JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan memastikan pemerintah tetap berupaya untuk mengoptimalkan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.

"Kita terus mendorong Bandara Kertajati agar semakin optimal. Tidak hanya untuk penerbangan penumpang, tetapi juga berbagai kegiatan kebandaraan seperti maintenance, repair, and overhaul (MRO),” ujar Menhub di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

“Saat ini sudah berproses pemindahan fasilitas perawatan helikopter ke Kertajati dan ada pembicaraan dengan pihak pabrikan dari Amerika terkait kegiatan perawatan pesawat," lanjut Dudy.

Dok. Kemenhub Menhub Dudy Purwagandhi.

Ia menambahkan pemerintah terbuka terhadap berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan utilisasi Bandara Kertajati sebagai pusat industri penerbangan.

"Kegiatan apa pun yang berkaitan dengan kebandaraan pasti akan kita dorong, baik penerbangannya maupun kegiatan operasional dan perawatan pesawat. Fokus kita adalah memastikan Bandara Kertajati dapat beroperasi secara optimal," ujar Dudy.

Sebagai informasi, Bandara Internasional Kertajati saat ini tengah menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah penumpang akibat belum seimbangnya permintaan pasar penerbangan serta perubahan pola operasional maskapai setelah pandemi Covid-19.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut, pemerintah bersama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) menyiapkan berbagai strategi transformasi.

Salah satunya dengan mengembangkan Kertajati sebagai Aerospace Park yang dilengkapi fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat di atas lahan sekitar 84 hektar.

Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi pusat perawatan armada pesawat nasional sekaligus mendorong tumbuhnya industri dirgantara di kawasan tersebut.

KOMPAS.com/HANDHIKA RAHMAN Potret depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jumat (6/2/2026)

Selain itu, pemerintah juga mendorong relokasi berbagai aktivitas industri penerbangan dan pertahanan ke Kertajati, termasuk pengembangan fasilitas perawatan pesawat dan helikopter.

Di sektor angkutan udara, pemerintah mengusulkan agar keberangkatan jemaah haji dan umrah asal Jawa Barat semakin dipusatkan melalui Bandara Kertajati guna meningkatkan utilisasi bandara.

Di sisi lain, berbagai insentif juga disiapkan untuk menarik minat maskapai membuka rute baru, di antaranya pemberian subsidi biaya pendaratan pesawat hingga 50 persen.

Upaya tersebut turut didukung dengan peningkatan aksesibilitas menuju bandara melalui Jalan Tol Cisumdawu dan Tol Cipali, sehingga waktu tempuh dari berbagai kota di Jawa Barat menuju Bandara Kertajati menjadi semakin singkat.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melepas saham mayoritas di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada pemerintah pusat memantik sorotan kritis dari DPRD Jawa Barat.

Dewan menilai, persoalan BIJB bukan sekadar soal kepemilikan saham, melainkan kegagalan membangun fondasi ekonomi yang menopang keberlangsungan bandara sejak awal.

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim, menyebut BIJB tidak dapat terus diperlakukan sebagai proyek infrastruktur yang berdiri sendiri. Menurutnya, tanpa perubahan pendekatan pembangunan, bandara tersebut berisiko terus menjadi beban fiskal daerah.

“Kalau BIJB hanya dipandang sebagai bandara, sulit untuk berharap ia hidup. Yang dibutuhkan adalah ekosistem ekonomi, bukan sekadar landasan pacu dan terminal,” kata Opik saat reses di Majalengka, Senin (26/1/2026).

Opik menilai, opsi pelepasan saham ke pemerintah pusat merupakan konsekuensi dari lambatnya geliat ekonomi di sekitar BIJB. Namun, ia menegaskan langkah tersebut bukan solusi tunggal dan tidak boleh menutup evaluasi kritis terhadap arah kebijakan sebelumnya.

Menurutnya, sejak awal pengoperasian BIJB, kawasan penyangga industri belum terbentuk secara matang. Akibatnya, aktivitas penerbangan tidak ditopang oleh arus logistik, manufaktur, maupun pergerakan bisnis yang memadai.

