Bisnis.com, JAKARTA - Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja diberlakukan pemerintah untuk para pekerja pada periode libur Lebaran 2026.

Aturan WFA ini berlaku untuk karyawan swasta dan PNS. Pemerintah pun mengimbau perusahaan untuk tidak memotong jatah cuti tahunan pegawai saat aturan ini diterapkan.

“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), dikutip dari Antaranews.

Namun aturan WFA ini tidak berlaku bagi sejumlah sektor pekerjaan saat libur lebaran datang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan sektor pekerjaan seperti kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman tak bisa menerapkan sistem WFA ini.

Kemudian sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik juga dikecualikan dari penerapan WFA saat libur lebaran 2026.

Sistem WFA

Adapun penerapan sistem WFA diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja tanpa memotong cuti tahunan.

“Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” ujar Yassierli.

Di samping itu, Menaker juga meminta pemberi kerja untuk membayarkan upah bagi pekerja selama WFA sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang disepakati.

Untuk aturan terkait jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diharapkan diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerjaan tetap produktif.

Jadwal WFA PNS dan Karyawan Swasta

Adapun rincian skema WFA yang diberlakukan untuk PNS dan karyawan swasta berlaku pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pada arus mudik serta 25, 26, dan 27 Maret 2026 pada arus balik.

Apabila aturan ini sudah berjalan, pekerja diminta untuk menerapkan sistem kerja fleksibel.

Namun yang perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini bukanlah hari libur.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan penurunan daya beli yang membayangi sektor konsumsi sepanjang 2025, penyedia infrastruktur pembayaran PT PrismaLink International (PLink) justru membukukan kinerja positif. Perusahaan mencatat pertumbuhan jumlah mitra hingga double digit dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut diraih seiring strategi ekspansi yang lebih selektif dan adaptif terhadap kondisi pasar. Plink memperluas kolaborasi dengan berbagai penyedia teknologi untuk memperkuat penetrasi di sektor-sektor yang relatif stabil, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, layanan publik, hingga hospitality.

CEO Plink Laksono mengatakan, tekanan daya beli tidak serta-merta menurunkan kebutuhan akan sistem pembayaran yang andal, terutama di sektor esensial yang tetap bergerak meski konsumsi melemah.

“Sepanjang 2025, kami melihat kebutuhan akan sistem pembayaran yang andal justru semakin meningkat, terutama di sektor esensial. Hal ini mendorong kami untuk terus memperbaiki infrastruktur dan memperluas ekosistem pembayaran digital yang lebih inklusif,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/12/2025).

Di tengah ketatnya persaingan industri layanan pembayaran digital, Plink juga memperkuat ekosistem melalui kerja sama strategis dengan penyedia layanan teknologi yang mendukung UMKM dan pelaku usaha kecil agar dapat menerima pembayaran secara online.

Selain itu, perusahaan menghadirkan solusi pembayaran yang menyasar masyarakat unbankable dan wilayah dengan keterbatasan akses perbankan. Melalui jaringan ritel nasional seperti Alfamart dan Indomaret, Plink menyediakan opsi pembayaran tunai agar akses transaksi tetap terbuka.

“Digitalisasi pembayaran bagi kami bukan semata soal teknologi, tetapi juga soal akses. Karena itu, kami menghadirkan berbagai opsi pembayaran agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat,” kata Laksono.

Ke depan, Plink menegaskan komitmennya untuk menjaga keandalan sistem, keamanan transaksi, serta kenyamanan layanan bagi mitra usaha. Memasuki 2026, perusahaan menargetkan penguatan kapasitas layanan dan perizinan, termasuk sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Kategori 1 dan QRIS MPM Acquirer.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Plink di tengah dinamika industri pembayaran digital, sekaligus menjaga laju pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi yang masih berlanjut.

Adapun, Plink adalah perusahaan financial technology penyedia layanan payment gateway yang didirikan pada 2011. Beberapa bank yang telah menjadi rekanan Plink seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Permata. Lalu Bank Danamon, Bank Maybank, Bank CIMB NIAGA, Bank OCBC, BSI, Bank Neo Commerce (BNC), Bank Nobu, Hana Bank, Line Bank, Allo Bank, Bank BCA Syariah, DBS, hingga Bank BJB.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons kebijakan pemerintah terkait dengan imbauan agar perusahaan menerapkan Work From Anywhere (WFA/kerja dari mana saja) selama periode libur Natal dan Tahun Baru pada 29-31 Desember 2025

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menyatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan WFA. Namun, dengan catatan imbauan tersebut tidak mengganggu aktivitas dunia usaha.

“Kami tentu mendukung pemerintah (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan lain-lain. Tapi, jangan mengganggu dari segi jalannya ekonomi dunia usaha,” kata Shinta dikutip dari Antara, Sabtu (20/12/2025).

Shinta menjelaskan tidak semua pekerjaan bisa menerapkan sistem bekerja dari mana saja. Sebagai contoh, pekerja pabrik dan pelayan tertentu yang berhadapan langsung dengan konsumen tidak mungkin dilakukan di luar tempat kerja. Terlebih, akhir tahun dikatakan menjadi momen puncak aktivitas masyarakat, sehingga sebagian jenis pekerjaan tidak bisa ditinggalkan.

“Kalau kami dari pengusaha, tentunya ada jenis pekerjaan yang memang tidak mungkin (menerapkan WFA),” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja agar dapat WFA selama 29-31 Desember 2025.

WFA atau Flexible Working Arrangement (FWA) adalah sistem kerja fleksibel yang memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengatur waktu dan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengorbankan produktivitas.

Imbauan tersebut memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri selama pelaksanaan WFA, seperti dapat mengecualikan terhadap sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan masyarakat. Mulai dari sektor kesehatan, manufaktur, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, hingga sektor yang terkait kelangsungan produksi pabrik.

Pelaksanaan WFA diimbau pula agar tak dihitung sebagai cuti tahunan bagi pekerja dan buruh, karena mereka tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

“Terkait dengan upah selama pelaksanaan WFA ini, juga kita imbau diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat menjalankan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan,” kata Yassierli.

“Hal yang sama juga berlaku terkait dengan jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh yang bekerja secara WFA, kita juga mengimbau untuk diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar tetap bisa bekerja secara produktif,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan agar menerapkan sistem kerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) pada 29 hingga 31 Desember 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berujar bahwa imbauan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada periode libur hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Kendati demikian, dia menyebut penerapan WFA dapat dikecualikan bagi sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan kelangsungan produksi.

Sejumlah sektor itu mencakup kesehatan, manufaktur, perhotelan dan hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya.

Yassierli lantas menyebut bahwa pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan, sehingga pekerja tetap melakukan tugas dan kewajibannya, serta menerima upah yang sesuai.

“Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang bekerja secara WFA diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif,” pungkas Yassierli.

Adapun, mobilitas masyarakat serta insentif sektor transportasi menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto menjelang momentum Nataru.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berujar bahwa hal tersebut turut dibahas dalam pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12/2025).

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).