Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia sedang membawa sebuah ambisi dan visi besar: pertumbuhan ekonomi 8%. Angka ini bukan sekadar target teknokratis, melainkan simbol keberanian untuk keluar dari pertumbuhan biasa menuju lompatan yang lebih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan optimisme bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 8%, dan ambisi seperti ini patut dihargai karena bangsa besar memang membutuhkan cita-cita besar. Namun, dalam strategic management, visi besar tidak cukup hanya dinyatakan. Ia harus diuji oleh kapabilitas. Target 8% perlu bertemu dengan produktivitas, investasi berkualitas, efisiensi logistik, kualitas sumber daya manusia (SDM), kepastian hukum, disiplin fiskal, dan birokrasi yang mampu mengeksekusi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% year-on-year (YoY) pada kuartal I/2026. Capaian ini positif, tetapi juga menunjukkan bahwa ada jarak besar antara realisasi pertumbuhan saat ini dan ambisi 8%.

Gary Hamel dan C.K. Prahalad dalam artikel klasik Strategic Intent menegaskan bahwa ambisi besar dapat menjadi energi transformasi bila memaksa organisasi membangun kapabilitas baru. Ambisi, dalam pengertian ini, bukan slogan; ia adalah tekanan strategis yang membuat organisasi belajar, memilih, beradaptasi, dan bertumbuh.

Bagi Indonesia, target 8% harus dibaca sebagai panggilan untuk memperkuat kapabilitas bangsa, bukan sekadar angka yang diulang dalam pidato.

Hal Utama, Penting, dan Mendesak

Stephen R. Covey melalui First Things First memberi pesan yang sangat sederhana, tetapi tajam: efektivitas bukan soal melakukan lebih banyak hal, melainkan melakukan hal yang paling penting terlebih dahulu.

Covey membedakan antara hal yang urgent dan hal yang important. Yang urgent (mendesak) menuntut perhatian segera; yang important (penting) menentukan misi, nilai, dan masa depan.

Persoalan banyak negara adalah ketika agenda publik lebih sering digerakkan oleh urgensi politik daripada kepentingan strategis. Sesuatu disebut prioritas karena besar, cepat terlihat, populer, atau kuat secara simbolik. Padahal, hal paling menentukan bagi masa depan sering kali tidak selalu paling gaduh: pendidikan dasar, kesehatan primer, kualitas guru, riset, kepastian hukum, data terintegrasi, produktivitas industri, kapasitas daerah, dan birokrasi yang melayani.

Covey memakai metafora “batu besar”. Bila gelas diisi pasir lebih dulu, batu besar tidak akan masuk. Tetapi bila batu besar dimasukkan lebih dahulu, kerikil dan pasir masih menemukan ruang.

Dalam pembangunan Indonesia, “batu besar” itu adalah manusia, institusi, produktivitas, hukum, fiskal yang sehat, dan pelayanan publik. Inilah yang harus ditempatkan pertama.

Ketika dana besar dialokasikan pada satu proyek raksasa, selalu ada opportunity cost. Ada sekolah yang mungkin tertunda diperbaiki, layanan kesehatan yang tidak cukup diperkuat, riset yang tidak terdanai, infrastruktur dasar yang terabaikan, atau ruang fiskal yang semakin sempit.

Karena itu, setiap proyek besar perlu diuji dengan pertanyaan moral dan strategis: apakah ini benar-benar hal utama? Apakah ia menyelesaikan bottleneck terbesar bangsa? Apakah ia memperkuat produktivitas? Apakah manfaatnya lebih besar daripada biaya peluangnya?

Michael Porter dalam What Is Strategy? menegaskan bahwa strategi selalu mengandung trade-offs. Memilih satu hal berarti tidak memilih hal lain. Strategi bukan daftar semua keinginan, melainkan keberanian untuk memilih dan keberanian untuk tidak memilih. Maka, negara yang strategis bukan negara yang melakukan semua agenda sekaligus, tetapi negara yang tahu mana hal paling menentukan untuk didahulukan.