“Bandara itu harus dilayani oleh industri, bukan sebaliknya. Kalau industrinya tidak ada, siapa yang akan menggunakan bandara secara rutin?” ujarnya.

Dewan juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang terlalu lama bertumpu pada fungsi transportasi penumpang, sementara potensi lain seperti industri perawatan pesawat, logistik, dan sektor pertahanan baru disentuh belakangan. Padahal, sektor-sektor tersebut dinilai lebih realistis untuk menghidupkan BIJB dalam jangka menengah.

Opik menyebut, penjajakan kerja sama dengan industri strategis nasional hingga swasta memang sudah dilakukan. Namun, tanpa kesiapan wilayah, upaya tersebut berisiko tidak berkelanjutan. “Kuncinya bukan hanya siapa yang mengelola saham, tapi apakah Majalengka siap menjadi rumah bagi industri penopang bandara itu sendiri,” kata politisi PKB tersebut.

Dalam pandangan dewan, kesiapan daerah menjadi persoalan mendasar. Salah satu indikatornya adalah belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah penyangga BIJB. Tanpa RDTR, investasi sulit masuk karena tidak ada kepastian ruang dan peruntukan lahan.

“Investor butuh kepastian. Kalau RDTR belum tuntas, jangan berharap industri datang,” tegas Opik.

DPRD Jawa Barat juga menilai pembangunan BIJB harus dikaitkan secara utuh dengan konsep Kawasan Rebana, yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Dalam skema tersebut, BIJB seharusnya berfungsi sebagai simpul logistik dan industri, bukan berdiri terpisah dari dinamika ekonomi regional.

“Rebana itu satu kesatuan. Kalau Majalengka tidak bergerak industrinya, BIJB akan terus tertinggal,” ujarnya.

Meski demikian, dewan menegaskan wacana tukar guling saham dengan pemerintah pusat masih bersifat opsi dan belum final. DPRD meminta pemerintah provinsi berhati-hati agar langkah tersebut tidak sekadar memindahkan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan ingin tukar guling aset (ruislag) saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) ini, ada ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.

Salah satunya, eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.

"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar Dedi di Bandung, seperti dikutip Antara, Jumat (23/1).

Hal itu, menurut Dedi, membuat BIJB Kertajati sampai sekarang belum mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri, tanpa suntikan dana daerah.

Karenanya, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat.

Dedi merekomendasikan Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD I (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," ujarnya.

Dedi mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tersebut.

"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Dedi juga berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana ini.

Selanjutnya, Dedi meyakini Pemprov Jabar akan lebih untung jika mengambil alih Bandara Husein Sastranegara lantaran pasarnya sudah terbentuk.

"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," terangnya.

Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).

"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," terangnya.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pihaknya akan melakukan pelepasan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dalam artian menjual, namun menawarkan skema tukar guling aset (ruislag) strategis kepada pemerintah pusat.

Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat, semisal untuk dijadikan pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD IAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," kata Dedi di Bandung, Jumat.

Dedi mengungkapkan alasan di balik usulan radikal ini adalah ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.

Ia menyoroti eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.

"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar Dedi.

Hingga saat ini, lanjut Dedi, belum ada indikasi BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri tanpa suntikan dana daerah.

Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional.

Usulan ini, diklaimnya telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Dedi mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pertahanan terkait rencana ini.

Mengenai aspek bisnis, Dedi optimistis bahwa mengambil alih Bandara Husein Sastranegara jauh lebih menguntungkan bagi pendapatan daerah karena pasarnya sudah terbentuk.

Ia merencanakan modernisasi besar-besaran, termasuk penambahan panjang landasan pacu (runway).

"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," ucapnya.

Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).

"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," tutur Dedi yang mengaku menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Ronald H Sinaga, menjelaskan manajemen akan mengikuti arah kemudi yang diputuskan oleh para pemegang saham ihwal Bandara Kertajati. Hal itu menanggapi isu Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin melepas kepemilikan mayoritas saham di bandara tersebut.

