Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan telah memerintahkan militer negaranya untuk tidak menyerang negara mana pun yang tidak melakukan serangan terhadap Republik Islam tersebut di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.

Pezeshkian mengatakan dewan kepemimpinan sementara Iran telah memutuskan kebijakan tersebut pada Jumat (6/3/2026). Namun, hingga Sabtu (7/3/2026), belum terlihat tanda-tanda bahwa Iran menghentikan serangan proyektil ke sejumlah negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

“Kami telah menginstruksikan angkatan bersenjata untuk tidak menyerang atau meluncurkan rudal ke negara tetangga kecuali jika serangan datang dari wilayah mereka,” kata Pezeshkian dalam pidatonya, Sabtu (7/3/2026), dikutip dari Bloomberg.

Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan tersebut. “Kami tidak memiliki niat menyerang negara tetangga. Mereka adalah saudara kami,” ujarnya.

Meski demikian, pada waktu yang hampir bersamaan dengan pidato tersebut, sirene peringatan serangan udara dan peringatan rudal dilaporkan berbunyi di Bahrain dan Qatar. Di Dubai, maskapai Emirates sempat menghentikan operasional penerbangan setelah rentetan proyektil kembali mengganggu aktivitas maskapai internasional terbesar di dunia itu.

Sementara itu, Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat sejumlah drone di wilayah gurun Empty Quarter yang mengarah ke ladang minyak Shaybah. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta barel minyak mentah per hari.

Sejumlah negara Teluk sebelumnya telah mendesak Iran untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap mereka. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga menegaskan bahwa wilayah udara maupun teritori mereka tidak digunakan oleh Amerika Serikat maupun Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran.

Pezeshkian pada kesempatan tersebut juga menekankan bahwa penyelesaian konflik seharusnya ditempuh melalui jalur diplomasi, bukan melalui konfrontasi militer dengan negara-negara tetangga.

“Kita harus menyelesaikan situasi ini melalui diplomasi, bukan dengan bertempur dengan negara tetangga. Gagasan bahwa kami akan menyerah tanpa syarat adalah mimpi yang harus mereka kubur,” katanya.

Pada hari yang sama, pusat komando angkatan bersenjata Iran juga menegaskan bahwa operasi militer negara tersebut tidak ditujukan kepada negara tetangga. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Tasnim, operasi Iran difokuskan pada aset Amerika Serikat dan Israel di darat, laut, maupun wilayah udara kawasan tersebut.

Konflik yang berlangsung selama sepekan terakhir juga mulai meluas hingga ke wilayah di luar Teluk dan Israel. Awal pekan ini, Azerbaijan menyatakan dua drone Iran menghantam wilayah Nakhchivan. Sementara itu, pasukan NATO dilaporkan menembak jatuh rudal balistik yang ditembakkan dari Iran menuju wilayah udara Turki.

Pezeshkian saat ini merupakan salah satu dari tiga anggota dewan kepemimpinan sementara yang memimpin Iran setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel sepekan lalu. Dua anggota lainnya adalah ulama senior Ayatollah Alireza Arafi dan Ketua Lembaga Peradilan Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Belum jelas seberapa besar kendali dewan tersebut terhadap militer Iran. Negara itu diketahui menerapkan strategi pertahanan “mosaic”, yang dirancang agar operasi militer tetap berjalan meski tokoh-tokoh senior tewas dan komunikasi terganggu, dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada unit militer untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Tak lama setelah pidato Pezeshkian, penyiaran pemerintah Iran mengutip juru bicara militer yang menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerang negara yang tidak memberikan ruang atau dukungan bagi agresi terhadap mereka.

“Sejak hari pertama agresi Israel, setiap wilayah yang menjadi sumber serangan terhadap kami akan menjadi target yang sah bagi Iran,” ujar juru bicara tersebut.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa Arab Saudi juga meningkatkan komunikasi langsung dengan Iran untuk meredam konflik yang telah mengguncang kawasan Timur Tengah dan memicu tekanan terhadap pasar global. Menurut sejumlah pejabat Eropa, pembicaraan tersebut melibatkan lembaga keamanan dan diplomat kedua negara, meski belum jelas apakah pejabat tingkat tinggi turut terlibat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyatakan telah mempersiapkan angkatan bersenjata untuk menghadapi Amerika Serikat jika konflik tak terbendung.

Abbas mengatakan pasukan di negaranya akan meladeni setiap serangan dari darat, udara, dan laut dengan mengerahkan peralatan tempur.

"Angkatan bersenjata kita yang gagah dan berani siap dengan jari-jari mereka di pelatuk untuk segera dan dengan kuat menanggapi setiap agresi terhadap tanah, udara, dan laut kita tercinta," tulis Abbas di akun X pribadinya, Kamis (29/1/2026).

Dia mengatakan Iran telah memiliki pelajaran berharga saat menghadapi serangan militer Israel sehingga menjadi modal mempelajari taktik perang.

