JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Bupati Pati nonaktif Sudewo yang mengklaim namanya dicatut dalam kasus dugaan pemerasan terkait jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. KPK menegaskan konstruksi perkara tersebut telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU).

"Bahwa dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU, publik tentunya sudah bisa mencermati secara utuh bagaimana konstruksi perkara itu disajikan oleh JPU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Selasa (16/6/2026).

Budi menjelaskan, surat dakwaan juga memuat peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, aliran dana dalam kasus itu telah diuraikan secara rinci, termasuk yang mengarah kepada Sudewo.

"Sehingga Majelis Hakim nanti akan melihat ya bagaimana perkara ini ya, perbuatan melawan hukumnya seperti apa, gitu ya. Termasuk pihak-pihak terdakwa ini perannya di mana. Juga soal aliran uang misalnya, di situ juga sudah disampaikan secara rinci ya, termasuk untuk terdakwa Saudara SDW (Sudewo)," imbuh Budi.

Karena itu, KPK meminta masyarakat mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tetap menjaga ketertiban selama proses hukum berlangsung. "Soal dinamika di lokasi persidangan, tentu KPK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, agar proses persidangan bisa berjalan secara kondusif," tandasnya.

Menurut Budi, melalui persidangan tersebut seluruh proses penegakan hukum akan diuji dan diputuskan berdasarkan fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang memperkuat kapasitas perangkat desa di enam desa penyangga melalui program kajian penghidupan berkelanjutan yang ditujukan untuk mendukung perencanaan pembangunan desa di tengah perkembangan kawasan industri.

Program tersebut dijalankan melalui pelatihan berbasis metode Sustainable Livelihood Approach (SLA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA).

Melalui pendekatan ini, perangkat desa dibekali kemampuan untuk memetakan aset desa, menganalisis risiko yang muncul dari aktivitas industri, hingga menyusun rencana pembangunan berbasis data.

Penguatan kapasitas tersebut juga diarahkan untuk mendukung integrasi isu keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Dengan demikian, perangkat desa diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Kepala Divisi Corporate Secretary KEK Industropolis Batang M. Burhan Murtaki mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan pertumbuhan kawasan industri dengan kesiapan sosial masyarakat sekitar.

"Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti valid bahwa investasi di KEK Industropolis Batang tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan pada pembangunan peradaban industri yang inklusif," ujar Burhan dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kawasan dengan dokumen perencanaan desa seperti RKP Desa dan RPJM Desa diharapkan dapat membantu mengurangi potensi gesekan sosial sekaligus memperkuat hubungan antara kawasan industri dan masyarakat sekitar.

Ketua Umum Yayasan Kepak Sayapku AJ Boesra menilai penguatan kapasitas desa menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan yang melibatkan perusahaan dapat diimplementasikan secara efektif.

Menurut dia, keberlanjutan program akan ditentukan oleh peran aktif perangkat teknis desa, seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi perencanaan, serta unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dia menyebut, ke depan, optimalisasi peran perangkat teknis desa yang aktif seperti Sekdes, Kaur, Kasi Perencanaan, serta unsur BPD akan menjadi kunci utama.

"Sebagai kawasan di bawah naungan BUMN, integritas dan reputasi publik harus dijaga. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi komitmen manajemen yang juga proaktif mengevaluasi program pendukung, seperti memastikan pembekalan wawasan kebangsaan nantinya dilakukan oleh instansi resmi atau perwira yang kompeten, demi ekosistem kolaborasi jangka panjang yang profesional," tegasnya.

Atas pelaksanaan program tersebut, KEK Industropolis Batang menerima Sertifikat Penghargaan dari Yayasan Kepak Sayapku pada 6 Juni 2026.

Penghargaan diberikan atas kontribusi kawasan dalam meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa melakukan Kajian Penghidupan Berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan desa serta pendampingan yang dilakukan di enam desa penyangga di sekitar kawasan industri.

Penghargaan itu menjadi pengakuan terhadap pelaksanaan program Orang Tua Asuh Desa yang dijalankan di wilayah sekitar KEK Industropolis Batang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, CIREBON - Seorang guru honorer di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rizal Nurdimansyah (39), melaporkan dugaan pencatutan identitas setelah namanya tercatat sebagai pembeli mobil mewah Ferrari 458 Speciale Aperta senilai Rp4,2 miliar.