Kekhawatiran terhadap disiplin fiskal juga bukan isu kecil. Reuters melaporkan bahwa rencana belanja besar dan pembahasan revisi aturan keuangan negara menarik perhatian investor, terutama terkait batas defisit 3% PDB dan utang 60% PDB. Reuters juga mencatat bahwa Fitch menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan dan tekanan fiskal.
Membangun Daya Bangsa

Target 8% hanya akan kredibel bila Indonesia membangun daya bangsa: prioritas yang tajam, proses yang terukur, dan keselarasan eksekusi. Pertama, daya prioritas. Negara perlu membedakan mana quick wins, mana agenda struktural, dan mana transformasi jangka panjang. Stabilitas mata uang, Perizinan cepat, biaya logistik rendah, layanan publik mudah, dan kepastian regulasi dapat menjadi bukti awal bahwa negara bekerja. Tetapi pendidikan, kesehatan, reformasi hukum, riset, dan kualitas birokrasi adalah fondasi yang tidak boleh dikorbankan.

Kedua, daya proses. George Stalk, Philip Evans, dan Lawrence Shulman dalam Competing on Capabilities menegaskan bahwa keunggulan tidak hanya lahir dari posisi, tetapi dari kapabilitas proses. Pada level negara, proses berarti transparansi keuangan, waktu perizinan, biaya logistik, efektivitas belanja, produktivitas industri, kualitas pendidikan, dan layanan publik yang dapat diukur. Tanpa proses yang kuat, target 8% akan terasa seperti angka yang melayang terlalu jauh dari tanah.

Ketiga, daya keselarasan. Banyak strategi gagal bukan karena idenya salah, tetapi karena organisasi tidak selaras. Kementerian berjalan sendiri, daerah tidak sinkron, data tidak menyatu, dan anggaran tidak selalu menghasilkan outcome. Kaplan dan Norton melalui Balanced Scorecard menegaskan bahwa strategi harus diterjemahkan ke dalam ukuran kinerja yang jelas: bukan hanya output, tetapi juga proses internal, pembelajaran, pertumbuhan, dan hasil.

James G. March melalui konsep exploration dan exploitation memberi pelajaran penting. Negara boleh mengeksplorasi proyek masa depan, tetapi tidak boleh mengabaikan fondasi yang sudah jelas menentukan daya saing. Bila eksplorasi masa depan menyerap terlalu banyak sumber daya dari pendidikan, kesehatan, daya beli, produktivitas industri, dan kapasitas daerah, maka strategi menjadi timpang.

Karena itu, kita sebagai pemimpin bangsa perlu mengubah cara bertanya. Bukan hanya, “Apa proyek besar yang harus dijalankan?” melainkan, “Apa hambatan terbesar yang harus diselesaikan terlebih dahulu?” Bukan hanya, “Berapa besar anggaran dialokasikan?” melainkan, “Apa dampak strategis dari alokasi itu?” Bukan hanya, “Apakah proyek ini mendesak?” melainkan, “Apakah proyek ini sungguh penting bagi masa depan bangsa?”

Indonesia tidak kekurangan visi. Yang perlu diperkuat adalah kemampuan untuk mewujudkannya. Ambisi 8% memberi energi, tetapi kapabilitas memberi kepercayaan. Visi memberi arah, tetapi proses memberi jalan. Prioritas membuat bangsa fokus. Keselarasan membuat seluruh kekuatan bergerak dalam irama yang sama.

Biarlah kita diingatkan untuk menempatkan hal utama sebagai hal utama. Mari membangun manusia berkarakter dengan spiritual yang kuat sebelum simbol. Menguatkan kapabilitas institusi bukan kemampuan seremoni. Memperbaiki proses sebelum memperbesar janji.

Menjaga fundamental keuangan dan fiskal sebelum memperluas ambisi. Sebab masa depan tidak dimenangkan oleh bangsa yang punya visi ataupun paling sibuk, tetapi oleh bangsa yang paling mampu memilih prioritas, mengeksekusi dengan kapabilitas yang baik, dan menjaga arah dengan visi yang jelas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang lebih luas, terutama di sektor layanan dan distribusi pangan. Program ini disebut memiliki dampak turunan terhadap sistem perlindungan sosial bagi pekerja yang terlibat di dalamnya.

Pemerhati jaminan sosial Teguh Purwanto mengatakan pelaksanaan MBG melibatkan rantai kerja yang panjang, mulai dari pengelolaan dapur, distribusi makanan, hingga tenaga operasional di lapangan. Menurut dia, aspek ketenagakerjaan dalam program tersebut perlu mendapat perhatian yang setara dengan aspek pemenuhan gizi.

“MBG tidak hanya soal makanan bergizi gratis. Di dalamnya ada ekosistem kerja yang besar, mulai dari tenaga kerja sampai distribusi,” ujar Teguh, Rabu (13/5/226).

Ia menilai, negara perlu memastikan pekerja yang terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai. Hal ini dianggap penting mengingat skala program yang melibatkan ribuan unit layanan di berbagai daerah.

Pria yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan

University of New South Wales Australia itu mengatakan, terdapat lebih dari 25.000 SPPG dengan estimasi lebih dari 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Besarnya jumlah tersebut, menurut dia, membuat MBG memiliki dampak langsung terhadap sektor ketenagakerjaan nasional.

Menurut dia, perlindungan sosial bagi pekerja dapat berdampak pada stabilitas layanan di lapangan. Pekerja yang memiliki jaminan sosial dinilai cenderung bekerja lebih konsisten dan terhindar dari risiko kerja yang tidak tertangani.

Teguh menambahkan perlindungan yang dimaksud dapat mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hingga jaminan kematian. Ia menilai skema tersebut relevan untuk mendukung keberlanjutan program jangka panjang.

Ia juga menilai program MBG sejalan dengan agenda penguatan sumber daya manusia dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama pada aspek peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.

Teguh mengatakan, pengalaman panjang dalam bidang jaminan sosial menunjukkan bahwa investasi pada gizi sejak usia dini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, ia menilai program MBG memiliki posisi strategis dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia menggelar kompetisi penulisan jurnalistik dengan dukungan penuh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dengan nama BNI Journalists Writing Competition 2026. Lomba ini berhadiah total Rp50 juta dan diselenggarakan dalam rangka memperingati 80 tahun perjalanan BNI di Indonesia dengan mengusung tema besar "80 Tahun BNI: Bangkit, Bertumbuh, dan Berdampak bagi Indonesia".

Kompetisi menulis ini terbuka untuk jurnalis profesional, baik dari media online maupun media cetak. Terdapat empat subtema yang dapat dipilih peserta.

Subtema pertama adalah "BNI dan Kemandirian Ekonomi Rakyat" yang sejalan dengan Asta Cita kedua dan kelima pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Subtema ini akan mengulas bagaimana peran BNI dalam menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari pembiayaan sektor pertanian dan perikanan melalui KUR BNI, pemberdayaan koperasi, hingga dukungan BNI pada rantai nilai hilirisasi komoditas lokal yang mendorong produk Indonesia naik kelas ke pasar global melalui layanan BNI Xpora.

Subtema kedua mengangkat "BNI dan Pembangunan SDM serta Kesejahteraan Indonesia". Tema ini diharapkan dapat menggambarkan upaya BNI dalam mendukung penguatan SDM, pendidikan, dan pemerataan kesejahteraan dengan produk mulai dari pembiayaan pendidikan, program beasiswa, layanan BNI Griya untuk hunian layak, hingga ekosistem World by BNI yang mendorong literasi dan inklusi keuangan digital bagi masyarakat luas, termasuk di daerah tertinggal melalui jaringan Agen46.

Subtema ketiga adalah "BNI dan Akselerasi Transformasi Digital Indonesia" yang menjelaskan bagaimana BNI bertransformasi menjadi katalis ekonomi digital nasional serta membangun kapabilitas digital yang unggul. Bagian ini juga mengulas strategi BNI mendorong perilaku masyarakat untuk menabung yang dapat memperkuat dana murah (CASA).

Subtema keempat mengangkat "BNI Menuju Visi Menjadi Global Financial Institution" yang menjelaskan seputar peran BNI sebagai wholesale bank yang fokus terhadap penyediaan solusi keuangan terintegrasi untuk korporasi, institusi, dan mendorong peran UMKM go global melalui berbagai transformasi layanan. Dengan beragam keunggulan yang dimiliki, menjadikan BNI sebagai mitra keuangan utama dengan personalized financial solutions.

Terdapat tiga kategori kompetisi bagi jurnalis dari berbagai platform, yakni Kategori Media Online - Hard News, Kategori Media Online – Feature, dan Kategori Media Cetak - Hard News & Feature.

Pendaftaran dan pengumpulan karya dibuka mulai 20 April hingga 24 Juni 2026. Syarat utamanya, karya yang dilombakan harus sudah dipublikasikan di media massa baik media cetak maupun media online dengan rentang waktu 20 April hingga 24 Juni 2026. Untuk masing-masing kategori, peserta boleh mengirimkan lebih dari satu karya yang sudah dipublikasikan baik di media cetak maupun media online.

Karya jurnalistik yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah karya jurnalistik berbahasa Indonesia. Karya tulis merupakan karya orisinil yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan terjemahan/saduran/jiplakan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan bukan hasil jockey writer.

Semua jenis karya yang dikirimkan harus sesuai tema dan subtema, tidak berisikan artikel yang mencemarkan nama baik BNI, tidak mengandung unsur SARA, dan memenuhi standar kode etik jurnalistik. Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak melayani korespondensi atau surat menyurat.

Peserta melakukan registrasi dan pengumpulan karya melalui bit.ly/BNIWritingCompetition. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0815-7467-8001 (Andi) atau email ke bniwritingcompetition@gmail.com. Jangan lewatkan kesempatan ini sekaligus turut merayakan 80 tahun perjalanan BNI dalam membangun Indonesia. Daftarkan diri sekarang dan raih kesempatan juara di BNI Journalists Writing Competition 2026! (*)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat operasional Kereta Cepat Whoosh telah dikelola oleh 574 personel oleh SDM Indonesia atau telah mencapai 80%.

VP Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan proses handover tersebut termasuk menjalankan sebagian besar fungsi operasional serta perawatan secara mandiri.

"Ditargetkan pada tahun ini operasional Kereta Cepat Whoosh dapat dijalankan 100% oleh tenaga lokal," kata Anne dalam siaran pers, Selasa (24/2/2026).

Dia menjelaskan dari total 574 personel tersebut, 144 bertugas pada fungsi operasional, termasuk 66 masinis dan 31 petugas pusat kendali operasi yang mengatur perjalanan secara real time.

Pada sisi perawatan sarana Kereta Cepat Whoosh, 80 personel menjaga keandalan rangkaian kereta setiap hari. Sementara 350 personel lainnya memastikan kesiapan jalur, jembatan, terowongan, sistem kelistrikan, persinyalan, dan komunikasi agar perjalanan berlangsung aman, stabil, dan tepat waktu.

Dalam fase transisi, lanjutnya, KAI Group menugaskan 191 pegawai perbantuan yang terdiri atas 154 pegawai KAI Induk dan 37 pegawai KAI Commuter. Penempatan ini dirancang untuk memperkuat proses alih kompetensi sekaligus menjaga kesinambungan standar keselamatan dan kualitas layanan selama masa pengalihan tanggung jawab.

Anne menambahkan proses transfer knowledge untuk masinis Whoosh juga berlangsung lebih cepat dari perencanaan awal. Jika di China proses serupa dapat memerlukan waktu hingga tiga tahun, pada pengoperasian Whoosh tahapan tersebut diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 tahun.

Percepatan ini dimungkinkan karena para masinis merupakan masinis KAI yang telah berpengalaman mengemudikan kereta konvensional dengan jam terbang minimal 3.000 jam atau setara 100.000 kilometer perjalanan.

Kemandirian operasional Kereta Cepat Whoosh yang telah mencapai 80 % menegaskan bahwa SDM Indonesia mampu mengelola teknologi kereta cepat dengan standar yang selaras dengan operator global. Kompetensi dan pengalaman yang terbangun menjadi kekuatan utama dalam memastikan layanan terus berkembang secara profesional dan berdaya saing internasional, dengan target penuh 100 % tenaga lokal pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat bauran energi baru terbarukan (EBT) sepanjang 2025 tumbuh terbatas dibandingkan dengan 2024. Bahan bakar fosil masih mendominasi pembangkitan listrik secara nasional.

Laporan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap bahwa bauran energi hijau di sektor kelistrikan mencapai 16,3% pada 2025, naik 110 basis poin dibandingkan dengan 2024 yang berada di angka 14,65%.

Hingga Desember 2025, total kapasitas terpasang pembangkit EBT di Indonesia telah menyentuh angka 15.630 megawatt (MW).

Penambahan kapasitas pembangkit sepanjang 2025 ini tercatat sebagai yang terbesar dalam kurun 5 tahun terakhir. Secara terperinci, kapasitas tersebut didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang menyumbang sebesar 7.587 MW, disusul oleh bioenergi sebesar 3.148 MW, dan panas bumi sebesar 2.744 MW.

