Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan komitmen untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebagai strategi upaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan untuk melakukan optimalisasi PAD butuh penguatan kerja sama lantaran pada perubahan APBD 2026, PAD Padang ditargetkan meningkat hingga Rp3,05 triliun. Hal ini butuh sebuah langkah konkret agar target tersebut bisa terealisasi dengan baik.

"Jadi sekarang ada perubahan Perda Padang No.1/2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kami perlu menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk menyinkronkan," kata Fadly Amran dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Fadly menyampaikan bahwa revisi regulasi tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan fondasi penting untuk menciptakan sistem pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, peningkatan target pendapatan daerah harus dibarengi strategi konkret yang mampu menggali potensi baru tanpa menambah beban masyarakat.

"Kenaikan target menjadi Rp3,05 triliun dalam Perubahan APBD 2026 harus didukung dengan langkah nyata. PAD harus tergali secara optimal, tetapi tidak boleh membebani masyarakat," tegasnya.

Menurutnya dalam melakukan optimalisasi peningkatan PAD, Pemkot Padang berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dengan pelayanan publik yang semakin baik.

Artinya dalam menjalankan upaya ini, penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas yang penghasil PAD untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memetakan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Sejumlah sektor dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan signifikan, mulai dari pariwisata, perdagangan, jasa, perpajakan, hingga pelayanan kesehatan, dan inilah yang kami petakan untuk menjadi pendapatan baru sumber PAD," katanya.

Fadly menyebut optimalisasi PAD bukan semata mengejar angka pendapatan, tetapi juga harus memastikan setiap potensi ekonomi daerah dapat dikelola menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

"Jangan sampai ada potensi yang terlewat, dan intinya OPD ini harus jeli membaca peluang dan menghadirkan inovasi baru dalam pengelolaan pajak maupun retribusi," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya aspek legalitas dalam setiap kebijakan penggalian PAD. Hal ini mengingat seluruh objek pajak dan retribusi baru harus memiliki dasar hukum yang kuat agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Setiap potensi itu harus digali, sekecil apapun, selama sah secara hukum. Pemanfaatan aset daerah, fasilitas publik, pajak hotel, restoran, hingga berbagai layanan lainnya perlu dipetakan dengan matang," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Atos menjelaskan sinkronisasi perubahan perda dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Menurutnya, terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu segera disesuaikan agar regulasi daerah selaras dengan kebijakan nasional.

Atos menjelaskan salah satu poin penting adalah penyesuaian pengaturan objek retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah serta penyempurnaan aturan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Ada beberapa catatan dari Kemendagri yang harus segera kita tindak lanjuti, termasuk pengaturan retribusi RSUD dan penyempurnaan batang tubuh perda terkait PKB dan BBNKB," jelas Atos.

Oleh karena itu, melalui sinkronisasi regulasi ini, Pemko Padang berharap perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dapat segera dirampungkan dan diimplementasikan secara efektif.

Kemudian untuk langkah tersebut diharapkan menjadi pengungkit utama pembangunan kota, memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendorong Padang menuju kota yang semakin mandiri secara ekonomi dan berdaya saing tinggi.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan nota keuangan terkait rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025.

Dirinya menyampaikan rincian struktur laporan realisasi APBD TA 2025 Pemprov Jatim, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau setara dengan 104,65% dari target semula yang ditetapkan yaitu Rp28,55 triliun.

Keberhasilan sektor pendapatan tersebut ditopang kuat oleh capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang menyentuh nominal Rp18,44 triliun atau mencapai sebesar 107,83% dari target Rp17,10 triliun.

"Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," ungkap Khofifah dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, pendapatan transfer yang terealisasi sepanjang TA 2025 terhitung sebesar Rp11,40 triliun atau setara 99,84%. Kemudian, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai realisasi sebanyak Rp34,41 triliun atau mencapai 122,89% dari target yang ditetapkan.

