Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat memperkuat sinergi penanggulangan narkoba . Caranya melalui pendekatan seimbang antara penegakan hukum tanpa pidana dengan merehabilitasi dan penguatan ketahanan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan dalam talkshow "Sinergi Kebijakan Hukum dan Rehabilitasi sebagai Strategi Nasional Melawan Narkoba untuk Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, Selasa, 30 Juni 2026 di Pusat Rehabilitasi YAKITA, Ciawi, Bogor.

Kegiatan ini menghadirkan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, Founder YAKITA Joyce Djaelani Gordon, musisi sekaligus pegiat kampanye antinarkoba Ivanka Slank, serta Co-Founder PT PBG Perry Primanda.

Empat narasumber menekankan bahwa perang melawan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum dengan mempidana tetapi juga membutuhkan rehabilitasi yang efektif serta dukungan keluarga dan masyarakat agar penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif.

Urgensi tersebut didukung hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2025 yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Survei menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen pada 2025, atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia berusia 15–64 tahun. Penelitian itu juga mengungkap bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong penyalahgunaan narkotika.

BNN juga mencatat sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba atau sekitar 18.000 orang setiap tahun. Mayoritas korban berasal dari kelompok usia 14–25 tahun yang merupakan generasi produktif dan calon pemimpin bangsa di masa depan.

Anang mengatakan, strategi nasional pemberantasan narkotika harus menempatkan penegakan hukum mempidana dan penegakan hukum tanpa mempidana dengan alternatif hukuman berupa rehabilitasi sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Penyalahguna narkotika berpredikat sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan yang berpredikat pecandu harus memperoleh akses rehabilitasi agar dapat kembali berfungsi di tengah masyarakat.

"Kebijakan penanggulangan narkotika harus berjalan secara seimbang. Bandar dan jaringan peredaran harus ditindak tegas, sementara penyalahguna baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pecandu wajib diberikan kesempatan menjalani rehabilitasi. Dengan pendekatan yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menjaga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Anang.

Founder YAKITA Joyce Djaelani Gordon menuturkan keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada lembaga rehabilitasi, tetapi juga pada dukungan keluarga serta lingkungan sosial yang menerima penyintas untuk kembali menjalani kehidupan secara produktif.

"Rehabilitasi bukanlah akhir dari proses pemulihan melainkan awal bagi seseorang untuk membangun kembali kehidupannya. Karena itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah perlu hadir bersama agar para penyintas memiliki kesempatan kedua untuk pulih dan berkarya," ujar Joyce.

Sebagai seseorang yang pernah mengalami adiksi Ivanka Slank berbagi pengalaman bahwa proses pemulihan tidak berhenti ketika seseorang berhenti menggunakan narkoba. Dukungan keluarga, lingkungan yang menerima, serta hilangnya stigma menjadi faktor penting agar penyintas mampu membangun kembali kehidupannya.

Pengalaman tersebut diperkuat oleh Co-Founder PT PBG Perry Primanda yang membuktikan kesempatan kedua mampu mengubah penyintas menjadi individu yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Rehabilitasi bukan sekadar menghentikan ketergantungan, tetapi mengubah cara berpikir, membangun harapan, dan mempersiapkan seseorang untuk kembali menjalani kehidupan secara sehat. Ketika negara, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja memberikan kesempatan kedua, mantan penyalahguna tidak lagi menjadi beban, melainkan dapat kembali berkarya, berkontribusi, dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa," ungkapnya.

Kami memastikan langkah darurat segera dilakukan untuk melindungi permukiman warga di Desa Tunggulsari

Pati (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi tanggul Tunggulsari di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati sepanjang 450 meteran senilai Rp400 juta, untuk mengantisipasi agar air rob tidak masuk ke pemukiman warga.

"Kami memastikan langkah darurat segera dilakukan untuk melindungi permukiman warga di Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dari genangan air laut," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung lokasi terdampak rob di Desa Tunggulsari, Pati, Selasa.

Ia mengungkapkan setelah dilakukan pengecekan, langsung dirapatkan dan difinalkan. Hari ini (23/6) sudah diambil keputusan bahwa yang paling utama dalam waktu dekat adalah membuat tanggul dengan menyiapkan anggaran Rp400 juta.

Selain penanganan fisik, Pemprov Jateng juga menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak, meliputi logistik, bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan dasar lainnya dengan total nilai mencapai Rp316 juta

"Kepala desa tolong pastikan bantuan ini tepat sasaran. Segera bagikan kepada masyarakat," kata Ahmad Luthfi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas.

