Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan domestik, hingga langkah tak biasa Bank Indonesia menaikkan suku bunga di luar jadwal rapat rutin dinilai menjadi sinyal bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas yang serius.

Peneliti Ekonomi Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau great Institute, Yossi Martino mengatakan kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan tantangan jangka pendek di pasar keuangan, tetapi juga menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah menjalankan berbagai program strategis nasional secara berkelanjutan.

Menurutnya, pasar saat ini tengah menilai apakah agenda besar pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengelolaan Danantara, hingga reformasi tata niaga komoditas strategis, dapat dijalankan dengan disiplin fiskal, independensi moneter, kepastian regulasi, serta tata kelola kelembagaan yang kuat.

“Tekanan terhadap rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan, sorotan lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global, serta keputusan BI menaikkan suku bunga di luar jadwal rutin menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Dalam kondisi saat ini, dia menilai pemerintah perlu menjaga tiga pilar kredibilitas secara bersamaan agar kepercayaan investor dan publik tetap terjaga.

Pertama, sebutnya, adalah kredibilitas fiskal, yakni memastikan setiap program prioritas memiliki sumber pembiayaan yang jelas, target yang terukur, serta batas risiko yang dapat dikendalikan. Menurut Yossi, program-program besar pemerintah harus didukung perencanaan fiskal yang matang agar tidak membebani stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Kedua adalah kredibilitas kelembagaan. Pemerintah dinilai perlu memastikan seluruh program strategis memiliki tata kelola yang baik, indikator kinerja yang jelas, mekanisme evaluasi berkala, serta sistem pengawasan yang transparan.

Dalam konteks Koperasi Merah Putih, misalnya, Yossi menilai pemerintah perlu memperkuat sistem pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa berbagai dugaan penyimpangan atau persoalan tata kelola yang muncul harus segera dijawab melalui investigasi independen, transparan, dan berbasis fakta.

“Keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program,” katanya.

Adapun pilar ketiga adalah kredibilitas makroekonomi, yang mencakup menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah, serta koordinasi yang sehat antara kebijakan fiskal dan moneter tanpa mengaburkan peran masing-masing otoritas.

BI Harus Tetap Independen

Yossi menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan terhadap pasar keuangan domestik.

Menurutnya, independensi bank sentral tidak semata-mata untuk memenuhi ekspektasi pelaku pasar, melainkan untuk melindungi daya beli masyarakat dari risiko inflasi dan gejolak ekonomi.

“Independensi Bank Indonesia harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa disiplin fiskal tidak boleh dipersepsikan sebagai penolakan terhadap program-program pro rakyat. Sebaliknya, disiplin fiskal diperlukan agar program tersebut dapat dibiayai secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, kepastian berusaha juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Menurut Yossi, kepastian regulasi bukan berarti memberikan ruang tanpa batas kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja berlangsung dengan risiko yang terukur.

“Disiplin fiskal bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” kata Yossi.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan perannya sebagai salah satu investor strategis terbesar dalam instrumen Surat Utang Negara (SUN). Komitmen tersebut mendapat apresiasi dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Apresiasi Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Frans Seda. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat pasar keuangan domestik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui investasi pada surat utang pemerintah.

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Eko Purnomo, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah dan investor institusi domestik.

“Forum pada hari ini merupakan forum yang sangat penting. Ini menjadi ruang strategis untuk membangun kemitraan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DJPPR. Peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai investor SUN menciptakan double impact: menjaga dan mengembangkan dana jaminan sosial pekerja, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan serta stabilitas ekonomi Indonesia,tegas Eko”

Ia menegaskan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan selalu menempatkan kepentingan peserta sebagai prioritas utama. Dana yang dihimpun dari pekerja dikelola secara hati-hati agar tetap aman, berkembang, dan memberikan manfaat optimal bagi peserta. Melalui strategi 3C: Coverage, Care, dan Credibility, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memastikan keberlanjutan dana jaminan sosial pekerja, tetapi juga mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, termasuk bagi pekerja informal dan kelompok rentan.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengharapkan peningkatan sinergi BPJS Ketenagakerjaan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperluas coverage ekosistem Jaminan Sosial melalui eksplorasi potensi instrumen tematik Surat Utang Negara.