"Kalau kami siap saja. Kalau pusat mau mengelola mengambil alih silakan, bagus. Bagi kami enggak masalah siapa pemegang sahamnya karena kami kan manajemen yang mengelola bandara," kata Ronald mengutip Antara, Kamis, 15 Januari 2026.

Ronald menegaskan jika Bandara Kertajati ingin tetap menyandang status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Pemprov Jawa Barat wajib mempertahankan saham minimal 51 persen. Namun jika opsi konversi menjadi dikelola pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diambil, maka pemerintah pusat memiliki diskresi untuk mencaplok seluruh saham dengan konsekuensi mengambil alih seluruh liabilitas finansialnya. "Kalau jadi BUMN silakan diambil semua, tapi konsekuensinya utang sekitar Rp 2 triliun harus dibayar atau ditanggung pusat," tutur Ronald.

Meski struktur kepemilikan berada di ambang perubahan besar, Ronald menjamin stabilitas operasional di lapangan tidak akan terganggu. Sebab teknis pengelolaan bandara di Majalengka saat ini sudah berada di bawah kendali PT Angkasa Pura Indonesia melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) selama 17 tahun, yang telah berjalan delapan tahun.

Senior Executive Vice Presiden Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Ronald Sinaga saat ditemui di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, 20 Oktober 2025. Tempo/Nandito Putra.

"Kalau mau diambil pusat yang diambil kan kepemilikan sahamnya. Kalau misalkan bandara dikelola pusat, sekarang juga dikelola Angkasa Pura Indonesia, airport-nya dikelola Angkasa Pura operatornya," ucap Ronald. Sebagai daya tawar, BIJB Kertajati saat ini berdiri di atas aset lahan seluas 1.400 hektare dengan legalitas sertifikat yang kuat atas nama Pemprov Jabar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Dedi Mulyadi, mulai memberikan sinyal kuat untuk melepas status kepemilikan saham mayoritasnya di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Keinginan melepas mandat mayoritas di bandara terbesar kedua di Indonesia itu bertujuan untuk mempercepat pengembangan kawasan yang dinilai belum mencapai performa maksimal sejak diresmikan pada 2018.

Saat ini, Pemprov Jabar menguasai 78,52 persen saham BIJB Kertajati. Sementara sisanya dikuasai oleh PT Angkasa Pura, PT Jasa Sarana, dan sejumlah pemegang saham lainnya.

Dominasi saham ini memaksa kas daerah memikul tanggung jawab tunggal atas pembiayaan investasi hingga kewajiban utang yang menumpuk. Di sisi lain, saat ini APBD Jabar dibebani biaya operasional Rp 100 miliar per tahun dan utang pembangunan mencapai angka Rp 2 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana melepas saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai sekitar 80 persen dan telah ditawarkan kepada pemerintah pusat. Ia juga menginginkan agar saham Bandara Kertajati tersebut ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara.

“Ya, yang pasti setelah sekian banyak upaya yang dilakukan, Pak Gubernur mengambil sikap dan berkomunikasi dengan Pak Presiden terkait pemanfaatan atau pengelolaan Kertajati oleh pemerintah pusat. Syukur-syukur bisa dimanfaatkan untuk pertahanan,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).

Ia menuturkan pelepasan saham Bandara Kertajati dapat ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara. Dedi mengatakan pelepasan saham dilakukan mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas.

Selain itu, ia menyebut dana transfer ke daerah mengalami penurunan, termasuk adanya beban utang dan piutang. Potensi pajak di Jawa Barat pun dinilai masih sangat bergantung pada pajak kendaraan.

“Jadi Pak Gubernur mencoba mengambil langkah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat atau bahkan menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah pusat,” ujar dia.