Ia juga menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk terus melakukan pendampingan. Dinas kesehatan sudah menerjunkan tim untuk layanan kesehatan masyarakat terdampak. Dinas pendidikan diminta untuk memetakan apakah ada sekolah dan anak-anak sekolah terdampak untuk diberikan bantuan.

Sementara itu untuk penanganan jangka menengah dan jangka panjang, akan dilakukan penanganan secara lebih komprehensif antara Pemprov Jateng, Pemkab Pati, dan instansi terkait lainnya. Termasuk mengajukan dukungan dari pemerintah pusat dalam mengembangkan kawasan pesisir melalui penanaman mangrove, serta kajian pembangunan tanggul permanen dan breakwater.

"Nanti kita rapatkan kembali untuk ngambil-ngambil langkah yang lebih komprehensif," ujarnya.

Adapun dalam kunjungan dari Ahmad Luthfi di lokasi disambut dengan pelukan dan tangis haru dari warga sekitar.

Sugiono, warga Desa Tunggulsari yang berkesempatan memeluk Ahmad Luthfi menyampaikan harapan dan terima kasih karena telah datang berkunjung melihat kondisi masyarakat Tunggulsari.

Ia berharap tanggul yang jebol segera diperbaiki agar air rob tidak menggenangi rumah warga.

"Semoga dengan kunjungan Pak Gubernur dan bantuannya, bermanfaat bagi warga kami. Bantuannya ada sembako, kasur, macam-macam kebutuhan rumah tangga. Semua sudah terlaksana tinggal bagi," ujarnya.

Warga lainnya, Jumiah juga menyampaikan hal yang sama. Dia merupakan pemilik rumah yang sempat dicek kondisinya oleh Ahmad Luthfi. Saat bertemu, dia menceritakan kondisi rumahnya yang sempat terendam air setinggi sekitar 50 sentimeter.

"Kemarin airnya lumayan tinggi. Terima kasih Pak Gubernur sudah mau berkunjung dan menengok kami," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura, Senin.

Dia menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya kawasan perbatasan.

"Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.

Dia menambahkan bantuan dari pemerintah pusat penting bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IKP) Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar fasilitas toilet di sekolah yang masuk proyek rehabilitasi dan renovasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) perlu diperhatikan karena merupakan kebutuhan dasar.

"Yang tidak boleh dilupakan dan sering tertinggal justru adalah toiletnya, kamar mandinya, karena seringkali ditemui sekolah-sekolah tidak mempunyai toilet yang layak," kata AHY sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

AHY mengatakan bahwa infrastruktur sekolah atau madrasah yang saat ini masuk PHTC untuk memperhatikan kebutuhan mendasar seperti toilet, air bersih dan sanitasi lingkungan.

"Infrastruktur sekolah itu bukan hanya bangunan intinya saja seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan tapi juga ekosistem serta fasilitas pendukung," katanya.

AHY menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian terhadap daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan seperti daerah 3T daerah terluar, terdepan, dan tertinggal termasuk juga di wilayah perbatasan.

Karena menurut AHY, biasanya secara umum kondisi di daerah-daerah tersebut memang yang paling perlu perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat.

"Kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi nanti anggaran yang tersedia dialokasikan itu bisa kita fokuskan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sifatnya mendasar," katanya.

AHY menyatakan bahwa proyek rehabilitasi dan renovasi PHTC Madrasah menyasar sebanyak 1.397 sekolah di seluruh Indonesia dengan anggaran mencapai Rp4 triliun.

AHY mengatakan bahwa PHTC merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah menyasar sebanyak 1.397 madrasah di seluruh Indonesia dengan anggaran mencapai Rp4 triliun.

"Program Hasil Terbaik Cepat menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto," kata Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

AHY mengatakan bahwa PHTC merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

Menurut dia, program tersebut menyasar sebanyak 1.397 sekolah madrasah di seluruh Indonesia untuk direhabilitasi dan direnovasi dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Ia mengatakan pada program tersebut pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 548 madrasah yang tersebar di 26 provinsi dengan anggaran kurang lebih sebanyak Rp1,3 triliun.

Sedangkan pada tahap dua yang sifatnya single year contract diselenggarakan di satu provinsi di Kalimantan Barat, kurang lebih anggaran Rp60 miliar dan menyasar 13 madrasah.

