JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, dalam rilis terbarunya melaporkan bahwa perusahaan di sektor konsumsi di Indonesia akan menghadapi tekanan besar, seiring melemahnya kondisi makro ekonomi dan ketidakpastian regulasi.

Tekanan tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, meningkatnya suku bunga, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Ketiga faktor tersebut diperkirakan akan mendorong inflasi lebih tinggi sehingga mengurangi daya beli rumah tangga.

Penurunan daya beli itu berpotensi menekan belanja masyarakat, terutama untuk produk dan layanan yang bersifat non-esensial atau diskresioner.

“Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, meningkatnya suku bunga, serta pelemahan nilai tukar rupiah akan menambah tekanan inflasi. Kondisi tersebut berpotensi menggerus daya beli rumah tangga dan menekan belanja konsumen, terutama untuk pengeluaran yang bersifat diskresioner atau bukan kebutuhan utama,” tulis laporan Fitch Ratings yang dipublikasikan Selasa (30/6/2026) waktu Indonesia.

Sektor yang dinilai paling rentan terhadap kondisi tersebut adalah industri yang permintaannya sangat bergantung pada pengeluaran konsumen dan pembiayaan melalui kredit, seperti otomotif dan properti.

Ketika biaya pinjaman meningkat dan daya beli melemah, masyarakat cenderung menunda pembelian barang bernilai besar, sehingga permintaan di kedua sektor tersebut berisiko melambat.

“Kami memperkirakan sektor-sektor yang permintaannya bersifat diskresioner dan sangat bergantung pada pembiayaan melalui kredit, seperti otomotif dan properti, akan menjadi sektor yang paling terdampak oleh risiko tersebut,” lanjut Fitch Ratings.

Di sisi lain, permintaan terhadap kebutuhan pokok diperkirakan akan tetap stabil.

Produk-produk seperti bahan pangan dengan harga terjangkau dan sumber protein dinilai memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik karena tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat meskipun kondisi ekonomi sedang tertekan.

Dengan demikian, perusahaan yang bergerak di sektor kebutuhan pokok diperkirakan memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan emiten yang mengandalkan konsumsi diskresioner.

Perbedaan karakteristik permintaan tersebut membuat dampak perlambatan ekonomi tidak akan dirasakan secara merata oleh seluruh sektor konsumsi.

“Sebaliknya, permintaan terhadap kebutuhan pokok, seperti bahan pangan dengan harga terjangkau maupun sumber protein, diperkirakan akan tetap lebih tangguh di tengah tekanan ekonomi,” tulis Fitch Ratings.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan simpanan masyarakat pada kelompok nominal Rp500 juta—Rp5 miliar mulai memunculkan pertanyaan mengenai kondisi keuangan kelas menengah.

Di satu sisi, fenomena ini mengindikasikan meningkatnya tekanan terhadap daya beli dan likuiditas rumah tangga maupun pelaku usaha menengah. Di sisi lain, sebagian dana juga diduga mengalir ke instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih menarik.

Data distribusi simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Mei 2026 menunjukkan simpanan pada tier Rp500 juta–Rp1 miliar dan Rp2 miliar–Rp5 miliar sama-sama mengalami penurunan sejak awal tahun, masing-masing sebesar 0,3% dan 0,8% (year to date/YtD).

Penurunan tersebut juga diikuti berkurangnya jumlah rekening pada kedua kelompok tersebut. Tercatat simpanan tiering nominal Rp500 juta—Rp 1 miliar dan Rp2 miliar—Rp5 miliar ikut turun masing-masing sebesar 0,1% dan 0,4% YtD.

Sebaliknya, simpanan dengan nominal di atas Rp5 miliar justru tumbuh 4,1% YtD, disertai peningkatan jumlah rekening. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan dana perbankan semakin ditopang oleh deposan besar.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai penurunan simpanan pada kelompok menengah tersebut tidak bisa dijelaskan hanya dari satu faktor.

