JAKARTA, iNews.id - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan, sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujarnya.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of funds), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumen, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. 

Editor: Rizqa Leony Putri

Kemarin kita bisa berhasil, dengan anggaran yang sama, tanpa uang tambahan, kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa menambah beban anggaran.

Pernyataannya itu merespons pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026.

“Kemarin kita bisa berhasil, dengan anggaran yang sama, tanpa uang tambahan, kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Sebagai catatan, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional bergerak di ambang 5 persen. Untuk pergerakan per triwulan, perekonomian nasional pada triwulan I 2025 tercatat pada level 4,87 persen (yoy). Sedangkan catatan terakhir pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,39 persen (yoy).

Menurut Purbaya, salah satu faktor pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah injeksi dana pemerintah ke perbankan.

Menkeu sebelumnya memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia (BI) ke sejumlah perbankan dengan total nilai mencapai Rp300 triliun.

Kebijakan itu bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan menyalurkan kredit ke sistem ekonomi riil. Purbaya mendeskripsikan desain kebijakan ini sebagai invisible hand, di mana pemerintah menggerakkan aktivitas ekonomi tanpa melakukan intervensi langsung.

“Dengan hanya memindahkan uang dari BI ke perbankan, antara itu ya, di samping program-program lain tentunya. Artinya, saya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa modal,” tambahnya.

Dengan kinerja ekonomi triwulan I, Purbaya optimistis bisa mendorong pertumbuhan ke arah 6 persen hingga akhir tahun.

Pergerakan ekonomi saat ini dianggap menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang dijalankan dapat mendorong perekonomian ke arah yang ditargetkan pemerintah.

“Kalau melihat hasilnya sekarang, sepertinya strateginya sudah membuahkan hasil kan. Sepertinya strateginya cukup pas dan cukup akurat. Nanti kalau program-program lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp300 triliun di perbankan turut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026.

“Pertumbuhan ekonomi yang 5,61 persen sebagian didukung dari situ (penempatan SAL), karena suplai uangnya bertambah di sistem dengan dukungan bank sentral juga,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya menjelaskan dana pemerintah itu bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan menyalurkan kredit ke sistem ekonomi riil.

Dia tidak mengarahkan secara khusus sektor yang menjadi target utama dan menyerahkannya ke perbankan, sebagai aktor yang lebih memahami kebutuhan kredit di aktivitas ekonomi.

Perbankan pun perlu menyalurkan suntikan dana pemerintah agar tidak menambah beban biaya dana atau cost of fund. Dengan desain ini, pemerintah menggerakkan aktivitas ekonomi tanpa melakukan intervensi langsung, atau yang Purbaya sebut sebagai invisible hand.

“Jadi, saya memaksa invisible hand berjalan di sistem finansial kita,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp6.187,2 triliun.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menyatakan pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah turut menopang konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 4,75 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut uang negara saat ini hanya tersisa Rp120 triliun.

Purbaya menegaskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada pada level yang memadai.

“Nggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait uang senilai Rp120 triliun, dana yang dimaksud merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang biasa diparkir di Bank Indonesia (BI).

Menkeu menyatakan dana Rp120 triliun tersebut merupakan bagian dari total SAL yang mencapai Rp420 triliun.

Sementara Rp300 triliun sisanya digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan sebagai modal mengakselerasi aktivitas perekonomian. Injeksi dana ini bertujuan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi perbankan.

Pemerintah mulanya menempatkan dana SAL senilai Rp200 triliun, yang kemudian disusul tambahan Rp100 triliun. Tambahan dana ini dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Namun, Purbaya menegaskan, penempatan dana tersebut bersifat deposito on call, yang bisa diambil oleh pemerintah ketika dibutuhkan.

“Dulu biasanya ditaruh di BI, sekarang harusnya masuk ke ekonomi. Itu yang menunjang pertumbuhan ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Tapi uangnya nggak habis, masih deposito saya. Itu langkah yang pintar (smart move) sebetulnya,” tuturnya.