Laporan tersebut disampaikan ke kepolisian setempat belum lama ini setelah ia memastikan adanya data kendaraan atas namanya di kantor Samsat.

Rizal mengaku tidak pernah membeli kendaraan tersebut, apalagi dengan nilai miliaran rupiah. Ia khawatir harus menanggung kewajiban pajak yang besar dari kendaraan yang tidak pernah dimilikinya.

“Saya tidak pernah membeli mobil itu. Tapi nama saya tercatat. Risikonya saya harus bayar pajak yang nilainya ratusan juta,” ujar Rizal, Senin (19/4/2026).

Rizal mengatakan, kasus ini terungkap setelah Rizal menerima telepon dari nomor tidak dikenal pada 2 April 2026. Penelepon tersebut meminta data kartu tanda penduduk (KTP) dengan dalih untuk keperluan pembelian kendaraan. Rizal mengaku menolak permintaan tersebut karena merasa tidak berkepentingan.

Namun pada 13 April 2026, perangkat desa setempat memberi tahu namanya muncul dalam data kepemilikan kendaraan bermotor. Mendapat informasi tersebut, Rizal langsung mendatangi kantor Samsat untuk melakukan pengecekan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Hasil penelusuran menunjukkan adanya tiga kendaraan yang terdaftar atas namanya, terdiri dari dua unit mobil dan satu sepeda motor. Salah satu mobil yang tercatat adalah Ferrari dengan nilai fantastis.

“Setelah dicek, ternyata benar ada tiga kendaraan atas nama saya. Salah satunya Ferrari. Itu jelas bukan milik saya,” katanya.

Merasa dirugikan, Rizal segera mengajukan pemblokiran terhadap kendaraan-kendaraan tersebut melalui aplikasi resmi, sesuai arahan petugas Samsat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kewajiban pajak maupun risiko hukum lain di kemudian hari.

Selain beban pajak, Rizal juga mengkhawatirkan potensi implikasi hukum apabila kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas melanggar hukum. Ia menegaskan tidak pernah memberikan data pribadi ataupun menandatangani dokumen apa pun terkait transaksi pembelian kendaraan.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan, Iptu Abdul Aziz, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus sedang dalam penanganan penyidik.

“Pelapor sudah datang dan membuat laporan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan pemalsuan identitas,” kata Abdul Aziz.

Menurut dia, polisi akan menelusuri bagaimana data identitas korban dapat digunakan dalam proses registrasi kendaraan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memalsukan dokumen atau menyalahgunakan data kependudukan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah calon perangkat desa (caperdes) di lingkungan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan caperdes yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo .

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Tiga caperdes yang dimaksud ialah Suyono selaku caperdes Sukorukun Kecamatan Jaken, Joko Lastari selaku caperdes Sidoluhur, dan Parmin selaku caperdes Trikoyo Kecamatan Jaken.

Tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi lain, yaitu Agus Susanto selaku Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Mujibur Rokman selaku pihak swasta, dan ARI Sih Hartono selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sumber Rembang," ujarnya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka. KPK pun belum memberikan informasi terkait hadir atau tidaknya para saksi yang dimaksud.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Sudewo.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti KPK menetapkan empat tersangka di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, tiga tersangka lainnya yaitu Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo; Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis; dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.

Asep mengatakan, seluruh tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari dalang yang mengatur keterangan saksi dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) Pemerintahan Kabupaten Pati.

Sebab, pada Rabu (4/3/2026) KPK menemukan dua saksi yang berupaya menghambat proses penyidikan dengan telah mengumpulkan dan mengatur saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

"Kita akan mendalami mastermind-nya siapa gitu sehingga kemudian penyidik menemukan adanya pihak-pihak yang mencoba mengonsolidasikan para saksi-saksi ini untuk tidak kooperatif agar para saksi-saksi ini tidak memberikan keterangan kepada penyidik secara lengkap, secara jujur," kata Budi kepada jurnalis, dikutip Jumat (6/3/2026).