"Sementara ada yang sifatnya multi year contract 2025-2026, dan ini yang paling banyak 836 madrasah dan progresnya secara umum per hari ini 62 persen dengan anggaran kurang lebih Rp2,35 triliun," ujar dia.

Ia mengatakan PHTC tersebut dilatarbelakangi insiden robohnya bangunan di salah satu Pondok Pesantren yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur, dan menimbulkan korban jiwa.

Untuk itu, pemerintah berupaya memberikan perlindungan bagi para peserta didik dengan merehabilitasi dan merenovasi madrasah.

"Ini adalah sebuah program yang tentunya memiliki urgensi dan kita punya target untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sebanyak 127 madrasah di Jawa Barat saat ini sedang direhabilitasi dan direnovasi untuk memberikan kenyamanan kepada para peserta didik.

"Tadi saya mendapatkan penjelasan bahwa progres rehabilitasi dan renovasi madrasah ini (MTSN Kota Bogor) sekitar 95 persen, jadi sebentar lagi tuntas," kata Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

AHY saat meninjau Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah Jawa Barat mengatakan bahwa untuk program PHTC Madrasah di Jawa Barat, menjangkau sebanyak 127 madrasah dari tingkat madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah.

Menurut dia, program rehabilitasi dan renovasi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik serta para pengajarnya.

"Ini satu dari sekian banyak madrasah tsanawiyah yang juga direnovasi. Di Provinsi Jawa Barat saja ada 127 madrasah," ujar dia.

Dari data yang ada, rehabilitasi dan rekonstruksi di MTSN Kota Bogor menghabiskan anggaran sebanyak Rp5,5 miliar dengan perincian pekerjaan konstruksi Rp4,09 miliar dan mebel Rp1,45 miliar.

Untuk pekerjaan konstruksi meliputi penggantian rangka, atap, jendela pintu, pengecatan dan lainnya. Sedangkan untuk mebel yaitu setiap ruang kelas semua mebel yakni kursi dan meja diganti dengan yang baru.

"Mudah-mudahan renovasi dan rehabilitasi bisa menambah semangat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Seluruh aktivitas sandar kapal untuk sementara dialihkan ke Dermaga 1 dengan pola operasional yang telah disiapkan secara matang agar pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan lancar

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo memastikan operasional angkutan penyeberangan kapal ferry tetap berjalan normal di tengah pelaksanaan rehabilitasi dermaga 2 Pelabuhan Penajam, Kalimantan Timur.

"Selama proses pekerjaan berlangsung kurang lebih 10 hari kerja, layanan lintasan Kariangau–Penajam dipastikan tetap beroperasi normal," kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

ASDP terus memperkuat kualitas infrastruktur pelabuhan guna memastikan layanan penyeberangan yang selamat, aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rehabilitasi dan pengecoran ulang breasting dolphin nomor 2 dan 3 di Dermaga 2 Pelabuhan Penyeberangan Penajam pada 5–14 Juni 2026.

Heru menuturkan peningkatan fasilitas itu menjadi langkah strategis untuk menjaga keandalan operasional pelabuhan sekaligus memastikan aktivitas penyeberangan tetap berjalan optimal di tengah tingginya mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Kalimantan Timur.

"Seluruh aktivitas sandar kapal untuk sementara dialihkan ke Dermaga 1 dengan pola operasional yang telah disiapkan secara matang agar pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan lancar," ujarnya.

Dia menegaskan aspek keselamatan menjadi prioritas utama perusahaan dalam setiap operasional penyeberangan.

Rehabilitasi dermaga itu merupakan langkah preventif untuk memastikan infrastruktur pelabuhan tetap andal, aman, dan mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi logistik secara berkelanjutan.

"Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan tetap menjaga layanan penyeberangan agar tetap berjalan optimal selama masa perbaikan,” tutur Heru.

Perbaikan breasting dolphin di Dermaga 2 dilakukan karena struktur tersebut telah mengalami beberapa kali benturan kapal saat proses sandar. Kondisi tersebut memerlukan penanganan segera guna menjaga keselamatan operasional kapal dan kelancaran pelayanan di pelabuhan.

ASDP juga terus berkoordinasi dengan regulator serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pengaturan pola operasional kapal tetap berjalan aman, tertib, dan terkendali selama masa rehabilitasi berlangsung.

