Suku bunga acuan yang naik mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan bayar debitur. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kredit macet, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman dan memiliki arus kas yang lebih rentan.

Di sisi lain, bunga tinggi juga dapat menekan akses pembiayaan bagi dunia usaha dan memperlambat aktivitas ekonomi riil.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen, Selasa (9/6).

Keputusan tersebut diambil Bank Sentral sebagai salah satu langkah menyelamatkan rupiah yang terus terdepresiasi dan sempat tembus Rp18 ribu per dolar AS.

Lantas, apakah risiko kredit macet akan meningkat imbas dari suku bunga yang semakin tinggi?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kemungkinan suku bunga tinggi mendorong peningkatan kredit macet cukup besar, meskipun dampaknya tidak terjadi secara langsung.

Yusuf menjelaskan ketika suku bunga acuan naik, biaya dana perbankan ikut meningkat dan pada akhirnya diteruskan ke suku bunga kredit. Akibatnya, beban cicilan debitur menjadi lebih berat dan kemampuan membayar mulai tertekan.

[Gambas:Youtube]

"Debitur dengan kredit berbunga mengambang biasanya merasakan dampak paling cepat karena kenaikan bunga langsung mengurangi arus kas mereka," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).

Namun, ia menilai peningkatan kredit macet umumnya baru terlihat beberapa bulan kemudian karena debitur masih berupaya bertahan dengan tabungan atau sumber pendanaan lain. Besarnya dampak juga bergantung pada kondisi awal perekonomian.

"Jika tingkat utang debitur sudah tinggi dan kualitas kredit sebelumnya relatif lemah, kenaikan bunga akan lebih mudah memicu gagal bayar," terangnya.

Menurut Yusuf, risiko kredit macet paling mungkin terjadi pada sektor yang memiliki tingkat utang tinggi, margin keuntungan yang tipis, dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Sektor properti dan konstruksi menjadi salah satu yang paling sensitif karena sangat bergantung pada pembiayaan kredit dan permintaan yang mudah melemah saat bunga meningkat.

Kemudian, sektor UMKM juga rentan karena umumnya memiliki cadangan modal yang terbatas dan akses pembiayaan yang tidak sekuat perusahaan besar. Sektor perdagangan dan ritel juga menghadapi tekanan karena biaya pembiayaan persediaan barang meningkat.

"Kredit konsumtif seperti kartu kredit dan kredit tanpa agunan juga perlu mendapat perhatian karena memiliki bunga relatif tinggi dan tidak didukung jaminan aset," kata Yusuf.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan suku bunga pada dasarnya adalah harga dari modal. Dengan begitu, ketika harga modal naik, maka biaya untuk berekspansi, membeli mesin baru, menambah stok barang, atau membuka cabang usaha juga ikut meningkat.

Menurutnya, hal tersebut membuat banyak perusahaan akan memilih menunda investasi dan lebih fokus menjaga likuiditas.

"Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, sementara rumah tangga juga cenderung mengurangi konsumsi berbasis kredit," jelas Ronny.

Ronny menilai dalam jangka pendek, kebijakan suku bunga tinggi memang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Namun, jika berlangsung terlalu lama, dampaknya dapat berupa perlambatan pertumbuhan kredit, pelemahan investasi, berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi riil.

"Karena itu, tantangan terbesar bagi otoritas moneter adalah menemukan titik keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi produktif," katanya.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan perbankan. Pertama, memperkuat sistem early warning system untuk mendeteksi debitur yang mulai mengalami penurunan kualitas pembayaran sebelum benar-benar masuk kategori macet.

Kedua, perbankan dapat melakukan restrukturisasi secara selektif dan terukur terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha baik tetapi sedang menghadapi tekanan arus kas sementara.

"Restrukturisasi bisa berupa perpanjangan tenor, penyesuaian jadwal pembayaran, atau penurunan beban cicilan pada periode tertentu," tutur Ronny.

Ketiga, memperkuat pencadangan risiko kredit (CKPN) agar bank memiliki bantalan yang cukup apabila terjadi peningkatan NPL. Keempat, meningkatkan kualitas penyaluran kredit baru, dengan fokus pada sektor yang memiliki ketahanan tinggi, arus kas kuat, dan prospek pertumbuhan yang sehat.