Selain itu, kontribusi dari sumber energi lain juga terus berkembang, di antaranya tenaga surya sebesar 1.494 MW, gasifikasi batu bara sebesar 450 MW, angin sebesar 152 MW, serta pemanfaatan sampah sebesar 36 MW, dan sumber lainnya sebanyak 18 MW.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan capaian bauran EBT pada 2025 telah melampaui target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), meski secara persentase masih di kisaran belasan persen.

“Kalau khusus di ketenagalistrikan, itu [bauran EBT] tercapai 16,3%. Itu di atas RUKN yang hanya menargetkan 15,9%,” ujar Eniya di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT pada 2025 cukup besar. Namun, terdapat tambahan 7 gigawatt (GW) pembangkit dari gas dan batu bara.

“Sebenarnya penambahan EBT kita ini cukup besar di 2025, tetapi kalau dikonversi menjadi persentase, karena ada penambahan 7 GW dari gas dan batu bara, maka persentasenya menjadi turun,” kata Bahlil dalam konferensi pers.

Bahlil menegaskan bahwa capaian ini diraih di tengah tantangan global yang tidak menentu. Sebagai catatan, capaian bauran EBT dalam program transisi energi atau secara keseluruhan mencapai 15,75% per akhir 2025.

“Sesungguhnya saya mau sampaikan bahwa 2025 ini adalah tahun yang penuh cobaan dan dinamika. Ada suka duka yang cukup luar biasa. Namun, bagi kami, setiap ada tantangan justru di situlah harus ada kehadiran kita dalam rangka menunjukkan apa yang menjadi target dari Bapak Presiden,” paparnya.

Tantangan global dalam lanskap adopsi energi terbarukan turut diakui oleh Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency/IRENA) Francesco La Camera.

Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik negaranya dari komitmen iklim global telah memaksa aliran dana miliaran dolar untuk transisi energi dan adopsi iklim ke negara berkembang terhenti. Di Indonesia, inisiatif transisi energi yang dimotori negara maju Just Energy Transition Partnership (JETP) harus kehilangan AS sebagai salah satu donor potensial.

IRENA yang turut ditinggalkan AS pun harus memutar otak mencari alternatif pembiayaan. Bagaimanapun, Negeri Paman Sam merupakan salah satu kontributor dana terbesar.

“Kami sedang mencari cara untuk menutup celah pendanaan, termasuk bekerja sama dengan berbagai entitas lain,” ujarnya, dikutip dari Antara.

La Camera menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas utama IRENA karena keduanya merupakan kawasan dengan pertumbuhan permintaan energi tercepat dan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil.

“Jika kita tidak mengintervensi permintaan energi di kawasan ini, itu akan berdampak buruk bagi transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris,” katanya.

Ia mengakui bahwa potensi keluarnya AS amat disesalkan, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan besar dan mitra kerja sama yang penting bagi IRENA.

“Ini sangat disesalkan, tetapi politik kadang membawa kita pada situasi seperti ini. Kami harus menerimanya dan berupaya bekerja lebih baik,” ujarnya.

Indonesia Tertinggal dari Ekonomi Besar Lain di Asean

Selain tambahan energi bersih yang masih tertinggal dibandingkan dengan fosil pada 2025, tingkat adopsi EBT Indonesia ternyata juga lebih rendah daripada negara-negara ekonomi besar lainnya di Asia Tenggara.

Data BloombergNEF menunjukkan bahwa dari enam ekonomi utama di kawasan, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, Indonesia mencatat rasio terendah penambahan energi bersih. Dalam periode 2016–2025, Indonesia menambah lebih dari 7 GW pembangkit fosil untuk setiap 1 GW pembangkit energi bersih.

Di antara enam negara ini, Singapura menempati posisi terdepan sebagai negara dengan tingkat adopsi energi bersih tertinggi, yakni sebesar 100% dari total tambahan kapasitas listrik dalam kurun 2016–2025. Vietnam menyusul di peringkat kedua dengan tingkat adopsi 64% dan Thailand 57%.

Sementara itu, tingkat adopsi energi hijau Malaysia mencapai 45% dari total tambahan listrik dalam periode tersebut, sedangkan Filipina 28% dan Indonesia hanya 12%.