Ia menyebutkan, apabila pemerintah pusat meminta pelepasan seluruh saham, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap opsi tersebut. Namun demikian, saham milik Pemprov Jawa Barat dapat dialihkan ke Bandara Husein Sastranegara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan menyusul pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku enggan membiayai operasional bandara tersebut. Pihak Angkasa Pura Indonesia (API) atau InJourney Airports selaku pengelola merespons pernyataan itu dengan menekankan bahwa pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap operasional Bandara Kertajati telah diatur dalam kesepakatan.

Corporate Secretary Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, Arie Ahsan, mengatakan PT BIJB memang mengajukan permohonan setoran modal sebesar Rp 100 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham. Setoran modal dalam bentuk uang tersebut digunakan oleh PT BIJB, salah satunya untuk kebutuhan operasional bandara.

Ia menyebutkan, penyetoran modal tersebut juga selaras dengan komitmen pengoperasian bandara, khususnya dalam aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

“Respons API selaku salah satu pemegang saham di PT BIJB terhadap setoran modal dimaksud pada prinsipnya juga merupakan hal yang sudah diatur dalam shareholders agreement,” kata Arie kepada Republika, Rabu (7/1/2026).

Saat disinggung mengenai pernyataan Dedi Mulyadi yang menyatakan keberatan membiayai Bandara Kertajati karena dinilai tidak memberikan hasil, bahkan muncul opsi untuk menyetop operasional bandara, Arie menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut.

“Mengenai hal tersebut tentunya harus dilakukan pembahasan bersama seluruh pemegang saham agar konsekuensi dari keputusan itu tidak menimbulkan persoalan lain,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi mengeluhkan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus digunakan untuk membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati. Padahal, bandara tersebut saat ini hanya melayani satu penerbangan.

Bandung (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengindikasikan adanya perubahan pola mobilitas wisatawan mancanegara (wisman) menuju provinsi ini, yang terlihat dari catatan penumpang antara Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Statistisi Ahli Madya BPS Jabar Ninik Anisah di Bandung, Senin, mengungkapkan per Oktober 2025 jumlah wisman yang datang melalui Bandara Kertajati hanya 151 orang, turun 42,59 persen dibandingkan September dan merosot 82,74 persen secara tahunan.

Secara kumulatif Januari-Oktober 2025, total wisman Bandara Kertajati hanya 2.717 kunjungan, anjlok 70,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan Wisman Singapura masih mendominasi lewat kontribusi 30,46 persen, disusul Malaysia 15,23 persen.

Ninik mengatakan penerbangan internasional di Bandara Kertajati, kini tersisa satu rute saja, yakni penerbangan Scoot Airlines tujuan Singapura sebanyak dua kali per pekan.

"Penerbangan internasional kita di Kertajati hanya dua kali seminggu oleh Scoot, itu pun hanya ke Singapura," kata Ninik.

Situasi ini, berbeda dengan tahun sebelumnya ketika Kertajati masih melayani rute ke Malaysia. Penurunan jumlah rute ini, disebut BPS menjadi salah satu faktor merosotnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang langsung masuk ke Jawa Barat melalui bandara tersebut.

Tren sebaliknya, diungkapkan Ninik, terjadi pada kereta cepat Whoosh, di mana tercatat 160.648 kedatangan warga negara asing melalui stasiun-stasiun Padalarang, Tegalluar, Karawang sepanjang Januari–Oktober 2025.

Angka tersebut melonjak 48,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus Oktober 2025, tercatat 16.431 kedatangan WNA, yang naik 20,33 persen secara tahunan, dengan Stasiun Padalarang menyumbang 86,31 persen dari total kedatangan.

"Moda kereta cepat kini menjadi salah satu akses penting bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Jawa Barat," ujar Ninik.

Meski tidak secara gamblang, Ninik menduga belasan ribu turis asing yang sebelumnya masuk ke Jabar melalui jalur udara, kini beralih ke Whoosh, meski data kewarganegaraan detail belum dapat dipastikan karena sistem pencatatan Whoosh baru membedakan WNI dan WNA.

"Mungkin lewatnya kereta Whoosh, ya. Tapi kita belum bisa mendeteksi orang asing itu dari negara mana karena datanya terbatas. Hanya WNI dan WNA saja," ujarnya.

