten, terukur, dan terlihat dampaknya oleh investor global,” kata David

Terkait tenggat waktu hingga November 2026 untuk pembuktian kemajuan reformasi pasar modal Indonesia, David menilai waktunya masih cukup, namun relatif sempit. Karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan bukan hanya aturan, tetapi bukti implementasi.

Apabila reformasi transparansi, surveillance, dan enforcement berjalan efektif, David menilai peluang Indonesia untuk mempertahankan status Emerging Market tetap terbuka.

“Yang paling penting adalah menjaga trust investor global melalui pasar yang semakin transparan, likuid, dan kredibel,” kata David.

Pada Rabu (23/6) waktu Amerika Serikat (AS), penyedia indeks global MSCI merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.

Di sisi lain, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang hasil tinjauan klasifikasi pasar atau Market Classification Review 2026 yang diumumkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada hari ini merupakan awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal Indonesia.

Ia mencatat bahwa fokus MSCI saat ini tidak lagi pada pengumuman reformasi, melainkan pada efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam praktik sehari-hari.

“Kalau sebelumnya tantangannya adalah merancang reformasi, maka sekarang tantangannya adalah menunjukkan bahwa reformasi tersebut benar-benar bekerja. Investor global ingin melihat perbaikan yang nyata dalam transparansi, pembentukan harga yang sehat, kualitas pengawasan, dan integritas pasar,” kata Fakhrul saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Secara umum, ia menilai keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market untuk sementara waktu ini merupakan perkembangan yang positif bagi pasar modal nasional.

Keputusan tersebut menghilangkan risiko penurunan klasifikasi dalam jangka pendek sekaligus menunjukkan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan regulator mendapat pengakuan dari investor global.

Hasil tinjauan klasifikasi pasar MSCI juga mengakui arah kebijakan yang telah ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar.

“Menurut saya ini merupakan hasil yang konstruktif. MSCI mempertahankan Indonesia di kategori Emerging Market dan secara eksplisit mengakui berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pasar global melihat adanya kemajuan yang nyata dalam upaya memperkuat kualitas pasar modal Indonesia,” ujar Fakhrul.

Menurut dia, keberhasilan Indonesia mempertahankan status Emerging Market bukan hanya penting bagi pasar saham, tetapi juga bagi persepsi investor terhadap keseluruhan ekosistem keuangan nasional.

"MSCI tidak lagi meminta Indonesia membuat reformasi baru. MSCI sekarang meminta Indonesia membuktikan bahwa reformasi yang sudah dibuat benar-benar bekerja,” ujar dia.

Ia menggarisbawahi isu yang menjadi perhatian MSCI, yakni kualitas infrastruktur pasar modal Indonesia. Menurutnya, respons yang diperlukan bukan hanya tambahan regulasi, tetapi juga konsistensi pelaksanaan, penegakan aturan, dan peningkatan kualitas pengawasan pasar.

Mengenai batas waktu hingga November 2026 yang diberikan MSCI, Fakhrul menilai jangka waktu tersebut masih memadai bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan yang meyakinkan.

“Menurut saya waktu yang tersedia masih cukup. Yang terpenting adalah sebagian besar kerangka reformasi utama sebenarnya sudah berada di tempat. Indonesia tidak memulai dari nol. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi implementasi dan kemampuan menunjukkan hasil yang dapat diukur oleh investor global,” jelas Fakhrul.

Ia menambahkan bahwa pasar modal Indonesia saat ini berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu. Ketidakpastian mengenai arah reformasi sudah jauh berkurang dan regulator telah menunjukkan respons yang cepat terhadap berbagai masukan investor internasional.

Meski demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa risiko belum sepenuhnya hilang. Selanjutnya, November 2026 akan menjadi titik evaluasi penting yang menentukan apakah reformasi yang telah diumumkan mampu meningkatkan kualitas pasar secara berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kondisi kesehatan Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) dikabarkan belum membaik pascapenangkapan mereka terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Dokter Tifa disebut masih menjalani perawatan dengan infus, sedangkan Roy Suryo dikabarkan menolak mengonsumsi obat.

Informasi tersebut disampaikan kuasa hukum keduanya, Refly Harun. Menurut dia, kondisi Dokter Tifa justru lebih mengkhawatirkan dibandingkan Roy Suryo.

