Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan serangkaian insentif transportasi untuk periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) senilai Rp1,45 triliun guna menjaga konsumsi domestik dan aktivitas pariwisata.

Program tersebut mencakup diskon tarif kereta api dan kapal laut, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan feri, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, kebijakan insentif transportasi akan lebih efektif apabila difokuskan untuk memperluas akses masyarakat menuju destinasi wisata domestik yang selama ini relatif mahal dijangkau.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan insentif tambahan bagi perjalanan menuju daerah wisata kepulauan dan kawasan Indonesia timur yang selama ini menghadapi persoalan tingginya biaya transportasi.

"Terutama yang ke daerah timur. Masa, lebih murah ke Korea daripada ke Jayapura?" ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Djoko menilai pemerintah dapat mempertimbangkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) secara penuh pada perjalanan menuju destinasi tertentu agar masyarakat memiliki peluang lebih besar menikmati berbagai tujuan wisata dalam negeri.

"Mereka juga diberi peluang yang sama. Ya sudah, PPN dihilangkan saja biar masyarakat dapat menikmati Indonesia," ujarnya.

Selain sektor penerbangan, Djoko menilai pemerintah perlu mulai memberikan insentif kepada operator angkutan darat yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan. Menurutnya, selama ini insentif transportasi lebih banyak dinikmati moda tertentu, sementara angkutan darat belum memperoleh dukungan yang memadai.

Dia mengatakan insentif dapat diberikan kepada perusahaan bus yang menjalankan operasional sesuai regulasi Kementerian Perhubungan dan mampu menyediakan layanan yang aman serta nyaman bagi penumpang.

"Kita kan enggak ada insentif buat angkutan darat. Beri insentif ke perusahaan-perusahaan yang berkualitas," katanya.

Djoko menjelaskan perusahaan yang layak menerima insentif adalah operator yang memenuhi seluruh ketentuan keselamatan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan regulator.

Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus dapat mendorong peremajaan armada bus wisata dan meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi darat yang lebih aman.

Dia menambahkan moda bus memiliki potensi besar untuk mendukung mobilitas masyarakat karena mampu melayani perjalanan antarkota antarprovinsi hingga lintas pulau tanpa harus berganti moda transportasi.

"Sementara itu yang paling banyak diuntungkan kereta. Kalau ada bus, mungkin juga banyak yang mau pakai bus. Bus bisa AKAP ke Sumatra, Bali tanpa harus ganti moda seperti naik kereta," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyiapkan paket stimulus transportasi pada semester II/2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah dan Nataru.

Pemerintah mengalokasikan Rp190,5 miliar untuk subsidi tarif transportasi darat dan laut selama libur sekolah serta Rp472,7 miliar untuk insentif PPN DTP tiket pesawat domestik. Menjelang Nataru, pemerintah kembali menyiapkan stimulus transportasi nonudara senilai Rp61,4 miliar dan insentif PPN DTP tiket pesawat sebesar Rp722 miliar.

Pemerintah berharap peningkatan mobilitas masyarakat dapat mendorong sektor transportasi, pariwisata, ritel, hingga UMKM sepanjang semester II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan pada Juni 2026.

Sebelumnya, insentif berupa subsidi pembelian motor listrik dan PPN DTP untuk mobil listrik ini rencananya digulirkan sebelum kuartal III/2026, agar bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026.

"Insentif EV [electric vehicle] masih ditunda," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi pemberian stimulus semester II/2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, pemberian insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini masih akan ditunda. Estimasinya sampai Juli atau kuartal III/2026.

"[Ditunda] satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih ditunggu," jelasnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya sampai libur Natal dan Tahun Baru.

Usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," paparnya.

Syarat untuk menerima isentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut memperkirakan lebih dari tiga juta pemudik akan memasuki wilayah Garut, Jawa Barat pada masa arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.

Bupati Garut,Abdusy Syakur Amin, mengatakan potensi kedatangan jutaan pemudik tersebut diperkirakan terjadi sepanjang periode mudik Lebaran tahun ini.