Sedangkan dari sisi APBN, hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen (year-on-year/yoy). Lonjakan ini utamanya ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Sementara belanja pemerintah tumbuh 31,4 persen (yoy) dan defisit APBN terjaga pada level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menkeu memastikan APBN tetap solid dan mampu menjadi peredam gejolak (shock absorber) di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp300 triliun di perbankan bekerja menggerakkan perekonomian dengan mekanisme invisible hand atau tangan tak terlihat.

Artinya, injeksi dana pemerintah itu mendorong perbankan mengoptimalkan fungsi intermediasi mereka sehingga aktivitas perekonomian dapat terakselerasi.

“Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Purbaya menyebut kebijakan itu tidak menargetkan program prioritas pemerintah sebagai fokus utama penyaluran dana.

Dia membebaskan perbankan memilih target pembiayaan yang bisa menggerakkan perekonomian.

“Nggak selalu program prioritas. Saya sebetulnya nggak peduli di mana mereka taruh (dana), secara teoretis ya. Tapi, begitu taruh di situ, dia (dana) akan menyebar ke sistem perekonomian karena banknya dipaksa oleh invisible hand,” jelas Menkeu.

“Jadi, strategi kita di belakang seperti itu, mengaktifkan invisible hand,” tuturnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Purbaya menjelaskan, tambahan SAL itu diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan itu juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) bisa dialokasikan sebagai cadangan untuk mencegah pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dari sisi APBN, sebenarnya SAL sedang dibutuhkan untuk cadangan pelebaran defisit, khususnya dari subsidi energi,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bila harga minyak berada pada level 90–110 dolar AS per barel, APBN membutuhkan tambahan Rp126 triliun untuk menambal subsidi energi.

“Pemerintah bisa ambil dari SAL, dibanding lakukan efisiensi anggaran yang esensial. Kalau SAL-nya sudah jadi kredit dan berputar kan ada ketidakcocokan jika pemerintah membutuhkan tambahan anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, dia menilai tambahan suntikan SAL senilai Rp100 triliun kepada perbankan belum menyasar akar permasalahan secara tepat sasaran.

Menurutnya, masalah pada sisi kredit terletak pada rendahnya permintaan, alih-alih likuiditas perbankan.

Per Januari 2026, fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) perbankan masih Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia. Artinya, kata dia, angka kredit menganggur masih tinggi.

Sedangkan pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada periode yang sama terkontraksi 0,5 persen. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pun tumbuh di bawah pertumbuhan kredit umum sekitar 5,5 persen.

“Ada kekhawatiran tambahan suntikan SAL meningkatkan jumlah kredit menganggur Bank Himbara. Sementara kalau dipaksa masuk ke program seperti kredit untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berujung ke penurunan kualitas kredit,” tuturnya.

Sebagai catatan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan. Penambahan dana ini dilakukan seminggu sebelum Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat tambahan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp100 triliun ke perbankan menjadi langkah yang relevan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Yusuf, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, menjelaskan keputusan injeksi dana ini membantu melonggarkan likuiditas secara jangka pendek.

Terlebih, momentum kebijakan ini berdekatan dengan Lebaran yang aktivitas perekonomian serta kebutuhan uang tunainya cenderung lebih tinggi.

"Jadi, dari sisi stabilitas sistem keuangan, ini langkah yang cukup relevan untuk memastikan tidak ada tekanan likuiditas dan transaksi tetap lancar," ujar Yusuf.

Namun, dia menggarisbawahi, tambahan injeksi dana ini tidak secara otomatis mendorong permintaan dan konsumsi.

Pasalnya, penempatan SAL itu masih melalui sistem perbankan, yang berarti penyalurannya bergantung pada respons bank.

Menurut Yusuf, bank biasanya cenderung menempatkan dana tambahan ini ke instrumen yang aman seperti Surat Berharga Negara (SBN), alih-alih langsung menyalurkannya sebagai kredit konsumsi atau usaha.