Kelima, memperkuat pendampingan terhadap UMKM, karena banyak kasus kredit bermasalah bukan semata-mata karena kurangnya kemauan membayar, tetapi karena lemahnya manajemen keuangan dan tata kelola usaha.

Secara keseluruhan, ia melihat risiko peningkatan kredit macet memang perlu diwaspadai, tetapi belum berada pada level yang mengkhawatirkan secara sistemik. Ronny menyebut fundamental perbankan Indonesia saat ini relatif kuat, dengan permodalan yang memadai dan tingkat likuiditas yang masih terjaga.

Ronny menegaskan yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga agar perlambatan ekonomi riil tidak berkembang menjadi tekanan kualitas aset yang lebih luas di sektor perbankan.

"Kuncinya adalah deteksi dini, restrukturisasi yang tepat sasaran, dan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) diyakini menjadi katalis bagi kinerja emiten perbankan di pasar saham.

Kebijakan itu diperkirakan memperbaiki Net Interest Margin (NIM), setelah dalam setahun terakhir mengalami tekanan akibat tren penurunan suku bunga.

Untuk diketahui, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen.

Keputusan itu diumumkan setelah bank sentral menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG), Selasa (9/6/2026).

Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Ahmad Faris Mu’tashim, mengatakan kenaikan BI Rate memberikan ruang baru bagi bank untuk meningkatkan profitabilitas melalui pendapatan bunga yang lebih tinggi.

Dampak positif tersebut terutama berasal dari kemampuan perbankan menyesuaikan bunga kredit lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya dana yang dibayarkan kepada nasabah.

“Dampaknya akan menjadi katalis positif untuk perbaikan NIM mereka. Setelah dalam setahun terakhir margin perbankan sempat tertekan akibat tren penurunan suku bunga, kenaikan BI Rate kali ini memberikan ruang napas baru bagi profitabilitas perbankan,” ujar Faris saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/6/2026).

Namun, kondisi ini juga dapat menjadi “pisau bermata dua”. Di satu sisi, bank menikmati kenaikan pendapatan bunga dan perbaikan profitabilitas.

Di sisi lain, suku bunga yang lebih tinggi membuat beban cicilan debitur ikut meningkat.

Jika kenaikan beban tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat maupun dunia usaha, kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya bisa menurun.

Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi meningkatkan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).

“Namun, ini seperti pisau bermata dua; di satu sisi pendapatan bunga meningkat, tapi di sisi lain perbankan harus bersiap mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL),” paparnya.

Dengan kata lain, kenaikan BI Rate menjadi katalis positif bagi kinerja keuangan perbankan melalui peningkatan NIM.

Namun, bank tetap harus menjaga kualitas kreditnya karena keuntungan yang lebih besar dari bunga kredit dapat tergerus apabila rasio kredit macet ikut meningkat.

Oleh sebab itu, keberhasilan perbankan memanfaatkan era suku bunga tinggi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperlebar margin bunga, tetapi juga oleh kemampuan mengelola risiko kredit secara hati-hati.

“Ya jelas akan menaikkan NIM perbankan. Ketika suku bunga acuan mendaki, bank memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan tingkat bunga kredit yang disalurkan. Ekspansi margin ini terjadi karena yield dari aset produktif bank biasanya bisa bergerak lebih dinamis dibandingkan dengan biaya dana yang harus dibayarkan kepada nasabah,” sebut dia.

Lebih jauh, Faris mencatat proses transmisi kenaikan suku bunga kepada debitur umumnya berlangsung relatif cepat.

Dalam banyak kasus, penyesuaian bunga kredit dapat dilakukan dalam rentang waktu satu hingga tiga bulan.

Meski demikian, kecepatan transmisi tergantung pada karakteristik produk kredit yang dimiliki masing-masing bank, serta strategi internal manajemen dalam mengelola likuiditas.

“Proses transmisinya tergolong cukup cepat, biasanya memakan waktu sekitar satu sampai tiga bulan. Namun, kecepatan eksekusinya tidak seragam karena akan sangat disesuaikan dengan jenis produk kreditnya (apakah fixed atau floating) serta strategi kebijakan internal masing-masing manajemen bank dalam menjaga likuiditasnya,” katanya.

