Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan hal yang memberangkatkan dan meringankan dalam vonis 10 tahun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan hal yang memberatkan vonis itu lantaran perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, hakim menilai bahwa Nadiem selaku menteri malah tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kasus Chromebook.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," ujar Purwanto di sidang PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hal yang memberangkatkan lainnya yakni perbuatan Nadiem dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada sektor pendidikan.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," imbuhnya.

Selanjutnya, hal yang meringankan vonis Nadiem Makarim mulai dari tidak pernah dipidana sebelumnya, bersikap kooperatif dan sopan hingga terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada sektor pendidikan.

"Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dipimpin oleh hakim karier Purwanto S. Abdullah sebagai hakim ketua.

Purwanto merupakan hakim karier yang telah menangani perkara tindak pidana korupsi selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari profil pengadilan dan rekam jejak peradilan, Purwanto memulai karier sebagai hakim pada 2001 di Pengadilan Negeri Kendari sebelum bertugas di sejumlah pengadilan di kawasan Indonesia timur.

Ia memperoleh sertifikasi sebagai hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Juni 2009 setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan VI. Sertifikasi tersebut menjadi syarat bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi di pengadilan tipikor.

Sebelum bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Sulawesi Tengah, pada 2023.

Dalam persidangan perkara Nadiem, Purwanto menjadi sorotan karena beberapa kali menunjukkan ketegasan dalam memimpin jalannya sidang. Salah satunya ketika menegur personel TNI yang berjaga di ruang sidang agar tidak mengganggu independensi proses peradilan. Ia juga tetap melanjutkan persidangan meski sempat terjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terkait kehadiran saksi.

Majelis hakim yang dipimpin Purwanto beranggotakan Eryusman, hakim karier yang memperoleh sertifikasi hakim tipikor pada 2019 dan pernah menangani sejumlah perkara besar, serta Mardiantos, hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

Perkara yang dipimpin Purwanto merupakan salah satu perkara korupsi dengan perhatian publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sidang terhadap Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2020–2022. Putusan perkara dijadwalkan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Sumsel) menerima penitipan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp219 miliar dari terdakwa WS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari salah satu bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Ketut Sumedana mengatakan uang yang diserahkan pada Kamis (18/6/2026) tersebut merupakan pelunasan atas kewajiban pengembalian kerugian negara dalam perkara tersebut. Dengan tambahan setoran tersebut, total uang yang telah dikembalikan terdakwa WS mencapai sekitar Rp1,4 triliun.

“Jadi dari total kerugian negara kurang lebih Rp1,4 triliun ini sudah dilunasi oleh WS. Jadi total sudah tidak ada kerugian lagi, tinggal proses tuntutan di persidangan dan mungkin akan ditambahkan denda,” ujarnya dalam konferensi pers di Palembang.

Ketut menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Perkara tersebut tetap berlanjut hingga adanya putusan pengadilan.

“Bukan berarti dengan adanya proses pengembalian ini beberapa tersangka dibebaskan dari jeratan hukum, tetap akan prosesnya berjalan. Namun demikian, ini sebagai pertimbangan JPU untuk menentukan strafmat (pemusyawaratan menentukan berat ringannya pemidanaan),” jelasnya.

Sementara itu, aset lain yang telah disita oleh Tim Jaksa Pidana Khusus (Pidsus), masih berada dalam penguasaan negara. Aset tersebut baru dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Karena kerugian negara sudah dikembalikan 100%, maka terhadap aset yang masih dalam status penyitaan akan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutupnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama buka suara namanya terseret dalam kasus dugaan suap perusahaan Blueray Cargo.

Djaka terlihat hadir dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Mengenakan baju batik lengan panjang, Djaka duduk di bagian belakang kanan Purbaya.

Dalam konferensi pers tersebut, Djaka sempat berdialog bersama Purbaya, terutama mengenai penerimaan kepabeanan dan cukai. Ia juga berbincang mengenai upaya Bea Cukai dalam menindak rokok ilegal.

Kehadiran Purnawirawan TNI itu cukup menarik perhatian awak media karena ia menjadi salah seorang pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang banyak ditanya awak media.

Pertanyaannya beragam. Ada yang mengenai peran Bea Cukai setelah kehadiran BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia, kelanjutan kasus dugaan praktik pelanggaran impor oleh penjual perhiasan mewah Tiffany & Co, dan soal kasus dugaan suap dan gratifikasi impor di Bea Cukai.

Ketika ditanya mengenai dugaan kasus tersebut, Djaka hanya menjawab singkat.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," ujar Djaka.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka ialah mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; Pegawai Ditjen Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan terdakwa Pemilik PT Blueray bernama John Field dan kawan-kawan, Rabu (20/5), terungkap adanya amplop berisi 213.600 dolar Singapura dengan kode Sales 2-1 DIR. Jaksa KPK menyebut amplop itu merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim (SK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, sebanyak enam mobil yang ditumpangi penyidik tiba pukul 13.47 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam membawa koper dan tas untuk melaksanakan penggeledahan.

