Bisnis.com, JAKARTA - Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi mendirikan I-CHIP (Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy), sebuah pusat studi transdisiplin yang didedikasikan untuk memperkuat kebijakan kesehatan nasional berbasis bukti ilmiah, integritas moral, dan keadilan sosial.

Pendirian I-CHIP menjadi bagian dari ikhtiar UMJ untuk menghadirkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab tantangan besar kesehatan nasional, mulai dari transformasi layanan kesehatan primer, pembiayaan kesehatan yang adil, ketahanan kesehatan menghadapi perubahan iklim, hingga penguatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan nasional.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma’mun Murod Al Barbasy, menyampaikan bahwa lahirnya I-CHIP bukan sekadar pembentukan lembaga baru, melainkan bagian dari kebangkitan intelektual dan moral kampus dalam mengawal masa depan bangsa.

“Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dibangun di atas ilmu pengetahuan, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat. I-CHIP hadir sebagai manifestasi dari semangat tersebut. UMJ ingin memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara akademik, tetapi juga menjadi pusat solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Rektor UMJ dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa I-CHIP akan dikembangkan sebagai pusat studi tingkat universitas yang bersifat kolaboratif, melibatkan berbagai disiplin ilmu, jejaring nasional, dan mitra strategis lintas institusi.

Sementara itu, Direktur I-CHIP UMJ, Arief Rosyid Hasan, menyampaikan bahwa I-CHIP lahir dari kegelisahan akademik sekaligus panggilan moral agar kebijakan kesehatan Indonesia tidak kehilangan arah keadilan sosial.

“Kami percaya bahwa kebijakan kesehatan tidak boleh hanya didorong oleh kepentingan pasar atau politik jangka pendek. Kebijakan harus dibangun di atas bukti ilmiah yang kuat dan keberpihakan kepada masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. I-CHIP ingin menjadi jembatan antara sains, negara, dan kemaslahatan publik,” ujarnya.

Menurut Arief, I-CHIP mengusung spirit Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, khususnya nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai instrumen pembelaan terhadap kaum mustadh’afin.

“Kalau dahulu Kyai Ahmad Dahlan menerjemahkan Surah Al-Ma’un melalui aksi sosial, maka hari ini kita menerjemahkannya melalui data, riset, dan kebijakan publik. I-CHIP adalah Al-Ma’un dalam bentuk sains kebijakan,” tambahnya.

Ke depan, I-CHIP akan berfokus pada pengembangan policy brief, policy modelling, riset spasial kesehatan, survei nasional, penguatan transformasi layanan kesehatan berbasis AI dan big data, hingga konsorsium lintas kampus dan lembaga strategis nasional.

Melalui I-CHIP, UMJ menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai pusat navigasi kebijakan publik yang independen, berbasis bukti, dan berpihak pada kepentingan rakyat. I-CHIP diharapkan menjadi salah satu motor kebangkitan kebijakan kesehatan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari menegaskan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis (CKD) kini tidak lagi terikat pada momen ulang tahun penerima manfaat. Pemerintah juga memastikan hasil screening akan langsung ditindaklanjuti tanpa harus menunggu periode berikutnya.

Hal tersebut disampaikan Qodari dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), menanggapi pertanyaan terkait mekanisme tindak lanjut bagi peserta yang terdeteksi memiliki risiko penyakit.

“Screening itu tidak lagi sekarang terikat kepada hari ulang tahun. Jadi ini kapan saja bisa. Yang kedua, hasil screening langsung ditindaklanjuti, tidak harus menunggu tahun depan,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat penanganan kasus, terutama bagi anak-anak atau kelompok tertentu yang memiliki riwayat penyakit berat. Menurutnya, menunda tindak lanjut hingga tahun berikutnya berisiko memperburuk kondisi kesehatan.

“Kalau ada masalah, terlalu lama kalau menunggu tahun depan,” kata Qodari.

