Kami ingin membangun kesadaran seluruh insan PLN EPI bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi dampak lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat budaya tanpa sampah (zero waste) melalui pengelolaan sampah terpilah dan daur ulang produk tekstil.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya terus memperkuat penerapan prinsip environmental, socialand governance (ESG) melalui pengelolaan sampah terpadu di lingkungan kerja.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, PLN EPI mengelola 460 kilogram sampah terpilah, yang terdiri atas 69 kilogram sampah organik, 390,9 kilogram sampah anorganik dan 226 kilogram sampah residu.

Seluruh sampah yang telah dipilah kemudian dikelola sesuai karakteristiknya, mulai dari pengolahan menjadi kompos, didaur ulang menjadi bahan baku baru, hingga penanganan residu secara bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan beban TPA.

Pemilahan sampah bekerja sama dengan Waste4Change dan Eco Touch.

Selain pengelolaan sampah harian, PLN EPI juga menginisiasi pengumpulan pakaian layak pakai melalui kolaborasi dengan Eco Touch sebagai bagian dari upaya memperpanjang siklus produk tekstil dan mengurangi limbah fesyen.

Hingga Mei 2026, secara akumulatif PLN EPI mengumpulkan 182,95 kilogram pakaian bekas yang selanjutnya didaur ulang.

Mamit mengatakan pengelolaan sampah bukan sekadar aktivitas operasional, tetapi merupakan bagian dari budaya keberlanjutan yang terus dibangun perusahaan.

"Keberlanjutan dimulai dari kebiasaan sehari-hari, melalui pemilahan sampah sejak dari sumber. Kami ingin membangun kesadaran seluruh insan PLN EPI bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi dampak lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan," ujar Mamit.

Menurut Mamit, kolaborasi dengan Waste4Change menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur, transparan dan bertanggung jawab.

Tidak hanya memastikan sampah dikelola sesuai prinsip lingkungan, kerja sama ini juga memungkinkan perusahaan memantau capaian pengurangan sampah secara berkala sebagai bagian dari implementasi ESG.

Selain penyediaan fasilitas pemilahan sampah, PLN EPI juga secara rutin mengedukasi pegawai mengenai pentingnya pengurangan sampah, penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle), sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

Ke depan, menurut Mamit, PLN EPI terus memperluas berbagai inisiatif keberlanjutan di lingkungan perusahaan, mulai dari edukasi pegawai untuk bijak dalam mengelola sampah, implementasi program pengurangan sampah, hingga peningkatan partisipasi pegawai dalam berbagai program pelestarian lingkungan.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan operasional yang semakin ramah lingkungan sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mikroplastik bukan hanya berasal dari kemasan plastik tapi tekstil. Sebab, tidak semua pakaian terbuat dari serat organik. Banyak juga pakaian yang terbuat dari bahan sintetis seperti poliester, nilon, akrilik, dan spandek.

Saat ini, mayoritas pakaian terbuat dari serat sintetis. Organisasi advokasi kesehatan dan keamanan konsumen, Public Interest Research Groups (PIRG), mencatat sekitar 60 persen pakaian yang diproduksi secara global berbahan serat sintetis. Sekitar 35 persen mikroplastik di laut diperkirakan berasal dari pakaian yang terbuat dari serat sintetis.

LSM di bidang lingkungan dan kesehatan Ecoton memperingatkan risiko kesehatan dari masifnya pencemaran mikropastik. Mikroplastik telah mencemari lingkungan hingga tubuh manusia. Berbagai riset menemukan mikroplastik di sperma, darah, dan air ketuban.

Masyarakat pun didorong untuk mengurangi pembelian baju baru berbahan sintetis, selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. “Gunakan, rawat, dan tukar pakaian yang sudah ada untuk mengurangi serat mikro dan menekan fast fashion,” demikian tertulis, dalam unggahan Instagram Ecoton, pekan lalu.

Di Indonesia, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, porsi sampah plastik mencapai 19 persen dari total sampah nasional yang terdata pada 2023, sedangkan sampah kain sekitar 2,9 persen.

Tambahan Beban Mikroplastik dari Pakaian Bekas Impor

Organisasi lingkungan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Environment Programme (UNEP), mengutip laporan dari Ellen MacArthur Foundation, mengungkapkan produksi sampah tekstil global mencapai 92 juta ton tiap tahun, dan banyak di antaranya berakhir di negara-negara berpendapatan rendah.

“Pakaian yang dibuang kerap berakhir di negara-negara berpendapatan rendah. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah di negara-negara tersebut menyebabkan pakaian dibuang ke tempat pembuangan terbuka atau dibakar, dengan dampak lingkungan dan sosial yang serius,” demikian tertulis dalam rilis UNEP, tahun lalu.