Tak hanya itu, penggeledahan dikawal oleh puluhan brimob bersenjata lengkap. Mereka tampak datang menggunakan truk bertuliskan "Korps Brimob".

Sebelumnya KPK telah menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampilkan uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuat aturan baru tentang pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan itu termaktub Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam isi PP Nomor 20 2026 disebutkan beleid tersebut bertujuan mewujudkan kebijakan perpajakan yang mendukung praktik bisnis yang sehat dan ditegakkannya peraturan perundang-undangannya.

Aturan tersebut juga bertujuan lebih mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan yang tepat sasaran kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu serta kepastian hukum pelaksanaan pengenaan pajak penghasilannya.

Berikut perinciannya:

Pasal 20A

Di dalam Pasal 20A disebutkan bahwa: “Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing, bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto,”.

Pasal 56

Di dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

“Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 persen” bunyi ayat (2).

Di dalam ayat (3) tertulis: “Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (a) penghasilan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebar, (b) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, (c) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan (d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak”

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam perkara dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara Rp2,9 miliar (asumsi kurs Rp13.822 per dolar Singapura).

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum yang berjalan.

"Harusnya iya (akan dicopot) , kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Ia mengatakan akan menunggu hasil persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Purbaya juga mengaku tetap berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, ia enggan mengomentari lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah meminta penjelasan langsung kepada Djaka terkait dugaan penerimaan uang tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat dan menyebut tidak ingin mencampuri perkara hukum yang sedang diproses.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia menyebut memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga terkait aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo bisa lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

"Menuntut agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady dilansir dari Antara.

Selain pidana penjara, ia juga dituntut agar dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Nadiem pun dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara.

Dengan demikian, Nadiem diyakini bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

JPU menilai perbuatan Nadiem yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagai hal memberatkan sebelum mengajukan tuntutan.

Pertimbangan memberatkan lainnya dalam tuntutan Nadiem, yakni perbuatan dilakukan di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selain itu, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, serta telah menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan, dipertimbangkan pula sebagai kondisi memberatkan tuntutan.

Hal memberatkan lain, yakni Nadiem, dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020-2022, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

"Sementara keadaan meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, " ungkap JPU menambahkan.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsultan Kemendikbud Ristek terkait pengadaan TIK, Ibrahim Arief alias Ibam bakal menjalani sidang vonis kasus korupsi Chromebook hari ini, Selasa (12/5/2026).

Agenda vonis itu disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (28/4/2026).

"Majelis hakim membutuhkan waktu untuk menyusun keputusan ini dan menunda untuk pembacaan putusan dua minggu, ya tanggal 12 Mei 2026," ujar Purwanto S Abdullah.

Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Ibam dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Ibam uang pengganti sejumlah Rp16,92 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Adapun, jaksa meyakini Ibam bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sekadar informasi, Ibam jugatelah ditetapkan sebagai tahanan kota karena memiliki riwayat sakit jantung kronis. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa Ibam telah dilekatkan detektor untuk melakukan pemantauan terhadap pergerakannya.

Didoakan Nadiem

Sebelumnya, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mendoakan mantan tenaga Ibam yang akan menjalani sidang besok. Nadiem menilai bahwa Ibam merupakan anak muda bertalenta yang tidak menerima aliran dana apapun dalam perkara ini.

"Jadi saya ingin mengucapkan kepada Ibam dan keluarga doa kami dan juga saya harap anak-anak muda bisa mengawal dan memonitor keputusan besok. Semoga majelis bisa menemukan hati nurani mereka, semoga majelis besok bisa memutuskan yang sebaik-baiknya untuk Ibam dan keluarga," ujar Nadiem di PN Tipikor, Selasa (12/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum akan memberhentikan sementara Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budi Utama dari jabatannya karena terseret kasus suap pimpinan Blueray Cargo John Field.

Ia mengatakan masih akan melihat lebih jauh lagi mengenai kasus tersebut.

"Ya kita lihat saja nanti. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5).

Purbaya belum akan memberhentikan sementara atau menonaktifkan Djaka hingga keterlibatannya di kasus tersebut terungkap lebih jelas.

"Tidak (diberhentikan sementara atau dinonaktifkan) sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti? Kita lihat sampai clear, sejelas-jelas seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan," ujar Purbaya.

Ia sendiri mengaku sudah bertemu Djaka setelah nama dia muncul dalam persidangan kasus tersebut pada Rabu (6/5). Purbaya menyebut Djaka akan mengikuti proses hukum yang ada.

[Gambas:Youtube]

"Dia akan ikuti proses hukum yang berlaku. Ini kan belum apa-apa, kan? Masih baru. Nanti kita lihat seperti apa kelanjutan prosesnya," ucap Purbaya.