Menurutnya, sebagian masyarakat kelas menengah atas menggunakan tabungannya untuk mempertahankan konsumsi, membayar cicilan, memenuhi kebutuhan usaha, maupun mengimbangi kenaikan biaya hidup. Sebagian lainnya, lanjut dia, mulai mengalihkan dana ke instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

“Ini bukan semata-mata karena mereka semakin miskin, tetapi juga bukan murni karena mereka semakin aktif berinvestasi. Fenomena ini mencerminkan dua kondisi yang terjadi secara bersamaan,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Senin (29/6/2026).

Josua mengatakan kelompok nasabah dengan simpanan Rp500 juta—Rp5 miliar umumnya merupakan rumah tangga kelas menengah atas, kalangan profesional, hingga pemilik usaha kecil dan menengah yang memiliki pilihan investasi lebih beragam.

Ketika suku bunga pasar meningkat, imbal hasil surat berharga menjadi lebih menarik dan nilai tukar bergejolak, kelompok ini cenderung lebih aktif melakukan penyesuaian portofolio.

Dia menuturkan, tren tersebut juga didukung oleh meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor bertambah 1,26 juta hingga Mei 2026 sehingga secara keseluruhan tumbuh 36,27% sepanjang tahun berjalan menjadi 27,75 juta investor.

“Ini mendukung dugaan bahwa sebagian dana simpanan berpindah ke instrumen investasi,” ungkapnya.

Meski demikian, Josua menilai tekanan terhadap daya beli tetap tidak boleh diabaikan. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 123,0 menjadi 120,9 pada Mei 2026.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini juga melemah dari 116,5 menjadi 112,2 dan penjualan eceran masih diperkirakan terkontraksi 3,2% secara tahunan.

“Artinya, walaupun sebagian masyarakat menengah mulai lebih aktif berinvestasi, ruang untuk menabung juga tidak sekuat sebelumnya,” ujarnya.

Data: LPS

Risiko di Balik Dominasi Deposan Besar

Sementara itu, Josua mengingatkan perubahan komposisi simpanan tersebut juga membawa konsekuensi bagi industri perbankan. Masih merujuk data LPS, simpanan tiering nominal di atas Rp5 miliar mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,1% YtD, diikuti pertumbuhan rekening 0,7% YtD per Mei 2026.

Menurut Josua, meningkatnya ketergantungan terhadap deposan besar membuat struktur pendanaan bank menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga maupun kondisi pasar. Pasalnya, deposan besar cenderung lebih aktif memindahkan dana ketika terdapat instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

Selain itu, simpanan di atas Rp2 miliar juga hanya dijamin sebagian oleh LPS sehingga nasabah besar lebih memerhatikan tingkat risiko masing-masing bank.

Dia menyebut, apabila dana besar berpindah dalam waktu singkat, tekanan likuiditas dapat muncul meskipun kondisi likuiditas industri secara keseluruhan masih memadai.

Pada saat yang sama, bank juga berpotensi menghadapi kenaikan biaya dana (cost of fund) karena harus menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk mempertahankan dana nasabah besar.

Tekanan tersebut, lanjut Josua, pada akhirnya dapat mengurangi margin keuntungan bank dan berpotensi mendorong kenaikan bunga kredit baru maupun memperketat persetujuan kredit.

“Karena itu, bank perlu memperkuat penghimpunan dana murah berbasis transaksi, seperti rekening payroll, layanan digital, pengelolaan kas, dan meningkatkan loyalitas nasabah ritel, bukan hanya mengandalkan kenaikan bunga deposito,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah agar kemampuan menabung tidak terus melemah. Dia menilai, stabilitas simpanan masyarakat luas tetap menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem perbankan dan pembiayaan ekonomi nasional.

Data: LPS

Belum Ada Perubahan Signifikan

Dari sisi industri, sejumlah bank mengaku belum melihat perubahan signifikan terhadap perilaku nasabah affluent.

Direktur Community Financial Services PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) Bianto Surodjo mengatakan saldo rata-rata nasabah affluent maupun mass affluent di Maybank Indonesia masih relatif stabil hingga semester I/2026.

Meski demikian, Bianto mengakui terdapat sedikit perubahan preferensi investasi nasabah.

“Kami melihat ada pergeseran kecil di mana produk investasi seperti obligasi pemerintah dan reksa dana mengalami permintaan yang lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkap Bianto kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Pandangan serupa juga disampaikan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA). EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan jumlah rekening nasabah segmen menengah hingga Mei 2026 masih mencatatkan pertumbuhan yang sehat.

Menurut Hera, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sangat dipengaruhi berbagai faktor makroekonomi, baik global maupun domestik.

“Pada umumnya, pertumbuhan simpanan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan bergantung pada sejumlah variabel makroekonomi,” ujar Hera kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Secara konsolidasi, DPK BCA mencapai Rp1.292,4 triliun per Maret 2026 atau tumbuh 8,3% secara tahunan (year on year/YoY). Dana murah atau (current account saving account/CASA) tumbuh 11,2% menjadi Rp1.089 triliun dan berkontribusi sekitar 85,2% terhadap total DPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax turut menekan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Adapun pemerintah secara resmi menaikkan Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026 kemarin.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran, mengatakan kenaikan Pertamax itu mendorong masyarakat mengurangi belanja, termasuk ke UMKM.

“Ketika pengeluaran untuk kebutuhan dasar bertambah, ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan lainnya menyempit,” kata Hasran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2026).

Ia menyebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia 66,35 persen dari total jumlah penduduk.

Mereka berkontribusi sekitar 81,49 persen belanja rumah tangga nasional.

Adapun konsumsi rumah tangga menyumbang 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Melihat data tersebut, Hasran menilai kelas menengah merupakan kelompok yang penting dalam penentuan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika mereka mengurangi pembelian, berbagai sektor usaha yang bergantung pada konsumsi masyarakat juga akan terdampak.

Kenaikan BBM, menurut Hasran, bisa mendorong rumah tangga mengurangi belanja kebutuhan pokok.

Masyarakat juga cenderung menjadi lebih hemat dengan mengurangi konsumsi makan di luar rumah, membeli makanan dan minuman siap saji, hiburan, serta rekreasi.

“Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.

Efek domino itu semakin memberatkan UMKM karena pada saat yang sama mereka dihadapkan pada kenaikan biaya produksi.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang semakin lemah mengerek sejumlah bahan baku impor naik seperti kedelai, gandum, dan gula.

Akhirnya, pelaku UMKM harus menghadapi tekanan dari berbagai sisi sementara daya beli masyarakat menurun.

Oleh karena itu, CIPS menyarankan pemerintah meringankan beban UMKM di antaranya dengan mengurangi hambatan non-tarif (non-tariff measures/NTM).

Kemudian, meninjau ulang tarif impor bahan baku industri, menyederhanakan prosedur ekspor-impor, meningkatkan layanan digital dan transparan, serta memperkuat infrastruktur logistik.

“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang Warung Tegal (Warteg) di Jakarta menyebut pembeli menyusut sehingga harus mengurangi volume masakan di tengah kondisi ekonomi yang lesu.

Karyawan Warteg Abimanyu Bahari di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Atik (24) menyebut tingkat penjualan di tempatnya bekerja terus berkurang pasca Idul Fitri pada Maret lalu.

“Ngerasain (dampak ekonomi lesu), penjualan dari mulai habis Lebaran sampai ke sini tuhkayak berkurang gitu,” kata Atik saat ditemui di warung tempatnya bekerja, Jumat (5/6/2026).

Kompas.com/Disya Shaliha Seorang pengunjung tengah menikmati makanan di sebuah Warteg di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (3/6/2026)

Menurut Atik, sebelum Lebaran rata-rata omzet harian di warteg tempatnya bekerja bisa lebih dari Rp 5 juta.

Namun, saat ini pendapatan kotor wartegnya terus menyusut.

Pada saat yang bersamaan, harga bahan pangan di pasar semakin mahal.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas pangan yang memang kerap bergejolak seperti cabai.

Bahan pangan penting seperti beras, minyak goreng, dan sayuran juga mengalami kenaikan.

