Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kebijakanwork from home(WFH) sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo dalam keterangan pers saat agenda gelar griya (open house) Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prasetyo menjelaskan, wacana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

“Pemerintah sedang merumuskan beberapa kebijakan agar kita semua mulai menyadari pentingnya mengefisienkan diri dalam bekerja,” ujar Mensesneg.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan WFH satu hari dalam satu minggu. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum diputuskan secara final.

“Masih kita godok. Dalam waktu dekat akan kita finalkan dan sampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kebijakan WFH nantinya tidak akan berlaku untuk semua sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk dalam skema tersebut.

“Supaya tidak disalahpahami, ini tidak berlaku untuk semua. Sektor pelayanan dan industri tentu berbeda,” jelasnya.

Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Menanggapi potensi dampak terhadap sektor informal seperti yang terjadi saat pandemi, Prasetyo menyatakan pemerintah akan memperhitungkan secara matang seluruh konsekuensi kebijakan tersebut.

“Kita masih dalam tahap perumusan, tentu dampaknya juga kita pikirkan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kemungkinan besar kebijakan WFH akan lebih difokuskan pada instansi pemerintahan dibanding sektor swasta.

Pada akhir pernyataannya, Prasetyo mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Idulfitri untuk bersyukur dan mempererat silaturahmi, di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa.

“Mari kita sejenak menikmati kebersamaan di hari raya ini. Mohon maaf lahir dan batin,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan agar menerapkan sistem kerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) pada 29 hingga 31 Desember 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berujar bahwa imbauan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada periode libur hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Kendati demikian, dia menyebut penerapan WFA dapat dikecualikan bagi sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan kelangsungan produksi.

Sejumlah sektor itu mencakup kesehatan, manufaktur, perhotelan dan hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya.

Yassierli lantas menyebut bahwa pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan, sehingga pekerja tetap melakukan tugas dan kewajibannya, serta menerima upah yang sesuai.

“Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang bekerja secara WFA diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif,” pungkas Yassierli.

Adapun, mobilitas masyarakat serta insentif sektor transportasi menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto menjelang momentum Nataru.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berujar bahwa hal tersebut turut dibahas dalam pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12/2025).

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia melalui ajang Anugerah Produk Indonesia (API) 2025 yang digelar secara perdana memberikan penghargaan terhadap sejumlah merek industri di sektor pelayanan.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas layanan yang telah diberikan kepada para pelanggannya sehingga mampu menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Secara khusus, penghargaan API 2025 untuk kategori sektor pelayanan diberikan kepada 6 subsektor. Secara terperinci pemenang kategori layanan restaurant adalah Solaria. Dilanjutkan dengan pemenang di kategori hotel yakni Hotel Santika.

Sementara untuk aplikasi e-wallet dimenangkan oleh Dana. Aplikasi perbankan dimenangkan oleh myBCA, sedangkan Aplikasi investasi dimenangkan oleh Bibit. Terakhir untuk aplikasi Kesehatan dimenangkan oleh Halodoc.

Adapun Anugerah Produk Indonesia 2025 sekaligus memiliki makna spesial karena diselenggarakan sebagai rangkaian penting dari perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan ajang API 2025 ini turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, serta upaya kolektif untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global.

"Acara ini diharapkan turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, serta ikhtiar untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global," ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Adapun metodologi penilaian ya g digunakan dalam menentukan produk terpilih dilakukan dengan sangat ketat, berbasis pendekatan kuantitatif yang melibatkan lebih dari seribu responden dari beragam latar belakang wilayah, sosial ekonomi, dan pendidikan.

Dengan demikian menghasilkan temuan yang representatif dan bebas bias.

Sementara itu, penilaian utama didasarkan pada dua parameter utama. Di antaranya, Top of Mind dan Current Usage, dengan bobot terukur yang menggambarkan seberapa kuat suatu merek tertanam di benak konsumen dan bagaimana tingkat aktual penggunaannya di pasar.