Bisnis.com, JAKARTA — Tahapan seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 dinilai tidak dilakukan secara sistematik. BPJS Watch mendesak adanya transparansi dalam proses ini.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti tiga hal yang menurutnya perlu dikritisi. Pertama, indikasi masalah muncul sejak pembentukan panitia seleksi (pansel) yang terlambat dari jadwal.

Timboel menilai pansel idealnya sudah terbentuk enam bulan sebelum masa jabatan dewan pengawas dan direksi BPJS berakhir pada minggu ketiga Februari 2025, yakni paling lambat Agustus 2025. Namun, kenyataannya pansel baru dibentuk pada 2 Oktober 2025.

“Yang kedua adalah pendaftarannya [calon anggota dewan pengawas dan direksi BPJS] sangat cepat, tiga hari yakni 14, 15, 16 [Oktober 2025] itu yang menyebabkan banyak calon yang tereliminasi dari sisi administrasi, beda dengan periode sebelumnya ada perpanjangan,” katanya dalam konferensi pers daring pada Jumat (21/11/2025).

Aspek ketiga yang disorotinya adalah seleksi administrasi yang berlangsung tanpa administrasi dan sarat subjektivitas. Menurutnya, banyak kandidat yang kompeten digugurkan tanpa penjelasan. Dalam hal ini, dia turut menyoroti calon yang berlatar belakang partai politik.

Tak sampai di situ, Timboel mengkritisi penilaian secara manual terhadap tes kompetensi para calon yang mencakup soal pilihan ganda dan esai. Dia berpandangan hal ini berpotensi tinggi menciptakan terjadinya kesalahan dalam penilaian.

“Kita tahu siapa panselnya dan bagaimana anggota-anggotanya kan begitu. Jadi tentunya ini pun sangat terkait dengan objektivitas dalam proses penilaian. Panselnya, belum tentu ngerti jaminan sosial, ketika membaca esainya ngerti enggak dia? Apa yang ditanyakan, apa yang dijawab gitu, saya mah enggak percaya gitu loh,” tuturnya.

Timboel berpandangan bahwapansel sepatutnya membaca ulang jawaban para calon, baik yang lulus seleksi maupun tidak. Dia pun mengusulkan publikasi jawaban kepada masyarakat untuk mendukung transparansi.

“Biar masyarakat juga objektif menilai, oh benar bahwa pansel sudah melakukan dengan benar, tetapi kalau enggak kan juga harus kita tanya, kita kritisi bahwa seleksi ini bukan karena subjektivitas, bukan karena kemalasan, ketidakmampuan dia membaca esai, sehingga diloloskan yang ini, tidak diloloskan yang itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Timboel mengemukakan berbagai kekurangan dalam seleksi ini tak lepas dari pembentukan pansel yang sangat terlambat dan penilaian dari anggota-anggota pansel yang dinilainya tidak kompeten. Oleh karena itu, dia berharap unsur-unsur politis tidak disertakan dalam seleksi berikutnya.

“Jadi kita masih punya seleksi-seleksi berikutnya. Ini yang tentunya saya berharap tidak dibawa kepada unsur-unsur politis. Objektivitaslah yang harus dikedepankan untuk menilai kemampuan mereka, asesmen mereka, bukan menjadi persoalan yang subjektif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan panitia seleksi alias Pansel Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026—2031. Terdapat orang kepercayaan Prabowo dari Gerindra di jajaran pansel tersebut.

Hal itu terlampir dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta Keppres 105/P 2025 untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam butir-butir pertimbangannya, presiden menjelaskan bahwa masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan berakhir pada 19 Februari 2026. Oleh karena itu, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk memilih calon bos BPJS itu.

Pansel itu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Presiden Prabowo. Adapun, mereka bertugas sejak Keppres ditetapkan pada 2 Oktober 2025 hingga penetapan resmi Anggota Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Prabowo menunjuk masing-masing delapan orang dalam struktur Pansel Calon Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan, mencakup tujuh anggota dan satu sekretaris.

Adapun, dari ketujuh anggota itu, dua di antaranya merupakan perwakilan unsur pemerintah, sedangkan lima di antaranya adalah perwakilan unsur masyarakat.

Terdapat pejabat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan di jajaran Pansel, sebagai wakil pemerintah dalam proses pemilihan calon bos BPJS.

