Bisnis.com, MAJALENGKA - Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melepas saham mayoritas di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada pemerintah pusat memantik sorotan kritis dari DPRD Jawa Barat.

Dewan menilai, persoalan BIJB bukan sekadar soal kepemilikan saham, melainkan kegagalan membangun fondasi ekonomi yang menopang keberlangsungan bandara sejak awal.

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim, menyebut BIJB tidak dapat terus diperlakukan sebagai proyek infrastruktur yang berdiri sendiri. Menurutnya, tanpa perubahan pendekatan pembangunan, bandara tersebut berisiko terus menjadi beban fiskal daerah.

“Kalau BIJB hanya dipandang sebagai bandara, sulit untuk berharap ia hidup. Yang dibutuhkan adalah ekosistem ekonomi, bukan sekadar landasan pacu dan terminal,” kata Opik saat reses di Majalengka, Senin (26/1/2026).

Opik menilai, opsi pelepasan saham ke pemerintah pusat merupakan konsekuensi dari lambatnya geliat ekonomi di sekitar BIJB. Namun, ia menegaskan langkah tersebut bukan solusi tunggal dan tidak boleh menutup evaluasi kritis terhadap arah kebijakan sebelumnya.

Menurutnya, sejak awal pengoperasian BIJB, kawasan penyangga industri belum terbentuk secara matang. Akibatnya, aktivitas penerbangan tidak ditopang oleh arus logistik, manufaktur, maupun pergerakan bisnis yang memadai.

“Bandara itu harus dilayani oleh industri, bukan sebaliknya. Kalau industrinya tidak ada, siapa yang akan menggunakan bandara secara rutin?” ujarnya.

Dewan juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang terlalu lama bertumpu pada fungsi transportasi penumpang, sementara potensi lain seperti industri perawatan pesawat, logistik, dan sektor pertahanan baru disentuh belakangan. Padahal, sektor-sektor tersebut dinilai lebih realistis untuk menghidupkan BIJB dalam jangka menengah.

Opik menyebut, penjajakan kerja sama dengan industri strategis nasional hingga swasta memang sudah dilakukan. Namun, tanpa kesiapan wilayah, upaya tersebut berisiko tidak berkelanjutan. “Kuncinya bukan hanya siapa yang mengelola saham, tapi apakah Majalengka siap menjadi rumah bagi industri penopang bandara itu sendiri,” kata politisi PKB tersebut.

Dalam pandangan dewan, kesiapan daerah menjadi persoalan mendasar. Salah satu indikatornya adalah belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah penyangga BIJB. Tanpa RDTR, investasi sulit masuk karena tidak ada kepastian ruang dan peruntukan lahan.

“Investor butuh kepastian. Kalau RDTR belum tuntas, jangan berharap industri datang,” tegas Opik.

DPRD Jawa Barat juga menilai pembangunan BIJB harus dikaitkan secara utuh dengan konsep Kawasan Rebana, yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Dalam skema tersebut, BIJB seharusnya berfungsi sebagai simpul logistik dan industri, bukan berdiri terpisah dari dinamika ekonomi regional.

“Rebana itu satu kesatuan. Kalau Majalengka tidak bergerak industrinya, BIJB akan terus tertinggal,” ujarnya.

Meski demikian, dewan menegaskan wacana tukar guling saham dengan pemerintah pusat masih bersifat opsi dan belum final. DPRD meminta pemerintah provinsi berhati-hati agar langkah tersebut tidak sekadar memindahkan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Penerbangan Aris Wibowo memandang wacana tukar saham Bandara Kertajati dengan Husein Sastranegara oleh Pemprov Jawa Barat bukanlah solusi mutlak dari masalah pengembangan bandara.

Aris menekankan bahwa perlu kajian hukum, ekonomi, hingga finansial yang mendalam terkait rencana tersebut. Belum lagi, perlu adanya pengubahan kepemilikan yang berdampak pada struktur manajemen, tarif, hingga layanan.

“Dari kacamata saya mungkin belum menjadi solusi tepat yang mutlak. Artinya masih ada staging agar target-target pemindahan saham ini itu dapat tercapai,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Aris menyampaikan, rencana ini memang memiliki sejumlah peluang positif. Namun, juga terdapat potensi risiko.