Kemudian dari sisi belanja daerah, Pemprov Jatim realisasi belanja sepanjang TA 2025 tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau mencapai 93,82% dari total anggaran dialokasikan sebesar Rp33,25 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp22,56 triliun, belanja modal Rp3,01 triliun, belanja tidak terduga Rp124,32 miliar, dan belanja transfer Rp5,50 triliun.

Kombinasi antara peningkatan pendapatan serta pengendalian belanja berdampak langsung pada penyusutan defisit anggaran. Bila dalam APBD murni defisit diperkirakan mencapai Rp4,69 triliun, realisasinya hanya sebesar Rp1,31 triliun. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp3,3 triliun dibandingkan dengan proyeksi awal, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal oleh Pemprov Jatim di sepanjang tahun anggaran berjalan.

Kondisi tersebut turut memperkuat posisi kas daerah, di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp3,38 triliun, serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun berada pada nominal yang sama.

Secara keseluruhan, kesehatan fiskal Jawa Timur juga tercermin dari kekuatan neraca keuangan daerah. Hingga penghujung 2025, total aset Pemprov Jatim tercatat mencapai Rp54,11 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp53,60 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

"Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-15 kalinya bagi Provinsi Jawa Timur, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut," ucap Khofifah.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta segenap pemangku kepentingan lain yang turut serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

"Ini bukti dari sinergi yang solid dengan pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

Meski berhasil meraih WTP, Khofifah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan temuan administratif dari BPK RI dalam kerangka waktu normatif demi menjaga kualitas transparansi anggaran ke depan.

Oleh sebab itu, ia berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini dapat dicermati bersama dan dibahas secara lancar demi penyempurnaan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kelanjutan pembangunan kemakmuran di Jawa Timur. "Saya berharap pembahasan terhadap Raperda yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu," pungkasnya.

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menekankan pentingnya penyusunan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang akurat dalam menentukan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada Penyusunan APBD, serta sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Langkah ini dilakukan guna mengatasi rendahnya tax ratio daerah serta mengubah pola penetapan target PDRD yang selama ini dinilai belum berbasis data riil", ungkap Teguh Direktur Pendapatan Daerah dalam keteranganya.

Forum yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, serta para Kepala Badan Pendapatan Daerah ini bertujuan mencari solusi atas kendala teknis pemetaan potensi pendapatan di lapangan.

Peran Krusial Basis Data Potensi

Untuk memutus siklus tersebut, pemerintah daerah diwajibkan membangun basis data potensi PDRD yang komprehensif. Basis data ini berfungsi sebagai fondasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan analisis potensi, memetakan sumber pendapatan baru, serta merumuskan kebijakan pemungutan yang lebih efektif dan efisien.

Saat ini, pengelolaan sektor PDRD masih membentur sejumlah tantangan klasik di lapangan. Selain rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Pemda juga dihadapkan pada minimnya integrasi data serta keterbatasan sistem pengelolaan yang efisien. Melalui ketersediaan basis data yang valid, kendala-kendala tersebut diharapkan dapat segera teratasi.

"Dengan adanya basis data yang lengkap dan terintegrasi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi, serta merencanakan strategi pengumpulan yang lebih efektif dan efisien," lanjut Teguh.

Akselerasi pemetaan potensi PDRD ini menjadi krusial mengingat fondasi pembiayaan yang kuat merupakan syarat utama penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Selama ini, struktur APBD di banyak daerah masih menunjukkan ketimpangan, di mana kontribusi PAD belum seimbang jika disandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Gunakanlah forum ini sebagai forum untuk mencari solusi agar pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terwujud dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD khususnya dari sisi Pendapatan Asli Daerah," pungkas Direktur Pendapatan Daerah

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dengan rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Satriady Sakka menegaskan tidak ada rencana kenaikan PKB sebagaimana yang beredar di masyarakat.

“Tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Yang diusulkan adalah penyesuaian tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan pertama atau kendaraan baru. Sementara BBNKB kedua dan seterusnya justru digratiskan,” ujarnya dalam keterangannya di Makassar, Kamis (18/6/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Teknologi Sistem Informasi Bapenda Sulsel ini menjelaskan bahwa Bapenda Sulsel tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ranperda tersebut telah dibahas bersama DPRD Sulsel pada pekan lalu. Dalam pembahasan itu, tidak terdapat usulan kenaikan tarif PKB.

Menurutnya, perubahan yang diusulkan hanya menyangkut tarif BBNKB penyerahan pertama yang direncanakan naik dari 7% menjadi 10%. Tarif tersebut berlaku untuk transaksi kendaraan baru dari dealer kepada pemilik kendaraan.

Sebaliknya, tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya tetap digratiskan oleh Pemprov Sulsel.

Selain BBNKB, Bapenda Sulsel juga mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 7,5% menjadi 10%.

Penyesuaian tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur bahwa tarif PBBKB paling tinggi sebesar 10 persen.

Untuk bahan bakar kendaraan umum, tarif dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif kendaraan pribadi.

Saat ini, tarif PBBKB di Sulsel sebesar 7,5% dan diberlakukan secara sama untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Karena itu, penyesuaian tarif dinilai perlu agar lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aspek perpajakan, perubahan perda juga mencakup penataan objek retribusi daerah, penambahan objek retribusi baru, serta penyempurnaan sejumlah ketentuan teknis guna meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan daerah dan menyesuaikan rekomendasi dari Kementerian Keuangan.

Beberapa potensi retribusi yang diusulkan antara lain berasal dari pelayanan pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus milik Pemprov Sulsel, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Unit Transfusi Darah.

Potensi lainnya berasal dari pemanfaatan ruang laut, Kebun Raya Pucak di Maros, layanan Bus Trans Sulsel, penggunaan stadion, produk pengecoran logam, laboratorium pengujian tenaga kerja, aplikasi Baju Bodo, pemanfaatan kendaraan bermotor dan alat berat, usaha Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK, hingga pemanfaatan jalan provinsi untuk jaringan utilitas.

“Masih banyak potensi retribusi yang belum diakomodir dalam perda saat ini. Karena itu, kami mengusulkan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Andi Satriady.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah merancang sistem perizinan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) yang diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Tak pelak, ribuan kilometer ruas jalan provinsi yang selama ini sekadar menjadi jalur lalu lintas kini dilirik sebagai sumber pendapatan baru.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robby Cahyadi menyatakan dari total sekitar 70 ruas jalan provinsi dengan panjang keseluruhan mencapai 927 kilometer, masih banyak segmen yang belum disentuh secara produktif.

"Masih ada ruang milik jalan provinsi yang belum dimanfaatkan. Dari kondisi ini terdapat potensi PAD yang bisa dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, pengembangan SIRUMIJA juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi pemerintah pusat terkait optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa tidak semua ruas jalan diperlakukan sama.

Dinas PUPR telah memetakan wilayah berdasarkan zona dan nilai strategis, membagi ruas jalan ke dalam tiga kategori.

"Zona satu berada pada ruas jalan utama di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Zona dua menghubungkan kota dan kabupaten dengan kawasan wisata maupun jalur alternatif yang terkoneksi dengan jalan nasional. Sedangkan zona tiga merupakan ruas jalan yang menghubungkan wilayah kecamatan dan kawasan penunjang lainnya," jelas Robby.

Alhasil, semakin strategis lokasinya, semakin besar potensi pendapatan yang bisa dipungut.

Di sisi regulasi, pemerintah provinsi tengah menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman teknis, meski langkah itu masih menunggu rampungnya revisi Peraturan Daerah mengenai tarif retribusi.

Robby menyebutkan peraturan turunan tersebut nantinya akan mencakup mekanisme perhitungan tarif, prosedur pelayanan, hingga standar operasional perizinan.

Pelaksanaan program ini juga ditopang sejumlah regulasi yang sudah berjalan, mulai dari keputusan gubernur soal pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), penetapan ruas jalan provinsi, hingga pembentukan tim optimalisasi pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Adapun, dia menuturkan pihaknya merancang integrasi SIRUMIJA dengan platform Online Single Submission (OSS), di mana seluruh proses pengajuan izin diharapkan dapat dilakukan secara daring, transparan, dan terukur.

