Bisnis.com, SEMARANG — Iran menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh mediator pakistan. Dilaporkan dari kantor berita resmi IRNA, Iran disebut telah menolak gencatan senjata dan menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyebut bahwa mereka hanya menginginkan pengakhiran perang secara permanen.

Mengutip dari laman resmi Channel News Asia, IRNA juga melaporkan bahwa Iran telah mengajukan 10 klausul untuk mengakhiri perang, yang terdiri dari pengakhiran konflik di kawasan tersebut, protokol untuk jalur aman melalui Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi.

Di tengah konflik yang kian memanas ini, Trump mengancam akan menghujani Iran dengan “neraka” jika tidak mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital untuk pasokan energi global. Dalam konferensi persnya, Trump mengatakan bahwa Iran dapat “dilenyapkan” dalam satu malam.

Tak hanya itu, Trump juga bersumpah akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran, mengabaikan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan menjadi kejahatan perang atau mengasingkan 93 juta penduduk Iran. “Setiap jembatan di Iran akan hancur lebur dan setiap pembangkit listrik di Iran akan gulung tikar, terbakar, meledak, dan tidak akan pernah digunakan lagi,” tutur Trump, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (08/04/2026).

Menanggapi ancaman Trump, Komando militer gabungan tertinggi Iran menyebut Trump mengalami delusi dan menilai peringatan Trump sebagai retorika kasar, arogan, dan ancaman tanpa dasar. Selain itu, wakil Menteri Olahraga Iran, Alireza Rahimi juga menyerukan kepada para seniman dan atlet untuk membentuk rantai manusia di pembangkit listrik di seluruh negeri. “Kita akan bergandengan tangan untuk mengatakan: Menyerang infrastruktur publik adalah kejahatan perang,” tulis Rahimi di akun media sosial X

Selain mendapat tanggapan dari pejabat tinggi Iran, para ahli independen juga menyebut bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan termasuk ke dalam kejahatan perang. Trump mengatakan bahwa warga Iran “bersedia menanggung penderitaan itu demi kebebasan” dan AS telah mencegat pesan-pesan yang meminta pemboman.

Sebelumnya, diketahui bahwa konflik ini semakin memuncak, setelah Iran secara efektif melakukan penutupan pada Selat Hormuz. Penutupan ini dilakukan Iran setelah penyerangan yang dilancarkan AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Selat Hormuz telah menjadi jalur utama bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam dunia. Pengaruh besar jalur laut tersebut terhadap perekonomian global telah terbukti menjadi kartu tawar yang ampuh bagi Iran, dan Teheran enggan melepaskannya begitu saja.
(Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta seluruh Eselon 1 kementerian, lembaga, dan Badan Pemerintah beserta Dirut BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/4/2026).

“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” tulis Teddy.

Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Teddy menuturkan bahwa pemerintah pastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada tahun 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.

“Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta rupiah. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun 2026 ini antrean haji paling lama 26 tahun,” tulis Teddy.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

"Hal tersebut akan ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah. “⁠Kampung Haji Indonesia di Makkah akan segera dibangun,” sambungnya.

Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“⁠Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan iklim semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Iklim yang semakin ekstrem dapat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari stabilitas ekonomi lokal hingga kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, dunia usaha memiliki peran penting, khususnya dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga dengan bagaimana komunitas dapat berkembang menjadi lebih tangguh sekaligus mendukung praktik yang lebih ramah lingkungan.

Ketahanan iklim pada dasarnya tidak dapat dibangun sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang erat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat lokal bukan sekadar penerima manfaat, melainkan mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan lanskap sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Pendekatan ini mulai banyak diterapkan oleh pelaku industri, termasuk produsen kertas PaperOne, APRIL Group, di area operasionalnya di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Melalui komitmen keberlanjutan satu dekade APRIL2030 yang diluncurkan pada 2020, perusahaan mengintegrasikan dukungan terhadap konservasi dan pemberdayaan masyarakat ke dalam model bisnisnya.

Pendekatan berbasis komunitas tersebut mencakup peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim, serta percepatan aksi melalui dukungan pendanaan internal. Langkah ini bertujuan membantu masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan ekonomi di masa depan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan iklim. Salah satunya melalui Program Desa Bebas Api (Fire-Free Village Program/FFVP), yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.