Terkait isu penanganan tuberkulosis (TB), Qodari mengakui pihaknya tidak dalam posisi memberikan penjelasan teknis, mengingat hal tersebut menjadi kewenangan kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kendati demikian, ia memastikan Bakom akan membantu menjembatani komunikasi antara media dan kementerian/lembaga terkait agar informasi yang dibutuhkan publik dapat tersampaikan secara akurat.

“Kami akan membantu mengomunikasikan pertanyaan ini dengan kementerian terkait supaya bisa mendapatkan jawaban yang lebih teknis,” tandas Qodari.

Pemerintah mewacanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah ancaman defisit yang diklaim menyentuh Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada kelompok miskin karena iuran mereka ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Menurut Budi, peserta yang masuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak perlu khawatir.

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (25/2).

Secara konsep, skema JKN memang berbasis gotong royong: peserta mampu menyubsidi yang kurang mampu. Namun, benarkah kenaikan iuran sepenuhnya tak berdampak pada kelompok miskin?

1. Risiko Tekanan ke Kelas Rentan Non-PBI

Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai isu utama justru bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang tidak masuk kategori miskin ekstrem, tetapi juga belum mapan secara ekonomi.

Menurutnya, kelompok ini umumnya berada di desil 6 atau 7-tidak berhak menerima bantuan iuran, tetapi memiliki daya beli terbatas dan sangat sensitif terhadap kenaikan harga (price sensitive).

Selama ini, peserta kelas III membayar Rp35 ribu per bulan dari total iuran Rp42 ribu, dengan selisih ditanggung pemerintah. Jika subsidi dihapus dan peserta harus membayar penuh, maka ada tambahan beban langsung pada rumah tangga.

"Kelompok ini tidak layak PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/2).

Ia memperingatkan kebijakan tersebut bisa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mendongkrak daya beli kelas menengah yang belakangan tertekan. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, banyak disumbang oleh kelompok ini.

Dalam konteks ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, tambahan beban rutin-meski relatif kecil secara nominal-bisa berdampak signifikan terhadap pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan rumah tangga dengan pengeluaran tetap yang ketat.

"Malah ini berkebalikan, bertolak belakang dengan upaya pemerintah justru untuk menaikkan daya beli kelas menengah yang sekarang sedang turun," tegas Faisal.

2. Ancaman Tunggakan dan Kepesertaan Nonaktif

Pandangan berbeda datang dari Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar di mana kenaikan iuran penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal JKN, mengingat rasio klaim yang meningkat dalam tiga tahun terakhir berpotensi memicu defisit.

Namun, ia sepakat dampak terbesar justru akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III.

"Yang menjadi masalah kan bagi masyarakat mandiri. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kalau dinaikkan, itu akan menjadi kesulitan buat mereka. Di tengah ekonomi saat ini yang belum membaik," ujarnya kepada CNN Indonesia.com, Kamis (26/2).

Timboel mengingatkan pemerintah sempat menjanjikan penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025, namun belum terealisasi. Menurutnya, penghapusan tunggakan-khususnya untuk peserta kelas III-perlu diprioritaskan sebelum kebijakan kenaikan diberlakukan.

Jika tidak, kenaikan iuran justru berpotensi kontraproduktif. Alih-alih menambah penerimaan, jumlah peserta nonaktif bisa meningkat sehingga pendapatan iuran justru menyusut.

"Kalau daya belinya masih menurun, menurut saya ditunda. Yang menjadi utama adalah, yang dinaikkan adalah PBIJKN dan PBPU, yaitu kenaikan iuran untuk orang miskin. Jadi tidak untuk yang mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi untuk yang dari pemerintah," katanya.

3. Benarkah Tak Berdampak ke Warga Miskin?

Secara langsung, peserta PBI memang tidak terdampak karena iuran mereka dibayar pemerintah. Namun persoalan muncul pada kelompok miskin dan rentan yang belum terdaftar sebagai PBI.

Saat ini kuota PBI tercatat sekitar 96,8 juta jiwa. Padahal, merujuk Perpres Nomor 36 Tahun 2023, target penerima seharusnya mencapai 113 juta orang pada 2024.