Investasi pada SUN menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan karena dinilai memiliki risiko relatif rendah serta imbal hasil yang stabil. Dengan pendekatan investasi yang prudent dan berorientasi jangka panjang, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memastikan dana pekerja berkembang secara optimal sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Menutup keterangannya, Eko Purnomo menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan selain sebagai pengelola dana jaminan sosial pekerja, tetapi juga sebagai investor institusi domestik yang turut menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.

“Kami dalam mengelola investasi tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi seluruh peserta, tetapi juga mendukung pembiayaan pembangunan nasional sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan pekerja Indonesia,” tutup Eko.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di atas 5 persen, sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas dan transisi energi sebagai fondasi jangka panjang.

Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu sore waktu setempat, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama dan stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia meyakini kolaborasi dan kompromi antara para pemimpin bangsa akan menciptakan iklim kepercayaan yang kuat bagi investasi.

"Saya belajar bahwa kerja sama, kolaborasi, dan kompromi pada akhirnya akan terbukti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan bagi semua pihak," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, stabilitas politik, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintah yang baik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Kepala Negara menyebut bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena disiplin fiskal yang terjaga dan pertumbuhan stabil di atas 5 persen dan akan terus meningkat.

Salah satu strategi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput atau masyarakat yang paling bawah.

Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan pengelolaan sumber daya alam yang sehat dan berkelanjutan.

"Kita ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan, tetapi kita juga perlu mengendalikan perekonomian dalam arti memastikan pemanfaatan sumber daya alam kita dilakukan secara sehat dan berkelanjutan," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menambahkan, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai prioritas. Ia mengaku masih terdapat pekerjaan rumah yang besar, terutama dalam peningkatan efisiensi logistik.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia akan membangun pelabuhan, bandara, dan jalan tol untuk meningkatkan efisiensi.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan transisi energi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah berkomitmen mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik dan industri energi hijau.

"Kami berkomitmen pada energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri hijau, namun pendekatan kami sangat pragmatis," imbuhnya.

Dengan kombinasi stabilitas politik, penguatan investasi, pembangunan konektivitas, serta transisi energi yang terukur, pemerintah optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Myrdal Gunarto mengungkapkan poin-poin yang perlu menjadi fokus Thomas AM Djiwandono, usai terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Myrdal mengatakan poin utama yang perlu menjadi perhatian Deputi Gubernur baru adalah sinergi yang lebih kuat dan lebih agile, lebih lincah, antara BI dengan lembaga KSSK yang lain. Mengingat, Thomas sebelumnya sempat sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

“Karena beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, tentunya yang difokuskan adalah sinergi yang lebih kuat dan lebih agile, lebih lincah, antara BI dengan lembaga KSSK,” kata Myrdal kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Keputusan Komisi XI DPR RI menetapkan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung mendapat sambutan positif dari Myrdal. Dia menilai, kontribusinya sebagai Wamenkeu membawa fiskal Indonesia tetap prudent, dengan posisi defisit fiskal tidak lebih dari 3% hingga tahun lalu.

“Kita harapkan beliau terpilih jadi Deputi Gubernur BI, ini satu langkah yang positif,” ungkapnya.

Myrdal mengatakan, sinergi yang kuat antara KSSK diperlukan guna membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih agresif dan juga memiliki stabilitas yang baik.

Untuk itu, kata dia, BI dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat lebih optimal seiring bergabungnya Thomas ke dalam lembaga tersebut. Kehadirannya juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi nasional.

“Pada akhirnya juga kita harapkan dengan terpilihannya Pak Tommy juga stabilitas nilai tukar ataupun juga stabilitas dari pasar keuangan, maupun juga pendalaman pasar keuangan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI resmi memutuskan Thomas AM Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

“Bahwa yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam konferensi pers, Senin (26/1/2026).

Keputusan itu diambil setelah rapat internal Komisi XI. Misbakhun menyebut pemilihan Thomas lantaran dia merupakan figur yang disepakati oleh seluruh partai politik.