"Harapannya seluruh proses dapat dilakukan secara online sehingga pemohon bisa memantau perkembangan izin secara real time. Dengan sistem yang tertib dan terintegrasi, pengawasan di lapangan juga menjadi lebih efektif," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) yang dibagi ke dalam tiga satuan tugas (satgas), serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD oleh DPRD Riau.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Kasprul Abdi, mengatakan penguatan PAD menjadi kebutuhan mendesak setelah terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Kalau dulu kita mengenal money follow function, sekarang menjadi money follow program priority. Jadi landasan kita, uang itu mengikuti program prioritas,” ujarnya dalam diskusi publik kemandirian fiskal Riau di Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).

Menurut Kasprul, pemerintah daerah kini dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah. Kondisi tersebut semakin menantang karena belanja daerah terus meningkat, sementara ruang fiskal dari transfer pusat mulai terbatas.

Dia menyebut Pemprov Riau terus mencari formula untuk memaksimalkan PAD, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya yang sah.

Salah satu langkah yang kini dijalankan ialah pembentukan Tim OPAD yang melibatkan unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum. Tim tersebut dibagi ke dalam tiga satgas berdasarkan sektor penerimaan daerah.

Satgas pertama difokuskan pada optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat. Tim ini melibatkan Pemprov Riau bersama Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Lalu Lintas.

Satgas kedua menangani optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan dengan dukungan Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara itu, Satgas ketiga berfokus pada optimalisasi sektor mineral bukan logam dan batuan.

“Kalau nanti ditemukan potensi objek pajak di lapangan, akan dilakukan pendekatan secara persuasif oleh tim satgas OPAD,” kata Kasprul.

Selain membentuk satgas, Pemprov Riau juga memperluas pendekatan pelayanan pajak kepada masyarakat melalui program Samsat Tanjak yang kini menjangkau hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau. Program tersebut dijalankan bersama kepolisian dan Jasa Raharja dengan menyasar pasar, sekolah hingga pusat keramaian.

“Tujuannya untuk menjemput bola dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar kewajiban pajak kendaraan bermotor bisa terpenuhi,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua guna meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan masyarakat.

Di sisi legislatif, DPRD Riau turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD untuk mencari sumber-sumber baru peningkatan penerimaan daerah. Pansus tersebut mengidentifikasi sedikitnya enam sektor utama yang dinilai berpotensi mendongkrak PAD.

Pertama, optimalisasi pajak daerah dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat dan pertambangan. Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, mulai dari fasilitas olahraga, lahan tidak produktif hingga aset perhotelan milik pemerintah daerah. Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, DPRD juga mendorong pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan kawasan minapolitan, serta optimalisasi dana transfer pusat termasuk dana bagi hasil (DBH) sawit.

Kasprul mengakui tantangan fiskal Riau saat ini semakin berat, terutama setelah meningkatnya belanja pegawai akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Potensi yang ada baik SDA, pajak, retribusi maupun PAD lainnya belum sepenuhnya bisa menutup belanja daerah. Akhirnya belanja mengikuti pendapatan. Kalau pendapatan tidak maksimal, maka belanja juga tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON – Komisi IIDPRD Kota Cirebonmenilai kebijakan diskon dan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sebagai langkah yang berpihak kepada masyarakat.

Namun di balik relaksasi tersebut, pemerintah daerah tetap memasang target penerimaan sebesar Rp45 miliar, memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara keberpihakan sosial dan ambisi pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Karso, menyatakan pihaknya mengikuti proses kebijakan tersebut sejak pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurutnya, regulasi yang mengatur PBB-P2 telah disusun sesuai aspirasi warga dan kini memasuki tahap implementasi.