BloombergNEF mencatat tenaga surya menjadi teknologi EBT dominan di Asia Tenggara, dengan penambahan kapasitas diproyeksikan terus meningkat hingga 2030. Pertumbuhan tersebut didorong oleh lelang proyek di Filipina dan Malaysia, kebijakan net metering Vietnam, serta proyek ekspor listrik surya dari Indonesia ke Singapura.

Selain surya, Asia Tenggara diproyeksikan menambah 12,1 GW kapasitas energi angin pada 2026–2030 dengan kebutuhan pembiayaan aset mencapai US$19,6 miliar. Vietnam diperkirakan menjadi penyumbang terbesar, disusul Filipina, Thailand, dan Laos melalui skema lelang, tender, dan perdagangan listrik lintas negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak akan membuka keran impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) karena produksi dalam negeri dinilai masih dapat memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dalam perhitungannya, jika Indonesia mengimpor gas alam cair, maka proyeksi impor mencapai 50 kargo tahun ini. Hal ini diakuinya bahwa terdapat ketidaksinkronan antara

"Gas kita itu sebenarnya konsumsi dalam negeri itu cukup," tegas Bahlil dalam BIG 40 Conference 2025, Senin (8/12/2025).

Dia menyebut saat ini sebanyak 30% produksi gas alam dari nasional telah terkontrak untuk ekspor. Hal ini tak bisa diganggu gugat lantaran telah dikerjasamakan sejak operasional produksi gas dimulai.

Sementara itu, data SKK Migas sebelumnya menyebutkan hampir 70% produksi gas dalam negeri telah didistribusikan untuk kebutuhan domestik, termasuk industri, hingga pembangkit.

"Kita putar otak bagaimana agar tidak impor, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada impor gas," terangnya.

Sementara itu, gas berupa LPG masih diimpor karena dari kebutuhan 8,5 juta ton nasional, Indonesia baru dapat memproduksi 1,3 juta ton. Alhasil, Indonesia harus mengimpor 7,2 ton LPG.

"LPG ini tidak bisa kita bangun di Indonesia semuanya karena bahan baku nya tidak ada, karena utk LNG itu bahan bakunya ada dalam istilah gas itu ada C1 dan C2, kalau LPG itu C3 dan C4," jelasnya.

Kendati demikian, saat ini pemerintah tengah merencanakan hilirisasi batubara menjadi dimetyl ether (DME) sebagai alternatif produk LPG. Proyek hilirisasi ini diyakini dapat mengurangi laju impor LPG di masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, Sebanyak 62.128 peserta lulusan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia mulai mengikuti Program Magang Nasional Batch 2. Program ini menjadi strategi penyiapan tenaga kerja untuk siap memasuki dunia kerja.

Program Magang Nasional tidak hanya akan mengasah kompetensi teknis peserta, tetapi juga membentuk etos kerja, kemampuan komunikasi, kerja tim, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan profesional.

“Magang nasional menjadi strategi penyiapan tenaga kerja Indonesia agar lebih siap memasuki dunia kerja,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat pembukaan Program Magang Nasional Batch 2 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Rabu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan minat terhadap program tersebut cukup tinggi.

“Sebanyak 4.669 perusahaan terdaftar dengan usulan kuota lebih dari 42.000 calon peserta. Setelah seleksi, 62.754 dinyatakan diterima dan 62.128 telah terverifikasi resmi sebagai peserta magang,” katanya.

Anwar menuturkan, para peserta magang akan ditempatkan di instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta selama enam bulan. Sebanyak 1.800 peserta hadir secara luring dalam acara pembukaan di Kantor Kemenaker tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dikutip melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog Presiden Prabowo dengan Bloomberg saat kunjungan sebelumnya di New York pada September lalu.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Michael Bloomberg turut membagikan pengalaman mengenai kebijakan kesehatan publik selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota New York. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi dalam penguatan kebijakan kesehatan di Indonesia.

“Selain isu SDM, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi antara Bloomberg dan Danantara, khususnya untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tulis Teddy.

Teddy juga menjelaskan bahwa pembahasan meliputi agenda pendidikan, kesehatan, hingga potensi kerja sama di bidang konservasi laut. Secara keseluruhan, ia menilai pertemuan tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional untuk mendukung program pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dikutip melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog Presiden Prabowo dengan Bloomberg saat kunjungan sebelumnya di New York pada September lalu.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Michael Bloomberg turut membagikan pengalaman mengenai kebijakan kesehatan publik selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota New York. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi dalam penguatan kebijakan kesehatan di Indonesia.