Budi menjelaskan bahwa upaya ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik untuk memeriksa para pihak terkait.

Tim penyidik juga akan memintai keterangan kepada pihak lain agar dapat menjelaskan tindakan dua saksi yang diduga mengatur keterangan. Budi mengimbau kepada pihak-pihak terkait kooperatif selama menjalani pemeriksaan.

Kasus pemerasan ini menyeret Bupati Pati Sudewo yang ditangkap lewat operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo.

Dia diperiksa di Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Caperdes yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya, jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka mereka diancam tidak dapat mengikuti seleksi di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 14 saksi terkait kasus dugaan pemerasan seleksi calon perangkat desa (Caperdes) di Kabupaten Pati. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (26/2/2026) di Polres Semarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan para saksi dimintai keterangan terkait penyerahan uang yang dilakukan atas perintah Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

"Saksi juga didalami soal penyerahan uang atas perintah Bupati melalui koordinator kepala desa," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menambahkan para saksi juga didalami mengenai proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati tahun 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan pemeriksaan serupa dengan memeriksa 13 saksi.

Termasuk meminta klarifikasi kepada anggota tim 8 yang berisikan mantan tim sukses Sudewo saat berkampanye.

"Para saksi diklarifikasi selaku eks timses dan tim 8 ataupun tim transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitannya dengan pengambilan keputusan serta ploting pengadaan barang dan jasa di Kab. Pati," jelas Budi.

Adapun pemeriksaan 14 saksi pada Kamis (26/2/2026), yakni:

1.ISMKades Purworejo Kec. Margoyoso

2.SUGKades Tambakharjo Kec. Trangkil Kab. Pati

3.UNMCaper utk Sekdes Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

4.SRCaper utk Kasi Tata Usaha Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

5.KUNCaper (Kasi Perencanaan) Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

6.AFCaper kaur Keuangan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

7.SEWCaper Kasi Perencanaan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

8.AUKepala Desa Sumbersari (Ketua Paguyupan Kades se Kec. Kayen)

9.EKKasi Pelayanan Desa Sumberejo

10.WIKades Sekarjalak Kec. Margoyoso (Ketua Paguyuban)

11.MZKades Wonosekar Kec. Gombong (Ketua Paguyuban)

12.SUKKepala Desa Sumberagung

13.KUSKepala Desa Sumbersari

14.SUGKepala Desa Banyuurip

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan caperdes yang total uangnya terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa 14 saksi yang terdiri dari delapan kepala desa (kades) dan perangkat desa dalam kasus pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo, Kamis (26/2/2026). KPK mendalami soal praktik penyerahan uang dari perintah Sudewo.

"Didalami soal penyerahan uang atas perintah bupati melalui koordinator kepala desa," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, penyidik juga mendalami proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Budi tidak merinci apa temuan terbaru dari pemeriksaan ini

"Para saksi diminta menjelaskan mengenai proses dan mekanisme pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Pati Tahun 2026," tutur Budi.

14 saksi itu yakni:

1.Ismunardi (ISM) – Kades Purworejo Kec. Margoyoso

2.Sugiyono (SUG) – Kades Tambakharjo Kec. Trangkil Kab. Pati

3.Udin Nur Mahfud (UNM) – Caper utk Sekdes Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

4.Siti Rohman (SR) – Caper utk Kasi Tata Usaha Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

5.Kunowo (KUN) – Caper (Kasi Perencanaan) Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

6.Anang Firdaus (AF) – Caper Kaur Keuangan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

7.Sigit Eko Wahyudi (SEW) – Caper Kasi Perencanaan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

8.Ahmad Useri (AU) – Kepala Desa Sumbersari (Ketua Paguyupan Kades se Kec. Kayen)

9.Eko (EK) – Kasi Pelayanan Desa Sumberejo

10.Wiryanto (WI) – Kades Sekarjalak Kec. Margoyoso (Ketua Paguyuban)

11.M. Zainuri (MZ) – Kades Wonosekar Kec. Gombong (Ketua Paguyuban)

12.Sukawi (SUK) – Kepala Desa Sumberagung

13.Kusairi (KUS) – Kepala Desa Sumbersari

14.Sugito (SUG) – Kepala Desa Banyuurip

Diketahui, Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Mereka diduga berperan sebagai pengepul uang hasil pemerasan.