"Jadi, dampaknya ke konsumsi lebih bersifat tidak langsung. Ia bisa membantu menjaga kondisi likuiditas tetap longgar, suku bunga tidak naik, dan kepercayaan pasar tetap terjaga. Tapi, dorongan ke permintaan rumah tangga tetap lebih ditentukan oleh faktor lain," kata dia.

Yusuf mengatakan konsumsi masyarakat lebih banyak ditentukan oleh pendapatan masyarakat, bantuan sosial, atau belanja pemerintah yang langsung masuk ke masyarakat.

Dengan demikian, tambahan SAL senilai Rp100 triliun itu lebih kuat sebagai instrumen stabilisasi daripada stimulus konsumsi.

"Kalau tujuannya benar-benar ingin mendorong permintaan, instrumen yang lebih langsung seperti bansos atau insentif konsumsi biasanya jauh lebih efektif karena efeknya langsung terasa di masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan. Penambahan dana ini dilakukan seminggu sebelum Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sebanyak 21 ribu kendaraan kekurangan saldo di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah saat arus mudik lalu. Hal ini memicu antrean lantaran pengemudi membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi saldo lebih dulu.

Dalam keterangannnya, pengelola tol, PT Jasa Marga (persero), jumlah ini tercatat dalam periode H-10 sampai H+1 libur Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 atau pada periode 11-22 Maret 2026.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan jumlah tersebut merupakan 4,9 persen dari total 442 ribu kendaraan yang melakukan transaksi di GT Kalikangkung pada periode yang sama.

"Dengan saldo e-toll kurang yang berdampak pada tingginya aktivitas top up di gerbang tol, maka akan mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan dan mengakibatkan antrean di gerbang tol," kata Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3).

Kondisi serupa berpotensi kembali terjadi pada arus balik, khususnya di GT Cikampek Utama. Rivan mengimbau pengguna jalan untuk memastikan saldo uang elektronik cukup sebelum memasuki jalan tol guna menghindari antrean kendaraan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas.

"Siapkan saldo e-toll cukup bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus, khususnya dari arah Trans Jawa menuju Jakarta," kata Rivan.

Untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta, pengguna jalan kendaraan Golongan I diimbau menyiapkan saldo e-toll minimal sebesar Rp500.000. Sementara itu, bagi pengguna jalan dari Surabaya menuju Jakarta, disarankan menyiapkan saldo minimal sebesar Rp1.000.000.

Jika proses pengisian ulang atau top up di gerbang tol terjadi pada ribuan kendaraan yang melintas di GT Cikampek Utama tentu akan merugikan pengguna jalan, karena waktu perjalanan terbuang hanya untuk menunggu proses top up. 

Rivan juga kembali mengingatkan kepada pengguna jalan, khususnya yang melakukan perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup (tarif berdasarkan jarak), bahwa kartu e-toll yang digunakan saat tap in wajib sama dengan yang digunakan saat tap out.

"Dengan demikian, pengguna jalan tidak dapat menggunakan kartu milik pengguna lain apabila saldo tidak mencukupi," kata Rivan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mencatat 21.000 kendaraan kekurangan saldo uang elektronik (e-toll) di Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sepanjang mudik Lebaran 2026.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menjelaskan jumlah itu mencakup 4,9% dari total 442.000 kendaraan yang bertransaksi di GT Kalikangkung pada H-10 hingga H+1 Idulfitri 1447H atau 11—22 Maret 2026.

“Dengan saldo e-toll kurang yang berdampak pada tingginya aktivitas top up di gerbang tol, maka akan mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan dan mengakibatkan antrean di gerbang tol,” ujar Rivan, Selasa (24/3/2026).

Menghadapi arus balik, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki tol, khususnya di titik krusial seperti GT Cikampek Utama.

Untuk perjalanan menerus di Tol Trans Jawa menuju Jakarta, pengguna jalan kendaraan Golongan I dari arah Semarang diimbau menyiapkan saldo minimal Rp500.000. Sementara itu, bagi pemudik dari arah Surabaya menuju Jakarta, disarankan menyiapkan saldo minimal sebesar Rp1.000.000.