"Salah satu poin utama kebijakan adalah pemberian potongan pokok tunggakan sebesar 50% untuk periode 2010 hingga 2025. Selain itu, sanksi administrasi atau denda juga dihapuskan. Program ini berlaku mulai 1 Februari hingga 30 Juni 2026," ujar Karso, Senin (2/3/2026).

Karso menilai skema tersebut dapat mendorong penyelesaian tunggakan yang selama ini membebani wajib pajak. Ia berharap capaian pembayaran PBB-P2 tahun berjalan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu mengurangi akumulasi piutang pajak yang menumpuk selama lebih dari satu dekade.

Sementara itu, Wali Kota CirebonEffendi Edomenyampaikan selain diskon tunggakan, pemerintah juga menurunkan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Data pemerintah daerah menunjukkan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterbitkan pada 2026 mencapai 86.788 lembar. Dari jumlah tersebut, 82.618 lembar memiliki nilai ketetapan di bawah Rp2 juta.

"Di sisi lain, target penerimaan sebesar Rp45 miliar tetap dipertahankan. Pemerintah mengandalkan optimalisasi pembayaran melalui berbagai kanal digital dan perbankan untuk mengejar angka tersebut," kata Edo.

Secara fiskal, kata Edo, kebijakan diskon 50% dan penghapusan denda berpotensi memangkas nilai piutang secara nominal. Namun pemerintah tampaknya bertaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai kompensasi atas pengurangan pokok tagihan.

Skema ini kerap digunakan daerah lain sebagai strategi “pemutihan” untuk menarik penerimaan yang sebelumnya sulit tertagih.

"Kebijakan ini juga menyimpan dimensi strategis. Dengan mayoritas SPPT bernilai di bawah Rp2 juta, ruang fiskal pemerintah daerah memang terbatas jika hanya mengandalkan kenaikan tarif," tutur Edo.

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat digitalisasi pendapatan untuk menutupi kekurangan anggaran imbas dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Plh. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh. Faozal menjelaskan dana TKD yang dipangkas mencapai Rp1,2 triliun, sehingga Pemprov harus mempercepat digitalisasi di sumber-sumber pendapatan daerah, seperti digitalisasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Pemangkasan telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja dan operasional daerah. Opsi kita saat ini adalah memaksimalkan PAD. Namun, kita harus jujur bahwa tata kelola pendapatan saat ini belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan manual," jelas Faozal, dikutip dari keterangan pers pada Kamis (12/2/2026).

Faozal menegaskan bahwa digitalisasi daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai modernisasi sistem pembayaran semata. Baginya, teknologi adalah instrumen strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan.

"Kami menyadari tata kelola PAD belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan secara manual. Digitalisasi adalah jawaban untuk optimalisasi pajak dan retribusi agar pendapatan asli daerah lebih akuntabel dan transparan," lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas menjelaskan, bahwa digitalisasi pajak dan retribusi adalah fondasi penting untuk memperkuat ketahanan fiskal tahun 2026.

Hario memberikan contoh nyata keberhasilan Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan PAD secara drastis melalui teknologi.

"Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan PAD dari Rp25,2 triliun pada 2024 menjadi Rp35,1 triliun pada 2025. Kenaikan hampir Rp10 triliun ini dipicu oleh penerapan e-retribusi pasar dan parkir yang efektif menekan potensi kebocoran," jelas Hario.

Menurut Hario, kunci keberhasilan tersebut terletak pada konsistensi integrasi sistem dan komitmen kuat dari kepala daerah, serta perubahan budaya transaksi di masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Langkah ini ditempuh melalui pembahasan lintas sektor yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi pendapatan pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.

Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya Senin (29/12/2025).

Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.

“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.

Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi deviden BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.

DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.

DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh poin strategis yang disampaikan DPRD.

Dia menegaskan, Pemprov Riau telah menyiapkan rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas SF Hariyanto.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Riau optimistis upaya penguatan PAD dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan DKI Jakarta, penerimaan tidak hanya berasal dari pajak, melainkan juga dari retribusi yang menjadi sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kedua instrumen ini digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik, namun memiliki perbedaan fungsi dan mekanisme.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat dan badan usaha tanpa imbalan langsung. Dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan umum, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik.

