Bisnis.com, CIREBON - Penyaluran kredit perbankan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sepanjang 2025 menunjukkan ketimpangan yang masih lebar antara pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan sektor usaha skala besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total pinjaman sepanjang tahun berkisar di angka Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun per bulan. Sementara itu, kredit untuk sektor non-UMKM berada di kisaran Rp8 triliun hingga Rp9 triliun dalam periode yang sama. Kesenjangan tersebut menggambarkan bahwa struktur pembiayaan ekonomi di daerah ini masih berat pada sektor usaha besar.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, mengatakan tren kredit UMKM sebenarnya menunjukkan peningkatan sepanjang tahun, meski pertumbuhannya relatif terbatas jika dibandingkan dengan besarnya kredit yang mengalir ke sektor usaha non-UMKM.

“Nilai pinjaman UMKM pada Januari 2025 tercatat sekitar Rp2,36 triliun dan meningkat hingga mencapai Rp2,51 triliun pada Oktober. Artinya ada peningkatan aktivitas pembiayaan, tetapi skalanya masih jauh dibandingkan kredit yang diterima sektor usaha besar,” kata Januarto, Rabu (11/3/2026).

Selain nilai pinjaman, jumlah rekening kredit UMKM juga mengalami kenaikan sepanjang tahun. Pada Januari 2025 tercatat 22.509 rekening UMKM, kemudian meningkat menjadi 23.820 rekening pada Desember. Pertumbuhan ini mengindikasikan semakin banyak pelaku usaha kecil yang mulai mengakses layanan pembiayaan dari perbankan.

Namun demikian, peningkatan jumlah debitur tersebut belum mampu mengejar dominasi pembiayaan usaha besar. Kredit non-UMKM secara konsisten berada di atas Rp8 triliun sepanjang sebagian besar tahun 2025, bahkan sempat menembus Rp9,16 triliun pada Juni.

Menurut Januarto, kondisi ini mencerminkan struktur ekonomi daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas usaha berskala menengah dan besar, termasuk sektor perdagangan, industri, dan proyek-proyek investasi.

“Kalau dilihat dari komposisinya, kredit untuk UMKM hanya sekitar seperempat dari total pembiayaan perbankan di daerah. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku UMKM banyak, skala pembiayaannya masih relatif kecil,” ujarnya.

Dia menilai kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi upaya penguatan ekonomi daerah. Tanpa akses pembiayaan yang lebih besar, pelaku UMKM akan sulit meningkatkan kapasitas produksi maupun memperluas pasar.

Di sisi lain, data perbankan juga menunjukkan dinamika menarik pada akhir tahun. Pada Desember 2025, nilai pinjaman sektor non-UMKM tercatat turun cukup tajam menjadi sekitar Rp6,28 triliun dari posisi Rp8,81 triliun pada November. Penurunan tersebut juga diikuti oleh berkurangnya jumlah rekening kredit dari 57.498 menjadi 37.919.

Januarto mengatakan fluktuasi tersebut kemungkinan berkaitan dengan penyesuaian portofolio kredit perbankan menjelang tutup buku tahunan.

“Biasanya pada akhir tahun ada pelunasan kredit atau penataan kembali portofolio pinjaman oleh bank. Itu bisa mempengaruhi angka pada bulan Desember,” katanya.

Meski demikian, dia menekankan bahwa secara umum tren kredit sepanjang 2025 masih mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang relatif stabil. Permintaan pembiayaan tetap tumbuh, terutama pada sektor usaha yang membutuhkan modal kerja.

Namun tantangan ke depan, menurut dia, adalah bagaimana meningkatkan porsi pembiayaan bagi sektor UMKM agar lebih seimbang dengan sektor usaha besar. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika akses kredit mereka meningkat, dampaknya bisa langsung terasa pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Januarto.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) mencatat telah menyalurkan pembiayaan investasi senilai Rp181 miliar untuk mendukung operasional lebih dari 127 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) hingga Desember 2025.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan bahwa pembiayaan investasi tersebut menyasar calon nasabah yang telah mengantongi ID Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), memiliki rekening virtual account MBG di BSI, serta menyampaikan rencana anggaran biaya pembangunan dapur.

“Pembiayaan ini diberikan kepada SPPG yang bankable dan memiliki prospek operasional jangka panjang, sehingga dapat berkontribusi secara konsisten dalam penyediaan layanan gizi,” ujar Erwan dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).

Adapun, skema ini juga sejalan dengan upaya BSI memperluas pembiayaan ke segmen usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat langsung dalam ekosistem layanan publik.

Dia menegaskan bahwa pembiayaan mengacu pada petunjuk teknis BGN, serta melalui proses penilaian yang mencakup aspek legalitas, kesiapan operasional, hingga kelayakan usaha. Erwan menyebut pendekatan ini dilakukan untuk menjaga prinsip kehati-hatian sekaligus memastikan keberlanjutan operasional dapur SPPG di daerah.

Erwan mengatakan bahwa pembiayaan dapur SPPG MBG diarahkan untuk mendukung proyek strategis nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, BSI menyalurkan pembiayaan kepada unit-unit SPPG yang dinilai layak secara finansial dan berkelanjutan.

Ke depan, BSI memproyeksikan penyaluran pembiayaan investasi dapur SPPG MBG masih akan tumbuh seiring dengan perluasan cakupan program MBG secara nasional.

Selain pembiayaan investasi, BSI juga telah melayani transaksi keuangan operasional lebih dari 1.000 SPPG yang telah beroperasi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Bank Mandiri menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 38,11 triliun kepada 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia hingga Oktober 2025, dengan porsi terbesar mengalir ke sektor produktif. Di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan, penyaluran KUR ini diklaim tetap terjaga kualitasnya dengan tingkat non performing loan di bawah 1 persen.

"Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan,” ujar SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan dalam keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Langkah Bank Mandiri ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo yang menekankan penguatan sektor produktif dan perluasan lapangan kerja. Jakarta, 11 November 2025, menjadi penanda komitmen perseroan menerjemahkan agenda kebijakan tersebut ke penyaluran pembiayaan dengan bunga lebih rendah bagi usaha kecil.

Bayu memaparkan realisasi Rp 38,11 triliun tersebut setara 92,96 persen dari target KUR Bank Mandiri tahun ini yang mencapai Rp 41 triliun. Artinya, dalam sisa dua bulan 2025, ruang penyaluran masih terbuka sekaligus menguji kemampuan bank menyalurkan kredit secara agresif tanpa mengorbankan kualitas.