Sejak 2014, program ini telah berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran. Hingga 2025, FFVP telah menjangkau 42 desa dengan total wilayah hampir satu juta hektare, serta berkontribusi pada penurunan lebih dari 90 persen kebakaran di wilayah binaan.

Selain itu, APRIL juga menginisiasi Program Konservasi Bersama Masyarakat yang bertujuan melibatkan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan dalam upaya perlindungan hutan. Sejak 2020, program ini telah melibatkan 10 desa yang mencakup sekitar 30.000 hektare kawasan hutan.

Melalui program ini, setiap desa juga menerima holding fee sebesar 10.000 dolar AS untuk mendukung upaya perlindungan hutan di wilayah mereka. Skema ini turut memperkuat penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan secara langsung bagi masyarakat setempat.

Melalui dukungan, pendampingan, serta akses terhadap praktik yang lebih berkelanjutan, masyarakat didorong untuk menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Ke depan, penguatan kolaborasi multipihak akan menjadi kunci dalam membangun ketahanan iklim yang inklusif, yang dimulai dari tingkat tapak.

Dunia usaha perlu melihat investasi sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra, upaya menuju masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara bersama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah jumlah polisi kehutanan dari sekitar 5.000 personel menjadi 70.000. Kebijakan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Hashim menerangkan, penambahan personel dilakukan untuk memperkuat penjagaan kawasan konservasi dan taman nasional di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pengamanan sekitar 57 taman nasional yang selama ini dinilai masih dijaga secara terbatas.

“Forest rangers ini nanti akan ditambah dari 5.000 menjadi 70.000. Itu langsung keputusan Presiden,” ujar Hashim di Jakarta, dikutip pada Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, penguatan aparat kehutanan menjadi kunci perlindungan hutan, satwa liar, serta ekosistem strategis nasional yang terus menghadapi tekanan aktivitas ilegal. Penambahan personel juga akan dibarengi dukungan anggaran dari APBN dengan pelaksanaan teknis berada di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan.

Presiden, kata Hashim, menempatkan kebijakan tersebut sebagai langkah tegas negara dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan dan memastikan kehadiran negara di kawasan konservasi. Langkah penguatan polisi kehutanan juga terkait agenda konservasi prioritas pemerintah. Hashim menyinggung alokasi anggaran khusus untuk pemulihan kawasan strategis, termasuk Taman Nasional Way Kambas, serta perlindungan habitat satwa kunci seperti gajah Sumatra.

“Berarti kehendak dan niat dari pemerintah untuk betul-betul menjaga lingkungan hidup kita dan melestarikan satwa liar akan terwujud dan ditegakkan,” ujarnya.

Selain pengamanan kawasan, pemerintah juga mendorong penegakan hukum lingkungan berjalan konsisten. Presiden memberikan arahan agar undang-undang lingkungan hidup diterapkan secara tegas, termasuk dalam pengelolaan sampah dan pencegahan kerusakan hutan, dengan konsekuensi hukum bagi para pelanggar.

Penguatan aparat kehutanan tersebut ditopang kebijakan iklim lainnya, termasuk pengembangan pasar karbon berbasis solusi alam. Pemerintah menilai perlindungan hutan dan ekosistem menjadi fondasi pembiayaan berkelanjutan sekaligus bagian dari komitmen Indonesia dalam agenda iklim global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah memperkuat perlindungan hutan melalui moratorium penebangan dan pengangkutan kayu, serta pengaturan pemanfaatan kayu bagi masyarakat pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026), Raja Juli menjelaskan bahwa pada 8 Desember 2025 Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) telah menerbitkan surat edaran terkait pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pascabencana banjir. Kayu tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyutan digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan dan kemanusiaan, selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Raja Juli, dikutip dari Antara.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025 pada 29 Desember 2025. SK ini menegaskan pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana banjir sebagai sumber daya material untuk rehabilitasi dan pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain pengaturan pemanfaatan kayu hanyut, Kemenhut juga memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Dengan kebijakan ini, tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan selama masa moratorium.

“Kebijakan moratorium ini melalui penerbitan Surat Dirjen PHL pada 1 Desember 2025 mengenai Penutupan Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) untuk Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada PHAT (Pemegang Hak atas Tanah),” katanya.

“Selain itu, penerbitan Surat Dirjen PHL tanggal 8 Desember mengenai Moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Sehingga tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan,” ujarnya menambahkan.

Raja Juli Antoni menyampaikan kebijakan tersebut merupakan respons atas bencana banjir yang mencerminkan menurunnya fungsi lindung hutan di sejumlah wilayah Sumatera. Di sisi lain, Kemenhut juga melakukan identifikasi dan pendataan kayu temuan dengan melibatkan Polri serta pemerintah daerah.

“Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya ‘pencucian kayu’ dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana,” ujar Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang pendanaan REDD+ berbasis kinerja bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan capaian nyata dalam pengelolaan hutan dan penurunan emisi. Skema ini diposisikan sebagai insentif bagi daerah untuk memperkuat perlindungan hutan sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025). Dalam kesempatan itu, dia turut memberikan apresiasi atas komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Menurutnya, kinerja daerah menjadi fondasi utama keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Apresiasi tersebut disampaikan dalam

Pertemuan tersebut diikuti oleh para gubernur atau perwakilannya serta kepala dinas yang membidangi kehutanan dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Maluku Utara.

Raja Juli Antoni mengemukakan sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam konteks tersebut, implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen kunci untuk memastikan sektor kehutanan berkontribusi optimal terhadap target iklim nasional.

“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat utama,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Dalam forum yang sama, Kemenhut memaparkan peluang pendanaan melalui skema ART-TREES yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan standar integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional. Skema ini dinilai mampu memberikan manfaat langsung bagi daerah yang berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan hutan, menekan laju deforestasi dan degradasi, meningkatkan kualitas sistem data serta pemantauan, dan memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dipandang krusial agar daerah dapat mengakses pendanaan REDD+ sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan jangka panjang.

Komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang digagas Brasil pada COP30 sejatinya mencerminkan satu hal penting: Indonesia ingin tetap berada di barisan depan diplomasi iklim global. Rencana investasi hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun ke dalam mekanisme pendanaan perlindungan hutan hujan tropis dunia bukan angka kecil, dan tentu tidak lahir dari ruang hampa.

Dalam lanskap global yang semakin menuntut tanggung jawab lingkungan, langkah ini dapat dibaca sebagai sinyal keseriusan Indonesia untuk ikut menjaga ekosistem tropis sebagai kepentingan bersama umat manusia. Namun, di saat yang sama, diskursus publik di dalam negeri menunjukkan respons yang tidak sepenuhnya antusias. Polemik pun muncul, bukan karena publik menolak konservasi global, melainkan karena muncul kegelisahan yang wajar: bagaimana dengan kondisi hutan Indonesia sendiri?

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan rangkaian bencana ekologis di berbagai wilayah, khususnya di Sumatra. Banjir bandang di Aceh, longsor di Sumatra Utara, dan banjir serta tanah bergerak di Sumatra Barat tidak lagi dipahami semata sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai konsekuensi dari tekanan yang terus-menerus terhadap kawasan hutan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) menunjukkan, sebagian besar bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis dan sangat berkaitan dengan degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, alih fungsi lahan, dan lemahnya tata kelola daerah aliran sungai. Di sinilah TFFF menjadi ruang diskusi yang menarik sekaligus sensitif.

Di satu sisi, Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, sehingga secara moral dan strategis memang pantas terlibat dalam skema global perlindungan hutan. Di sisi lain, kondisi objektif di dalam negeri menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Indonesia di sektor kehutanan masih sangat besar. Sebenarnya, dua realitas ini tidak perlu dipertentangkan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang saling menguatkan.

Pembuktian Pemerintah terhadap Komitmen untuk Menjaga Hutan

Masyarakat perlu sebuah rasionalitas bahwa berpartisipasi dalam TFFF bukanlah langkah yang keliru. Justru sebaliknya, keterlibatan Indonesia dapat menjadi sarana untuk memperkuat posisi tawar, akses pembiayaan hijau, serta transfer pengetahuan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Tantangannya adalah bagaimana memastikan komitmen global tersebut tidak berjalan paralel secara terpisah dari agenda perlindungan hutan nasional, melainkan terintegrasi secara substantif. Di sinilah peran pemerintah untuk membuktikan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip kebijakan yang dapat menjadi pegangan pemerintah agar partisipasi Indonesia dalam TFFF tetap relevan, kredibel, dan berdampak nyata bagi kepentingan nasional.

Pertama, pemerintah perlu menegaskan bahwa komitmen internasional harus berbasis pada penguatan kebijakan domestik. Investasi ke TFFF idealnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja negara untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup di dalam negeri.

Perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta penegakan hukum kehutanan harus menjadi prioritas yang tidak boleh tereduksi oleh euforia diplomasi global. Dengan kata lain, kontribusi ke TFFF akan jauh lebih kuat secara naratif dan substansial apabila publik melihat adanya konsistensi kebijakan di dalam negeri.

Kedua, integrasi lintas sektor menjadi kunci. Selama ini, persoalan kehutanan kerap tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan dengan kebijakan pertambangan, perkebunan, energi, dan infrastruktur. Pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan, termasuk moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, namun implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan.

Partisipasi dalam TFFF dapat dijadikan momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga kebijakan pembangunan ekonomi tidak berjalan berlawanan arah dengan komitmen perlindungan hutan.

Ketiga, dimensi keadilan sosial perlu menjadi perhatian utama. Pengalaman Indonesia menunjukkan hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat cenderung lebih terjaga. Karena itu, pengakuan dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial dan hutan adat harus dipercepat. Dalam konteks TFFF, keberhasilan Indonesia justru akan lebih meyakinkan apabila perlindungan hutan tidak hanya berbasis instrumen fiskal, tetapi juga pada tata kelola yang inklusif dan partisipatif.

Keempat, transparansi dan komunikasi publik tidak boleh diabaikan. Polemik TFFF sebagian besar muncul karena keterbatasan informasi yang utuh di ruang publik. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka posisi Indonesia bahwa komitmen terhadap TFFF bukanlah pengalihan perhatian dari persoalan domestik.

Komitmen Indonesia di TFFF adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat perlindungan hutan nasional melalui kerja sama global. Dengan komunikasi yang baik, TFFF dapat dipahami sebagai instrumen pendukung, bukan simbol kontradiksi.

TFFF sebagai Katalis

Pada akhirnya, menjaga hutan tropis dunia dan melindungi hutan Indonesia bukanlah dua agenda yang saling meniadakan. Justru sebaliknya, kredibilitas Indonesia di tingkat global sangat ditentukan oleh keberhasilannya di dalam negeri. Dunia akan lebih percaya pada komitmen Indonesia jika banjir dan longsor akibat degradasi hutan semakin berkurang, jika tutupan hutan benar-benar stabil, dan jika kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat secara nyata.

Dalam kerangka itu, TFFF seharusnya diposisikan sebagai katalis, bukan tujuan akhir. Komitmen finansial ke tingkat global perlu dibaca sebagai perpanjangan dari tanggung jawab nasional, bukan pengganti. Pemerintah memiliki peluang untuk menjadikan partisipasi dalam TFFF sebagai tonggak penguatan kebijakan kehutanan yang lebih konsisten, terukur, dan berkeadilan.

Dengan menjaga keseimbangan antara peran global dan tanggung jawab domestik, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hutan dunia, tetapi juga memastikan bahwa hutan di negerinya sendiri tetap lestari, berfungsi, dan mampu melindungi rakyatnya dari bencana. Di situlah esensi kepemimpinan lingkungan yang sesungguhnya: berpikir global, bekerja serius di rumah sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan konsesi hutan bermasalah yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, sehari sebelumnya.

“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas perintah Bapak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare, termasuk di antaranya di Sumatra seluas 116.198 hektare,” kata Raja Juli.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pencabutan izin tersebut menyasar PBPH yang dinilai tidak patuh aturan, merusak lingkungan, serta menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Keputusan resmi pencabutan izin akan dituangkan dalam surat keputusan (SK) dan segera disampaikan kepada publik.

Menurut Raja Juli, langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam perlindungan hutan dan satwa liar.

Dalam kurun satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Kehutanan telah menertibkan PBPH bermasalah dengan total luasan mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Sebelumnya pada 3 Februari 2025, pemerintah telah mencabut 18 PBPH dengan luas sekitar 1,5 juta hektare.

“Ditambah dengan pencabutan hari ini sekitar 1 juta hektare, maka penertiban hutan kita sudah berjalan sangat signifikan,” ujarnya.

Selain menyampaikan kebijakan kehutanan, Raja Juli juga menyampaikan duka cita atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia berharap penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat agar masyarakat terdampak segera kembali menjalani kehidupan normal.

“Kita berdoa dan berharap penanggulangan dampak bencana ini dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali hidup normal,” kata Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis dalam The Land Gap Report 2025 mengungkap bahwa upaya penghilangan karbon (carbon removal) yang diandalkan banyak negara di dunia untuk menurunkan emisi karbon tidak cukup untuk menangkal dampak perubahan iklim. Upaya seperti penanaman pohon dalam skala besar dinilai tidak memadai dan sulit dicapai.

Di sisi lain, negara-negara di dunia juga dinilai gagal dalam merealisasikan langkah-langkah penting untuk mengurangi emisi, seperti dengan mencegah deforestasi dan menghentikan degradasi hutan.

Laporan ini menyoroti pula bahwa keterbatasan perlindungan hutan tak hanya disebabkan oleh dukungan dana yang kurang, tetapi turut dipicu oleh sistem ekonomi global yang menempatkan pembangunan ekonomi dan pelestarian ekosistem dalam sisi yang berlawanan.

Laporan ini merekomendasikan sejumlah reformasi yang dapat menyelaraskan tujuan iklim dan keanekaragaman hayati dengan kepentingan ekonomi. Sebagian rekomendasi ini telah mulai dijalankan.

“Mengapa begitu banyak negara mengabaikan perlindungan hutan sebagai pilar utama dalam target iklim mereka? Jawabannya adalah karena mereka hidup dalam sistem ekonomi global yang membebani mereka dengan utang pemerintah yang tinggi dan kebijakan pajak serta perdagangan yang berpihak pada industri, sehingga memaksa mereka mengeksploitasi hutan demi menjaga perekonomian tetap bertahan,” ujar Kate Dooley, penulis utama laporan The Land Gap Report 2025 sekaligus peneliti di University of Melbourne, dikutip dari siaran pers, Kamis (13/11/2025).

“Ironisnya, dalam jangka panjang, hutan yang sehat justru menjadi fondasi bagi ekonomi yang sehat berkat manfaat iklim, peluang kerja, serta layanan ekosistem yang dihasilkannya,” tambah Dooley.

Laporan tersebut mengidentifikasi dua kelemahan utama dalam rencana iklim nasional yang diserahkan ke COP30: pertama, land gap yang merupakan suatu kesenjangan antara ketergantungan negara terhadap penggunaan lahan untuk mencapai target mitigasi karbon dengan kapasitas lahan yang sebenarnya.

Kedua, forest gap, yaitu kesenjangan antara komitmen global untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030 dengan hasil yang kemungkinan akan dicapai berdasarkan janji negara-negara saat ini.

Evaluasi land gap dalam laporan ini mencakup seluruh janji negara yang disampaikan hingga 31 Oktober 2025 di COP30. Analisis berfokus pada target pemanfaatan lahan untuk proyek penghilangan karbon seperti penanaman pohon skala besar, restorasi hutan, serta proyek bioenergi dengan penangkapan dan penyimpanan karbon (bioenergy with carbon capture and storage).

Hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara akan membutuhkan lebih dari 1 miliar hektare lahan untuk memenuhi target mitigasi tersebut, naik tipis dibandingkan laporan Land Gap 2022.

Selain itu, laporan ini memperingatkan bahwa sebagian besar manfaat pengurangan karbon yang dijanjikan baru akan terealisasi dalam hitungan dekade. Upaya tersebut juga berisiko besar mengorbankan lahan yang menjadi sumber kehidupan bagi kelompok rentan seperti Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan petani kecil.

Penulis laporan juga mencatat bahwa janji pengurangan emisi melalui penghentian dan pembalikan deforestasi serta degradasi hutan masih sangat terbatas dalam rencana nasional. Laporan itu menemukan kesenjangan signifikan antara komitmen yang disepakati negara-negara pada COP28 di Dubai untuk menghentikan deforestasi pada 2030 dan hasil yang realistis dari janji yang kini diajukan di COP30.

Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa pada 2030, laju deforestasi global masih akan mencapai 4 juta hektare per tahun, sementara 16 juta hektare hutan lainnya akan mengalami degradasi, sehingga menciptakan forest gap sebesar 20 juta hektare.

Penilaian Land Gap 2025 mencakup seluruh janji iklim yang diserahkan negara kepada Sekretariat UNFCCC, termasuk Nationally Determined Contributions (NDC) dan strategi jangka panjang menuju 2050. Laporan ini merupakan pembaruan dari analisis 2022, dengan memasukkan janji baru yang disampaikan menjelang COP30. Hingga saat ini, kurang dari 40% negara dalam Perjanjian Paris telah menyerahkan NDC yang diperbarui.