Jenis pajak daerah di Jakarta meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa, pelayanan, atau izin yang diberikan pemerintah daerah, sehingga manfaatnya diterima langsung oleh pembayar.

Contoh retribusi daerah mencakup retribusi terminal, retribusi pelayanan pasar, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi layanan kesehatan di fasilitas pemerintah.

Ketentuan mengenai retribusi ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, termasuk jenis layanan yang dikenakan retribusi dan mekanisme pemungutannya.

Pajak dan retribusi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus memastikan pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Jakarta.

Secara umum, pungutan pada pajak daerah bersifat wajib tanpa imbalan langsung, dan wajib dengan imbalan langsung pada retribusi daerah. Pajak daerah berpegang pada UU No. 1/2022 dan Perda No. 1/2024 sebagai dasar hukum, dengan UU No. 1/2022 dan Perda No. 1/2024 sebagai pijakan retribusi daerah.

Adapun pajak daerah bertujuan membiayai kebutuhan umum, contohnya adalah PKB, PBB-P2, hingga PBJT. Sementara, retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyediaan jasa, fasilitas, atau pemberian izin, dengan contohnya termasuk retribusi pasar, parkir, hingga PBG.

Bapenda DKI menegaskan, pajak maupun retribusi daerah sama-sama memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI mendorong warga Jakarta untuk taat membayar kewajiban daerah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan kota yang lebih maju, tertata, dan sejahtera.

Melalui kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, masyarakat turut berperan dalam pembangunan Jakarta. Semua penerimaan dipastikan akan kembali kepada warga melalui fasilitas umum dan layanan publik yang lebih baik, serta pembangunan yang merata.

Bandarlampung, Lampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meresmikan aplikasi Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah (Saibara) untuk mengoptimalkan pembayaran retribusi daerah.

"Aplikasi Saibara dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan jasa milik Pemerintah Provinsi Lampung, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat peluncurannya di Bandarlampung, Lampung, Senin.

Ia mengatakan digitalisasi menjadi kunci untuk memperbaiki pelayanan.

Dengan aplikasi Saibara, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi dapat ditingkatkan, dan masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan cepat

"Potensi retribusi daerah selama ini belum tergali secara maksimal. Daerah yang telah menerapkan digitalisasi pembayaran tentu akan mengalami lonjakan pendapatan yang berlipat ini yang akan diwujudkan di Lampung," katanya.

Dia menjelaskan selain meningkatkan pendapatan daerah aplikasi Saibara diharapkan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di Lampung.

"Semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakat, semakin besar tuntutan terhadap pelayanan. Jika sistem retribusi kuat dan transparan, kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan akan ikut meningkat," ucap dia.

Ia mengatakan bahwa digitalisasi retribusi tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh sektor.

"Oleh karena itu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola retribusi, segera lakukan migrasi layanan ke sistem digital secara bertahap dan terkontrol. Serta jangan lupa untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat," tambahnya.

Menurut dia, kemajuan Lampung tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi energi bagi Lampung untuk terus bergerak lebih cepat.

"Saya berharap Saibara menjadi budaya kerja baru di Pemprov Lampung. Budaya pelayanan harus berubah, lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Ketika integritas pemerintah diakui, kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Dari kepercayaan itulah kemajuan bisa dicapai," ucap dia.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung Slamet Riadi menambahkan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di sektor pendapatan retribusi, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Saibara memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian bagi masyarakat Lampung dalam melakukan transaksi sesuai kebutuhan dalam layanan, jasa dan perizinan yang disediakan pemprov.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SURABAYA – Pendapatan daerah Jawa Timur diproyeksikan sebesar Rp26,3 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Jumlah tersebut turun signifikan, sekitar Rp2,8 triliun, jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Adapun penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa target pembangunan harus tetap tercapai yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Erick Komala, menegaskan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp215 miliar setelah pembahasan.