Selain itu, terdapat pula dua orang kepercayaan Presiden Prabowo di jajaran pansel, yakni pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Kedua nama itu adalah Dedi Supratman selaku Ketua Bidang Tenaga Kesehatan Partai Gerindra, yang masuk di daftar Pansel BPJS Kesehatan, lalu Julizar Idris selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra di Pansel BPJS Ketenagakerjaan.

Posisi Dedi dan Julizar di kepengurusan Gerindra sesuai dengan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-23.AH.11.0 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan:

• Ketua merangkap Anggota: Kunta Wibawa Dasa Nugraha (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Adang Bachtiar (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:
  • Luky Alfirman (unsur pemerintah)
  • Wahyu Sulistiadi (unsur tokoh masyarakat)
  • Mohamad Subuh (unsur tokoh masyarakat)
  • Dedi Supratman (unsur tokoh masyarakat)
  • Hermanto Achmad (unsur tokoh masyarakat)
• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN)
  

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan:

• Ketua merangkap Anggota: Indah Anggoro Putri (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Abdul Gaffar Karim (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:
  • Sudarto (unsur pemerintah)
  • Julizar Idris (unsur tokoh masyarakat)
  • Abdul Wahab (unsur tokoh masyarakat)
  • Arief Nugroho (unsur tokoh masyarakat)
  • Royanto Purba (unsur tokoh masyarakat)
• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris DJSN)

Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026—2031 dimulai besok, yakni dibuka pada 14—16 Oktober 2025.

Ketua Pansel BPJS Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan bahwa pembentukan Pansel telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2025 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi BPJS.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan secara terbuka, profesional, dan berbasis merit. BPJS Kesehatan membutuhkan figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi untuk membawa lembaga ini semakin kuat melayani masyarakat," ujar Kunta yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kesehatan, Senin (13/10/2025).

Ketua Pansel BPJS Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri juga menyampaikan optimisme bahwa proses seleksi itu akan menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola dan kinerja BPJS.

"Kami percaya proses seleksi yang ketat dan objektif ini akan melahirkan calon-calon terbaik bangsa yang siap memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan ke depan," ujar Indah.

Berikut jadwal seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BPJS:

• Pengumuman seleksi: 9 Oktober 2025
• Pendaftaran: 14—16 Oktober 2025
• Seleksi berlangsung selama tiga bulan, dengan tahapan:
  1. Seleksi administrasi
  2. Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test: termasuk pemaparan visi dan misi, tes kompetensi bidang, tes psikologi, dan wawancara
  3. Tes kesehatan

Seluruh syarat, tata cara pendaftaran, serta jadwal lengkap seleksi dapat diakses publik di laman resmi https://seleksidewasdireksibpjs.djsn.go.id.

Pansel BPJS menghimbau publik untuk aktif memantau proses seleksi tersebut, agar kandidat yang terpilih benar-benar berkualitas dan berkomitmen terhadap pelayanan publik di bidang jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026—2031 dimulai besok, yakni dibuka pada 14—16 Oktober 2025.

Pemerintah telah membentuk panitia seleksi alias Pansel Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026—2031, seiring dengan segera berakhirnya masa jabatan pengawas dan direksi BPJS saat ini.

Ketua Pansel BPJS Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan bahwa pembentukan Pansel telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2025 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi BPJS.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan secara terbuka, profesional, dan berbasis merit. BPJS Kesehatan membutuhkan figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi untuk membawa lembaga ini semakin kuat melayani masyarakat," ujar Kunta yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kesehatan, Senin (13/10/2025).

Ketua Pansel BPJS Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri juga menyampaikan optimisme bahwa proses seleksi itu akan menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola dan kinerja BPJS.

"Kami percaya proses seleksi yang ketat dan objektif ini akan melahirkan calon-calon terbaik bangsa yang siap memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan ke depan," ujar Indah.

Berikut jadwal seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BPJS:

• Pengumuman seleksi: 9 Oktober 2025
• Pendaftaran: 14—16 Oktober 2025
• Seleksi berlangsung selama tiga bulan, dengan tahapan:
  1. Seleksi administrasi
  2. Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test: termasuk pemaparan visi dan misi, tes kompetensi bidang, tes psikologi, dan wawancara
  3. Tes kesehatan

Seluruh syarat, tata cara pendaftaran, serta jadwal lengkap seleksi dapat diakses publik di laman resmi https://seleksidewasdireksibpjs.djsn.go.id.