Namun dirinya menegaskan tidak akan menggunakan senjata nuklir jika perang benar-benar terjadi. Menurutnya, Iran tidak pernah berupaya untuk memperoleh senjata nuklir.

"Pada saat yang sama Iran selalu menyambut baik kesepakatan nuklir yang saling menguntungkan, adil, dan merata dengan kedudukan yang setara dan bebas dari paksaan, ancaman, dan intimidasi yang menjamin hak Iran atas teknologi nuklir damai, dan menjamin tidak ada senjata nuklir," sambungnya.

Ketegangan kedua negara semakin memuncak ketika Presiden AS Donald Trump mengerahkan armada laut ke Timur Tengah yang memicu spekulasi meningkatnya potensi serangan terhadap Iran di tengah penumpasan brutal rezim Teheran atas gelombang protes nasional.

“Kami mengirim armada besar ke arah itu dan kita lihat apa yang terjadi. Saya lebih memilih tidak ada apa-apa yang terjadi, tapi kami mengawasi mereka dengan sangat ketat," ujar Trump dikutip dari Bloomberg.

Beberapa waktu lalu, USS Abraham Lincoln sempat melintas Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia didampingi tiga kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke, USS Spruance, USS Michael Murphy, dan USS Frank E. Petersen Jr., yang mampu membawa rudal Tomahawk. Sayap udara kapal induk itu mencakup jet tempur F-35C.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Venezuela menyiapkan rencana perlawanan dua lapis, berupa taktik gerilya yang melibatkan ratusan titik aksi dan langkah "anarkisasi" untuk menciptakan kekacauan dalam negeri, jika terjadi serangan udara atau darat dari Amerika Serikat.

Menurut sumber yang mengetahui upaya dan dokumen perencanaan yang dilihat Reuters, strategi itu merupakan pengakuan terselubung bahwa angkatan bersenjata Venezuela kekurangan personel dan peralatan untuk menghadapi konfrontasi konvensional.

Rencana tersebut muncul di tengah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang beberapa kali menyiratkan kemungkinan operasi darat di Venezuela, menyusul serangkaian serangan terhadap kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di Karibia dan peningkatan kehadiran militer AS di kawasan.

Trump sempat mengatakan "daratan akan menjadi yang berikutnya", meski kemudian membantah sedang mempertimbangkan serangan di dalam wilayah Venezuela.

Sumber-sumber yang diwawancarai Reuters dan dokumen perencanaan bertahun-tahun menunjukkan Caracas menyiapkan dua strategi utama.

Pertama, perlawanan bergaya gerilya, melibatkan unit-unit kecil yang disebar di lebih dari 280 lokasi untuk melakukan sabotase. Dokumen pelatihan yang terlihat bertanggal antara 2012-2022, termasuk rencana operasi dari September 2019, merinci penempatan senapan mesin, pelontar granat, serta cara bertahan dan orientasi medan.

Kedua, anarkisasi, langkah yang belum diakui resmi tetapi menurut sumber melibatkan dinas intelijen dan pendukung bersenjata partai penguasa untuk menciptakan kerusuhan di jalan-jalan Caracas dan membuat negara tak terkendali bagi pasukan asing. Satu sumber menaksir hanya 5.000-7.000 orang yang mungkin terlibat dalam skenario anarkisasi itu, termasuk personel intelijen, pendukung partai bersenjata, dan milisi.

Kedua taktik ini dirancang saling melengkapi, namun sumber yang dekat dengan pemerintah mengakui peluang keberhasilan mereka rendah. "Kita tidak akan bertahan hingga 2 jam dalam perang konvensional," kata seorang sumber dekat pemerintahan, merujuk pada ketidakmampuan Venezuela menghadapi konflik konvensional melawan kekuatan besar.

Seorang sumber lain juga menilai, "Kita belum siap berhadapan langsung dengan tentara paling kuat dan terlatih di dunia."

Realita di lapangan memperlihatkan kelemahan struktural: pasukan yang menua, peralatan yang usang, dan kemampuan logistik yang rapuh. Beberapa komandan disebut terpaksa bernegosiasi dengan produsen lokal untuk memberi makan pasukan karena suplai pemerintah tidak mencukupi.

Pangkat-bawah menerima upah sekitar US$100 per bulan, jauh di bawah estimasi US$500 sebagai biaya dasar kebutuhan pangan bulanan, menurut data April dari Center for Documentation and Social Analysis milik Federasi Guru Venezuela. Kondisi ini membuka kemungkinan desersi jika terjadi konfrontasi.

Meskipun Presiden Nicolas Maduro menyatakan jutaan warga terlatih sebagai milisi, ia mengeklaim 8 juta warga berlatih di milisi, sumber pertahanan memperkirakan jumlah peserta efektif dalam skenario "anarkisasi" jauh lebih kecil. Di sisi lain, sekitar 60.000 anggota tentara dan Garda Nasional disiapkan untuk operasi perlawanan gerilya.