Rivan juga mengingatkan kembali ketentuan sistem transaksi tertutup di mana kartu yang digunakan saat masuk (tap in) wajib sama dengan yang digunakan saat keluar (tap out). Hal ini berarti pengguna jalan tidak dapat meminjam kartu milik orang lain jika saldo miliknya tidak mencukupi di pintu keluar.

“Untuk kemudahan transaksi, pengguna jalan dapat melakukan pengisian saldo e-toll melalui berbagai kanal, antara lain aplikasi Travoy, layanan mobile banking, gerai ritel, maupun fasilitas top up di rest area,” tambahnya.

Sementara itu, Jasa Marga mendukung penuh pemberlakuan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way secara nasional yang dimulai hari ini.

Rekayasa tersebut diterapkan mulai dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang–Semarang hingga KM 70 Jalan Tol Jakarta–Cikampek. Langkah tersebut dilakukan atas diskresi Kepolisian.

Rivan menyampaikan bahwa pemberlakuan one way nasional didasarkan pada data volume kendaraan yang meningkat tajam dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta, serta hasil pantauan visual CCTV di lapangan.

“Pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way nasional ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan dan memperlancar arus balik,” ucapnya.

Sebelum skala nasional diterapkan, Jasa Marga dan Kepolisian telah melakukan rekayasa secara bertahap sejak Senin (23/3/2026). Dimulai dari one way lokal di KM 263 Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 GT Cikampek Utama, yang kemudian diperluas hingga KM 390 Ruas Tol Batang–Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna jalan tol yang bersiap menghadapi arus balik Lebaran 2026 perlu memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum melakukan perjalanan. Kartu seperti e-money, Brizzi, TapCash, dan Flazz menjadi alat pembayaran utama di gerbang tol, sehingga kekurangan saldo dapat menghambat perjalanan dan menimbulkan antrean.

Untuk menghindari kendala tersebut, pengguna kini dapat melakukan top up saldo dengan lebih mudah melalui ponsel. Kendati begitu, pastikan ponsel Anda memiliki fitur Near Field Communication (NFC) agar dapat dengan mudah melakukan top up melalui ponsel.

Sebagaimana diketahui, sejumlah bank telah menyediakan layanan pengisian ulang uang elektronik secara digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke ATM atau minimarket.

Kemudahan ini memungkinkan pengguna untuk mengisi saldo secara cepat, bahkan saat dalam perjalanan menuju gerbang tol. Dengan memanfaatkan fitur top up via HP, pengguna dapat memastikan kartu tetap siap digunakan saat melintasi tol, terutama di tengah tingginya volume kendaraan saat arus balik.

Berikut Cara Top Up e-money, Brizzi, TapCash, dan Flazz via HP:

1. Cara Top Up e-Money

• Pilih menu e-money dari halaman login Livin’ by Mandiri
• Tempel kartu e-money ke area NFC di handphone Anda
• Tahan dan jangan ubah posisi kartu e-money sampai proses baca kartu selesai
• Tap tombol ‘Top Up’ untuk isi saldo e-money
• Pilih atau masukkan nominal top-up sesuai kebutuhan. Centang produk proteksi jiwa jika dibutuhkan, lalu tap ‘Lanjutkan’
• Pastikan semua nominal transaksi Anda benar, lalu tap ‘Lanjutkan Top-up’
• Masukkan PIN Livin’
• Tempelkan kartu lagi ke area NFC agar saldo e-money Anda bertambah
• Tahan dan jangan ubah posisi kartu e-money sampai proses update saldo selesai
• Saldo e-money telah bertambah dan pembelian produk proteksi jiwa berhasil (jika ada)

2.Cara Top Up Brizzi

• Buka aplikasi BRImo
• Pilih Menu BRIZZI
• Pilih Scan Kartu BRIZZI
• Pilih Top Up Sekarang
• Pilih Denominasi
• Masukkan PIN
• Tempelkan Kartu BRIZZI ke HP
• Saldo Otomatis Akan Bertambah

