Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyatakan telah mempersiapkan angkatan bersenjata untuk menghadapi Amerika Serikat jika konflik tak terbendung.

Abbas mengatakan pasukan di negaranya akan meladeni setiap serangan dari darat, udara, dan laut dengan mengerahkan peralatan tempur.

"Angkatan bersenjata kita yang gagah dan berani siap dengan jari-jari mereka di pelatuk untuk segera dan dengan kuat menanggapi setiap agresi terhadap tanah, udara, dan laut kita tercinta," tulis Abbas di akun X pribadinya, Kamis (29/1/2026).

Dia mengatakan Iran telah memiliki pelajaran berharga saat menghadapi serangan militer Israel sehingga menjadi modal mempelajari taktik perang.

Namun dirinya menegaskan tidak akan menggunakan senjata nuklir jika perang benar-benar terjadi. Menurutnya, Iran tidak pernah berupaya untuk memperoleh senjata nuklir.

"Pada saat yang sama Iran selalu menyambut baik kesepakatan nuklir yang saling menguntungkan, adil, dan merata dengan kedudukan yang setara dan bebas dari paksaan, ancaman, dan intimidasi yang menjamin hak Iran atas teknologi nuklir damai, dan menjamin tidak ada senjata nuklir," sambungnya.

Ketegangan kedua negara semakin memuncak ketika Presiden AS Donald Trump mengerahkan armada laut ke Timur Tengah yang memicu spekulasi meningkatnya potensi serangan terhadap Iran di tengah penumpasan brutal rezim Teheran atas gelombang protes nasional.

“Kami mengirim armada besar ke arah itu dan kita lihat apa yang terjadi. Saya lebih memilih tidak ada apa-apa yang terjadi, tapi kami mengawasi mereka dengan sangat ketat," ujar Trump dikutip dari Bloomberg.

Beberapa waktu lalu, USS Abraham Lincoln sempat melintas Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia didampingi tiga kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke, USS Spruance, USS Michael Murphy, dan USS Frank E. Petersen Jr., yang mampu membawa rudal Tomahawk. Sayap udara kapal induk itu mencakup jet tempur F-35C.

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) secara resmi menamai kampanye anti-narkoba yang diperluas di Karibia dan Pasifik Timur sebagai "Operation Southern Spear." Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada hari Kamis, (13/11/2025), dan datang setelah Presiden Donald Trump menerima pembaruan opsi militer, termasuk kemungkinan serangan darat (land strikes) di Venezuela.

Hegseth menulis di platform media sosial X bahwa operasi tersebut, yang dipimpin oleh Joint Task Force Southern Spear dan U.S. Southern Command, bertujuan untuk mempertahankan tanah air AS, menghilangkan "narko-teroris" dari belahan bumi Barat, dan mengamankan AS dari obat-obatan yang membunuh warganya.

"Belahan Barat adalah lingkungan Amerika-dan kami akan melindunginya," tulis Hegseth dikutip Newsweek.

Pengumuman Hegseth ini mengikuti laporan dari CBS News bahwa Presiden Trump pada hari Rabu, (12/11/2025), telah diberi briefing mengenai opsi militer terbaru untuk operasi potensial di Venezuela, termasuk kemungkinan serangan darat. Hingga saat ini, belum ada keputusan akhir yang dibuat mengenai serangan darat.

Operasi "Southern Spear" ini menunjukkan peningkatan skala dan sifat jangka panjang misi tersebut, yang dimulai musim panas ini sebagai bagian dari upaya Pemerintahan Trump untuk menargetkan narkoterorisme di kawasan itu. Operasi ini akan melibatkan hampir selusin kapal Angkatan Laut dan sekitar 12.000 pelaut dan Marinir yang ditempatkan di area tersebut, menyusul kedatangan kapal induk USS Gerald R. Ford dan personel tambahan.

Sejak awal September, pasukan AS telah melakukan setidaknya 19 serangan terhadap kapal-kapal di perairan Amerika Selatan, menewaskan sedikitnya 76 orang. Hegseth berargumen bahwa kapal-kapal penyelundup narkoba di Karibia dan Pasifik Timur merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional AS dan operasi ini berada di bawah kewenangan perang Presiden.

Pejabat AS telah lama menuduh pemerintah Presiden Venezuela Nicolás Maduro bekerja sama dengan kelompok penyelundup narkoba dan mengorupsi pasukan keamanannya. Tuduhan ini dibantah oleh Maduro, yang menganggapnya sebagai dalih bagi Washington untuk melemahkan rezimnya.