“Selain isu SDM, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi antara Bloomberg dan Danantara, khususnya untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tulis Teddy.

Teddy juga menjelaskan bahwa pembahasan meliputi agenda pendidikan, kesehatan, hingga potensi kerja sama di bidang konservasi laut. Secara keseluruhan, ia menilai pertemuan tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional untuk mendukung program pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropi sekaligus pemilik media Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan pada Selasa, (18/11/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg saat kunjungan Kepala Negara ke New York disela-sela Sidang Umum PBB beberapa waktu silam.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pertemuan Prabowo dan Michael Bloomberg berlangsung selama tiga jam yang diisi dengan makan siang. Keduanya, kata Rosan, membahas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

“Tadi sambil diskusi. Karena ini kan melanjutkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg,” kata Rosan usai mendampingi Presiden.

Dia menyebut bahwa kedatangan Michael merupakan bagian dari undangan Presiden Prabowo sebelum tokoh tersebut melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Rosan menjelaskan bahwa tahap awal kolaborasi yang dibicarakan akan melibatkan BPI Danantara sebagai mitra utama. Dia juga membenarkan adanya pembahasan mengenai isu konservasi laut.

“Jadi ini tahap awal dan kerja samanya akan lebih banyak dengan Danantara,” ujarnya.

Selain isu ekonomi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resmi.

Michael Bloomberg, yang juga dikenal dengan berbagai inisiatif global di bidang kesehatan publik, turut berbagi pengalaman saat memegang jabatan publik.

Menurut Teddy, Michael Bloomberg turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai Wali Kota New York.

Tidak hanya itu, kedua pihak turut menyinggung peluang kolaborasi di sektor konservasi laut. Seskab Teddy pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg merupakan tahap awal untuk menjajaki peluang kerja sama di sejumlah sektor strategis.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Rubens Bloomberg dalam santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Baru menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi. Diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga adalah bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Itu saja ya,” kata Bahlil kepada wartawan.

Saat ditanya mengenai durasi pertemuan yang mencapai sekitar tiga jam, Bahlil menegaskan bahwa pembicaraan tersebut masih bersifat pengantar dan belum sampai pada tahap kesepakatan konkret.

“Sekarang tadi baru pembukaan, nanti ada pertemuan lanjutan yang akan ditindaklanjuti oleh Danantara. Nanti ditanyakan ke kepala Danantara, sekarang lagi ada pertemuan di Danantara,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pertemuan awal memang tidak langsung menghasilkan proyek. Bahlil juga mengungkapkan bahwa topik seputar hilirisasi dan energi baru terbarukan turut masuk dalam agenda pembicaraan, tetapi detailnya masih dibahas oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

“Ya, konkretnya itu kan baru pertemuan awal, mana ada pertemuan awal langsung konkret? Tetapi arahnya untuk kebaikan, ya,” ucapnya.

Janji Michael Bloomberg ke Jokowi

Berbeda dengan era Prabowo, Michael Bloomberg ternyata belum pernah menginjakkan kaki di Istana Negara saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Namun setelah lengser dari kursi RI 1, Jokowi ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy.

Bloomberg New Economy mengumumkan pembentukan jajaran dewan pada April 2025 lalu melalui situs resminya. Dewan ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia sekaligus Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi.

Dalam jajaran dewan, Jokowi ditunjuk bersama dengan deretan tokoh berpengaruh dunia, seperti Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath, Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Duta Aksi Iklim Singapura Ravi Menon, hingga Co-Founder Moderna sekaligus CEO Flagship Pioneering Noubar Afeyan.

Raimondo dan Draghi bukan nama baru dalam menjembatani kepentingan sektor publik dan swasta. Raimondo, seorang pengusaha, pengacara, sekaligus kapitalis ventura, juga pernah menjabat Gubernur Rhode Island.

Sementara itu, Draghi berpengalaman sebagai bankir investasi, profesor universitas, hingga memegang peran penting di pemerintahan dan lembaga multilateral.

Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael Bloomberg mengatakan Gina Raimondo dan Mario Draghi berpengalaman membawa pemahaman mendalam tentang pasar, dedikasi terhadap kemitraan publik-swasta, serta pengalaman berharga dalam menghadapi masa-masa penuh gejolak.