3. Cara Top Up TapCash

• Buka aplikasi wondr by BNI
• Pilih menu "TapCash" atau “Login” untuk bertransaksi
• Jika login, pilih menu “TapCash”
• Pilih “Top-up atau Cek Saldo”
• Tempel kartu TapCash di area NFC HP
• Pilih denom top up atau ketik sesuai nominal yang dibutuhkan. lalu klik “Lanjut” dan masukkan PIN transaksi Wondr
• Top up berhasil akan muncul menu seperti terlampir, lalu klik “Update Saldo Kartu” untuk sinkronisasi saldo ke fisik kartu TapCash
• Update saldo sukses dan saldo bertambah ke kartu TapCash sesuai info terlampir

4. Cara Top Up Flazz

• Login ke aplikasi myBCA
• Pilih fitur ‘Flazz’
• Tempelkan kartu Flazz ke area NFC ponsel
• Informasi saldo kartu Flazz akan muncul lalu klik ‘Top Up’
• Pilih rekening sumber dana
• Pilih nominal top up
• Klik ‘Lanjut’ untuk konfirmasi transaksi
• Masukkan PIN myBCA
• Tempelkan kartu Flazz ke area NFC ponsel
• Detail transaksi akan muncul saat top up Flazz berhasil

Kami akan menyesuaikan strategi kami dengan strategi bank sentral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal menyesuaikan strategi penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI).

“Kami akan menyesuaikan strategi kami dengan strategi bank sentral,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Purbaya menyatakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun itu akan tetap disimpan di sistem perbankan dalam enam bulan ke depan. “Jadi, bank nggak usah takut (dana) itu diambil,” ujarnya.

Hingga sejauh ini, Menkeu belum memiliki rencana untuk menambah jumlah injeksi dana. Namun, ia pun tak menutup ruang untuk menambah penempatan dana pemerintah di perbankan ke depan.

“Yang penting saya monitor keadaan uang yang di perbankan, dan saya pastikan likuiditas sistem perbankan di perekonomian kita cukup untuk mendorong ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Diketahui, Menkeu memperpanjang masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026.

"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret 2026 akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujar Purbaya.

Evaluasi kebijakan tersebut akan kembali dilakukan pada September mendatang.

Purbaya memaparkan sejak awal penempatan dana pada September 2025 hingga Januari 2026, kebijakan tersebut turut mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit.

Suku bunga deposito tenor enam bulan tercatat turun menjadi 4,73 persen pada Januari 2026 dari 5,03 persen pada November 2025, sementara deposito tenor tiga bulan turun menjadi 4,68 persen pada Januari 2026 dari 4,71 persen pada November 2025.

“Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80 persen per Januari 2026 dibandingkan Januari tahun lalu yang berada pada level 9,20 persen," kata dia.

Sementara pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,96 persen secara tahunan (yoy) pada Januari 2026. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5 persen dan pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 11,7 persen per Februari 2026.

Sebelumnya, pemerintah menempatkan total dana sebesar Rp276 triliun yang bersumber dari SAL ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).

Rinciannya, Bank Mandiri, BRI dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.

Dari total tersebut, sebesar Rp75 triliun kemudian ditarik kembali untuk dibelanjakan guna mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gangguan sistem layanan perbankan kembali terjadi. Kali ini menyerang salah satu bank pembangunan daerah (BPD).

Pada Minggu (22/2/2026), manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank Jambi menggelar konferensi pers terkait gangguan layanan yang berdampak kepada nasabah.

Direktur Utama Bank Jambi Khairul Suhairi menyampaikan Bank Jambi melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. “Bank Jambi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan layanan nasabah Bank Jambi,” kata Khairul dikutip dari Instagram resmi @bankjambi, Senin (23/2/2026).

Khairul menegaskan, Bank Jambi berkomitmen memastikan hak dan kepentingan nasabah tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan Khairul sebagai bentuk tanggung jawab manajemen terhadap para nasabah.

Sehari setelahnya, manajemen Bank Jambi kembali menggelar konferensi pers dan mengumumkan upaya lanjutan guna menindaklanjuti dugaan hilangnya dana nasabah.