Karena kondisi tersebut, pemasukan Warteg semakin rendah sementara tingkat pengeluaran semakin tinggi. “Jadi buat bahan-bahan sayur, cabe itu bener-bener naik banget. Jadi kita mau ngejualnya pun bingung juga,” ujar Atik.

Kondisi yang sama juga dirasakan pemilik Warteg Mba Jum, di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Dian Fitriah.

Dalam dua tahun terakhir tingkat penjualan di wartegnya juga terus menyusut.

KOMPAS.com/NURPINI AULIA RAPIKA Harga Bahan Pokok Naik, Pedagang Warteg di Bekasi Akali Belanja hingga Kurangi Porsi Makanan

“Memang beberapa warteg pun merasakan dampaknya gitu. Emang kita lagi bener-bener nurun bener-bener nurun banget sih,” tutur Dian.

Ia menyebut, pendapatan warteg yang biasanya Rp 2 juta per hari saat ini turun drastis.

Bahkan, untuk mendapatkan pemasukan Rp 1 juta per hari pun wartegnya sulit.

“Malah kadang kita pernah di tahap cuma dapat Rp 700.000 per hari gitu. Akhirnya kan mubazir lauknya kan dibuang lagi,” ucapnya.

Pembeli Menyusut, Dagangan Dikurangi

Baik Atik maupun Dian mengaku sama-sama merasakan pembeli maupun daya beli konsumen di warungnya semakin menyusut.

Atik misalnya, mendapati banyak pelanggannya yang sudah berkurang, tidak lagi datang ke warungnya.

Sementara, pelanggan yang masih datang mengurangi belanja makan mereka.

“Biasanya sekali beli lauk aja ada yang Rp 80 (ribu), ada yang berapa, tapi sekarang berkurang,” kata dia.

Menghadapi kondisi itu, warungnya tidak memiliki pilihan selain mengurangi porsi masakan.

Warungnya juga memilih mengurangi porsi yang didapatkan pelanggan guna menjaga harganya tidak naik.

“Karena takut nanti pelanggannya juga kan kasihan sama orang yang beli, takutnya mereka juga ngerasaian yang sama kan,” ucap Atik.

Sementara itu, Dian merasakan pengunjung di warungnya kian sepi.

Sebelumnya, pada jam-jam istirahat makan siang banyak karyawan kantoran yang makan di wartegnya.

Tidak sedikit anak-anak sekolah juga membeli makan untuk dibungkus sebagai bekal.

“Ini kan enggak ada,” keluh Dian.

KOMPAS.com/NURPINI AULIA RAPIKA Warteg Kharisma milik Tolaah di Jalan Ciremai Raya, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan tetap menyediakan lauk lengkap di tengah kenaikan harga bahan baku. Rabu (3/6/2026)..

Menurut Dian, kondisi itu juga dirasakan banyak pengusaha Warteg lain.

Saat berbelanja ke pasar, biasanya pedagang Warteg saling berbagi cerita terkait kondisi warung.

Keluarga Dian dari Tegal yang juga membuka Warteg pun merasakan pendapatannya terus merosot.

“Dulu gitu yang biasa kita bisa nyimpen sehari satu atau Rp 500.000 ini untuk mendapatkan omzet yang per harinya Rp 1 juta aja tuh susah banget banget banget gitu,” ucap Dian.

Seperti halnya Atik, ia juga merasakan bahan pangan di pasar seperti daging juga mengalami kenaikan.

Akhirnya, pedagang warteg harus memutar otak dan menyiasati kondisi tersebut.

“Kita juga harus bisa muter gimana caranya pelanggan kita juga enggak lari kayak gitu sih,” kata Dian.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pasar properti residensial Balikpapan tengah berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, harga rumah baru terus menanjak. Di sisi lain, daya beli masyarakat justru kian meredup.

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan untuk kuartal I/2026 mencatatkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) agregat tercatat di angka 107,67, tumbuh 1,44% secara tahunan (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan angka ini jauh melampaui pertumbuhan kuartal sebelumnya yang hanya 0,43% (yoy). Kenaikan ini merata di seluruh segmen. Rumah tipe besar mencatatkan lonjakan harga tertinggi sebesar 2,93% (yoy), atau melonjak drastis dari 1,27% (yoy) pada kuartal IV/2025.