Meski risiko lingkungannya besar, pemerintah Indonesia menyepakati impor pakaian bekas yang telah dicacah dari Amerika Serikat -- keputusan ini menuai kontroversi meskipun tujuannya untuk daur ulang. Kesepakatan ini masuk dalam Perjanjian Dagang Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani Indonesia dan AS pada 19 Februari lalu.

Di Artikel 2.8 jelas tertulis: “Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan dari Amerika Serikat guna mendorong perdagangan dan sirkularitas dalam industri pakaian daur ulang Amerika Serikat yang sangat berkembang.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pakaian bekas cacah atau worn shredded clothing (SWC) akan dimanfaatkan sebagai bahan baku kain perca dan produk tekstil lainnya, seperti benang daur ulang.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," kata dia melalui keterangan tertulis, Februari lalu.

Keputusan ini tetap menuai sorotan lantaran selama ini banyak sampah tekstil di dalam negeri yang tidak tertangani dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021, Indonesia menghasilkan kurang lebih 2,3 juta ton limbah tekstil. Namun, hanya 0,3 juta ton yang didaur ulang.

Indonesia sepakat membuka keran impor bagi pakaian bekas yang telah dicacah dari Amerika Serikat (AS). Kesepakatan ini masuk dalam Perjanjian Dagang Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani Indonesia dan AS pada 19 Februari lalu.

Di Artikel 2.8 jelas tertulis: “Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan dari Amerika Serikat guna mendorong perdagangan dan sirkularitas dalam industri pakaian daur ulang Amerika Serikat yang sangat berkembang.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pakaian bekas cacah atau worn shredded clothing (SWC) akan dimanfaatkan sebagai bahan baku kain perca dan produk tekstil lainnya, seperti benang daur ulang.

"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," kata dia melalui keterangan tertulis, Februari lalu.

Pernyataan Airlangga soal kesiapan Indonesia ini menarik, mengingat selama ini banyak sampah tekstil di dalam negeri yang tidak tertangani dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021, Indonesia menghasilkan kurang lebih 2,3 juta ton limbah tekstil. Namun, hanya 0,3 juta ton yang didaur ulang.

Lantas, seberapa besar sampah tekstil AS hingga Negeri Paman Sam tersebut meminta bantuan Indonesia untuk jadi penampung sampah?

Besarnya Sampah Tekstil AS yang Belum Tertangani

Jika menilik data lembaga perlindungan lingkungan AS (EPA), Negeri Paman Sam menghasilkan 17,03 juta ton sampah tekstil pada 2018. Jumlahnya meningkat hampir 50 persen dibandingkan timbulan sampah tekstil pada 2000 yang baru mencapai 9,4 juta ton.

Sampah tekstil yang dimaksud tak hanya pakaian bekas, tapi juga furnitur, karpet, alas kaki, serta barang tak tahan lama lainnya seperti handuk dan seprai. Dari total timbulan sampah tekstil tersebut, AS baru mampu memanfaatkan dan mendaur ulang sekitar 14,7 persen.

Sedangkan bila mengacu pada peta World of Waste yang dikembangkan oleh jaringan yang mendukung inovasi keberlanjutan Fashion for Good, rata-rata sampah pakaian bekas pakai konsumen AS mencapai 15,4 juta ton per tahun.

Dengan rata-rata ini, AS jadi salah satu produsen sampah tekstil terbesar dunia. Sebagai gambaran, untuk mengangkut sekitar 15 juta ton sampah tekstil, dibutuhkan sekitar 100 kapal kargo berukuran besar, dengan asumsi setiap kapal mampu membawa sekitar 150 ribu ton muatan dalam sekali perjalanan.

JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan, tidak ada impor pakaian bekas siap pakai dari Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia, sebagaimana isu yang beredar di masyarakat. Pemerintah memastikan kebijakan yang diatur bukanlah impor pakaian bekas untuk dijual kembali ( thrifting ), melainkan impor bahan baku industri tekstil daur ulang .

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, bahwa yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah impor shredded worn clothing (SWC). Ia menyebut SWC merupakan pakaian bekas yang telah dihancurkan sehingga tidak lagi berbentuk utuh dan tidak memiliki nilai ekonomi sebagai pakaian layak pakai.

"Tidak benar, yang diatur dalam hal ini adalah impor SWC, yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar (thrifting)," kata Haryo dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Ia menegaskan, SWC diimpor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produksi benang daur ulang. Dengan demikian, kebijakan tersebut berbeda secara substansi maupun regulasi dengan larangan impor pakaian bekas siap pakai yang selama ini berlaku.

Menurut Haryo, pemerintah juga telah memastikan bahwa seluruh impor SWC akan langsung diserap oleh industri dalam negeri sebagai bahan baku produksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kebocoran produk ke pasar sebagai pakaian bekas.

Resmi! Prabowo dan Trump Teken Perjanjian Dagang, Tarif 1.819 Produk Jadi 0%



"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," tandasnya.