Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati.

Selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/1/2026).

Asep menjelaskan kejadian ini bermula pada akhir tahun 2025 ketika Kabupaten Pati mengumumkan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026, di mana pembahasan pengisian jabatan berlangsung pada November 2025.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan momen tersebut dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa. Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Calon Perangkat Desa.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta s.d Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Calon Perangkat Desa diancam berupa penutupan pendaftaran Calon Perangkat Desa di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berbagi pengalaman personal selama menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menuturkan kehidupan di rumah tahanan membentuk ritme keseharian yang disiplin, dengan pagi hari diisi olahraga untuk menjaga kebugaran serta upaya menjaga ketenangan batin di tengah situasi yang penuh tekanan.

“Di situ saya belajar menjaga disiplin dan ketenangan. Pagi olahraga, lalu mencoba menata batin agar tetap jernih,” ujar Hasto dalam keterangan resmi, Sabtu (17/1/2026).

Lebih lanjut, dia juga juga menyinggung pengalaman-pengalaman kecil yang menurutnya sarat nilai kemanusiaan, seperti solidaritas sesama tahanan yang kerap berbagi kopi dan teh. Bagi Hasto, hal tersebut menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan tetap dapat tumbuh bahkan dalam kondisi yang keras.

Hasto secara terbuka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amnesti yang diterimanya. Dia mengapresiasi peran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam proses konstitusional pemberian amnesti tersebut.

“Amnesti ini saya maknai sebagai momentum refleksi pribadi dan penguatan komitmen untuk terus bekerja dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa,” katanya.

Hasto juga menyinggung pokok-pokok Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026. Dia menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang demokrasi sekaligus penjaga kualitas tata kelola negara. Salah satu sikap politik yang disorot adalah komitmen mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Pilkada langsung harus tetap dijaga, tetapi pelaksanaannya harus lebih berbiaya rendah, dengan memperkuat integritas penyelenggara, penegakan hukum pemilu, serta pengendalian politik uang dan mahar politik,” ujarnya.

Isu ekologis juga menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Mengacu pada rekomendasi Rakernas, PDI Perjuangan mendorong langkah konkret pencegahan bencana melalui perbaikan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, serta penindakan tegas terhadap kejahatan ekologis seperti illegal logging dan illegal mining.

Selain itu, partai juga menekankan pentingnya pemulihan ekosistem, termasuk kawasan mangrove, padang lamun, dan lahan basah.

Menurut Hasto, persoalan lingkungan bukan isu abstrak, melainkan menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari banjir dan longsor, krisis air bersih, hingga meningkatnya beban biaya hidup akibat bencana yang berulang.

“Pengalaman hidup yang berat, termasuk masa penahanan, dapat menjadi pelajaran berharga agar kerja politik dijalankan dengan kerendahan hati, sikap terukur, dan keberpihakan nyata pada persoalan publik,” pungkas Hasto.