Tipe kecil menyusul dengan kenaikan 1,85% (yoy), sementara tipe menengah menjadi yang paling moderat dengan pertumbuhan 0,38% (yoy).

"Penyebab utama kenaikan harga tersebut adalah kebijakan sejumlah pengembang yang menyesuaikan harga jual untuk menutup tekanan biaya, mulai dari lonjakan harga bahan bangunan hingga kenaikan upah tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Ironisnya, di balik tren harga yang terus menanjak, volume penjualan justru berjalan mundur. Robi menyebutkan hanya 72 unit rumah baru yang berhasil diserap pasar sepanjang kuartal I/2026, atau merosot 55,56% (yoy) dibandingkan 162 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Angka ini bahkan lebih rendah dari penurunan kuartal IV/2025 yang sebesar 42,79% (yoy) dengan 119 unit terjual. Penurunan terbesar dialami segmen tipe kecil, yang anjlok 66,97% (yoy) dari 109 unit menjadi hanya 36 unit.

Tipe besar turun 40,62% (yoy) dari 32 unit menjadi 19 unit, sedangkan tipe menengah terkoreksi 19,05% (yoy) dari 21 unit menjadi 17 unit.

Tak pelak, dia mengungkapkan pangsa tipe kecil yang semula mendominasi di angka 67% kini menyusut ke 50%, sementara pangsa tipe menengah merangkak naik dari 13% ke 24%, dan tipe besar dari 20% ke 26%.

Robi menilai kontraksi penjualan ini tidak terlepas dari konteks musiman.

"Pada triwulan I 2026, masyarakat mengalihkan fokus pengeluaran untuk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri," katanya.

Dari sisi pembiayaan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi tulang punggung transaksi properti meski peranannya mulai menyusut.

Sebanyak 71% pembeli rumah baru pada kuartal I/2026 masih mengandalkan skema KPR, turun signifikan dari 87,7% pada kuartal I/2025. Adapun, dia menuturkan pembayaran tunai mencakup 15% transaksi, sementara tunai bertahap sebesar 14%.

Bisnis.com, JAKARTA — Momentum Lebaran 2026 diperkirakan menjadi berkah bagi pasar otomotif, khususnya mobil bekas. Mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk mudik dan libur panjang.

Praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody menilai momen tersebut selalu ditunggu oleh industri multifinance untuk menyalurkan pembiayaan kendaraan baru dan bekas.

“Namun, saat ini stok untuk kendaraan baru agak terbatas sehingga mobil bekas bisa dapat berkah karena permintaan [demand] yang biasanya tinggi,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada tantangan yang dihadapi multifinance dalam menyalurkan pembiayaan mobil bekas pada 2026 ini.

“Saat ini multifinance cukup selektif karena NPF industri yang belum sepenuhnya pulih. Strategi pembiayaan masih sekitar support pembiayaan karena yang beli bekas, mayoritas masih lewat kredit,” sebut Jodjana.

Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa transaksi mobil bekas secara volume terus meningkat sejak pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, pasar mobil bekas setara dengan sekitar 1,5 kali mobil baru dan sekarang sudah 2 kali dari pasar mobil baru.

Kendati demikian, dia menilai saat ini masalah lain yang perlu diperhatikan adalah situasi global yang tidak menentu setelah pecahnya perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, yang dapat membuat suku bunga naik karena inflasi.

“Kalau perang berlarut-larut, maka dunia akan crisis energy, sehingga meningkatkan inflasi di mana-mana. Akibatnya, suku bunga akan naik dan kredit ke konsumen juga bunganya akan naik. Ini sangat berat di tengah pemburukan daya beli,” jelasnya.

Akan tetapi, Jodjana menilai hingga sejauh ini dampak konflik di Timur Tengah tersebut terhadap industri multifinance masih belum terlihat. Namun, dia menyebut setelah lebaran 2026 bisa ada perubahan.