Setelah pekerjaan di Dermaga 2 selesai, ASDP akan melanjutkan program peningkatan fasilitas di Dermaga 1 melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas movable bridge (MB), yakni jembatan penghubung antara dermaga dan kapal yang mendukung proses naik-turun penumpang maupun kendaraan.

General Manager ASDP Cabang Balikpapan, Muhammad Ramadhani menjelaskan, lintasan Kariangau–Penajam saat ini dilayani delapan kapal, termasuk empat armada milik ASDP yakni KMP Poncan Moale, KMP Goropa, KMP Gajah Mada, dan KMP Dingkis.

“Dengan waktu pelayanan rata-rata sekitar 20 menit per perjalanan, operasional penyeberangan tetap kami upayakan berjalan optimal selama proses rehabilitasi berlangsung," kata Ramadhani.

Peningkatan fasilitas itu diharapkan mampu meningkatkan keandalan operasional kapal, mengoptimalkan proses sandar, mengurangi waktu tunggu, serta menciptakan ketepatan waktu pelayaran yang lebih baik bagi pengguna jasa.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, lintasan Kariangau–Penajam (pergi-pulang/PP) telah melayani lebih dari 10 ribu penumpang dan 66 ribu kendaraan. Capaian tersebut menunjukkan peran strategis lintasan ini sebagai urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Kalimantan Timur.

Melalui penguatan infrastruktur yang berkelanjutan, ASDP berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat aspek keselamatan operasional, serta menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin baik bagi seluruh pengguna jasa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk program rehabilitasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara hingga 2027.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut menyasar sekitar 200 ribu pelaku usaha mikro di tiga wilayah tersebut.

“Masing-masing akan mendapatkan bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per unit usaha mikro,” kata Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 miliar pada 2026. Program ini akan dilanjutkan pada tahap kedua pada 2027 dengan besaran anggaran yang sama.

Maman menuturkan bantuan tersebut diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan.

"Jadi kalau yang terakses dengan pembiayaan perbankan itu sudah ditangani melalui mekanisme perbankan, nah yang belum mendapatkan akses (perbankan), bisa mendapatkan bantuan sebanyak Rp3 juta per usaha mikro melalui bantuan presiden," ucap dia.

Ia menambahkan program ini merupakan bagian dari Rencana Induk Penanggulangan Rehabilitasi Ekonomi Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga sosial.

Menurut dia, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro kembali menjalankan usahanya, termasuk untuk membeli peralatan produksi dan kebutuhan operasional.

“Agar mereka bisa punya napas, mereka bisa beli alat-alat produksi ... reaktivasi usaha-usaha kecil mereka di daerah,” kata Maman.

Maman menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan proses administrasi serta akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pendataan penerima manfaat.

“Segera akan kita realisasikan. Harus segera jalan,” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Blora (ANTARA) - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–Yogyakarta kembali melanjutkan rehabilitasi Jalan Nasional Blora-Cepu, Jateng, dengan sasaran ruas Jalan Jenderal Sudirman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.

"Pekerjaan perbaikan jalan sempat berhenti sementara selama masa libur Lebaran 2026. Pekerjaan yang saat ini berlangsung merupakan kelanjutan dari proyek yang telah dikerjakan sebelum Lebaran," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.6 BBPJN Jateng-DIY Arif Agus Setyawan di Blora, Jumat.

Ia mengatakan pekerjaan ini menyelesaikan penanganan yang sempat dihentikan sebelum Lebaran, dengan panjang sekitar 300 meter. Pekerjaan itu bagian dari paket preservasi jalan nasional dengan masa kontrak hingga Desember 2026 sehingga pelaksanaannya dilakukan bertahap sepanjang tahun.

Menurut dia, paket preservasi tidak hanya mencakup peningkatan kualitas permukaan jalan, tetapi juga perbaikan infrastruktur pendukung seperti gorong-gorong, termasuk di wilayah Kecamatan Jiken yang sebelumnya terdampak banjir.

"Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan sistem drainase sekaligus memperkuat ketahanan jalan terhadap cuaca ekstrem," ujarnya.

Pekerjaan rehabilitasi lanjutan ini dimulai pada 8 April 2026. Hingga hari ketiga pelaksanaan, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 60 persen.

Arif menambahkan penanganan jalan dilakukan secara spot maupun memanjang menyesuaikan kondisi kerusakan di lapangan. Metode yang digunakan yakni patching menggunakan aspal panas (hotmix) dari Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan tambahan aditif untuk meningkatkan daya tahan perkerasan jalan.