Pansel BPJS menghimbau publik untuk aktif memantau proses seleksi tersebut, agar kandidat yang terpilih benar-benar berkualitas dan berkomitmen terhadap pelayanan publik di bidang jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Daftar Anggota Pansel BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 13 hingga 16 Perpres 81/2025 mengatur bahwa Pansel BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing terdiri dari dua orang perwakilan pemerintah dan lima orang perwakilan unsur tokoh masyarakat.

Untuk BPJS Kesehatan, unsur pemerintah dalam Pansel terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan (anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN) dan perwakilan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, unsur pemerintah adalah perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan (anggota DJSN) dan perwakilan Kementerian Keuangan.

Anggota Pansel dari unsur masyarakat dipilih dari tokoh bangsa yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, asuransi, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen risiko, manajemen kesehatan, ketenagakerjaan, dan/atau hukum.

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan:

• Ketua merangkap Anggota: Kunta Wibawa Dasa Nugraha (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Adang Bachtiar (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:
  • Luky Alfirman (unsur pemerintah)
  • Wahyu Sulistiadi (unsur tokoh masyarakat)
  • Mohamad Subuh (unsur tokoh masyarakat)
  • Dedi Supratman (unsur tokoh masyarakat)
  • Hermanto Achmad (unsur tokoh masyarakat)
• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris DJSN)
  

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan:

• Ketua merangkap Anggota: Indah Anggoro Putri (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Abdul Gaffar Karim (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:
  • Sudarto (unsur pemerintah)
  • Julizar Idris (unsur tokoh masyarakat)
  • Abdul Wahab (unsur tokoh masyarakat)
  • Arief Nugroho (unsur tokoh masyarakat)
  • Royanto Purba (unsur tokoh masyarakat)
• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris DJSN)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan tujuh anggota Panitia Seleksi atau Pansel Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan.

Hal itu terlampir dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam butir-butir pertimbangannya, presiden menjelaskan bahwa masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Kesehatan akan berakhir pada 19 Februari 2026. Oleh karena itu, pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih calon pemimpin BPJS Kesehatan.

Pembentukan pansel mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24/2011 tentang BPJS, yang telah diubah dengan UU Nomor 6/2023; serta mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewas dan Direksi BPJS.

"[Presiden memutuskan] membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi," dikutip dari Keppres 105/P Tahun 2025 pada Jumat (10/10/2025).

Pansel itu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Presiden Prabowo. Adapun, mereka bertugas sejak Keppres ditetapkan pada 2 Oktober 2025 hingga penetapan resmi Anggota Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan.

Sejumlah tugas Pansel Calon Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan di antaranya adalah:

• Menyusun dan menetapkan jadwal pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon Dewas dan Direksi
• Menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon Dewas dan Direksi
• Mengumumkan nama calon anggota Dewas dan Direksi
• Mengumumkan nama calon anggota Dewas dan Direksi yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, lalu menerima dan mengolah tanggapan masyarakat itu
• Melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewas dan Direksi
• Menentukan nama calon anggota Dewas dan Direksi yang lolos lalu menyampaikannya kepada Presiden dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi

Prabowo menunjuk delapan orang dalam struktur Pansel Calon Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan, mencakup tujuh anggota dan satu sektretaris.

Adapun, dari ketujuh anggota itu, dua di antaranya merupakan perwakilan unsur pemerintah, sedangkan lima di antaranya adalah perwakilan unsur masyarakat.

Dua pejabat pemerintahan di jajaran Pansel BPJS Kesehatan ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman.

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan:

• Ketua merangkap Anggota: Kunta Wibawa Dasa Nugraha (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Adang Bachtiar (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:
  • Luky Alfirman (unsur pemerintah)
  • Wahyu Sulistiadi (unsur tokoh masyarakat)
  • Mohamad Subuh (unsur tokoh masyarakat)
  • Dedi Supratman (unsur tokoh masyarakat)
  • Hermanto Achmad (unsur tokoh masyarakat)
• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN)