Bisnis.com, JAKARTA - Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja diberlakukan pemerintah untuk para pekerja pada periode libur Lebaran 2026.

Aturan WFA ini berlaku untuk karyawan swasta dan PNS. Pemerintah pun mengimbau perusahaan untuk tidak memotong jatah cuti tahunan pegawai saat aturan ini diterapkan.

“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), dikutip dari Antaranews.

Namun aturan WFA ini tidak berlaku bagi sejumlah sektor pekerjaan saat libur lebaran datang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan sektor pekerjaan seperti kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman tak bisa menerapkan sistem WFA ini.

Kemudian sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik juga dikecualikan dari penerapan WFA saat libur lebaran 2026.

Sistem WFA

Adapun penerapan sistem WFA diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja tanpa memotong cuti tahunan.

“Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” ujar Yassierli.

Di samping itu, Menaker juga meminta pemberi kerja untuk membayarkan upah bagi pekerja selama WFA sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang disepakati.

Untuk aturan terkait jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diharapkan diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerjaan tetap produktif.

Jadwal WFA PNS dan Karyawan Swasta

Adapun rincian skema WFA yang diberlakukan untuk PNS dan karyawan swasta berlaku pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pada arus mudik serta 25, 26, dan 27 Maret 2026 pada arus balik.

Apabila aturan ini sudah berjalan, pekerja diminta untuk menerapkan sistem kerja fleksibel.

Namun yang perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini bukanlah hari libur.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA/kerja dari mana saja) pada periode libur Lebaran 2026 dan mengimbau perusahaan untuk tidak memotong jatah cuti tahunan pegawai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci skema WFA berlaku pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pada arus mudik serta 25, 26, dan 27 Maret 2026 pada arus balik.

“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyebut kebijakan itu berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.

Dia pun menggarisbawahi, kebijakan itu merupakan skema kerja fleksibel (flexible working arragement), bukan menetapkan hari libur bagi pekerja.

Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta perusahaan untuk tidak menghitung pelaksanaan WFA sebagai cuti tahunan.

“Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” ujar Yassierli.

Di samping itu, Menaker juga meminta pemberi kerja untuk membayarkan upah bagi pekerja selama WFA sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang disepakati.

Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pun diminta untuk diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerjaan tetap produktif.

Menaker juga merinci sektor pekerjaan yang dikecualikan dari kebijakan WFA, di antaranya kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik.

Yassierli meminta pemerintah daerah dan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan WFA agar target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 dapat tercapai dengan tetap menjaga produktivitas kerja.

“Hal-hal tersebut selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota,” tutur Menaker.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan agar menerapkan sistem kerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) pada 29 hingga 31 Desember 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berujar bahwa imbauan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada periode libur hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Kendati demikian, dia menyebut penerapan WFA dapat dikecualikan bagi sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan kelangsungan produksi.

Sejumlah sektor itu mencakup kesehatan, manufaktur, perhotelan dan hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya.

Yassierli lantas menyebut bahwa pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan, sehingga pekerja tetap melakukan tugas dan kewajibannya, serta menerima upah yang sesuai.

“Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang bekerja secara WFA diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif,” pungkas Yassierli.

Adapun, mobilitas masyarakat serta insentif sektor transportasi menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto menjelang momentum Nataru.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berujar bahwa hal tersebut turut dibahas dalam pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12/2025).

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menerbitkan nota dinas yang berisi larangan bagi pegawainya untuk mengajukan cuti tahunan selama bulan Desember 2025. Kebijakan ketat ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengamankan dan mengoptimalkan target penerimaan pajak tahun 2025.

Larangan tersebut tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Larangan cuti ini hanya dikecualikan jika permohonan tersebut ditujukan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari.

Ekonomi Belum Normal, Purbaya Tolak Kerek Pajak demi Kejar Target



"Dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak tahun 2025, seluruh pimpinan unit di lingkungan DJP diminta untuk tidak mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025, kecuali permohonan cuti tahunan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau karena adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari yang pengajuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis Nota Dinas tersebut, dikutip Jumat (5/12/2025).

Pengaturan cuti tahunan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pemberian pelayanan kepada seluruh wajib pajak dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap fokus pada langkah pengamanan penerimaan pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan, bahwa dokumen manajemen kepegawaian tersebut bersifat internal. Namun Ia membenarkan bahwa DJP secara rutin mengatur penjadwalan pegawai menjelang akhir tahun agar pelayanan kepada wajib pajak tetap optimal.

"Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan. Pengaturan kami lakukan (juga) pada saat menjelang perayaan Idul Fitri," kata Rosmauli dalam keterangannya.

Penerimaan Pajak Seret hingga Oktober, Realisasi Baru 70,2% dari Target 2025



Rosmauli menambahkan, bahwa pengaturan SDM pada periode krusial akhir tahun ini umum dilakukan di banyak lembaga pemerintah untuk memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik.

"Prinsip DJP adalah menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu hak pegawai, khususnya terkait cuti hari besar keagamaan. Fokus kami saat ini adalah memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik," ungkap Rosmauli.

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan Desember selalu identik dengan masa liburan panjang, karena terdapat tanggal merah dan cuti bersama.

Selain Hari Raya Natal yang jatuh pada Kamis, 25 Desember 2025, pemerintah juga menetapkan Jumat, 26 Desember 2025 sebagai cuti bersama nasional.

Kombinasi ini otomatis menciptakan long weekend empat hari yang berlangsung pada 25–28 Desember 2025.

Tak hanya itu, bagi pekerja yang masih memiliki sisa cuti tahunan, libur akhir tahun bisa diperpanjang hingga memasuki Tahun Baru 2026.

Dengan mengambil cuti pada tanggal 29, 30, dan 31 Desember, masyarakat berpotensi menikmati libur hingga 11 hari berturut-turut.

Jadwal Lengkap Libur Nasional & Cuti Bersama Desember 2025

25 Desember 2025 (Kamis): Hari Raya Natal
26 Desember 2025 (Jumat): Cuti bersama Natal
27–28 Desember 2025: Akhir pekan
1 Januari 2026: Libur Tahun Baru

Selain pekerja, siswa sekolah juga mendapatkan jatah liburan akhir tahun. Kalender pendidikan di berbagai daerah memprediksi libur sekolah akan dimulai sekitar 22 Desember 2025 dan berlanjut hingga awal Januari 2026. Durasi ini membuat periode Nataru semakin panjang dan padat aktivitas.