Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan simpanan masyarakat pada kelompok nominal Rp500 juta—Rp5 miliar mulai memunculkan pertanyaan mengenai kondisi keuangan kelas menengah.

Di satu sisi, fenomena ini mengindikasikan meningkatnya tekanan terhadap daya beli dan likuiditas rumah tangga maupun pelaku usaha menengah. Di sisi lain, sebagian dana juga diduga mengalir ke instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih menarik.

Data distribusi simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Mei 2026 menunjukkan simpanan pada tier Rp500 juta–Rp1 miliar dan Rp2 miliar–Rp5 miliar sama-sama mengalami penurunan sejak awal tahun, masing-masing sebesar 0,3% dan 0,8% (year to date/YtD).

Penurunan tersebut juga diikuti berkurangnya jumlah rekening pada kedua kelompok tersebut. Tercatat simpanan tiering nominal Rp500 juta—Rp 1 miliar dan Rp2 miliar—Rp5 miliar ikut turun masing-masing sebesar 0,1% dan 0,4% YtD.

Sebaliknya, simpanan dengan nominal di atas Rp5 miliar justru tumbuh 4,1% YtD, disertai peningkatan jumlah rekening. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan dana perbankan semakin ditopang oleh deposan besar.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai penurunan simpanan pada kelompok menengah tersebut tidak bisa dijelaskan hanya dari satu faktor.

Menurutnya, sebagian masyarakat kelas menengah atas menggunakan tabungannya untuk mempertahankan konsumsi, membayar cicilan, memenuhi kebutuhan usaha, maupun mengimbangi kenaikan biaya hidup. Sebagian lainnya, lanjut dia, mulai mengalihkan dana ke instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

“Ini bukan semata-mata karena mereka semakin miskin, tetapi juga bukan murni karena mereka semakin aktif berinvestasi. Fenomena ini mencerminkan dua kondisi yang terjadi secara bersamaan,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Senin (29/6/2026).

Josua mengatakan kelompok nasabah dengan simpanan Rp500 juta—Rp5 miliar umumnya merupakan rumah tangga kelas menengah atas, kalangan profesional, hingga pemilik usaha kecil dan menengah yang memiliki pilihan investasi lebih beragam.

Ketika suku bunga pasar meningkat, imbal hasil surat berharga menjadi lebih menarik dan nilai tukar bergejolak, kelompok ini cenderung lebih aktif melakukan penyesuaian portofolio.

Dia menuturkan, tren tersebut juga didukung oleh meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor bertambah 1,26 juta hingga Mei 2026 sehingga secara keseluruhan tumbuh 36,27% sepanjang tahun berjalan menjadi 27,75 juta investor.

“Ini mendukung dugaan bahwa sebagian dana simpanan berpindah ke instrumen investasi,” ungkapnya.

Meski demikian, Josua menilai tekanan terhadap daya beli tetap tidak boleh diabaikan. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 123,0 menjadi 120,9 pada Mei 2026.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini juga melemah dari 116,5 menjadi 112,2 dan penjualan eceran masih diperkirakan terkontraksi 3,2% secara tahunan.

“Artinya, walaupun sebagian masyarakat menengah mulai lebih aktif berinvestasi, ruang untuk menabung juga tidak sekuat sebelumnya,” ujarnya.

Tiering Nominal Simpanan	Nominal (Rp Triliun)	Perubahan YtD (%)
≤ Rp100 juta	1.143,26	-0,1
> Rp100 juta – Rp200 juta	473,60	0,3
> Rp200 juta – Rp500 juta	752,47	0,3
> Rp500 juta – Rp1 miliar	641,96	-0,3
> Rp1 miliar – Rp2 miliar	563,32	1,4
> Rp2 miliar – Rp5 miliar	728,58	-0,8
> Rp5 miliar	6.026,75	4,1

Data: LPS

Risiko di Balik Dominasi Deposan Besar

Sementara itu, Josua mengingatkan perubahan komposisi simpanan tersebut juga membawa konsekuensi bagi industri perbankan. Masih merujuk data LPS, simpanan tiering nominal di atas Rp5 miliar mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,1% YtD, diikuti pertumbuhan rekening 0,7% YtD per Mei 2026.