"Pemerintah daerah pun telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga stabilitas kondisi daerah," kata Syakur, Jumat (13/3/2026).

Syakur mengatakan, salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah potensi bencana hidrometeorologi yang masih mungkin terjadi selama masa mudik.

Berdasarkan perkiraan cuaca, intensitas hujan di wilayah Garut masih berpotensi tinggi pada akhir bulan ini sehingga berisiko menimbulkan banjir atau genangan di beberapa titik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Garut telah menyiagakan tim dari berbagai instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemadam kebakaran di sejumlah titik rawan.

"Tim ini disiapkan untuk merespons cepat apabila terjadi bencana yang dapat mengganggu kelancaran arus mudik," ujarnya.

Selain kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, pemerintah daerah juga memprioritaskan pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok penting di tengah meningkatnya permintaan menjelang Lebaran.

Pemerintah akan menggelar operasi pasar murah secara berkala guna memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil.

Operasi pasar tersebut dilakukan bersama unsur kepolisian dan TNI sebagai bagian dari upaya menjaga distribusi pangan tetap lancar. Pemerintah daerah juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang di pasar-pasar tradisional untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.

Kebijakan lain yang disiapkan tahun ini adalah pemberian insentif bagi pelaku transportasi tradisional seperti kusir andong, pengemudi ojek, dan pengayuh becak yang beroperasi di jalur utama mudik.

Insentif tersebut diberikan agar mereka bersedia menghentikan aktivitas operasional pada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

Pendanaan insentif tersebut berasal dari dua sumber anggaran, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Garut.

"Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai potensi kemacetan di jalur-jalur yang diperkirakan menjadi titik padat kendaraan selama masa mudik," ujar Syakur.

Selain itu, Pemkab Garut juga menyiapkan fasilitas pendukung bagi para pemudik yang melintas di wilayah tersebut. Salah satunya dengan menyediakan rest area di kantor kecamatan yang berada di jalur strategis perjalanan mudik.

Camat di berbagai wilayah diminta menyiapkan fasilitas dasar seperti tempat istirahat sementara bagi pengendara.

Di sektor kesehatan, seluruh puskesmas terutama yang berada di jalur mudik diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Tenaga medis akan disiagakan untuk memberikan layanan kesehatan bagi pemudik maupun warga setempat yang membutuhkan penanganan darurat selama periode libur Lebaran.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah memastikan fasilitas penerangan jalan umum di jalur mudik berfungsi dengan baik. Perbaikan jalan darurat juga dipercepat agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas ketika mobilitas kendaraan mulai meningkat menjelang Lebaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kuartal pertama 2026 diperkirakan mencapai Rp60 triliun. Laporan tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, realisasi tersebut menjadi salah satu pendorong utama perputaran ekonomi nasional, khususnya dalam memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung sektor pangan.

"MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada realisasi anggaran sebanyak Rp60 triliun. Hal ini tentu akan mendorong stimulasi perekonomian," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga melaporkan peluncuran berbagai program stimulus pendukung, termasuk insentif transportasi yang telah diumumkan sebelumnya.

Paket insentif tersebut mencakup diskon tarif kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat sebesar 17-18 persen.

Menurut Airlangga, keseluruhan anggaran insentif transportasi tersebut diperkirakan mencapai Rp911,16 miliar, yang terdiri dari Rp639,86 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp271,5 miliar dari non-APBN.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 keluarga penerima manfaat yang masuk dalam desil 1-4 dengan total anggaran Rp11,92 triliun. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak.

"Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan untuk menjaga kelancaran logistik," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) pada 16,17, 25, 26, dan 27 Maret untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang periode hari besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah insentif transportasi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Lebaran 2026.

Airlangga menjelaskan jika insentif tersebut mencakup diskon tarif pada berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga penerbangan domestik.

“Pemerintah memberikan ragam diskon transportasi agar mobilitas masyarakat selama libur Idulfitri 2026 berjalan lancar dan terjangkau,” kata Airlangga dalam Konpers Stimulus Ekonomi dan Diskon Tarif Transportasi di Stasiun Gambir pada Selasa (10/2/2026).

Untuk moda kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tarif sebesar 30 persen dari harga tiket.

Diskon ini berlaku untuk perjalanan pada periode 14–29 Maret 2026 dengan target sebanyak 1,2 juta penumpang.

Sementara itu, angkutan laut yang dilayani PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) juga memperoleh diskon tarif sebesar 30 persen dari tarif dasar.

Fasilitas tersebut berlaku pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang.

Lalu kata Airlangga untuk angkutan penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan diskon tarif sebesar 100 persen untuk jasa kepelabuhanan.

Diskon ini berlaku pada periode 12–31 Maret 2026 dengan target layanan sebanyak 2,4 juta penumpang dan 945.000 unit kendaraan.

Di sektor penerbangan, pemerintah memberikan diskon tarif angkutan udara atau pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.

Diskon berada di kisaran 17–18 persen dan berlaku untuk periode penerbangan 14–29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang.

Bantuan Pangan Selama Ramadhan

Di sisi lain, untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menopang permintaan domestik selama Ramadhan dan Lebaran, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan.

Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan selama dua bulan.

"Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan yaitu bentuk bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan," katanya.

Program bantuan pangan ini menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4.

Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 11,92 triliun dan penyaluran akan dimulai pada periode Ramadhan atau sekitar Februari.

Airlangga menegaskan pemerintah dan kementerian/lembaga terkait diharapkan dapat memastikan kelancaran distribusi logistik agar seluruh program stimulus, baik diskon transportasi maupun bantuan pangan, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran selama libur Lebaran 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan sinyal untuk kembali menerapkan insentif transportasi pada masa libur Idulfitri atau Lebaran 2026 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (13/1/2026).

“Insentif lebaran sedang disiapkan, termasuk diskon untuk tarif pesawat dan yang lain,” kata Airlangga.

Namun demikian, Airlangga belum memberikan perincian terkait insentif tersebut.

Adapun dalam sambutan di depan pengurus Kadin Indonesia, dia menekankan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan jumlah kelas menengah demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dirinya juga mendorong para pengusaha dalam kontribusi pemerataan pembangunan hingga mengurangi rasio gini alias distribusi pendapatan.

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan paket stimulus transportasi untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), dengan diskon pada tarif kereta api, kapal laut, dan penerbangan kelas ekonomi.

Menurut SKB yang diteken 28 Oktober 2025, tiket kereta komersial mendapatkan potongan harga 30% untuk keberangkatan 22 Desember 2025–10 Januari 2026.

Sementara itu, angkutan laut mendapatkan diskon 20% untuk rute kelas ekonomi dan jalur penyeberangan, berlaku mulai 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Insentif untuk moda udara berupa potongan harga 13% hingga 14% yang ditujukan untuk sekitar 3,59 juta penumpang, dan didukung oleh kebijakan perpanjangan jam operasional bandara demi kelancaran mobilitas selama libur akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan agar menerapkan sistem kerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) pada 29 hingga 31 Desember 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berujar bahwa imbauan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada periode libur hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Kendati demikian, dia menyebut penerapan WFA dapat dikecualikan bagi sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan kelangsungan produksi.

Sejumlah sektor itu mencakup kesehatan, manufaktur, perhotelan dan hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya.

Yassierli lantas menyebut bahwa pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan, sehingga pekerja tetap melakukan tugas dan kewajibannya, serta menerima upah yang sesuai.

“Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang bekerja secara WFA diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif,” pungkas Yassierli.

Adapun, mobilitas masyarakat serta insentif sektor transportasi menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto menjelang momentum Nataru.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berujar bahwa hal tersebut turut dibahas dalam pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12/2025).

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).