Di pasar modal, sektor perbankan juga dinilai berpotensi menjadi salah satu sektor yang paling menarik di tengah siklus kenaikan suku bunga.

Bahkan, saham-saham bank besar berpeluang menjadi motor penggerak utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ketika tren pasar mulai berbalik menguat.

Saham perbankan tidak hanya berpotensi jadi sektor defensif, tetapi justru bisa menjadi growth driven alias motor penggerak utama IHSG.

Alasannya sederhana, ketika pasar saham domestik mulai menunjukkan sinyal reversal atau pembalikan arah ke tren menguat, saham-saham big banks inilah yang akan paling pertama dikoleksi oleh investor asing.

Faktor likuiditasnya yang tinggi dan weighting atau bobotnya yang raksasa terhadap indeks membuat sektor ini selalu jadi primadona pembuka jalan.

Di sisi lain, Faris menilai bank digital memiliki keunggulan tersendiri dalam menghadapi era suku bunga tinggi.

Hal itu karena model bisnis bank digital memungkinkan penerapan bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.

“Dalam konteks kenaikan suku bunga ini, bank digital memiliki keunggulan komparatif yang menarik. Mengapa? Karena secara natural, struktur bisnis bank digital memungkinkan mereka untuk menetapkan bunga kredit yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional raksasa,” lanjut Faris.

“Pricing power yang tinggi ini membuat mereka punya ruang lebih lebar untuk menggenjot pendapatan bunga di era suku bunga tinggi,” ucap dia.

Untuk prospek pertumbuhan kredit hingga akhir 2026, Faris memperkirakan laju penyaluran kredit nasional akan bergerak lebih moderat dibandingkan sebelumnya.

“Untuk prospek hingga akhir 2026, pertumbuhan kredit secara nasional tampaknya akan bergerak lebih moderat. Angkanya kemungkinan besar akan cenderung berada di bawah pencapaian bulan April yang sempat menyentuh level 9,98 persen secara tahunan. Suku bunga yang lebih tinggi secara psikologis akan membuat pelaku usaha maupun individu menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam mengajukan pinjaman baru,” tuturnya.

Meski demikian, ia menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi investor untuk mulai kembali mencermati sektor perbankan.

Selain mendapat sentimen positif dari kenaikan BI Rate, valuasi saham-saham perbankan juga dinilai mulai menarik setelah mengalami koreksi dalam beberapa waktu terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penyaluran kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% dalam satu tahun. Namun, terdapat sejumlah risiko yang diwanti-wanti analis secara khusus dampaknya terhadap bank BUMN.

Pernyataan Presiden itu disampaikan pada saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (2/5/2026).

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," ujarnya kepada peserta acara, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Menurut Prabowo, rencana kebijakan ini diambil di tengah sulitnya perekonomian para buruh. Dia mencontohkan pengemudi ojek daring yang mendapatkan potongan 20% dalam bentuk biaya aplikasi oleh perusahaan penyedia aplikasi.

Prabowo juga menyatakan tidak setuju atas potongan yang dinilai olehnya terlalu besar itu.

"Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana Ojol, setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10%? Kalian minta 10%? Ya, saya katakan di sini saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%," jelasnya kepada peserta acara.

Janji Prabowo untuk mengucurkan kredit berbiaya rendah ini akan melalui bank-bank pelat merah. Hal ini disoroti oleh Managing Director Research Samuel Sekuritas, Harry Su.

"Berita buruk untuk bank-bank milik negara dan Samuel Sekuritas melihat adanya lima risiko," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Pertama, kompresi margin alias kondisi penurunan selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Artinya bank-bank akan mengalami net interest margin (NIM) atau rasio profitabilitas perbankan yang lebih rendah.

Kedua, kebijakan kredit yang lebih longgar. Hal ini dikhawatirkan memicu non-performing loan (NPL) atau kredit macet yang lebih tinggi.

Ketiga, potensi higher provisions atau penyisihan lebih tinggi. Pendapatan bank menjadi berkurang. Keempat, berkurangnya efisiensi modal yang terlihat dari turunnya return on equity (ROE).