Timboel mendorong pemerintah menambah kuota PBI agar sesuai regulasi tersebut. Konsekuensinya memang ada kenaikan alokasi APBN, tetapi langkah itu dinilai lebih tepat untuk melindungi kelompok miskin dan tidak mampu sesuai amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Saya mendorong peningkatan sesuai dengan peraturan presiden nomor 36 tahun 2023. Yaitu di 2024 ditargetkan 113 juta orang. Nah, sekarang kan masih dipasang 96,8 juta orang. Saya mendorong sesuaikan dengan perpres 36 tahun 2023, yaitu di 2024 sebesar 113 juta," jelas Timboel.

Tanpa perluasan kepesertaan, kelompok miskin yang belum terdaftar PBI akan menghadapi dilema seperti membayar iuran yang naik atau berisiko kehilangan jaminan kesehatan.

4. Apakah Perlu Keringanan Khusus?

Untuk peserta PBI, tidak ada skema keringanan tambahan karena seluruh iuran telah ditanggung pemerintah. Namun bagi masyarakat miskin yang belum masuk PBI, hingga kini belum ada skema khusus yang diumumkan.

Timboel justru mengusulkan peningkatan manfaat layanan bagi kelompok rentan, seperti layanan home care, pembiayaan ambulans dari rumah ke fasilitas kesehatan, hingga dukungan pendampingan bagi pasien miskin yang dirawat.

"Misalnya, ada home care. Bahwa dirawat di rumah, tidak harus pergi ke faskes. Bagi yang lansia tidak mampu lagi, bagi rakyat miskin-miskin yang tidak mampu punya ongkos dan sebagainya, bisa disampaikan dengan, dibantu dengan, adanya ambulan dari rumah ke faskes," jelas Timboel.

Sementara itu, Faisal menekankan bahwa kebijakan iuran tidak bisa dilihat semata dari sisi fiskal BPJS. Pemerintah perlu menimbang dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga dan stabilitas kelas menengah.

"Kelas menengah ini tidak dapat fasilitas, tidak mampu seperti orang kaya, tapi juga tidak layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial pemerintah, termasuk bepergian kesehatan yang free, itu mereka tidak layak. Tapi mereka justru dibebankan. Sehingga turunlah disposable income-nya, dan turunlah daya beli mereka," ujarnya.

Pada akhirnya, dilema kenaikan iuran BPJS bukan sekadar soal melindungi kelompok miskin, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal JKN dan daya tahan ekonomi rumah tangga-terutama kelompok rentan yang berada di antara miskin dan mapan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan.

"BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga akurasi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat dikonfirmasi dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (16/2), dikutip dari Antara.

Menurut dia, proses verifikasi dilakukan oleh BPS yang berkolaborasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan keberadaan mitra statistik sangat dibutuhkan karena besarnya jumlah sasaran verifikasi.

Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah.

BPS bersama Kemensos sudah memetakan jumlah dan sebaran wilayah jangkauan pelaksanaan verifikasi lapangan yang akan berlangsung sekitar dua bulan itu. Dalam hal ini salah satunya di Jawa Barat yang jumlah keluarga sebanyak 1 juta dan beberapa di provinsi lain kurang dari 500 ribu keluarga.

Amalia menyebut dengan pemetaan wilayah tersebut, proses verifikasi akan jauh lebih terarah sehingga dimungkinkan mendapatkan data akurat, yang menjadi kunci agar kebijakan penetapan PBI-JKN berbasis kondisi kesejahteraan riil masyarakat.

Selain 11 juta peserta, BPS juga melakukan verifikasi lapangan terhadap 106.153 peserta yang telah direaktivasi otomatis dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.

Kendati demikian, Amalia menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan agar pembaruan data berjalan cepat, akurat, dan dapat segera digunakan sebagai dasar kebijakan.