Khairul menyampaikan perseroan menindaklanjuti gangguan sistem yang terjadi dengan melakukan audit forensik secara menyeluruh guna memastikan keamanan saldo masyarakat serta memastikan total kerugian yang dialami nasabahnya.

Menyusul adanya audit forensik, Bank Jambi pun menutup sementara layanan di kanal mobile banking dan ATM. Khairul mengatakan, transaksi perbankan dapat dilakukan secara normal melalui kantor layanan di setiap kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu atau kantor fungsional Bank Jambi.

Manajemen Bank Jambi juga memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap dana nasabah yang terdampak oleh gangguan ini. Khairul menegaskan tidak akan ada nasabah yang dirugikan secara finansial akibat kesalahan teknis maupun gangguan eksternal.

“Sesuai dengan ketentuan, Bank Jambi berkomitmen apabila terjadi kerugian nasabah, akan melakukan penggantian secara penuh, baik itu disebabkan oleh kesalahan Bank Jambi maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Jambi,” tegasnya.

Bank Jambi turut memastikan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum guna mengungkap penyebab utama gangguan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas perbankan di daerah.

Bagi nasabah yang dirugikan, Khairul mengimbau agar langsung menyampaikan laporan kepada layanan customer service Bank Jambi di kantor layanan Bank Jambi terdekat mulai Senin (23/2/2026) sesuai waktu operasional layanan bank.

Bank Jakarta

Gangguan layanan juga pernah terjadi di bank pembangunan daerah, yaitu Bank Jakarta (sebelumnya Bank DKI) yang terjadi saat periode libur Lebaran atau 29 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Saat itu, terjadi gangguan layanan di aplikasi JakOne Mobile dan di mesin ATM.

Perseroan pun melakukan proses pemulihan layanan secara bertahap. Manajemen Bank DKI menyampaikan tidak ada serangan hacker atas gangguan sistem perbankan tersebut.

Selain itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyatakan tidak ada kesengajaan atas insiden gangguan sistem perbankan tersebut. Dia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan terjadi lantaran sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

Sebagai dampak dari aktivasi fitur tersebut, terjadi pembatasan sementara pada sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain.

Dia juga menyampaikan bahwa sejak awal kejadian, Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam, untuk melakukan evaluasi sistem, pemulihan berjenjang, serta menjaga kelancaran layanan prioritas lainnya. "Fitur pemulihan sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," ujarnya.

Namun, gangguan layanan tersebut berbuntut panjang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank Jakarta saat itu dan melaporkan persoalan gangguan layanan ke Bareskrim Polri.

Pramono menyampaikan alasan melapor ke Bareskrim karena kasus gangguan layanan terjadi berulang kali. Dia menduga bahwa dalam persoalan ini telah melibatkan internal Bank DKI maupun pemerintahan. Oleh karena itu, Pramono siap menindak siapapun yang berkaitan dengan persoalan ini.

Pramono berharap, melalui langkah ini pihaknya bisa mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan Bank DKI.

Di samping itu, pihaknya melalui lembaga independen bakal mengevaluasi, mengaudit hingga mengawasi persoalan terkait layanan Bank DKI tersebut.

Penguatan Bank Daerah

Sebelumnya, dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada awal tahun lalu, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Wattimena pernah menyinggung agar bank daerah terus melakukan penguatan tata kelola BPD dalam rangka menghadapi tantangan struktural dan eksternal.

“BPD perlu mewaspadai dampak dari berbagai risiko yang sedang berkembang terhadap operasional BPD seperti risiko serangan siber, risiko salah saji laporan keuangan, dan dampak dari risiko geopolitik terhadap sektor riil,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (17/1/2025).

Adapun, OJK telah meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa roadmap ini memberikan gambaran bagi BPD dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri. "Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagai regional champion," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan tantangan perekonomian domestik seperti penurunan jumlah kelas menengah, Dian menyebut bahwa BPD dapat menjadi ujung tombak pengembangan UMKM bagi masyarakat luas.