Dalam praktiknya, Sudewo disebut mematok tarif antara Rp125 juta hingga Rp150 juta bagi warga yang ingin memperoleh jabatan. Namun, angka tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh para bawahannya menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 13 saksi dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Dalam pemeriksaan ini, tim mendalami terkait pengumpulan uang pemerasan yang diperintahkan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan 13 saksi diperiksa di Polres Semarang, Rabu (25/2/2026). Budi menyampaikan penyidik meminta keterangan terkait Tim 8 yang berisikan bekas anggota tim sukses Sudewo (SDW)

"Para saksi diklarifikasi selaku eks timses dan tim 8 ataupun tim transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitannya dengan pengambilan keputusan serta ploting pengadaan barang dan jasa di Kab. Pati," kata Budi.

Budi menjelaskan penyidik lembaga antirasuah turut meminta penjelasan mengenai pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026.

"Penyidik juga meminta penjelasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026 dan permintaan serta pengumpulan uang yang diperintahkan oleh Bupati," ujarnya.

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati nonaktif Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

JAKARTA - Sebanyak 5 mantan Tim Sukses Bupati Pati Sudewo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan rasuah pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kelimanya diperiksa sebagai saksi di Kantor Polrestabes Semarang, Rabu (25/2/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kelima saksi yang merupakan mantan Timses itu adalah SUN (Ketua DPRD Pati/ Timses Bupati Pati); MAN (Anggota Dewan Pengawas RSUD Suwono/Timses Bupati Pati); AE (Timses Bupati Pati); AS (Wiraswasta/Timses Bupati Pati), dan TON (Wiraswasta/Timses Bupati Pati.

Budi menjelaskan kelimanya didalami soal keterkaitan antara Tim Sukses dengan pengambilan keputusan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Pati. “Para saksi diklarifikasi selaku Eks Timses dan Tim 8 ataupun Tim Transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitanya dengan pengambilan keputusan serta ploting pengadaan barang dan jasa di Kab. Pati," kata Budi, Rabu (25/2/2026).

Adapun penyidik juga mendalami bagaimana pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Hal ini termasuk cara-cara pengumpulan uang sebagaimana perintah Sudewo.

"Penyidik juga meminta penjelasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026 dan permintaan serta pengumpulan uang yang diperintahkan oleh Bupati," ujar Budi.

Selain 5 mantan Timses Sudewo, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksinya dengan mendalami keterangan yang sama. Dengan demikian ada 13 orang saksi yang diperiksa di Polrestabes Semarang dalam perkara yang menyeret nama Sudewo.

8 lain saksi yang diperiksa:

-ES Kades Perdopo Kec. Gunungwugnkal Kab. Pati

- SA Wiraswasta / Mantan Wakil Bupati Pati

- SUS Kades Gajihan Kec. Gunungwugnkal Kab. Pati

-TAF Kades Pundenrejo Kec. Tayu Kab. Pati

-SUY Kades Gesegan Kec. Cluwak Kab. Pati

-WE Kades Mojo Kec. Cluwak Kab. Pati

-YUN Kades Dororejo Kec. Tayu Kab. Pati

-DT Kepala Desa Batursari

Sebagai informasi, Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Mereka diduga berperan sebagai pengepul uang hasil pemerasan.

Dalam praktiknya, Sudewo disebut mematok tarif antara Rp125 juta hingga Rp150 juta bagi warga yang ingin memperoleh jabatan. Namun, angka tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh para bawahannya menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW) berperan melakukan pengkondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati melalui tim 8.

Pasalnya dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) dengan mematok tarif tertentu. Adapun tim 8 berisikan tim sukses Sudewo yang betugas mengumpulkan uang seleksi perangkat desa itu.

Pendalaman ini dilakukan tim penyidik lembaga antirasuah dengan memeriksa 12 saksi di Polres Semarang, Selasa (24/2/2026).

"Penyidik mendalami sejumlah hal ya dari para saksi. Terkait saksi-saksi yang berkaitan dengan Dinas PUPR, didalami berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Pati yang diduga ada pengkondisian yang dilakukan oleh Tim 8 atas perintah saudara SDW," katanya kepada jurnalis.