"Data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perengkingan atau pendesilan di tingkat nasional bukan di tingkat daerah, karena perengkingan desil 1-10 tingkat nasional pastinya akan berbeda dengan pendesilan di tingkat masing-masing daerah ini mungkin harus menjadi catatan buat kepala daerah. Pendesilan atau perengkingan nasional itu pasti berbeda dengan pendesilan yang ada di masing-masing daerah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama empat dekade terakhir, banyak hal terjadi di dunia kesehatan Indonesia, mulai dari perkembangan hingga tantangan.

Selama empat dekade terakhir, sektor kesehatan di Indonesia mengalami banyak penguatan, mulai dari fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), eliminasi berbagai penyakit menular, hingga menghadapi pandemi Covid-19, hingga adopsi kecanggihan teknologi di dunia kesehatan.

Berikut ini rangkuman perubahan besar di dunia kesehatan Indonesia sejak tahun 1985 sampai 2025, baik dari sisi kebijakan, industri, sistem kesehatan nasional, teknologi, maupun capaian kesehatan masyarakat:

• 1985

Pada 1980-an, Pemerintah mulai meningkatkan cakupan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), memperluas layanan imunisasi dasar (polio, DPT, campak), dan mengintensifkan jaringan posyandu untuk pemantauan tumbuh-kembang dan gizi anak.

• 1986–1988

Pada periode ini, Pemerintah mulai memperkuat program untuk kesejahteraan ibu dan anak melalui penguatan program Kelas Ibu Hamil, KIA, dan posyandu balita. Pemerintah juga menetapkan standar pelayanan dasar mulai di seluruh Puskesmas.

• 1989

Departemen Kesehatan menetapkan “Bulanan Imunisasi” dan meningkatkan capaian imunisasi setelah menjadi program nasional.

• 1990-an

Pada periode ini, pemerintah mulai membangun kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS, edukasi publik, serta program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal itu selain untuk meningkatkan kesadaran dan menurunkan pencegahan HIV, juga untuk mengurangi stigma.

Pada 1991-1993, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dibentuk untuk memperluas edukasi HIV/AIDS, baik di sekolah-sekolah dan media publik

Selain itu, Depkes juga meluncurkan program Imunisasi Hepatitis B dan melakukan penguatan laboratorium dasar penyakit menular, serta mulai memperkenalkan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

• 1997-1998

Krisis moneter 1997 memaksa reformasi birokrasi. Akhir 1990-an muncul kebijakan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mulai memasifkan penanganan Tuberkulosis (TB) agar lebih terstruktur dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-Course).

• 2000-an

Pada periode ini, pemerintah mulai menyusun sistem jaminan sosial untuk pembiayaan layanan dasar melalui alokasi dana ke Puskesmas.

Pada 2004, pemerintah mengesahkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menetapkan kerangka hukum jaminan sosial. Selanjutnya, pada 2005, Jamkesmas diluncurkan sebagai program pembiayaan untuk warga miskin.

• 2006

Muncul ancaman flu burung (H5N1), yang direspons dengan memperkuat sampling dan surveilans. Periode ini juga diisi persiapan legislatif dan teknis untuk membentuk BPJS.

• 2007

Puskesmas dengan rawat inap mulai dikembangkan di daerah terpencil.

• 2008

Pemerintah memperkuat program gizi nasional, termasuk penanganan stunting.

2009. Selain itu, pemerintah juga mulai mempersiapkan program Jampersal untuk memberi layanan persalinan gratis.

• 2010-an

UU BPJS disahkan dan Program Jampersal diluncurkan pada 2011. BPJS Kesehatan mulai beroperasi, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2014.

Pada periode ini, untuk pertama kali Indonesia memiliki skema asuransi kesehatan nasional yang bertujuan mencapai cakupan universal dan mengubah cara masyarakat mengakses layanan kesehatan ke pembiayaan solidaritas.

• 2015–2019

Periode ini memasuki era digitalisasi di industri dan sektor kesehatan. INA-CBG mulai diwajibkan di seluruh rumah sakit dan program akreditasi rumah sakit diperketat untuk menggenjot mutu layanan.