INFLASIyear-on-year (y-on-y) pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,92. Dalam kerangka inflation targeting framework, angka ini berada dalam rentang sasaran inflasi yang lazim dianggap optimal bagi stabilitas makroekonomi karena mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga (Mishkin, 2018).

Secara statistik, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga masih terkendali dan risiko ketidakpastian makro relatif rendah.

Namun, bagi banyak rumah tangga, persepsi kesejahteraan tidak selalu sejalan dengan angka resmi. Dalam perspektif subjective well-being economics, kesejahteraan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makro, tetapi oleh pengalaman konsumsi harian dan tekanan biaya hidup yang dirasakan langsung (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009).

Karena itu, muncul pertanyaan sederhana namun mendasar: mengapa belanja harian tetap terasa berat meskipun inflasi dinyatakan aman?

Inflasi pada hakikatnya bukan sekadar indikator teknis, melainkan refleksi dari dinamika harga yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Teori cost of living approach menjelaskan bahwa kenaikan kecil pada harga barang esensial dapat menimbulkan tekanan kesejahteraan yang besar, terutama bagi rumah tangga dengan elastisitas pendapatan rendah (Deaton, 1997). Oleh sebab itu, inflasi 2,92 persen perlu dibaca sebagai fenomena sosial-ekonomi, bukan semata angka agregat.

Inflasi terkendali dan arti stabilitas bagi ekonomi

Dalam teori makroekonomi Keynesian dan New Keynesian Economics, inflasi moderat pada kisaran 2–3 persen dipandang sebagai kondisi ideal karena menjaga ekspektasi inflasi tetap stabil sekaligus mendorong aktivitas ekonomi (Gali, 2015). Inflasi yang terlalu rendah berisiko memicu deflationary trap, sedangkan inflasi tinggi menciptakan distorsi harga dan ketidakpastian investasi.

Dari sisi kebijakan moneter, inflasi 2,92 persen mencerminkan keberhasilan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga price stability sebagai nominal anchor perekonomian (Blanchard, 2021). Stabilitas ini penting karena ekspektasi inflasi yang terjaga akan mempengaruhi keputusan konsumsi, tabungan, dan investasi masyarakat. Namun demikian, teori macro–micro disconnect menegaskan bahwa stabilitas pada level agregat tidak selalu menjamin kenyamanan pada level rumah tangga (Banerjee & Duflo, 2011).

Inflasi yang tampak terkendali secara nasional dapat dirasakan berbeda oleh kelompok masyarakat dengan struktur pengeluaran yang tidak sama. Membaca Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,92 dari meja makan hingga ongkos harian IHK 109,92 menunjukkan bahwa secara kumulatif harga barang dan jasa telah meningkat sekitar 9,92 persen dibandingkan tahun dasar.

Konsep IHK sendiri dibangun atas pendekatan fixed basket index, yang merepresentasikan rata-rata pola konsumsi nasional (ILO, IMF, OECD, 2020). Tantangannya, rata-rata nasional sering kali menyamarkan variasi antar kelompok pendapatan. Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, porsi belanja pangan dan energi sangat dominan.

Dalam teori inflation inequality, inflasi memiliki dampak distribusional karena kelompok miskin lebih terekspos pada kenaikan harga barang esensial dibandingkan kelompok kaya (Kaplan, Moll, & Violante, 2018). Akibatnya, inflasi yang sama secara statistik dapat terasa jauh lebih berat secara sosial.

Ketika inflasi didorong oleh komoditas kebutuhan pokok, persepsi “hidup makin mahal” muncul meskipun inflasi headline masih rendah. Hal ini sejalan dengan konsep salience effect dalam ekonomi perilaku, di mana konsumen lebih mengingat dan merespons harga yang sering mereka temui dibandingkan indeks rata-rata (Shiller, 2017).

Daya beli: Ketika angka aman bertemu realitas upah

Inflasi 2,92 persen akan terasa ringan apabila pertumbuhan pendapatan riil melampaui inflasi. Teori real income hypothesis menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi ditentukan oleh selisih antara pendapatan nominal dan laju inflasi (Mankiw, 2021). Ketika upah tumbuh lambat atau stagnan, inflasi rendah sekalipun tetap menggerus daya beli.

Dari perspektif ekonomi perilaku, persepsi inflasi sangat dipengaruhi oleh harga kebutuhan primer seperti pangan, transportasi, dan pendidikan, bukan oleh indeks statistik agregat (Akerlof & Shiller, 2015). Jika harga-harga tersebut meningkat, kepercayaan konsumen cenderung melemah dan konsumsi tertahan, meskipun indikator makro menunjukkan stabilitas.

Karena itu, teori inclusive growth menekankan bahwa pengendalian inflasi harus diiringi kebijakan pendukung, seperti penciptaan lapangan kerja produktif, penyesuaian upah yang adaptif terhadap produktivitas, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran (OECD, 2019). Tanpa kombinasi ini, inflasi terkendali berisiko menjadi sekadar keberhasilan teknokratis.

Mengapa inflasi aman tetap perlu diwaspadai

Inflasi 2,92 persen bukan alasan untuk berpuas diri. Dalam kerangka welfare economics, stabilitas harga adalah prasyarat, bukan tujuan akhir pembangunan ekonomi (Stiglitz, 2012). Inflasi yang sehat seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan nyata dan penurunan kerentanan ekonomi.

Bagi masyarakat, inflasi stabil memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan jangka menengah. Bagi dunia usaha, ia menciptakan iklim investasi yang lebih terprediksi. Namun manfaat ini hanya akan optimal apabila pertumbuhan pendapatan riil dirasakan secara luas, bukan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Inflasi 2,92 persen memang angka yang aman. Tetapi rasa hidup yang lebih ringan ditentukan oleh seberapa bersahabat harga dengan pendapatan. Di situlah pekerjaan rumah kebijakan sesungguhnya berada: memastikan stabilitas statistik bertransformasi menjadi kenyamanan ekonomi sehari-hari, karena bagi masyarakat, ekonomi yang sehat bukan hanya inflasi rendah, melainkan rasa cukup yang nyata dari bulan ke bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia berisiko turun kembali pada 2026, salah satunya karena oleh informalisasi pekerjaan yang makin marak di angkatan kerja Tanah Air.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Pihri Buhaerah menyebut bahwa kelas menengah sebagai masyarakat yang pendapatan dan pekerjaannya berada di tingkat menengah.

“Pekerjaan menengah itu seperti apa? Ya, kita bisa lihat di struktur ekonomi, yaitu adalah sektor-sektor yang berbasis inovasi, seperti itu. Jadi inovasi [dan] teknologi,” ujar Pihri dalam Seminar Economic Outlook 2026 BRIN di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

BRIN berpandangan bahwa akan semakin banyak pekerja Indonesia yang masuk ke sektor informal. Perkiraan tersebut mengacu pada data peningkatan pencari kerja dan jumlah angkatan kerja yang putus asa serta data pergeseran sektor kerja yang diolah BRIN.

Pihri menyebut perubahan sektor pekerjaan ke arah industri tersier atau jasa dan menurunnya sektor industri manufaktur menjadi faktor yang menekan jumlah kelas menengah. Bertambahnya jumlah pekerja informal membuat mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan kerap tidak terlindungi jaring pengaman sosial, sehingga mereka menjadi sangat rentan.

Menurut Pihri, terdapat cara untuk meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah, yang bisa berefek positif terhadap ekonomi makro. Dia bahwa menyebut pemerintah perlu memperkuat kembali industri manufaktur teknologi menengah ke atas.

“Kemudian, yang kedua, dari sisi pekerjaannya, pemerintah harus menciptakan juga middle income job, bukan basic job,” jelas Pihri.

Untuk menciptakan pekerjaan dengan pendapatan menengah, dia melihat bahwa harus ada kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Menurutnya, ketika ekonomi melemah, pihak swasta tidak akan meningkatkan permintaan tenaga kerjanya karena pasar memerlukan hasil luaran (output) yang lebih tinggi untuk melakukan permintaan tersebut. Oleh karena itu, jika pengusaha menganggap bahwa dengan pasar yang ada tenaga kerja sudah terpenuhi, tenaga kerja tambahan tidak akan direkrut.

"Jadi, untuk 2026, karena kondisi kita ini, menurut saya, ada sedikit pelemahan daya beli, pemerintah harus menciptakan di sektor publik pekerjaan-pekerjaan di sektor menengah, seperti pegawai negeri sipil,” terang Pihri.

BRIN melihat bahwa daya beli masyarakat memang sedang menurun hingga muncul fenomena “rojali” atau rombongan jarang beli. Pihri menyebut bahwa fenomena rojali merupakan tanda adanya spiral deflasi, yaitu kondisi ketika harga-harga yang menurun membuat ekonomi menyusut sehingga upah/gaji menurun dan pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, yang pada akhirnya membuat harga semakin turun.

Pihri mengungkap bahwa sektor riil merespons kondisi ekonomi rojali dengan memberikan diskon/potongan harga. Ketika diskon diberlakukan dan pembelian produk tetap jarang dilakukan, dia menyebut perusahaan akan melakukan PHK.

“Jadi, fenomena rojali itu sebenarnya adalah cerita pertengahan dari fenomena spiral deflasi,” tutup Pihri. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan penyebab PHK massal khususnya di sektor padat karya seperti garmen dan tekstil dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa daya beli masyarakat yang menurun imbas upah murah menjadi penyebab pertama PHK massal, seiring penyebab kedua yaitu peraturan yang merugikan dunia usaha.

Dia mencontohkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 sebagai beleid yang membuka keran impor besar-besaran, sehingga menurunkan daya saing produk nasional. Aturan itu saat ini telah dicabut.

“Regulasi yang merugikan para pengusaha, contohnya Permendag No. 8/2024 yang membolehkan impor dari China ugal-ugalan untuk barang tekstil dan garmen,” kata Said kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (16/11/2025).

Menurut Said, kebijakan tersebut telah diperbaiki pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, dia menekankan bahwa PHK tidak disebabkan oleh pemberian upah tinggi untuk buruh. Dia mencontohkan bahwa Jawa Tengah, salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja ter-PHK paling banyak sepanjang dua tahun terakhir, tercatat sebagai provinsi dengan upah minimum (UMP) terendah se-Tanah Air.

Oleh karena itu, KSPI tetap meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan UMP 2026 setidaknya sama dengan UMP 2025 yang naik 6,5%.

Said mengeklaim bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan kalangan pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hanya menyepakati kenaikan UMP 2026 pada rentang 3% hingga 6%.

Apabila hal itu disepakati menjelang tenggat pengumuman kenaikan UMP pada 21 November mendatang, KSPI mengancam akan melakukan mogok kerja besar-besaran.

“Kemungkinan Kemnaker hanya ingin menaikkan 3,5% sampai di bawah 6%. Kami menolak,” ujar Said.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mencabut Permendag No. 8/2024 yang tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, termasuk pengaturan baru untuk industri tekstil, produk tekstil, dan pakaian jadi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan beberapa komoditas tekstil akan tetap dikenakan larangan dan pembatasan (lartas). Pada Permendag 8/2024, Budi menjelaskan bahwa beleid itu mengatur tekstil dan produk tekstil, tekstil dan produk tekstil motif batik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya selama ini dikenakan persetujuan impor (PI) dan pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga teknis, serta laporan surveyor (LS).

“Jadi ketiga tadi, [komoditas] tekstil dan produk tekstil, tekstil dan produk tekstil motif batik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya ini tetap dikenakan lartas,” kata Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025) lalu.

Kemendag pun telah memecah aturan lama tersebut menjadi 8 klaster peraturan anyar, antara lain seputar tekstil dan produk tekstil; pertanian dan peternakan; garam dan komoditas perikanan; bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang; elektronik dan telematika; barang industri tertentu; barang konsumsi; serta barang dalam keadaan tidak baru.