Peralatan militer Venezuela mayoritas buatan Rusia dan berumur puluhan tahun. Caracas membeli sekitar 20 jet Sukhoi pada 2000-an, namun seorang sumber berkata dibandingkan dengan bomber B-2 milik AS, itu tidak ada apa-apanya. Selain Sukhoi, helikopter, tank, dan rudal portabel buatan Rusia dinilai sudah kedaluwarsa.

Meski demikian, pemerintah mengklaim telah menempatkan sekitar 5.000 rudal Igla portabel-senjata antipesawat bahu-membahu-di berbagai posisi negara.

Jakarta, CNBC Indonesia -Kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) pada Kamis (6/11/2027) menyatakan kesediaannya menerima usulan gencatan senjata kemanusiaan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, di tengah meningkatnya kecaman internasional atas dugaan pembunuhan massal dan kekerasan brutal di Sudan.

Keputusan itu menandai potensi terobosan setelah lebih dari dua tahun pertempuran sengit dengan Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF).

Dalam pernyataan resminya, RSF mengatakan pihaknya menyetujui "gencatan senjata kemanusiaan" yang diusulkan oleh kelompok mediator yang dipimpin AS, dikenal sebagai "the Quad", yang juga mencakup Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Langkah itu, menurut RSF, bertujuan untuk "menangani konsekuensi kemanusiaan yang sangat buruk dari perang serta meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil."

Sebelumnya pada awal pekan, Penasihat Senior AS untuk Urusan Arab dan Afrika, Massad Boulos, mengungkapkan bahwa upaya menuju kesepakatan gencatan senjata telah menunjukkan kemajuan signifikan.

"Kami belum mencatat adanya keberatan awal dari kedua belah pihak. Sekarang kami fokus pada rincian teknis," ujarnya, sebagaimana dikutip olehSudan Tribune.

Sementara itu, menurut laporan Al Jazeera, rencana tersebut akan dimulai dengan gencatan senjata kemanusiaan selama 3 bulan yang diharapkan dapat membuka jalan menuju solusi politik jangka panjang, termasuk pembentukan pemerintahan sipil baru.

Namun, situasinya masih jauh dari pasti. SAF berulang kali menegaskan tekadnya untuk melanjutkan pertempuran dan menolak gagasan bahwa anggota RSF dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat Sudan.

Militer juga menolak keterlibatan Uni Emirat Arab dalam perundingan gencatan senjata dan menuntut RSF menarik diri dari seluruh kota yang telah mereka kuasai.

Sebelum pengumuman RSF, Kepala Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, menyampaikan pidato keras yang menegaskan tekad militernya untuk terus berperang.

"Segera, kami akan membalas dendam atas mereka yang telah dibunuh dan disiksa ... di seluruh wilayah yang diserang oleh pemberontak," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis pagi.

Langkah RSF menerima usulan gencatan senjata ini muncul hanya beberapa hari setelah kelompok tersebut menghadapi tuduhan serius terkait pembunuhan massal di kota El-Fasher, Darfur Utara, yang mereka rebut pada 26 Oktober setelah pengepungan selama 18 bulan.

Sejak pengambilalihan kota itu, lebih dari 70.000 orang dilaporkan mengungsi dari El-Fasher dan sekitarnya, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para saksi dan kelompok hak asasi manusia melaporkan terjadinya eksekusi singkat, kekerasan seksual, serta pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan melaporkan "pembunuhan tragis terhadap lebih dari 460 pasien dan tenaga medis" di sebuah rumah sakit anak-anak selama perebutan kota tersebut.

Sementara itu, laporan terbaru dariHumanitarian Research LabUniversitas Yale pada Kamis menambah kekhawatiran global. Berdasarkan citra satelit terbaru, para peneliti mendeteksi aktivitas yang "konsisten dengan keberadaan kuburan massal" di El-Fasher.

"Laporan ini menemukan bukti yang konsisten dengan kegiatan pembuangan jenazah," tulis Yale HRL dalam laporannya. Penelitian itu mengidentifikasi "setidaknya dua gangguan tanah yang konsisten dengan kuburan massal di area masjid dan bekas Rumah Sakit Anak."

Laporan tersebut juga mencatat munculnya parit-parit panjang dan hilangnya kelompok objek yang sebelumnya tampak seperti tubuh manusia di sekitar rumah sakit, masjid, dan beberapa titik lain di kota. Temuan ini menunjukkan bahwa jenazah yang sebelumnya terlihat di area itu kemungkinan telah dipindahkan.

"Aktivitas pembuangan atau pemindahan jenazah juga terdeteksi di Rumah Sakit Al-Saudi melalui citra satelit," tulis laporan itu.

Baik SAF maupun RSF sebelumnya telah dituduh melakukan kejahatan perang. Dalam laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada September lalu, kedua belah pihak disebut melakukan pembunuhan di luar hukum, serangan besar-besaran terhadap warga sipil, serta penyiksaan.

Laporan itu juga menyoroti "volume bukti yang luar biasa besar" terkait kekerasan seksual yang sebagian besar dilakukan oleh anggota RSF dan SAF.