Ia memastikan Djaka akan mendapatkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan jika ia dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

Sementara itu secara terpisah, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan Budi Prasetiyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5).

John Field didakwa menyuap sejumlah pejabat DJBC dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Tindak pidana itu dilakukan John Field bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup) dan Terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Penerima suap terdiri dari Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal; Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono; dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan. Mereka akan dituntut dalam berkas terpisah.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/5), Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membeberkan sejumlah pertemuan hingga pemberian uang untuk meloloskan kepentingan Blueray Cargo (Grup).

JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terus memburu aset Zarof Ricar merupakan bentuk langkah optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke negara. Langkah Korps Adhyaksa dianggap modern dalam menangani tindak pidana korupsi.

Dia melihat Kejagung sedang memulai mengoptimalkan perampasan aset tindak pidana korupsi. “Jadi sebelum UU Perampasan Aset ini diterbitkan, Kejagung sudah mulai mengejar secara maksimal pengembalian kerugian negara. Saya kira ini langkah yang bagus,” kata Hibnu, Minggu (26/4/2026).

Diketahui, Zarof Ricar merupakan terpidana kasus suap pengaturan vonis bebas Ronald Tannur. Zarof telah divonis 18 tahun penjara oleh pengadilan banding, setelah sebelumnya divonis 15 tahun penjara oleh Pengadian Negeri Surabaya.

Setelah berstatus terpidana, penyidik Jampidsus Kejagung melanjutkan pengusutan tentang sumber uang dan aset-aset milik Zarof Ricar lainnya melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang.

Hasilnya, Kejagung menemukan shadow company, atau perusahaan-perusahaan hantu yang didirikan tersangka AW bersama dengan terpidana Zarof sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut Hibnu mengatakan, langkah Kejagung mengejar aset yang dimiliki Zarof Ricar merupakan langkah yang sangat penting. Posisi strategis langkah ini, menurutnya, adalah penyelesaian perkara suap maupun korupsi secara utuh.

“Tidak hanya menyelesaikan tindak pidananya, tetapi juga mengejar sampai kemana uang itu mengalir atau money laundering-nya. Karena banyak tersangka korupsi melakukan pencucian uang,” ujarnya.

Kejagung mengejar tindak pidana pencucian uang agar asetnya bisa dikembalikan kepada negara. Jadi tidak hanya Zarof Ricar yang dipenjarakan, tapi juga uang hasil perbuatan melawan hukum juga bisa dikembalikan kepada negara.

“Ini merupakan langkah penegakan hukum modern, yang tidak hanya mengejar pelaku tapi juga sampai di mana uang korupsi ini dilarikan. Kalau perlu sampai ke para pelaku pasif, yaitu mereka yang menerima uang aliran tidak secara langsung,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan keluarga dapat menjadi bagian dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Namun aspek yang menjadi indikator utama adalah transaksi tidak wajar.

Sebagai konteks, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fenomena "circle" dalam praktik korupsi di mana melibatkan keluarga hingga kerabat terdekat, serta terdapat indikasi balas budi karena hubungan politik.

Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andriyanto, mengatakan tidak seluruh relasi keluarga dapat diasosiasikan dengan praktik tersebut, karena dalam banyak situasi, transaksi antar keluarga juga bersifat sah (legitimate).

"PPATK memandang fenomena ini sebagai salah satu modus yang perlu diwaspadai, khususnya ketika terdapat ketidaksesuaian antara profil ekonomi dengan aktivitas keuangan," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan PPATK bukan berbasis asumsi hubungan keluarga, melainkan berbasis analisis risiko dan pola transaksi keuangan yang tidak wajar (red flags).

Secara umum, kata dia, dalam praktik pencucian uang, terdapat berbagai metode yang digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan aliran dana.

Berdasarkan hasil identifikasi, cara yang digunakan mulai dari penggunaan beberapa rekening, pemanfaatan badan usaha, hingga pembelian aset. Kendati demikian, skema ini pada dasarnya legal, dan digunakan secara luas dalam kegiatan ekonomi yang sah.

"Yang menjadi perhatian PPATK adalah pola penggunaan yang tidak sesuai dengan profil dan tujuan ekonomi yang wajar," jelasnya.

Ketidaksesuaian profil dengan transaksi keuangan juga menjadi salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang legitimate.

Tri menyampaikan bahwa PPATK bekerja dalam kerangka sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), yang berfokus pada penelusuran dan analisis data transaksi keuangan. Akan tetapi ada sejumlah tantangan secara global.

Pertama, kompleksitas pola transaksi, terutama ketika melibatkan banyak pihak dan lintas sektor. Kedua, perbedaan antara kepemilikan formal dan pengendali manfaat (beneficial ownership). Ketiga, Adanya dimensi lintas negara (cross-border) yang memerlukan kerja sama internasional.