Dia juga mengungkap BPS menilai pergeseran pola mobilitas ini sebagai indikasi bahwa infrastruktur transportasi baru seperti Whoosh mulai mengubah arus perjalanan internasional ke Jawa Barat, di mana Padalarang menjadi titik kedatangan terbanyak, sementara Stasiun Karawang didominasi pekerja asing.

Adapun bandara terutama BIJB Kertajati masih bergantung pada keberlanjutan dan diversifikasi rute internasional.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Gelaran West Java Investment Summit (WJIS) 2025 menjadi panggung penting bagi masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Pada forum investasi tahunan tersebut, PT Real Kaiten Indonesia resmi menandatangani Share Purchase Agreement (SPA) dengan PT Jasa Sarana untuk masuk sebagai investor strategis dengan total nilai investasi mencapai Rp13,5 triliun.

Penandatanganan SPA ini tidak hanya menandai masuknya modal segar dalam skala besar, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap potensi bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka itu. Langkah ini disebut sebagai titik balik pengembangan Kertajati menuju pusat logistik, industri, dan ekonomi baru di Jawa Barat.

Founder & CEO/CFO Real Kaiten, Elaina Olivia Chong, mengatakan bahwa keputusan perusahaannya berinvestasi di Kertajati bukanlah tanpa pertimbangan matang. Ia menuturkan, BIJB telah memiliki infrastruktur dasar yang lengkap sehingga sangat ideal untuk dipacu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Sudah ada bandaranya. Namun saat ini adalah waktu terbaik untuk mengembangkan Kertajati lebih baik lagi karena banyak potensi. This is the best time to invest in BIJB,” ujar Elaina di Bandung, Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan bahwa Real Kaiten tidak hanya membawa modal, tetapi juga visi jangka panjang dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan sosial di sekitar bandara.

Real Kaiten bersama konsorsium perusahaan dari China merancang pembangunan kawasan aerocity Kertajati yang mengintegrasikan berbagai sektor strategis. Beberapa sektor prioritas yang akan dikembangkan meliputi; Infrastruktur pendukung strategis, Industri dirgantara (aerospace industry),Pusat logistik modern,Kawasan komersial campuran (mixed-use commercial area), Hotel & hospitality dan Teknologi logistik dan layanan digital.

Dengan cakupan pengembangan yang luas, Kertajati dinilai memiliki potensi menjadi superhub ekonomi baru yang menggerakkan wilayah Majalengka, Bandung Raya, hingga Ciayumajakuning.

Elaina menambahkan bahwa proyek ini akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.

“Bidangnya luas, logistik, perhotelan, teknologi, komersial. Kami belum bisa pastikan angkanya, tetapi potensi serapan bisa lebih dari 2.000 tenaga kerja,” ujarnya.

Real Kaiten juga menekankan pendekatan pembangunan yang melibatkan komunitas lokal melalui konsep shared ownership dan keberpihakan pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

Masuknya modal asing senilai Rp13,5 triliun ini menjadi sinyal penting bahwa BIJB Kertajati mulai dilirik sebagai titik strategis dalam peta investasi internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik masuknya investor baru tersebut, terutama karena percepatan pengembangan aerocity Kertajati telah lama menjadi agenda prioritas.

SPA ini juga memperkuat peran PT Jasa Sarana sebagai BUMD yang membuka ruang kolaborasi dengan investor global untuk mempercepat proyek-proyek strategis daerah.

Adapun, Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik, menyebut bahwa ketertarikan investor terhadap berbagai proyek strategis di Jawa Barat semakin meningkat. Di kawasan BIJB, minat tidak hanya datang dari Real Kaiten, tetapi juga dari berbagai perusahaan global, termasuk dari Jepang, Jerman, dan Inggris.

“WJIS bukan sekadar forum promosi, tetapi wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi. Kami memastikan Jawa Barat siap dengan regulasi yang jelas, insentif menarik, dan dukungan penuh dari seluruh ekosistem,” jelasnya.