Menurut Josua, meningkatnya ketergantungan terhadap deposan besar membuat struktur pendanaan bank menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga maupun kondisi pasar. Pasalnya, deposan besar cenderung lebih aktif memindahkan dana ketika terdapat instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

Selain itu, simpanan di atas Rp2 miliar juga hanya dijamin sebagian oleh LPS sehingga nasabah besar lebih memerhatikan tingkat risiko masing-masing bank.

Dia menyebut, apabila dana besar berpindah dalam waktu singkat, tekanan likuiditas dapat muncul meskipun kondisi likuiditas industri secara keseluruhan masih memadai.

Pada saat yang sama, bank juga berpotensi menghadapi kenaikan biaya dana (cost of fund) karena harus menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk mempertahankan dana nasabah besar.

Tekanan tersebut, lanjut Josua, pada akhirnya dapat mengurangi margin keuntungan bank dan berpotensi mendorong kenaikan bunga kredit baru maupun memperketat persetujuan kredit.

“Karena itu, bank perlu memperkuat penghimpunan dana murah berbasis transaksi, seperti rekening payroll, layanan digital, pengelolaan kas, dan meningkatkan loyalitas nasabah ritel, bukan hanya mengandalkan kenaikan bunga deposito,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah agar kemampuan menabung tidak terus melemah. Dia menilai, stabilitas simpanan masyarakat luas tetap menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem perbankan dan pembiayaan ekonomi nasional.

Tiering Nominal Simpanan	Jumlah Rekening	Perubahan YtD (%)
≤ Rp100 juta	674.640.099	2,5
> Rp100 juta – Rp200 juta	3.369.783	0,3
> Rp200 juta – Rp500 juta	2.367.656	0,5
> Rp500 juta – Rp1 miliar	895.428	-0,1
> Rp1 miliar – Rp2 miliar	399.144	1,6
> Rp2 miliar – Rp5 miliar	229.367	-0,4
> Rp5 miliar	155.438	0,7

Data: LPS

Belum Ada Perubahan Signifikan

Dari sisi industri, sejumlah bank mengaku belum melihat perubahan signifikan terhadap perilaku nasabah affluent.

Direktur Community Financial Services PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) Bianto Surodjo mengatakan saldo rata-rata nasabah affluent maupun mass affluent di Maybank Indonesia masih relatif stabil hingga semester I/2026.

Meski demikian, Bianto mengakui terdapat sedikit perubahan preferensi investasi nasabah.

“Kami melihat ada pergeseran kecil di mana produk investasi seperti obligasi pemerintah dan reksa dana mengalami permintaan yang lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkap Bianto kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Pandangan serupa juga disampaikan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA). EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan jumlah rekening nasabah segmen menengah hingga Mei 2026 masih mencatatkan pertumbuhan yang sehat.

Menurut Hera, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sangat dipengaruhi berbagai faktor makroekonomi, baik global maupun domestik.

“Pada umumnya, pertumbuhan simpanan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan bergantung pada sejumlah variabel makroekonomi,” ujar Hera kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Secara konsolidasi, DPK BCA mencapai Rp1.292,4 triliun per Maret 2026 atau tumbuh 8,3% secara tahunan (year on year/YoY). Dana murah atau (current account saving account/CASA) tumbuh 11,2% menjadi Rp1.089 triliun dan berkontribusi sekitar 85,2% terhadap total DPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga bulan ketiga 2026. Pada periode ini, sebanyak 6 BPR/BPRS telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga kuartal I/2026, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp1.462,68 miliar untuk 34.498 rekening. Rincian penetapan status simpanan layak bayar (SLB) yakni 34.493 rekening atau setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar mencapai Rp1.462,67 miliar. Jumlah itu setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

“Atas penetapan status SLB tersebut, sampai dengan kuartal I/2026, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp299,09 miliar atas 33.707 rekening kepada nasabah pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Kuartal I/2026 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026).

Lembaga itu menuturkan, pembayaran dilakukan dengan memperhitungkan batas maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank.

Selain itu, LPS juga melakukan set-off terhadap kewajiban nasabah kepada bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hingga Maret 2026, LPS menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Terdapat 6 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada periode tersebut.

Adapun LPS masih melaksanakan likuidasi atas 18 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2026. Selanjutnya sampai dengan akhir Maret 2026, terdapat 4 BPR/BPRS selesai dilikuidasi dengan rata-rata penyelesaian selama 20 bulan.