"Kalau Dokter Tifa malah lebih parah kondisinya karena dia masih diinfus. Saya tidak tahu kondisi terakhirnya, tapi sampai tadi siang saya mendapat informasi masih diinfus dari orang-orang yang datang," ujar Refly kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Refly menjelaskan, Roy Suryo dan Dokter Tifa memiliki penyakit bawaan yang mengharuskan keduanya menjalani pola hidup teratur, mulai dari menjaga pola makan hingga rutin mengonsumsi obat sesuai jadwal.

Namun, saat penangkapan dilakukan, keduanya disebut tidak sempat menjalani rutinitas tersebut sehingga kondisi kesehatannya menurun drastis.

"Ketika hari H kan tidak sempat melakukan itu. Jangankan membawa alat-alat obatnya, membawa pakaian dalam pun tidak, pakai sepatu saja hampir tidak diperbolehkan. Jadi itu yang memicu indikator kesehatannya naik luar biasa, hampir dua kali lipat dari normal," tuturnya.

Berdasarkan rekomendasi dokter, keduanya kemudian harus menjalani perawatan medis. Khusus Roy Suryo, Refly menyebut kliennya memiliki pola pengobatan sendiri sehingga enggan mengonsumsi obat yang diberikan selama menjalani perawatan.

"Saya tidak bisa memastikan secara persis, tapi saya dengar begitu. Bukan berarti tidak percaya, tetapi dia sudah punya pola pengobatan sendiri selama ini dan sudah terbiasa dengan obat-obat yang biasa dia konsumsi," jelasnya.

Refly menambahkan, penyakit yang diderita kedua kliennya merupakan jenis penyakit yang cukup banyak dialami masyarakat Indonesia. Namun, penyakit tersebut sangat rentan kambuh apabila penderitanya tidak disiplin menjaga pola makan, pola tidur, dan pengobatan secara teratur.

"Penyakit itu memang sangat rentan, betul-betul harus diatur pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya. Sedikit saja ada pemicu, angkanya bisa langsung melonjak. Banyak orang Indonesia mengalami masalah ini, sekitar 30 persen, apalagi Mas Roy termasuk yang sifatnya turunan," pungkasnya.

semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan, untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terpilih untuk periode jabatan 2026-2030, memberikan kontribusi terbaik dengan mengedepankan tata kelola yang kuat bagi pengembangan pasar modal Indonesia ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, hal ini terutama berkaitan dengan kelanjutan agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia, sebagaimana yang telah diupayakan sejak beberapa bulan terakhir.

“Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan, untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya,” kata Friderica dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Friderica juga berharap pasar modal Indonesia dapat menjadi rumah yang baik untuk seluruh pihak, baik investor, emiten, perusahaan efek, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita kedepankan integritas tata kelola dan kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang, dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata dia.

Menyusul pengumuman jajaran direksi BEI terpilih, DPR RI pada Kamis sore mengadakan pertemuan dengan OJK dan BEI guna penguatan koordinasi lebih lanjut.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengonfirmasi nama-nama calon anggota direksi BEI yang terpilih untuk periode jabatan 2026-2030.

OJK telah menyelesaikan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota direksi BEI sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan OJK Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek.

Jeffrey Hendrik terpilih sebagai Direktur Utama BEI 2025-2030. Adapun Jeffrey saat ini menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI.

Seluruh anggota direksi terpilih akan diajukan dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI tahun 2026 pada Senin (29/6).

Berikut daftar lengkap calon direksi BEI periode 2026-2030 yang ditetapkan OJK untuk disetujui dalam RUPST.

Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy
Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono
Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim​​​​​​​
Direktur Pengembangan: Iding Pardi​​​​​​​
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum: Umi Kulsum​​​​​​​

​​​​​​​

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Hal ini merespons wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah maraknya aksi demonstrasi .

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .

Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan

Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.

Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.

Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.

Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.

Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.

Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini

“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.

JAKARTA - Pegiat politik sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Andrianto Andri buka suara merespons gelombang aksi mahasiswa di Jakarta serta sejumlah daerah lain belakangan ini. Dia mengaku bangga melihat mahasiswa masih memiliki keberanian menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Dia berpendapat, tradisi kritik terhadap kekuasaan merupakan warisan penting reformasi yang harus tetap hidup. “Aksi mahasiswa mengingatkan kita pada semangat 1998 yang mendorong perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian bersuara, melainkan juga ketepatan membaca persoalan,” kata Andrianto, Senin (15/6/2026).

Dia juga menilai tajuk aksi bertema "Indonesia Menuju Bangkrut: Reformasi Jilid 2" tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif yang sedang dihadapi bangsa. Dia berpendapat, sejumlah tuntutan yang disuarakan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi yang dibangun dengan fakta kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.



Andrianto Andri

Andrianto mempertanyakan penggunaan istilah "Reformasi Jilid 2". Sebab, menurut dia, reformasi adalah momentum historis yang mengubah fondasi sistem politik Indonesia dan tidak dapat diposisikan sebagai agenda yang berulang layaknya serial tanpa akhir.

“Jika ada Reformasi Jilid 2, lalu nanti ada Jilid 3, Jilid 4, dan seterusnya. Reformasi adalah proses perubahan fundamental yang telah membuka ruang demokrasi yang kita nikmati hari ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah penyempurnaan, bukan pengulangan,” tuturnya.

Andrianto melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru sedang berupaya menerjemahkan amanat reformasi melalui pendekatan yang lebih konkret, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Ia merujuk pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

Menurutnya, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan contoh nyata implementasi amanat konstitusi yang selama ini kerap menjadi wacana tanpa realisasi yang jelas. “Selama puluhan tahun, pasal-pasal itu lebih banyak menjadi slogan politik. Hari ini pemerintah berupaya menerjemahkannya ke dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya saya melihat pemerintah sedang bekerja pada substansi reformasi, bukan sekadar retorika reformasi,” imbuhnya.

Dia menilai MBG dan KDMP merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Ia berpendapat program-program tersebut layak dikawal dan dievaluasi secara objektif, bukan ditolak secara apriori. Selain menyoroti tema besar aksi, Andrianto juga mengkritisi salah satu tuntutan mahasiswa agar harga bahan bakar minyak (BBM) turun.

Menurut dia, tuntutan tersebut mengabaikan fakta bahwa kenaikan harga yang terjadi berada pada kategori BBM nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar internasional, sementara pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. “Kalau yang naik adalah BBM nonsubsidi, maka harganya memang dipengaruhi pasar global. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Karena itu tuntutan tersebut perlu dilihat kembali secara proporsional dan berbasis data," jelasnya.

Meski menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, Andrianto mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia menunjukkan gerakan mahasiswa seringkali menjadi arena tarik-menarik kepentingan elite. Ia menuturkan, sejumlah momentum politik besar, mulai dari 1966, 1974, 1978 hingga 1998, tidak pernah sepenuhnya steril dari pengaruh kelompok-kelompok berkepentingan yang berusaha memanfaatkan energi mahasiswa untuk tujuan tertentu.

“Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi juga harus kritis terhadap siapa yang diuntungkan dari setiap gerakan yang mereka lakukan. Jangan sampai idealisme mahasiswa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik terselubung,” ujar Andrianto atau Mantan Sekjen Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) ini.

Andrianto meyakini gerakan yang dibangun di atas asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat akan sulit memperoleh dukungan luas. Menurut dia, sebagian besar masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada efektivitas program-program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah sedang menunjukkan keseriusan dalam menjalankan agenda pembangunan berbasis kesejahteraan, terutama melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi desa. Pada akhirnya, kata dia, masyarakat akan menilai berdasarkan hasil yang mereka rasakan.

“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi bahwa negara sedang gagal, melainkan evaluasi yang jujur terhadap program-program yang sedang berjalan. Kritik tetap penting, tetapi harus berdiri di atas fakta dan kepentingan rakyat," pungkasnya.

OTTAWA - Alberta yang merdeka dapat mengubah pasar energi Amerika Utara, memperluas produksi minyak dan memperkuat keamanan energi AS selama beberapa dekade.

Alberta yang dikenal sebagai Texas-nya Kanada mengancam untuk berpisah, dan pada akhirnya dapat menjadi negara bagian ke-51, dengan dampak serius pada berapa banyak uang yang dibayarkan warga Amerika untuk bensin. Gagasan tentang provinsi raksasa energi Alberta yang meninggalkan Kanada beralih dari sekadar slogan menjadi kenyataan karena penyelenggara mengatakan mereka telah mengumpulkan lebih dari 300.000 tanda tangan untuk referendum untuk meninggalkan Kanada.