Pemerintah juga memulai layanan SIMPUS (sistem informasi Puskesmas), SISRUTE (sistem rujukan), dan persiapan integrasi data.

Di periode ini, mulai terlihat perbaikan mutu di rumah sakit yang terakreditasi dan mulai terlihat perbaikan manajemen data walau belum terintegrasi nasional penuh.

• 2020-an

Pandemi COVID-19 mengguncang dunia kesehatan, tak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Periode ini memaksa adaptasi besar, di mana pemerintah dan seluruh rumah sakit harus berjibaku melakukan penguatan kapasitas laboratorium PCR, pembangunan fasilitas isolasi, dan peluncuran aplikasi PeduliLindungi untuk tracing, sertifikat vaksin, dan pengawasan mobilitas.

• 2021

Pemerintah mulai meluncurkan dan melakukan kampanye vaksinasi massal dengan menyiapkan ratusan juta dosis vaksin. Digitalisasi juga didorong dengan sistem pendaftaran dan verifikasi vaksinasi digerakkan oleh PeduliLindungi yang berdasarkan NIK.

Aplikasi tersebut saat ini menjadi bagian dari integrasi data yang berevolusi menjadi SatuSehat untuk rekam medis terintegrasi.

• 2023

Pemerintah mulai merumuskan program transformasi layanan kesehatan dengan enam pilar:

• Layanan primer

• Layanan rujukan

• Ketahanan kesehatan

• Pembiayaan

• SDM Kesehatan

• Teknologi & data

Selain itu, juga meluncurkan serta menerapkan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia-Ku) untuk mencatat imunisasi dan data kesehatan anak.

• 2024

Pemerintah melakukan percepatan kebijakan mewajibkan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk fasilitas kesehatan terdaftar dan mulai memperketat peraturan pengendalian rokok, seperti menentukan kenaikan usia beli dan pembatasan iklan.

• 2025

Pemerintah meluncurkan program skrining kesehatan tahunan gratis yang bisa diakses setiap ulang tahun warga, untuk mendeteksi dini tiga penyakit silent killer yaitu diabetes, hipertensi, kolesterol, hingga kesehatan jiwa, dan beberapa pemeriksaan preventif. Program ini didanai besar dan ditargetkan menjangkau puluhan juta orang pada 2025.

Selain itu, Indonesia juga menutup Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2. Keberhasilan yang dicapai setelah kampanye imunisasi masif sejak bermulanya wabah pada 2022. WHO menyatakan Indonesia bebas KLB polio tipe 2 pada 19 November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dikutip melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog Presiden Prabowo dengan Bloomberg saat kunjungan sebelumnya di New York pada September lalu.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Michael Bloomberg turut membagikan pengalaman mengenai kebijakan kesehatan publik selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota New York. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi dalam penguatan kebijakan kesehatan di Indonesia.

“Selain isu SDM, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi antara Bloomberg dan Danantara, khususnya untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tulis Teddy.

Teddy juga menjelaskan bahwa pembahasan meliputi agenda pendidikan, kesehatan, hingga potensi kerja sama di bidang konservasi laut. Secara keseluruhan, ia menilai pertemuan tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional untuk mendukung program pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dikutip melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog Presiden Prabowo dengan Bloomberg saat kunjungan sebelumnya di New York pada September lalu.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Michael Bloomberg turut membagikan pengalaman mengenai kebijakan kesehatan publik selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota New York. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi dalam penguatan kebijakan kesehatan di Indonesia.

“Selain isu SDM, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi antara Bloomberg dan Danantara, khususnya untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tulis Teddy.

Teddy juga menjelaskan bahwa pembahasan meliputi agenda pendidikan, kesehatan, hingga potensi kerja sama di bidang konservasi laut. Secara keseluruhan, ia menilai pertemuan tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional untuk mendukung program pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengetuk palu Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, Rabu (12/11/2025).