Simpanan Bank Umum Tumbuh

Sepanjang kuartal I/2026, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.577 bank. Rinciannya, 105 bank umum dan 1.472 BPR/BPRS. Merujuk data simpanan per Maret 2026, total simpanan di bank umum mencapai Rp10.250,32 triliun atau tumbuh 12,92% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 661.582.240 rekening dengan pertumbuhan termoderasi 7,01% YoY.

Sementara itu, total simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,46 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 15.599.310 rekening hingga posisi Maret 2026.

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan minat masyarakat untuk menabung di bank belum sepenuhnya merata. Hal ini dapat dilihat dari kelompok umur berstatus angkatan kerja, yang sampai kini tak kunjung memiliki rekening bank .

"Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank," kata Ketua LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Belasan juta usia produktif yang belum memiliki rekening bank ini disebut Anggito tersebut menurun dari tahun sebelumnya secara akumulasi sebesar tiga juta orang dibandingkan pada 2025. Meski begitu, LPS bakal menggencarkan literasi keuangan.

Jual Beli Rekening Tindakan Ilegal, PPATK Ungkap Banyak Cara Menjebak Korban



"(Kepemilikan rekening) guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan berbagai program Astacita pemerintah secara efisien dan efektif," ujarnya.

Anggito menambahkan LPS terus menjaga kepercayaan nasabah dan ikut serta dalam sinergi stabilitas sistem keuangan dengan pelaksanaan program penjaminan dan resolusi bank yang optimal dan efisien.

"Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90 persen aman untuk bank umum maupun BPR dan BPRS," kata dia.

Sampai dengan posisi Maret 2026, dia merincikan, porsi simpanan bank di atas tingkat bunga penjaminan adalah 50% atau tidak turun signifikan. Meskipun demikian suku bunga yang diberikan suku bunga simpanan pasar menunjukkan tren penurunan secara bertahap lintas kelompok deposan dan kelompok bank.

"LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan," urainya.

JAKARTA - DPR menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun 2025/2026, Selasa (10/2/2026). Dalam forum ini, parlemen akan mengambil kesepakatan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan hingga Ketenagakerjaan.

Adapun rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Sedianya, rapat tersebut dihadiri oleh mayoritas anggota dewan.

"Hari ini telah ditandatangani oleh 292 orang, dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI, dengan demikian, kuorum telah tercapai," ujar Saan.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa sidang III tahun sidang 2025-2026," tambahnya sambil membuka sidang.

Sedianya, ada tiga agenda utama pembahasan rapat paripurna kali ini. Ketiga agenda sidang paripurna sebagai berikut:

1.Laporan Komisi VIII DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari unsur masyarakat, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

2.Laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan;

3.Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) sisa masa jabatan periode 2023-2028, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat telah menangani total 26 Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) yang bermasalah selama setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 bank bangkrut , satu BPR berhasil diselamatkan melalui masuknya investor baru, dan dua BPR sisanya masih dalam proses penanganan.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu juga membeberkan sejumlah program strategis yang menjadi fokus utama LPS ke depan. "Kedepannya seperti yang diketahui LPS mendapatkan mandat baru untuk melakukan persiapan program penjaminan polis asuransi yang diaktivasi sebelum 2028," ujar Anggito.

Bank Bangkrut di Indonesia Tambah Satu Lagi, Cek 23 Daftar Terbaru

Anggito juga menyampaikan pembaruan terkait Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Per September 2025, LPS telah menurunkan TBP sebesar 25 basis poin (bps), dari 3,75% menjadi 3,5% untuk simpanan Rupiah di Bank Umum.

Meskipun demikian, Anggito mencatat adanya situasi di mana rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP. "Meskipun demikian rata-rata suku bunga simpanan masih tetap berada di atas TBP, dengan proporsi nasabah yang memperoleh bunga simpanan di atas TBP meningkat dari 13% jadi 32% di September 2025," ujar Anggito.

Terkait hal ini, LPS bersama lembaga KSSK lainnya terus berupaya mendorong perbankan agar segera menyesuaikan suku bunga simpanan mereka. Terakhir, Anggito menekankan peran aktif LPS dalam memperluas basis masyarakat Indonesia yang menabung.

Bank Bangkrut di Indonesia Tambah Lagi, Izin Dicabut OJK Gara-gara Modal Minim

Saat ini jumlah masyarakat yang menabung telah mencapai 51 juta jiwa, atau setara dengan 19,9 persen dari total populasi produktif.