Budi menjelaskan penyidik juga mendalami peran para anggota di tim 8 dengan memeriksa Ketua KPU Kab. Pati dan Plt. Bupati Pati.

Termasuk, katanya, didalami terkait dengan perencanaan dan penganggaran untuk para calon perangkat desa yang nanti akan masuk atau terpilih pada pemilihan Maret 2026.

"Sehingga penyidik ingin melihat bagaimana proses perencanaan dan juga penganggarannya. Kemudian dari pihak DPRD ya, ada juga yang diperiksa, didalami terkait dengan percakapan ataupun komunikasi yang dilakukan pihak saudara SDW dengan pihak di DPRD, terkait khususnya terkait dengan rencana atau isu pemakzulan ya yang waktu itu bergulir," jelas Budi.

Budi menyampaikan informasi yang telah dihimpun akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik KPK.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan.

Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan caperdes yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni:

1. Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken

2. Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken

3. Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan intervensi kepada keluarga tersangka dalam kasus pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) di Pati.

Hal itu disampaikan boleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sebagai materi pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus ini berinisial NPS selaku wiraswasta dan IS selaku karyawan swasta.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan juga kepada saksi didalami berkaitan dengan adanya dugaan intervensi kepada pihak-pihak tersangka ataupun keluarganya dan juga saksi-saksi lainnya," katanya kepada jurnalis, Kamis (12/2/2026).

Budi menjelaskan pihaknya masih mendalami motif dugaan intervensi dan kaitannya dengan kasus ini. Dia mengimbau kepada masyarakat maupun pihak yang mengetahui dugaan intervensi untuk melaporkan kepada lembaga antirasuah secara langsung atau melalui akun resmi KPK.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat Pati khususnya jika mengetahui adanya dugaan pihak-pihak lain yang juga melakukan modus serupa atau ikut terlibat dalam dugaan tindak pemerasan," jelasnya.

Menurutnya, laporan dari masyarakat dibutuhkan untuk mendalami informasi dan konstruksi perkara.

Dalam kasus ini, KPK menggelar kegiatan tertangkap tangan kepada Bupati Pati, Sudewo pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan.

Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar syukuran dengan memotong tumpeng di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026) usai Bupati Pati nonaktif Sudewo ditangkap dalam kasus dugaan pemerasan seleksi calon perangkat desa (Caperdes).

Mereka datang dari Pati, Jawa Tengah pada Rabu (11/2/2026) sore menuju KPK menggunakan dua bis. Dari pantauan Bisnis di lokasi, mereka membawa karangan bunga bertuliskan dukungan bagi KPK karena telah menangkap Sudewo.

Mereka juga meminta KPK mengusut tuntas kasus yang melibatkan Sudewo. Pasalnya, Sudewo turut terlibat dalam perkara korupsi proyek rel kereta api. Lebih lanjut, mereka tampak membawa 5 tumpeng, lengkap dengan lauk.

Satu tumpeng diberi kepada KPK sebagai bentuk simbolis. Empat lainnya dibagikan ke peserta yang menghadiri acara tersebut.

"Pada kesempatan hari ini, kami masyarakat Pati hadir ke KPK untuk memberikan support kepada KPK terkait tentang OTT pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati yang melibatkan oknum nonaktif Kabupaten Pati SDW. Dengan harapan apa? OTT tersebut bisa ditindaklanjuti secara serius dan menyeluruh bahkan tuntas oleh pihak KPK," kata Jubir AMPB Syaiful Bahri kepada jurnalis.

Pria dengan nama panggilan Ipul itu menyampaikan masyarakat Pati sudah geram dengan tindakan korupsi, terutama yang dilakukan oleh Sudewo.

Ipul juga meminta KPK memberikan pendidikan pencegahan korupsi bagi warga Pati khususnya di pedesaan agar tindakan korupsi serupa tidak terulang kembali.

"Memohon untuk KPK bisa melakukan pendidikan antikorupsi di wilayah Kabupaten Pati yang berbasis pedesaan," jelasnya.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan.

Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.