Dukungan permodalan jumbo dan konsorsium teknis dari dua negara, BIJB Kertajati diproyeksikan akan bertransformasi dari bandara biasa menjadi pusat industri dan logistik modern di Indonesia bagian barat.

Investasi ini diyakini menjadi batu loncatan penting untuk menjadikan Kertajati sebagai gerbang ekonomi baru Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG — PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) menggandeng PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) kembangkan Kertajati Aerospace Park yang memiliki potensi investasi US$771 juta atau setara Rp12,88 triliun.

Perjanjian kerja sama operasi (KSO) yang diteken dalam ajang West Java Investment Summit (WJIS) 2025 ini menandai dimulainya pengembangan Kertajati Aerospace Park, kawasan terpadu yang akan menjadi pusat kegiatan industri kedirgantaraan nasional.

Penandatanganan KSO dilakukan oleh Direktur Utama GMF, Andi Fahrurrozi, dan Plt. Direktur Utama BIJB, Ronald H. Sinaga. Melalui kerja sama ini, GMF dan BIJB akan berkolaborasi menjadi pengelola kawasan.

GMF pun akan menjadianchor tenantatau operator yang nantinya turut berperan sebagai penggerak utama ekosistem industri di kawasan seluas ±84 hektare di area Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Majalengka.

Kertajati Aerospace Park dirancang sebagaiintegrated aerospace ecosystem,yang mencakup fasilitasMaintenance, Repair, & Overhaul(MRO) untuk pesawat komersial dan pertahanan,engine & component workshop, manufacturing zone, training and research center, sertabusiness centeryang terhubung langsung dengan infrastruktur bandara.

Proyek Kertajati Aerospace Park ini akan menarik investasi secara bertahap dengan initial investment senilai US$8 juta atau setara Rp133,6 miliar dan akan mencapai US$771 juta selama masa kerja sama jangka panjang, serta diproyeksikan dapat menyerap ribuan tenaga kerja baru, baik dalam kawasan dan maupun sekitarnya, sekaligus memperkuat rantai pasok industri kedirgantaraan dan pertahanan nasional.

Direktur Utama GMF, Andi Fahrurrozi, menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari perluasan cakupan bisnis Perusahaan. Kertajati Aerospace Park akan menjadi fondasi baru bagi GMF dalam memperluas kapabilitas di industri pertahanan dan komersial.

“Ini bukan sekadar ekspansi bisnis, tetapi bagian dari misi kami untuk membangun kemandirian bangsa di bidang kedirgantaraan, baik komersial maupun pertahanan,” ujar Andi.

“Melalui kolaborasi bersama BIJB dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami juga ingin mendorong Kertajati menjadi pusat inovasi, pelatihan, dan teknologi yang menumbuhkan industri aviasi Indonesia dari hulu ke hilir," tambah Andi.

Tahapan awal proyek akan difokuskan pada penyusunanmasterplankawasan, disusul penjajakan investor dan mitra industri strategis, termasukOriginal Equipment Manufacturer(OEM) global serta lembaga pendidikan dan riset.

Groundbreakingtahap pertama ditargetkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dengan pembangunan fasilitas perawatan pesawatrotary wingdengan GMF sebagaianchor tenantatau operator.

GMF pun ke depannya secara bertahap akan memusatkan operasi MRO bidang pertahanan seluruhnya berada di Kertajati Aerospace Park dimulai dari segmen rotary wing.

Plt. Direktur BIJB, Ronald H. Sinaga, menambahkan, kolaborasi ini memperkuat posisi Kertajati sebagai pusat industri aviasi dan pertahanan berteknologi tinggi yang berskala internasional. Dengan GMF sebagai mitra utama, kawasan ini diharapkan menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan selaras denganroadmapindustri kedirgantaraan serta pertahanan nasional, Kertajati Aerospace Park dikembangkan dengan prinsipgreen, smart,dansustainableindustrial development. Kehadiran proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global industri penerbangan dan pertahanan.