Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakat bakal menggunakan metode omnibus law dalam menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Polri serta aturan turunannya.

Metode Omnibus Law merupakan teknik penyusunan peraturan dengan menggabungkan banyak materi muatan dari berbagai UU menjadi satu undang-undang baru untuk menyederhanakan, mengharmonisasi, dan mempercepat proses regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan kesepakatan ini diambil karena banyak aturan kementerian atau lembaga (K/L) yang berkaitan dengan kepolisian.

"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP," ujar Jimly di posko tim reformasi Polri, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia mencontohkan, jika K/L yang memiliki kaitan dengan kepolisian seperti soal UU Lingkungan Hidup (LH), UU tentang TNI, hingga UU Kehutanan, maka akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian.

Metode Omnibus Law, kata Jimly, diharapkan dapat menjadi solusi untuk sistem aturan Polri yang lebih harmonis dengan aturan lainnya.

"Maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan," tambah Jimly.

Di lain sisi, Jimly mengatakan sejauh ini Tim Reformasi telah menerima rekomendasi lebih 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan tertulis melalui surel atau WhatsApp.

Mantan Ketua MK itu juga mengemukakan konsep aturan baik itu RUU, RUU Polri hingga Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah jadi bakal dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Karena kami sepakat nanti di akhir laporan kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep Rancangan UU, Revisi UU Polri dan juga rancangan PP" pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melakukan audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) hari ini, Kamis (13/11/2025).

Dari hasil audiensi itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan pihaknya telah mencatat masukan untuk Polri.

Salah satu catatan itu berkaitan dengan rekomendasi GNB itu yakni terkait dengan cara agar Polri bisa terlepas dari pengaruh politik dan bisnis dari luar institusi.

"Banyak masukan yang kami catat penting, bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar," ujar Jimly di PTIK, Kamis (13/11/2025).

Dia menambahkan masukan dari GNB itu menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat Polri ke depan.

Di samping itu, Jimly menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji masukan dari GNB secara internal. Setelah itu, tim reformasi Polri bakal menyerahkan rekomendasi ke Presiden Prabowo.

"Nah hari ini, ya, kami mendapat masukan luar biasa, ya, banyak, bukan hanya teknis tapi juga sangat filosofis, ide-ide mulia dalam rangka perbaikan sistem kepolisian Republik Indonesia," pungkasnya.

Di samping itu, perwakilan GNB sekaligus istri Presiden ke-4, Sinta Nuriyah Wahid mengatakan Polri yang mewakili negara harus bisa menjadi institusi yang berpihak pada rakyat, selalu adil dan berlandaskan kedaulatan sipil dan hukum.

"Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian," ujar Sinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) hari ini, Kamis (13/11/2025).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan audiensi itu bakal digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

"Iya hari ini menerima audiensi GNB di PTIK jam 13.30," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).

Pertemuan ini nantinya akan membahas soal rekomendasi atau masukan terhadap tim reformasi Polri untuk nantinya disampaikan kepada Prabowo Subianto.

Sebelumnya, GNB merupakan gerakan yang dipelopori tokoh nasional. Kelompok ini juga sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pascademonstrasi akhir Agustus 2025.

Pertemuan Presiden dengan GNB ini telah memunculkan wacana reformasi Polri. Wacana itu muncul seiring dengan insiden kematian ojek online Affan Kurniawan.

Adapun para tokoh GNB yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:

1. Sinta Nuriyah Wahid;

 2.⁠ ⁠Quraish Shihab;

 3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom;

 4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno;

 5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;

 6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;

 7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;

 8.⁠ ⁠Alissa Wahid;

 9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;

10.⁠ ⁠Francisia SS Seda;

11.⁠ ⁠Laode M Syarif;

12. Hong Thin;

13. Kamaruddin Amin;

14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

16. Uskup Antonius S. Bunjamin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto melantik Tim Percepatan Reformasi Kepolisian, di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025). Tim itu dipimpin oleh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie.

Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti mengatakan hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian RI.

"Mengangkat dalam keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian RI," kata Nanik.

Dia membacakan bahwa ketua dan anggota tim yang dibentuk untuk mereformasi instansi kepolisian, antara lain :

Foto: Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jumat (7/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Sekretariat Presiden)

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie, sebagai Ketua Merangkap Anggota.

Anggota:

• Penasehat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban, Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri.
• Mantan Menkopolhukam, Muhammad Mahfud MD.
• Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi, Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra
• Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas
• Wakil Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi, Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan
• Kapolri, Listyo Sigit Prabowo
• Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
• Mantan Kapolri, Idham Aziz
• Mantan Kapolri, Badrodin Haiti