Langkah itu dimaksudkan untuk melindungi ruang publik dari paparan asap rokok. Namun, di sisi lain, pelaku usaha di sektor hotel dan restoran mulai mengeluh karena khawatir kebijakan tersebut akan menekan jumlah pelanggan dan pendapatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan penerapan KTR merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Perda ini bukan larangan merokok, tetapi penataan. Sekolah, perkantoran, tempat umum, tempat ibadah, taman bermain anak, dan angkutan umum kini ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Menurut Eni, pemerintah tetap menyiapkan area khusus bagi perokok agar tidak menimbulkan ketegangan sosial di lapangan. Pada tahap awal, penegakan aturan masih dilakukan secara persuasif.

Dia menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan agenda nasional pengendalian penyakit tidak menular dan penguatan kesehatan masyarakat.

“Kalau lingkungan bersih dari asap, produktivitas meningkat, biaya pengobatan turun, dan secara ekonomi itu menguntungkan dalam jangka panjang,” kata Eni.

Sementara itu, pelaku usaha di sektor jasa dan kuliner mengaku cemas. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, menilai kebijakan KTR bisa memukul aktivitas usaha yang selama ini bergantung pada kenyamanan pelanggan.

“Sebagian besar tamu hotel dan pengunjung restoran datang untuk bersantai, sering kali sambil merokok. Kalau ruang itu dibatasi terlalu ketat, mereka bisa pindah ke daerah yang tidak menerapkan aturan serupa,” ujarnya.

PHRI mencatat, pembatasan semacam ini di daerah lain sempat menurunkan omzet hotel dan restoran hingga dua digit. Ida berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dampak ekonomi yang mungkin timbul.

Menurutnya, pemerintah bisa memberi insentif atau fleksibilitas bagi usaha kecil agar bisa menyesuaikan diri. “Kesehatan publik penting, tapi ekonomi lokal juga harus bernafas,” tegasnya.

Kekhawatiran pelaku usaha bukan tanpa alasan. Penerapan KTR berpotensi menurunkan konsumsi rokok, yang berarti berimbas pada sektor hulu seperti industri tembakau, distribusi, dan petani.

Penurunan produksi rokok bisa berdampak pada harga tembakau dan cengkeh, serta mengurangi pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Meski disadari memiliki efek ganda, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap yakin Perda ini akan membawa manfaat jangka panjang.

“Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang sehat dan produktif. Kalau sehat, ekonomi juga ikut tumbuh,” tegas Eni.

Namun demikian, di balik semangat menciptakan ruang publik bebas asap rokok, suara-suara keberatan dari pelaku usaha menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan sering kali datang dengan harga ekonomi yang tidak kecil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan agar BPJS Kesehatan fokus mengurusi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, untuk kelas atas alias orang kaya biar dibantu asuransi swasta.

"Supaya BPJS fokusnya ke yang di bawah aja, BPJS enggak usah cover yang kaya deh. Karena kelas satu biarin diambil swasta," kata Budi saat rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR RI di gedung parlemen, Jakarta pada Kamis (13/11/2025).

Adapun, perkataan Menkes ini berkaitan dalam upaya untuk kendali mutu dan biaya program JKN, khususnya dalam menstandarisasi fasilitas layanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien lewat Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dia pun menjelaskan bahwa keterlibatan asuransi swasta dalam JKN atau yang disebut combine benefit sudah disepakati dengan OJK.

"Itu sebabnya tadi pagi kita tanda tangan sama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk combine benefit. Sudah di-approve juga oleh Komisi XI POJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefit-nya," tutur Menkes.

Upaya tersebut untuk menjaga efisiensi kinerja BPJS yang seringkali mengalami defisit keuangan. Menurut data Kemenkes, defisit BPJS Kesehatan terjadi pada 2014,2015,2017, dan 2018. Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir keuangan BPJS mengalami negatif.

Pada 2023 keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp7,2 triliun. Sementara pada 2024 defisit sebesar Rp9,8 triliun dan sembilan bulan pertama 2025 alami defisit Rp9,5 triliun. Oleh karena itu, dia melihat kondisi keuangan BPJS Kesehatan ini perlu ditopang dengan kenaikan iuran.

"Ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tugas kita bersama harus menjelaskan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.pendapatan iuran BPJS Kesehatan pernah lebih besar

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan aturan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, KRIS merupakan sistem yang nantinya akan mengantikan sistem kelas 1, 2, 3.

"Sekarang kita nunggu, Perpresnya (Peraturan Presiden) ini satu paket. Itu sekarang sedang dalam proses untuk finalisasi," kata dia kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

Dalam rapat ini, Menkes mengatakan KRIS adalah upaya menstandarisasi fasilitas pelayanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien.

Ia menekankan agar BPJS Kesehatan fokus mengurusi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, dia menilai untuk kelas atas dibiarkan ke asuransi swasta.

"Supaya BPJS fokusnya ke yang di bawah aja, BPJS nggak usah cover yang kaya deh. Karena kelas satu biarin diambil swasta," kata Budi.

Sebelumnya, pada RDP dengan Komisi IX DPR RI pada Mei 2025, Menkes mengusulkan agar masa transisi penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS bisa diperpanjang sampai 31 Desember 2025.

Agenda tersebut mundur dari awalnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan ketentuan soal penetapan manfaat, tarif, dan Iuran baru BPJS Kesehatan oleh pemerintah paling lambat pada 1 Juli 2025, seiring dengan mulai berlakunya sistem pelayanan rawat inap standar, yang tak lagi fokus pada klasifikasi kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan.

Sementara soal iuran baru yang ditetapkan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Prof. Nunung Nuryartono mengatakan hal ini belum final.

Ia mengatakan bahwa saat ini iuran BPJS Kesehatan yang baru tersebut masih dalam proses perhitungan.

"Terkait iuran sedang menghitung termasuk ada beberapa skenario sehingga kita bisa memastikan berapa besaran yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan melihat berbagai faktor seperti faktor makro ekonominya seperti apa," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga pertengahan tahun depan. Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah memutuskan menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (7/11/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun.

Dengan demikian tarif iuran BPJS Kesehatan dipastikan tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia-Kementerian Keuangan menyerahkan kebijakan untuk penurunan jumlah prevalensi perokok aktif di Indonesia kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini mengingat instrumen cukai sudah naik terlalu tinggi, terutama dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita dari sisi cukainya kan sudah relatif cukup tinggi," ungkap Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) diatur berdasarkan golongan, meliputi sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek putih (SKP). Setiap golongan akan dikenakan tarif berbeda.

"Yang paling tinggi itu bisa di atas 50 persen. Tapi paling bawah itu bisa sekitar 20-an bahkan ada yang 15-an persen tarif cukainya. Terutama yang SKT yang paling murah," paparnya.

Pengenaan cukai memang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi. Meski demikian, menurut Febrio persoalan ini juga harus dilihat secara ekonomi.

"Ke depan kita kan juga harus melihat aspek ekonominya. Ketika kita mengenakan cukai itu kan tujuannya untuk mengendalikan konsumsi. Nah makanya kita juga harus fair," tegas Febrio.

Febrio mengharapkan Kemenkes menyiapkan langkah lain dalam penurunan jumlah prevalensi perokok aktif.

"Apakah mengendalikan konsumsi itu semuanya semata-mata dengan instrumen harga? Kan kita juga ada kementerian kesehatan yang harusnya melakukan apa namanya pengaturan-pengaturan sedemikian rupa kalau memang ingin menurunkan prevalensi merokok," ujarnya.

Cukai yang terlalu tinggi juga memberikan tekanan berat terhadap industri, sehingga akan berimbas pada tenaga kerja dan perekonomian kawasan.

"Kita harus jaga resiliensi dari masyarakat yang bekerja dan mengandalkan penghidupannya dari industri ini. Nah kalau kita mau mengurangi merokok tetapi kan kita harus tahu bahwa mereka ini kan harus butuh penghidupan. Transisinya seperti apa ini harus menjadi PR bagi pemerintah dan harus ada roadmapnya," tutup Febrio.