Itu hampir dua kali lipat jumlah tanda tangan yang dibutuhkan, memicu pemungutan suara pada bulan Oktober di mana warga Alberta dapat memutuskan apakah akan meninggalkan Kanada, bersama dengan serangkaian pertanyaan lain, seperti identitas pemilih dan pembatasan kesejahteraan bagi migran, yang telah membanjiri Kanada dalam beberapa tahun terakhir. Menurut pasar prediksi Kalshi, peluang kemerdekaan sekarang adalah 1 banding 4, naik dari 1 banding 10 pada Desember lalu.

3 Alasan Provinsi Alberta Ingin Tinggalkan Kanada dan Bergabung dengan AS

1. Kekayaan Minyak Alberta dan Politik Konservatif Memicu Gerakan Kemerdekaan

Mengapa warga Alberta ingin memisahkan diri? Dan mengapa gerakan ini semakin kuat? Karena Alberta pada dasarnya adalah apa yang terjadi jika Texas menikahi Wyoming dan kemudian terjebak dalam seminar Sumber Daya Manusia yang dijalankan oleh Ottawa.

Yang lebih penting, Alberta adalah provinsi terkaya di Kanada, berkat sekitar 160 miliar barel minyak, atau sekitar tiga kali lipat cadangan seluruh Amerika Serikat. Itu akan menjadikan Alberta sebagai cadangan minyak terbesar keempat di dunia, tepat di belakang Arab Saudi.

Melansir The National Interest, ekspor minyak dan gas besar-besaran, sebagian besar ke Amerika Serikat, adalah alasan mengapa Alberta menyumbang 15 persen dari produk domestik bruto Kanada. Bahkan, provinsi ini sangat kaya sehingga pada dasarnya membiayai seluruh negara dengan jumlah USD15.000 per tahun per rumah tangga.

Hal ini mengganggu warga Alberta, terutama ketika seluruh Kanada berusaha membunuh angsa emas Alberta, memblokir jalur pipa dan memberlakukan pajak karbon hingga Alberta hanya menghasilkan sepersebelas dari rasio cadangan minyak Amerika Serikat, meskipun memiliki lebih banyak minyak di dalam tanah.

2. Provinsi Paling Konservatif di Kanada

Separuh lainnya adalah politik. Sebagian besar wilayah Kanada lainnya, terutama di timur, memandang warga Alberta sebagai orang udik yang tidak bergigi karena Alberta adalah provinsi paling konservatif di Kanada. Quebec memandang rendah Alberta seperti halnya California atau New York memandang rendah Mississippi atau North Dakota.

Dalam pemilihan terakhir, Partai Konservatif memenangkan 64 persen suara dan lebih dari 90 persen kursi federal, menempatkan Alberta dalam perselisihan terus-menerus dengan Ottawa, dalam segala hal mulai dari kepemilikan senjata api hingga kebebasan berbicara hingga agama.

Perbedaan tersebut sebelumnya mencapai puncaknya dalam protes para pengemudi truk pada tahun 2022 terhadap pembatasan COVID. Di Alberta, kerumunan orang memadati jalan raya, menyemangati para pengemudi truk. Di Ottawa, mantan Perdana Menteri Justin Trudeau menyita rekening bank mereka untuk mencoba membuat mereka kelaparan sambil menindak nenek-nenek dengan polisi anti huru hara.

Situasinya semakin memburuk dengan sejumlah undang-undang ujaran kebencian federal yang menargetkan kaum konservatif dan Kristen. Beberapa pendeta telah dituntut karena mengkritik homoseksualitas, termasuk seorang mantan anggota dewan sekolah yang didenda USD750.000 karena menyebut transgenderisme sebagai "secara biologis tidak masuk akal."

Seorang pendeta Alberta lainnya dijatuhi hukuman 12 bulan tahanan rumah karena memprotes acara Drag Queen untuk anak-anak sementara Ottawa memperjuangkan seksualisasi anak-anak.

Pengadilan di British Columbia dan Ontario telah menjatuhkan denda USD10.000 kepada orang-orang atas kejahatan "salah menyebut gender," sementara profesor Jordan Peterson terkenal diperintahkan untuk membayar USD25.000 dan menjalani pendidikan ulang kata ganti atau kehilangan lisensinya. Di antara penindasan sosial dan ekonomi, jelas mengapa warga Alberta ingin keluar.

3. Membentuk Kembali Keamanan Energi Amerika Utara

Yang mungkin kurang jelas adalah dampak Alberta menjadi negara bagian ke-51, dengan Kalshi menunjukkan peluang 4 dari 5 bahwa Alberta yang merdeka akan mengajukan diri sebagai negara bagian.

Meskipun produksi energi Alberta telah terhambat oleh pemerintah Kanada, potensi peningkatannya sangat besar. Melepaskan diri dari belenggu Ottawa dapat berarti menghasilkan produksi yang jauh lebih besar daripada tingkat saat ini, menjadi Arab Saudi di utara.

Sekarang bayangkan semua produksi tambahan itu di Amerika Serikat, yang menghasilkan bukan hanya kemerdekaan energi atau bahkan keunggulan energi, tetapi supremasi energi. Dengan kata lain, ketika terjadi guncangan energi global, seperti Perang Iran saat ini, Amerika Serikat akan mampu meningkatkan produksi dan mengimbangi hilangnya pasokan global.

Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3,23 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada 2027 dari pagu sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun.

“Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3,23 triliun,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Nusron mengatakan tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk menuntaskan sejumlah program strategis, di antaranya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), percepatan reforma agraria, dukungan Program 3 Juta Rumah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, serta kebutuhan gaji CPNS dan penyesuaian gaji pegawai.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 7 Mei 2026 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2027, pagu Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp10,6 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data per 6 Juni 2026, penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN baru mencapai Rp3,19 triliun atau 36,23 persen dari pagu efektif sebesar Rp8,79 triliun.

Nusron merinci realisasi sertifikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 15,04 persen dan redistribusi tanah terealisasi 0,07 persen.

Lebih lanjut, capaian akses reforma agraria ia sebut baru mencapai 0,91 persen, sementara tindak lanjut penertiban tanah telantar dan tanah yang tidak dimanfaatkan juga masih menyentuh 0,32 persen.

Menteri ATR/ Kepala BPN mengakui bahwa redistribusi tanah masih cenderung lamban menyusul adanya perubahan skema pelaksanaan program pada 2026, yang sebelumnya melalui penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ke Hak Pengelolaan (HPL) milik Bank Tanah.

“Sehingga kita masih mengurus surat ke Kementerian Keuangan, supaya SK penerima redistribusi tanah itu nanti dikenakan beban biaya 0 persen dari Kemenkeu," kata Nusron.

Ia melanjutkan Kementerian ATR/BPN menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,22 triliun pada 2027, turun dibanding target 2026 yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun.

“Penyesuaian target PNBP tahun 2027 menjadi sekitar Rp3,22 triliun atau turun dari target tahun 2026 sebesar Rp3,5 triliun, dinilai lebih realistis, terukur dan sesuai dengan potensi penerimaan yang dapat dicapai,” ujar Nusron.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menguatnya tuntutan publik terhadap reformasi Polri lahir dari sebuah gagasan akademik yang menawarkan penguatan sistem pengawasan eksternal kepolisian sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan. Gagasan tersebut disampaikan advokat dan akademisi Rangga Afianto yang berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari STIK Lemdiklat Polri.

Dia mendapat predikat Cum Laude melalui disertasinya berjudul “Police Oversight & Accountability: Studi Tentang Independensi dan Eksistensi Kelembagaan Kompolnas.

“Reformasi kepolisian yang berkelanjutan tidak cukup hanya dilakukan melalui penguatan organisasi dan profesionalisme internal Polri, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan instrumen pengawasan eksternal yang independen, efektif, dan memiliki daya paksa,” ujar Rangga, Selasa (9/6/2026).

Dalam penelitiannya, Rangga menempatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi modern untuk memastikan akuntabilitas kepolisian. Penguatan Kompolnas perlu dilakukan tidak hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada perluasan kewenangan agar lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif terhadap Polri.

Disertasi tersebut menawarkan tiga konsep utama sebagai model penguatan kewenangan Kompolnas yakni pengawasan (oversight), investigasi (investigation), dan penindakan (enforcement).

“Dalam aspek pengawasan, Kompolnas diproyeksikan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan, kinerja, dan tata kelola kepolisian secara menyeluruh,” ucapnya.

Fungsi ini tidak hanya berfokus pada evaluasi administratif, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Selanjutnya, pada aspek investigasi, Kompolnas diusulkan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap laporan masyarakat, dugaan penyimpangan, maupun persoalan yang berdampak luas terhadap kepercayaan publik.

Adapun aspek penindakan, disertasi tersebut mengusulkan agar hasil pengawasan dan investigasi Kompolnas tidak sekadar menjadi catatan administratif atau rekomendasi moral. Sebaliknya, rekomendasi yang dikeluarkan harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat.

Dalam kerangka tersebut, Rangga menawarkan konsep bahwa rekomendasi Kompolnas yang bersifat substantif perlu diberikan karakter legally binding, yaitu memiliki kekuatan mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Polri dalam jangka waktu tertentu.

Menurut dia, selama rekomendasi pengawasan hanya bersifat persuasif, efektivitas pengawasan eksternal akan selalu bergantung pada kemauan institusi yang diawasi.

“Karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang memberikan daya paksa terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah dihasilkan melalui proses pengawasan dan investigasi yang akuntabel,” katanya.

Penelitian juga menempatkan Kompolnas bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi sebagai pembantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional. Dalam posisi tersebut, Kompolnas diharapkan dapat menjadi penghubung antara kebutuhan reformasi institusi kepolisian, aspirasi masyarakat, dan agenda pembangunan hukum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sehingga, wacana Reformasi Polri tidak lagi dipahami semata sebagai reformasi internal organisasi melainkan sebagai pembangunan ekosistem akuntabilitas yang melibatkan mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, independen, dan memiliki legitimasi hukum.

Keberhasilan Rangga meraih gelar Doktor di STIK Lemdiklat Polri juga menjadi simbol semakin berkembangnya tradisi akademik Ilmu Kepolisian yang terbuka terhadap perspektif sipil.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini merupakan langkah dasar agar masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya," kata Yusril dalam kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar di tengah upaya penguatan kualitas layanan publik, termasuk menyusul sorotan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang saat ini tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara itu turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta jajaran pimpinan kementerian terkait.

Dalam arahannya, Yusril menyampaikan delapan agenda pembenahan organisasi yang harus menjadi perhatian seluruh unit layanan. Agenda pertama adalah melakukan pemetaan titik-titik layanan publik agar mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kedua, meninjau kembali standar pelayanan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, kejelasan prosedur, biaya, waktu layanan, dan dasar hukum yang digunakan.

Ketiga, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih efektif dan responsif sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi layanan. Keempat, mengidentifikasi dan menghilangkan potensi pungutan liar maupun praktik perantara yang berpotensi mengganggu objektivitas, transparansi, dan keadilan pelayanan.

Arahan kelima adalah memperkuat sistem pelayanan dengan menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Keenam, menghentikan seluruh praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Yusril meminta seluruh jajaran menindak setiap indikasi penyimpangan secara objektif, profesional, dan sesuai aturan tanpa memandang jabatan atau posisi pihak yang terlibat. Selain itu, pegawai yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme harus memperoleh perlindungan serta apresiasi dari organisasi.

Menurut Yusril, reformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan yang konsisten, serta penegakan aturan yang tegas. Dengan demikian, budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Melalui delapan agenda tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen BNPP dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), BNPP memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,48 dengan kategori A- (Memuaskan dengan Catatan). Capaian tersebut meningkat 7,6 poin dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 73,88 dengan kategori "BB".

Hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/601/RB.06/2026 tanggal 19 Mei 2026. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP Belly Isnaeni menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan BNPP.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai BNPP dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif," ungkapnya, Senin (8/6/2026).

Belly mengatakan, peningkatan nilai RB BNPP didorong oleh berbagai capaian positif pada sejumlah indikator strategis. BNPP berhasil memperoleh Opini BPK dengan nilai maksimal 100%, Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 91,69, Indeks Reformasi Hukum sebesar 99,50, serta Indeks Perencanaan Pembangunan dengan skor 98,36.

Lihat video: Begini Kehidupan Sehari-Hari, Prajurit TNI di Perbatasan Indonesia



Selain itu, capaian tindak lanjut rekomendasi opini BPK sebesar 81,65% dan Survei Penilaian Integritas sebesar 81,03% turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja reformasi birokrasi BNPP. Sementara itu, dalam aspek pembangunan Zona Integritas, BNPP juga mencatatkan prestasi dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Motamasin.

Capaian tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada agenda prioritas pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, BNPP turut mendukung implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui berbagai upaya yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan negara.

"Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara," tambahnya.

Meski berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan, hasil evaluasi juga memberikan sejumlah catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian BNPP ke depan. Beberapa area yang masih perlu diperkuat antara lain penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas statistik sektoral.

Menanggapi hal tersebut, BNPP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

"Ke depan, BNPP berkomitmen terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan," pungkasnya.