Sebelumnya, menjelang arus mudik Lebaran, pemerintah juga telah melakukan rehabilitasi pada dua ruas jalan nasional di Kabupaten Blora melalui pelapisan aspal satu lapis atau asphalt concrete wearing course (AC-WC).

Ruas Jalan Ahmad Yani diperbaiki sepanjang sekitar 1,3 kilometer dengan nilai pekerjaan sekitar Rp2 miliar, sedangkan ruas Jalan Jenderal Sudirman diperbaiki sepanjang sekitar 0,5 kilometer dengan nilai sekitar Rp1 miliar.

Perbaikan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan yang memicu munculnya lubang di sejumlah titik jalan.

Beberapa lubang bahkan memiliki kedalaman hingga sekitar 7 sentimeter dengan diameter mencapai sekitar 50 sentimeter sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita menginginkan masyarakat transmigrasi itu bisa berubah nasib, pendapatannya bisa lebih baik lagi

Gorontalo Utara (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan Kementerian Transmigrasi memberikan bantuan rehabilitasi gedung sekolah dasar (SD) dan pembangunan tanggul sungai di kawasan transmigrasi Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo.

"Kami dari Kementerian Transmigrasi datang ke Kabupaten Gorontalo Utara, di kawasan Transmigrasi Sumalata. Kami memberikan bantuan rehabilitasi gedung sekolah dasar, kemudian pembangunan toilet. Karena instruksi dari Bapak Presiden, sekolah harus bagus, harus nyaman, dan toiletnya harus bersih. Atas instruksi itu, maka kita buat program Kementerian Transmigrasi di kawasan transmigrasi," ujar Viva Yoga di Sumalata, Gorontalo Utara, Gorontalo pada Kamis.

Kementerian Transmigrasi juga membantu pembangunan infrastruktur berupa peningkatan infrastruktur jalan dan membangun tanggul sungai dalam rangka memitigasi banjir.

Viva Yoga mengatakan ini semuanya adalah bagian dari Astacita Presiden melalui program Kementerian Transmigrasi.

"Kita menginginkan masyarakat transmigrasi itu bisa berubah nasib, pendapatannya bisa lebih baik lagi, dan mereka tinggal di kawasan yang baru, beranak-pinak, kemudian juga melakukan komunikasi dan bergotong-royong dengan masyarakat setempat," katanya.

Hal itu menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi karena Kementerian Transmigrasi itu bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat yang ada di satuan pemukiman, tapi juga ada masyarakat lokal yang tinggal di kawasan transmigrasi, itu juga menjadi tanggung jawab dari Kementerian Transmigrasi.

Dalam kesempatan itu, Wamentrans Viva Yoga Mauladi juga melakukan penanaman pohon di lingkungan SDN 14 Sumalata.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI.

Menurut dia, intinya Kementrans hadir untuk meningkatkan kesejahteraan bukan hanya masyarakat transmigrasi tapi juga warga setempat yang ada di kawasan transmigrasi, karena tanggung jawab Kementrans sesuai Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian adalah untuk menyejahterakan semua, baik itu warga transmigrasi maupun warga setempat di kawasan transmigrasi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai merehabilitasi 1.093 hektare sawah milik masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat, kata pejabat setempat.

“Rehabilitasi sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan bagian menjaga ketahanan pangan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi yang dihubungi di Banda Aceh, Rabu.

Ia menyebutkan tahap pertama intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk sawah seluas 1.093 hektare yang dikerjakan secara bertahap di Kecamatan Sawang, Muara Baru, Dewantara dan Langkahan.

Lebih rinci ia menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November di Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan 18.316 hektare atau 46 persen dari total luas baku sawah 39.762 hektare terdampak.

Ia merincikan seluas 4.679 hektare sawah rusak parah, 6.447 hektare rusak sedang dan 7.189 hektare rusak ringan.

Menurut dia, seluruh data sektor pertanian yang rusak akibat bencana sudah masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan sumber pendanaan nantinya dari APBN melalui kementerian terkait.

“Pak Bupati juga terus berupaya agar sawah milik masyarakat yang terdampak bencana dapat seluruhnya direhabilitasi sehingga masyarakat dapat kembali bertani dan ekonomi warga cepat pulih,” katanya.

Pihaknya meyakini dengan perbaikan sawah masyarakat itu akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi karena masyarakat di daerah itu salah satunya berpenghasilan sebagai petani dan juga bagian menjaga ketahanan pangan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026