Hal positifnya dari rencana ini, lanjut Aris, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (KJT) akan mendapatkan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—tak lagi jadi beban Pemprov Jabar.

Pemerintah pusat pun lebih berpengalaman dalam jaringan transportasi udara yang lebih luas dan juga sinergi wilayah. Dengan kata lain, dapat mendorong integrasi transportasi di wilayah Majalengka serta Bandung dan sekitarnya.

Di samping itu, Aris melihat kontra dari rencana yang dicetuskan Gubernur Jabar Dedy Mulyadi atau yang dikenal dengan Kand Dedy Mulyadi (KDM) tersebut.

Menurutnya, proses ‘tukar guling’ akan lebih rumit secara hukum dan birokrasi.

Kemudian dari sisi finansial, valuasi saham yang dilakukan mungkin tidak seimbang. Artinya Pemprov akan kehilangan potensi manfaat secara jangka panjang.

Pemprov Jabar pun nantinya tidak lagi memiliki kendali besar terhadap pengembangan Kertajati dan perlu persetujuan pusat untuk setiap program yang akan dieksekusi di Kertajati.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memandang memang perlu kajian secara komprehensif.

Mengingat, Bandara Husein Sastranegara (BDO) merupakan landasan milik pangkalan TNI Angkatan Udara (enclave sipil) dan pengelolaannya dilakukan oleh PT Angkasa Pura Indonesia (API).

“Maka terkait wacana perubahan pengelolaan tentunya perlu dikaji secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/1/2026).

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) dikabarkan sempat mewacanakan penghentian suplai fiskal ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (KJT) karena dinilai membebani APBD.

Terlebih, lalu lintas ke KJT nyatanya tak seramai harapan pemerintah sehingga beban operasional cukup gemuk.

Pemprov Jabar selanjutnya menyiapkan skema 'tukar guling' saham dimana saham mayoritas Pemprov Jabar di BIJB Kertajati akan dilepas kepada pemerintah pusat. Sementara pemprov berharap sahamnya beralih ke BDO.

Bisnis.com, BANDUNG — Bandara Kertajati di Jawa Barat diusulkan sepenuhnya dimiliki pemerintah pusat setelah pemerintah Jawa Barat mengangkat 'bendera putih' dalam pengelolaan kawasan pertumbuhan baru ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terus-terusan dibelanjakan untuk pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga Masjid Raya Al Jabbar membuat keuangan daerah sulit.

Sosok yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM itu mengatakan pada awalnya Pemda Jawa Barat berharap mendapatkan benefit komersial dari keberadaan Bandara Kertajati. Berbagai langkah untuk meramaikan bandara juga dilakukan namun tidak berhasil. Dia mencontohkan langkah umrah dari Kertajati yang harus mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) Jawa Barat, akan tetapi kebijakan itu tidak wajib.

“Kita jujur-jujuran aja. Kita dorong umrah mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus ngerahin ASN. Saya jujur aja walaupun nama saya, gambar saya dipasang, saya enggak setuju, Pak.Kenapa enggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,” katanya dikutip Rabu (14/1/2025).

Menurutnya program umrah ASN yang digagas oleh Bandara Kertajati tidak berkelanjutan karena tidak akan melahirkan aspek komersial. Bahkan upaya ini akan terus menggerus APBD Jabar.

“Bayangin umrah tiap hari, haji tiap hari, tapi kan kita paksa-paksa juga. Terus problem saya itu adalah kita selalu ingin ngandalin APBD untuk nombokin nomnombokin. Enggak bisa. APBD bukan untuk itu. APBD untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.

KDM menilai APBD diperuntukan untuk melayani kebutuhan dasar warga seperti membangun rumah sakit, dan layanan punlik yang lain. Mengongkosi bandara menurutnya harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"APBD itu harus pendidikannya baik, layanan kesehatannya baik. APBD itu harusnya bikin rumah sakit yang mewah, layanan publik langsung," katanya.

Dia mengakui jika ide membangun bandara awalnya adalah gagasan yang luar biasa. Bahkan KDM mengakui pula jika ke depan keberadaan bandara ini bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi Jawa Barat. Apalagi kawasan tersebut ditopang oleh konektifitas tol hingga Pelabuhan Patimban.

“Itu wow banget ya, cuma diperlukan modal yang secara terus-menerus terus kan. Gitu loh. Dari sisi aspek kepentingan jangka panjangnya hebat. Nah, modal yang terus-menerus seperti itu semestinya dipegang oleh pemerintah pusat bukan provinsi,” tuturnya.

Pemprov Jabar sendiri setiap tahun harus menganggarkan operasional Al Jabar sebesar Rp45 miliar, kemudian melunasi cicilan hutang PEN sebesar Rp600 miliar, ditambah menyuntik Kertajati Rp100 miliar. Menurutnya, jika APBD Jabar sebesar Rp745 miliar itu tidak lagi dibebani Kertajati, dia pastikan infrastruktur dasar akan bisa lebih ditingkatkan.

Ia menyebut opsi menyerahkan saham Kertajati pada pusat dengan wacana tukar guling dengan Bandara Husein Sastranegara. “Makanya kita saya mau usulin Kertajati itu tuker aja kan kalaupun dikelola pemerintah pusat kan benefitnya tetap Majalengka yang dapat. Ini mah ini daripada (APBD) ngos-ngosan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana melepas saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai sekitar 80 persen dan telah ditawarkan kepada pemerintah pusat. Ia juga menginginkan agar saham Bandara Kertajati tersebut ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara.

“Ya, yang pasti setelah sekian banyak upaya yang dilakukan, Pak Gubernur mengambil sikap dan berkomunikasi dengan Pak Presiden terkait pemanfaatan atau pengelolaan Kertajati oleh pemerintah pusat. Syukur-syukur bisa dimanfaatkan untuk pertahanan,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).

Ia menuturkan pelepasan saham Bandara Kertajati dapat ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara. Dedi mengatakan pelepasan saham dilakukan mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas.

Selain itu, ia menyebut dana transfer ke daerah mengalami penurunan, termasuk adanya beban utang dan piutang. Potensi pajak di Jawa Barat pun dinilai masih sangat bergantung pada pajak kendaraan.

“Jadi Pak Gubernur mencoba mengambil langkah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat atau bahkan menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah pusat,” ujar dia.

Ia menyebutkan, apabila pemerintah pusat meminta pelepasan seluruh saham, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap opsi tersebut. Namun demikian, saham milik Pemprov Jawa Barat dapat dialihkan ke Bandara Husein Sastranegara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang skema pertukaran kepemilikan saham (swap share) Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat, dan mereka membidik kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai kompensasi, dengan target terealisasi pada 2027.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan opsi rasional untuk mengakselerasi pengembangan BIJB Kertajati agar ditangani sepenuhnya oleh pusat, sembari mengamankan aset daerah di lokasi lain.

"Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas," ujar Dedi, dikutip dari Antara Rabu (14/1/2026)

Poin paling krusial dalam negosiasi ini adalah rencana Pemprov Jabar untuk tidak sekadar melepas saham, melainkan menukarnya dengan hak kepemilikan di bandara yang terletak di jantung Kota Bandung.

"Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ujar Dedi menjelaskan skema tersebut.

Saat ini, Pemprov Jabar masih memegang dominasi kepemilikan saham BIJB Kertajati sebesar kurang lebih 70%, sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.

Besarnya porsi saham daerah ini dinilai menjadi beban tersendiri dalam fleksibilitas pengembangan bandara.

Dengan menyerahkan saham mayoritas ke pusat, Dedi berharap kendali operasional, pelayanan, hingga pengaturan rute penerbangan dapat dieksekusi lebih cepat dan masif oleh pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi daerah.

"Kita sih berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kemudian kita alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi biar Kertajati itu full oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya," ucapnya.

Meski ancang-ancang pelepasan saham disiapkan untuk 2027, Dedi memastikan komitmen Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2026 tidak berubah. Pihaknya tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk menjaga "denyut nadi" operasional BIJB Kertajati tahun ini.

"Anggaran operasional Rp100 miliar tetap dikucurkan pada 2026. Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," katanya.

Dedi menegaskan, apapun skema kepemilikan yang nanti disepakati, tujuan akhirnya tetap bermuara pada dampak ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

"Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," tuturnya.