Selanjutnya, hasil putusan tersebut akan dilaporkan oleh Komisi XI DPR RI di rapat Sidang Paripurna, yang rencanannya bakal digelar besok, Selasa (27/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membandingkan kinerja perekonomian saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Purbaya menyebut telah mengamati perkembangan ekonomi Indonesia selama lebih dari 20 tahun terakhir. Pada 10 tahun pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% dan turut diwarnai dengan kenaikan PDB per kapita.

"Tetapi kalau kita tanya masyarakat, apa kesannya ke Presiden? Tidak terlalu mendukung. Tidak terlalu populer, tidak sepopuler Pak Joko Widodo," ungkapnya di The Westin Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Sementara itu, pada 10 tahun pemerintahan Jokowi, Purbaya menyebut ekonomi tumbuh hanya bisa mencapai 5%. Akan tetapi, program-program Jokowi lebih banyak menyalurkan program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Purbaya, yang mulai menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP) hingga menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada era Jokowi, menyebut kebijakan dimaksud yang membuat popularitas Jokowi lebih tinggi dari SBY.

"Pak Presiden SBY, program-program rakyat yang langsung relatif sedikit, di mata saya dibanding Pak Jokowi, dan dia [SBY] boleh dibilang menyalakan pertumbuhannya ke real sector. Waktu jamannya Pak Jokowi beda, pembangunannya enggak fundamental. Pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, tetapi akibatnya pertumbuhannya enggak cepat-cepat amat, udah 5%," terangnya.

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini ingin menjalankan semuanya. Tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, Bendahara Negara pilihan Prabowo itu ingin agar program pemerataan ke masyarakat harus dijaga.

Dengan begitu, program-program 'populis' seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjaga stabilitas nasional.

Stabilitas itu penting, terang Purbaya, apabila bercermin pada saat demo besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu. Ekonomi yang dinilainya melambat turut membuat masyarakat turun ke jalan.

"Ketika melambat, masyarakat lapar, ekonomi pertumbuhannya rendah, walaupun ada program tadi MBG dan lain-lain, tetap saja, begitu masyarakat kena [urusan] perutnya, mereka enggak puas, dan turun ke jalan, popularitas pemerintah turun ke level terendah selama presiden yang baru ini," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti kinerja pasar modal, terutama IHSG, yang menunjukkan tren penguatan sepanjang tahun pertama pemerintahannya.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Prabowo mengatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) telah mencapai level 8.000, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Di lantai bursa, IHSG pada hari ini ditutup melejit 173,32 poin atau 2,19% ke level 8.088,97. Sepanjang perdagangan, IHSG bermanuver di rentang 7.937,38-8.117,27.

“IHSG telah tumbuh 8.000, tertinggi sepanjang sejarah republik kita. Ini juga di luar dugaan. Saya kira ini akibat kerja keras para menteri di bidang ekonomi,” ujar Prabowo, Senin (20/10/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menilai, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, yang tetap terjaga meskipun dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian global.

“Selalu kita ditakut-takuti bahwa IHSG mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita. Ternyata kita telah mencapai tingkat yang tertinggi,” katanya.

Kendati demikian, Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya agar tidak terlalu bergantung pada euforia pasar modal. Dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah memperkuat fundamental ekonomi nasional agar pertumbuhan yang terjadi bersifat berkelanjutan dan berdampak langsung bagi rakyat.

“Saya selalu ingatkan, kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham. Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat,” tegas Prabowo.

Berdasarkan catatan Bisnis, fase reli IHSG dimulai sejak awal kuartal III/2025. IHSG bergerak dengan bertenaga hingga mampu menyentuh level intraday 8.000.

Titik krusial itu disentuh IHSG saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI pada 15 Agustus 2025. Bahkan, level intraday tertinggi IHSG pada hari itu sempat menyentuh posisi 8.017,07.

Momentum penting IHSG setahun terakhir diukir pada 10 Oktober 2025 ketika IHSG memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah atau all time high (IHSG) di level penutupan 8.257,85. Posisi ATH itu digapai IHSG berkat dorongan saham emiten-emiten konglomerat yang melonjak signifikan sepanjang 2025 a.l. DCII, DSSA, BRPT, BRMS, CDIA, MLPT, hingga ASII.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.