Kelima, pengaruh terhadap valuasi saham perbankan yang mana nilai saham lebih rendah dari nilai aset perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mencatatkan aset Rp66,814 triliun pada akhir 2025, meningkat dua digit dari tahun sebelumnya.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari tata kelola yang baik yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembiayaan tersebut. Dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahunnya, SMF mendapatkan hasil audit yang sangat baik.

“Ini untuk GCG-nya [good corporate governance]. Dan itu terlihat dari kekuatan finansial kita dan aset kita yang ada, yang saat ini sudah totalnya kurang lebih Rp66 triliun,” jelasnya dalam konferensi pers kinerja 2025 SMF di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Jumlah aset SMF tersebut meningkat 8,046 triliun atau 14,92% (year on year/YoY), yaitu dari angka Rp58,138 triliun pada 2024. Ini melanjutkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya.

Ananta mengatakan bahwa kinerja keuangan SMF terus tumbuh setelah masa pandemi Covid-19. Pada 2021, aset SMF berjumlah Rp33,727 triliun dan angka itu turun 2,28% (YoY) atau Rp770 miliar menjadi Rp32,957 triliun pada 2022.

Keadaan berbalik pada 2023, ketika aset SMF meningkat sebesar 38,69% (YoY) menjadi Rp45,708 triliun. Tren berlanjut dengan adanya kenaikan aset sebesar Rp13,060 triliun atau 28,97% (YoY) menjadi Rp58,138 triliun pada 2024.

Selain dalam jumlah aset, Ananta menyebut bahwa kinerja baik yang dipunyai perusahaan juga tercermin dari angka non-performing loan (NPL) atau risiko kredit macet perusahaan yang kecil.

Pada 2025, dia mengatakan bahwa SMF mempunyai NPL bersih sebesar 0,003%. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan pembiayaan tersebut memiliki kualitas kredit yang baik dan kondisi keuangan yang stabil.

Kinerja keuangan SMF lain pun juga tumbuh pada 2025. Hingga akhir tahun, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp3,103 triliun, meningkat 8,16% (YoY) dari Rp2,869 triliun. Sementara itu, laba bersihnya pada periode yang sama mencapai Rp565 miliar, tumbuh 4,63% (YoY) dari Rp540 miliar.

Ekuitas SMF pada hingga akhir 2025 berada di angka Rp27,726 triliun, melonjak sebesar 24,85% (YoY) dari Rp20,560 triliun. Kemudian, BUMN tersebut mempunyai liabilitas di angka Rp39,088 triliun, naik 4,02% (YoY) dari Rp37,578 triliun.

Tidak ketinggalan, nilai beban, pajak, dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) SMF berada di angka Rp2,537 triliun pada akhir 2025, meningkat sebesar 8,93% (YoY) dari Rp2,329 triliun.

“Kinerja keuangan 2025 sudah diaudit wajar dalam semua hal yang material oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja atau kita sebut EY,” pungkas Ananta. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pinjaman online alias pinjol diproyeksikan tetap memiliki prospek positif pada 2026, meskipun masih dibayangi berbagai tantangan serius, mulai dari maraknya pinjol ilegal, praktik penagihan yang agresif oleh debt collector, hingga perilaku konsumtif masyarakat di saat daya beli belum sepenuhnya pulih.

Ekonom dan Peneliti Center of Reform on Economics (Core Indonesia) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa prospek bisnis pinjol atau peer-to-peer (P2P) lending di 2026 masih relatif positif, tetapi tidak bisa dibilang mulus. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan, terutama untuk segmen UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau perbankan masih sangat besar.

“Selama ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5%, fintech lending legal punya ruang untuk berkembang, apalagi dengan arah kebijakan OJK yang makin menekankan pembiayaan produktif dan tata kelola yang lebih kuat. Namun, tantangannya juga nyata,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Meskipun di level positif, menurut Yusuf pertumbuhannya tidak akan terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh faktor makroekonomi, karena pada 2026 diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9%—5%.

“Angka tersebut menunjukkan tidak adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berarti, sehingga pada akhirnya akan memengaruhi laju pertumbuhan industri fintech lending pada tahun 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, maraknya pinjol ilegal dan praktik penagihan yang tidak manusiawi sudah menggerus kepercayaan publik. Ditambah lagi, kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif sementara daya beli belum sepenuhnya pulih membuat risiko kredit macet tetap tinggi.

Untuk ke depannya, pinjol tidak bisa mengandalkan pertumbuhan volume saja karena pertumbuhannya akan lebih selektif. Pemain yang patuh regulasi, fokus ke sektor produktif, dan mampu mengelola risiko dengan baik kemungkinan masih tumbuh, sementara yang mengandalkan pinjaman konsumtif berisiko tinggi justru bisa tertekan atau tersingkir dari pasar.

Yusuf menyarankan industri ini harus menggeser orientasi dari pertumbuhan cepat ke pertumbuhan berkualitas. Penguatan manajemen risiko, seleksi borrower yang lebih ketat, serta pembatasan rasio utang menjadi kunci untuk menekan kredit macet.

“Di saat yang sama, kolaborasi dengan regulator untuk memberantas pinjol ilegal dan menertibkan praktik debt collector penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Terakhir, industri perlu aktif mendorong literasi keuangan agar masyarakat menggunakan pinjaman secara produktif dan bertanggung jawab,” tutupnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku) menegaskan fokus utama pembiayaannya saat ini berada di sektor produktif. Namun, terdapat sejumlah tantangan di sektor ini.

Direktur Modalku Arthur Adisusanto menyebut setidaknya ada dua tantangan utama yang dihadapi perusahaannya dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Pertama, tingkat literasi keuangan belum merata di kalangan pelaku UMKM. Menurutnya, calon penerima dana belum sepenuhnya paham dan familiar dengan mekanisme pendanaan pinjaman daring (pindar).

“Solusinya, Modalku terus aktif menghadirkan edukasi finansial secara digital melalui berbagai konten edukasi interaktif yang membahas pengelolaan arus kas, literasi seputar pendanaan produktif, serta informasi lain yang relevan bagi pelaku usaha,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/10/2025).

Selain itu, ujarnya, kondisi makroekonomi turut menjadi faktor penting dalam pembiayaan pindar untuk sektor produktif. Misalnya, fluktuasi harga bahan baku dan daya beli masyarakat yang belum stabil dapat menekan cash flow bisnis.

“Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kredit macet jika tidak diantisipasi secara tepat. Oleh karena itu, Modalku senantiasa menjaga kesehatan portofolio pendanaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan responsiblelending,” tutur Arthur.

Arthur menambahkan, proses mitigasi risiko dilakukan secara menyeluruh oleh Modalku, mulai dari seleksi penerima dana, pemantauan rutin, hingga pendampingan bagi UKM yang menghadapi tantangan bisnis.

Meski menghadapi dua tantangan tersebut, dia optimis bahwa penyaluran pembiayaan di perusahaannya bisa tumbuh stabil dan berkelanjutan. Terlebih, Modalku berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar.

“Selain itu, kami juga terus melanjutkan dukungan bagi UKM yang telah kami layani, serta membuka peluang kemitraan strategis dengan mitra dan asosiasi yang membutuhkan akses pendanaan,” tuturnya.

Sebagai informasi, outstanding pendanaan Modalku yang masih beredar sampai 30 September 2025 mencapai Rp309,57 miliar dengan jumlah penerima dana aktif sebanyak 621, terdiri dari 34 institusi dan 587 individual.

Perusahaan yang berdiri di Indonesia sejak 2016 ini memiliki tingkat keberhasilan bayar 90 hari atau TKB90 sebesar 97,81%. Artinya, tingkat wanprestasi (TWP90) dalam level terjaga yakni 2,19%.

Di lain sisi, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membeberkan penyebab belum tercapainya target porsi pembiayaan produktif di industri pinjaman daring (pindar) mencapai 40%-50% pada periode 2025-2026.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi pembiayaan pindar kepada sektor produktif dan/atau UMKM sebesar 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri pindar.

Ketua AFPI Entjik S. Djafar mengungkapkan belum tercapainya target itu lantaran ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

“Melambatnya ekonomi baik secara domestik maupun global sangat memengaruhi pertumbuhan pembiayaan [disbursement]. Di sisi lain, akibat hal tersebut, angka kredit macet [NPL] juga terdorong naik,” ungkapnya kepada Bisnis, Sabtu (18/10/2025).

Sebab demikian, dia berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi industri pindar saat ini cukup berat, sehingga AFPI mengingatkan anggotanya untuk tidak terlalu ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan.