Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Regional III di Provinsi Riau menargetkan program peremajaan sawit rakyat tahun 2026 dengan luas mencapai 4.500 hektare dan telah dilaksanakan sejak tahun 2019.

Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso mengatakan hingga 2025 tercatat peremajaan sawit petani Riau mencapai 12.600 hektare. Menurutnya program ini sejatinya diawali dari program revitalisasi perkebunan pada 2012 dan dilanjutkan PSR pada 2019 hingga saat ini.

"Insya Allah, sampai akhir tahun ini program peremajaan sawit di Riau dapat mencapai 17.100 hektare. Alhamdulillah progresnya sangat baik, dan rekan-rekan petani juga sangat antusias terhadap program PSR ini," katanya dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin.

Dia mengatakan guna mewujudkan target tersebut, lanjut Bambang, PTPN IV Regional III melalui Distrik Petani Mitra terus menggesa setiap tahapan, mulai dari pendataan luasan, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi teknis (Rekomtek).

Program PSR yang dilangsungkan PTPN IV sendiri merupakan salah satu inisiatif perusahaan perkebunan milik negara tersebut untuk memangkas ketimpangan produktivitas sawit petani dan sawit perusahaan yang cukup dalam.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data rata-rata produktivitas sawit petani Indonesia saat ini berkisar 7-12 ton per hektare per tahun. Sementara, produktivitas sawit korporasi mampu menyentuh angka lebih dari 20 ton per hektare per tahun.

"Untuk itu, peremajaan sawit menjadi inisiatif penting guna memangkas ketimpangan dan mendongkrak sawit petani sehingga produktivitas yang dihasilkan kian optimal," ungkapnya.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau itu menjelaskan, saat ini produktivitas sawit petani mitra PTPN IV Regional III yang telah melangsungkan peremajaan berhasil meningkat signifikan.

Ia mencontohkan, petani mitra yang tergabung dalam koperasi dan melangsungkan peremajaan melalui program revitalisasi mampu menghasilkan produktivitas mencapai 29,10 ton per hektare per tahun.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menyita uang sebesar Rp150 miliar, hasil tindak pidana korupsi (tipikor) pada penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I Regional I.

Kepala Kejati Sumut (Kejatisu) Harli Siregar mengatakan uang Rp150 miliar tersebut dikembalikan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (PT DMKR) yang merupakan anak usaha PT Ciputra Land ke penyidik tindak pidana khusus Kejatisu pada Rabu (22/10/2025).

"Tim penyidik telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (PT DMKR) yang merupakan anak usaha PT Ciputra Land sebesar Rp150 miliar," kata Harli dalam konferensi pers di Medan.

Harli mengatakan penyitaan tersebut merupakan upaya untuk memulihkan keuangan negara dalam kasus korupsi jual beli aset berupa lahan seluas 8.077 hektare milik BUMN, PTPN I Regional I yang dilakukan oleh PT Nusa Dua Propertindo dengan skema kerja sama operasional (KSO) ke PT Ciputra Land. Dia pun menyebut pengembalian uang oleh PT DMKR selaku anak usaha PT Ciputra Land sebagai bentuk kesadaran dari pihak terkait dalam rangka pemulihan keuangan negara.

Adapun, dalam kasus korupsi jual beli aset dengan skema KSO yang menyeret anak usaha PTPN I Regional I dan PT Ciputra Land, Kejatisu telah menetapkan tiga orang tersangka. Dua tersangka di antaranya ialah pejabat Badan Pertanahan Nasional di Kantor Wilayah Sumut dan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan satu lainnya ialah Direktur PT NDP.

Harli mengatakan Kejatisu masih melakukan penyidikan intensif terhadap kasus ini. Total kerugian negara dalam korupsi jual beli aset ini pun belum diungkap ke publik.

"Terkait kerugian negara secara riil saat ini masih dihitung oleh ahli. Penyidik akan menunggu pengembalian lanjutan oleh tersangka jika kerugian negara yang ditimbulkan lebih besar," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. atau Surge (WIFI) melalui entitas anaknya, PT Telemedia Komunikasi Pratama menenangkan lelang frekuensi 1,4 Ghz untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau broadband wireless access (BWA) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Perusahaan memenangkan lelang untuk regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. WIFI memenangkan lelang dengan penawaran tertinggi yakni Rp403,7 miliar. Mengalahkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang sebesar Rp399 miliar, dan Eka Mas yang sebesar Rp331 miliar.

Adapun WIFI membukukan laba bersih sebesar Rp227,9 miliar hingga akhir Juni 2025. Berdasarkan laporan keuangannya, WIFI mencatatkan pendapatan sebesar Rp513,4 miliar hingga semester I/2025.

Pendapatan ini naik 66,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp309 miliar. Pendapatan ini diperoleh dari iklan sebesar Rp232,8 miliar, bandwidth sebesar Rp241,2 miliar, pendapatan sewa core sebesar Rp31,4 miliar, colocation sebesar Rp1,15 miliar, dan manage telco service senilai Rp7,5 miliar. Kemudian beban pokok pendapatan WIFI turun 6,59% secara tahunan.

Beban pokok pendapatan WIFI turun menjadi Rp121,1 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp129,6 miliar.

Alhasil, laba bruto WIFI meningkat menjadi Rp392,3 miliar pada semester I/2025. Laba bruto ini naik 118,76% dari semester I/2024 yang sebesar Rp179,3 miliar. Raihan tersebut membuat laba bersih WIFI melesat hingga 153,62% menjadi Rp227,9 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp89,8 miliar secara tahunan.

Adapun sampai akhir Juni 2025, WIFI mencetak total aset sebesar Rp5,25 triliun, meningkat dari akhir Desember 2024 yang sebesar Rp2,9 triliun.

Total liabilitas WIFI juga naik menjadi Rp3,05 triliun di akhir semester I/2025, dari sebelumnya sebesar Rp1,93 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, total ekuitas WIFI juga naik menjadi Rp2,19 triliun pada semester I/2025, dari sebelumnya sebesar Rp969,3 miliar pada akhir 2024.