”Dengan begitu banyak kekuatan yang kini mengubah arah ekonomi global—dari pergeseran politik dan perdagangan, percepatan perubahan iklim, hingga lompatan teknologi kecerdasan buatan—misi Bloomberg New Economy menjadi semakin vital,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/9/2025).

Jokowi pun buka suara terkait penunjukan dirinya sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy, baru-baru ini.

"Pada awal Januari 2025 saya mendapatkan tawaran itu, kemudian akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg diberikan ucapan ya selamat begitu, sudah masuk ke Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy," ujar dia, Jumat (26/9/2025) dilansir dari Solopos.

Jokowi mengatakan Dewan tersebut akan membahas mengenai sejumlah tantangan ekonomi ke depan.

"Di sini nanti akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ya mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa," urai dia.

Salah satunya soal intelligence economy yang dinilai Jokowi sangat penting lantaran menjadi sebuah proses untuk mengumpulkan sekaligus menilai.

"Kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat, sehingga yang namanya AI, 5G, IOT, itu sangat penting," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membeberkan sejumlah topik yang dibahas dalam jamuan makan siang antara Presiden Prabowo Subianto dan pengusaha sekaligus filantropis dunia, Michael Bloomberg, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Rosan yang mendampingi langsung Presiden Ke-8 RI dalam pertemuan tersebut mengaku bahwa salah satu topik yang menarik adalah pembahasan mengenai pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Air.

“Berbicara mengenai sumber daya manusia Indonesia itu dari segi pendidikan, kemudian membicarakan juga dari segi kesehatan,” ujar Rosan.

Dia menambahkan, Bloomberg mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkannya ketika menjabat Wali Kota New York, termasuk aturan pelarangan rokok di restoran demi menjaga kesehatan publik.

Rosan menjelaskan bahwa diskusi berlangsung santai selama jamuan makan siang, namun mencakup sejumlah peluang kerja sama strategis.

“Bagaimana kerja samanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan,” tandas Rosan.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menerima Mike Bloomberg, pendiri Bloomberg LP dan mantan Wali Kota New York, dalam jamuan makan siang resmi di Istana Merdeka pada pukul 13.30 WIB.

Adapun Rosan ke luar dari kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 16.42 WIB. Alhasil, tamu negara tersebut melakukan 3 jam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang.

Berdasarkan data BNN 2024, Sigit mengatakan dari jutaan orang itu usia 15-24 tahun merupakan kelompok paling banyak menyalahgunakan narkoba.

"Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba indonesia mencapai 3,3 juta orang. Dengan angka peningkatan tertinggi didominasi oleh remaja usia 15-24 tahun," ujar Sigit di lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Rabu (29/10/2025).

Dia menambahkan, usia yang mendominasi penyalahgunaan narkoba itu merupakan kelompok usia yang akan menjadi tulang punggung pembangunan di masa depan.

Oleh karena itu, perkara narkoba ini dikhawatirkan dapat mengganggu bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia karena merusak generasi muda.

"Menghambat dan mengancam keberhasilan pembangunan SDM dan generasi muda yang salah satunya adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba," imbuhnya.

Adapun, jenderal bintang empat ini terus melakukan penindakan agar bisa menekan maupun memutus rantai distribusi narkoba. Penindasan dilakukan terhadap kurir, pengedar hingga bandar.

Sementara itu, dalam periode Oktober 2024-Oktober 2025, Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba. Dari kasus itu, total ada 65.572 tersangka.

Selain penindakan terhadap tersangka, kepolisian telah berhasil menyita 214 ton barang bukti narkoba yang terdiri dari, 186,7 ton ganja; 9,2 ton sabu; 1,9 ton tembakau gorila.

Kemudian, 2,1 juta butir ekstasi; 13,1 juta butir obat keras; 27,9kg ketamine; 34,5 kg kokain; 6,8 kg heroin! 5,5 kg TAC; 18 liter etomidate; 132,9 kg asis; 1,4 juta butir happy five; dan 39,7 kg happy water. Terhadap barang bukti ini juga telah dimusnahkan oleh Polri pada Rabu (29/10/2025).

"Jumlah tersebut, apabila dikonversi dalam bentuk uang, maka nilainya setara dengan Rp29,37 triliun," pungkas Sigit.