Dengan rincian pajak daerah naik Rp171 miliar, retribusi Rp26,7 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat Rp17,3 miliar.

Total PAD tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp17,45 triliun atau sebesar 66% dari total pendapatan daerah.

Dari jumlah itu, 76% disumbang oleh pajak daerah, yang menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan karakter fiskal terkuat di Tanah Air.

Namun, politikus PSI juga menegaskan, pertumbuhan PAD yang hanya naik 2% tersebut masih di bawah level moderat, sebesar 5%.

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pengelolaan keuangan yang reformatif, terutama dalam pengelolaan aset dan kekayaan daerah yang dipisahkan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kita perlu mengubah pendekatan pengelolaan PAD, bukan hanya mengejar pajak, tapi memperbaiki aset dan BUMD agar lebih produktif," ujar Erick, Senin (17/11/2025).

Dalam laporan Banggar DPRD Jatim, TKD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 tercatat turun sebesar 24% dibandingkan alokasi tahun 2025, atau setara dengan Rp2,8 triliun.

Penurunan ini terutama terjadi pada sektor Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Erick pun menilai bahwa hal tersebut merupakan alarm serius yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan berbagai strategi fiskal lewat berbagai inovasi dan penggunaan anggaran secara efisien.

"Konsolidasi fiskal dari pusat menuntut kita lebih efisien dan berani berinovasi. Banggar berharap TAPD mampu mengantisipasi dampaknya pada pelayanan publik dan program prioritas," kata dia.

Banggar juga mendukung langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memperjuangkan kenaikan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari 3% menjadi 5% karena kontribusi Jatim terhadap penerimaan cukai nasional sangat besar, mencapai Rp114,72 triliun sejak 2018.

Untuk mengatasi pendapatan yang menurun, Banggar pun menawarkan tiga rekomendasi utama. Pertama, optimalisasi digitalisasi pajak melalui pembaruan data wajib pajak dan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Kedua, penguatan pengelolaan aset daerah oleh BPKAD, termasuk inventarisasi dan pemanfaatan aset idle melalui kerja sama terbuka dengan pihak ketiga.

Ketiga, revitalisasi BUMD agar lebih efisien dan menghasilkan dividen lebih besar. Langkah konkret yang direkomendasikan antara lain renegosiasi kontrak kerja sama strategis, evaluasi anak perusahaan BUMD yang tidak produktif, dan optimalisasi aset PT PWU serta PT PJU agar lebih kompetitif.

"BUMD jangan hanya jadi beban keuangan. Mereka harus jadi motor ekonomi daerah," tegas Erick.

Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp27,21 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp20,42 triliun, belanja modal Rp1,47 triliun, belanja tidak terduga Rp160 miliar, dan belanja transfer Rp5,15 triliun.

Dengan komposisi itu, APBD 2026 diperkirakan mengalami defisit Rp916,7 miliar, yang akan ditutup dengan pembiayaan netto dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp925 miliar.

Banggar juga mengingatkan agar tren belanja operasional yang mencapai 75% dari total belanja tidak memperlebar inefisiensi struktural.

Sebaliknya, belanja modal yang justru turun hampir 50% harus diarahkan pada proyek prioritas seperti perbaikan jalan, irigasi, pelabuhan, pasar, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah tapal kuda, Madura, dan Mataraman.

Banggar juga menyoroti posisi SiLPA 2025 yang sempat mencapai Rp7,28 triliun di pertengahan tahun, menandakan masih adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan realisasi belanja daerah.

Erick menilai bahwa kondisi itu harus dijadikan momentum untuk menata ulang manajemen kas dan disiplin penyerapan anggaran.

"Ke depan, SiLPA jangan dijadikan sandaran untuk menutup defisit, tapi indikator efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD," ujarnya.

Banggar juga merekomendasikan agar TAPD memperkuat sistem e-Monev untuk memantau progres fisik dan keuangan proyek, memperbaiki koordinasi antar-OPD, serta memastikan realisasi kegiatan tepat waktu dan tepat mutu.