Bisnis.com, JAKARTA — DPR telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada bulan ini. Beleid tersebut memuat sejumlah ketentuan baru, termasuk penguatan tugas Bank Indonesia (BI) serta penegasan peran evaluasi oleh DPR.

Dalam draf revisi UU PPSK, ketentuan Pasal 7 angka 2 pada Pasal 9 diubah. Pada Pasal 7 ayat pertama dijelaskan bahwa BI memiliki peran untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja," demikian tertulis dalam revisi UU PPSK.

Dalam revisi UU PPSK juga dijelaskan terkait dengan evaluasi BI oleh DPR. Mengacu pada UU PPSK yang telah disahkan pada 2023 sebelum revisi terbaru, evaluasi BI dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia. Kemudian, badan tersebut melaporkannya kepada DPR.

Mengacu Pasal 58A UU PPSK 2023, Badan Supervisi Bank Indonesia berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.

Badan Supervisi Bank Indonesia bertugas membantu DPR dalam membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan BI, melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia, serta menyusun laporan kinerja.

Adapun, mengacu revisi UU PPSK 2026, di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 9A. Dalam ayat pertama Pasal 9A itu DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap BI.

Dalam ayat 2 kemudian dijelaskan bahwa evaluasi kinerja itu dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan dan disampaikan kepada pimpinan DPR dalam bentuk rekomendasi.

"Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemerintah, untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," demikian tertulis dalam revisi UU PPSK.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penguatan peran BI dalam revisi UU PPSK baru ini membuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bisa berkoordinasi lebih erat tanpa sekat-sekat koridor kelembagaan.

"‎Dengan adanya unsur tadi, kami bisa overlap ketika diskusi dengan Bank Sentral. Jadi ketika saya concern ke pertumbuhan, biasanya kami gelontorkan kebijakan fiskal dan lain-lain, tetapi kan mesin ekonomi enggak hanya fiskal saja, fiskal hanya pemerintah," ujarnya di acara Financial Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada akhir tahun lalu (3/12/2025).

Purbaya menyebut sebelumnya Bank Indonesia (BI) hanya berfokus pada stabilitas nilai tukar dan harga, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Namun, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, ia menilai diperlukan dorongan kebijakan lain di luar kebijakan fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku perwakilan pemerintah maupun DPR telah mengonfirmasi adanya perincian lebih lanjut atas mandat Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada RUU Perubahan atas Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pada revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yang sudah disetujui Komisi XI DPR ini, pemerintah dan DPR sepakat agar BI dalam bauran kebijakannya menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan catatan Bisnis, klausul ini masih sesuai dengan draf revisi UU P2SK hasil harmonisasi 1 Oktober 2025 lalu. Pemerintah dan DPR mengubah pasal 7 angka 2 dalam pasal 9 sehingga berbunyi: "Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja."

Menurut Purbaya, perubahan pada beleid terbaru ini tidak jauh berbeda dengan UU No.4/2023. Pada UU tersebut, peraturan perundang-undangan mengatur pada pasal 7 bahwa: "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan".

Tidak hanya itu, Bendahara Negara menilai mandat baru BI ini sama dengan yang diberikan kepada bank sentral Amerika Serikat (AS) alias Federal Reserve.

"Jadi bukan hanya stabilitas nilai tukar atau inflasi saja, tetapi juga memerhatikan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itu emang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal yang baru," ujarnya usai rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Purbaya pun mengakui bahwa dalam pembahasannya bersama DPR tidak bebas dari perbedaan pendapat. Namun, pihak eksekutif dan legislatif sama-sama mencari kompromi yang paling pas.

"Yang penting terakhir kan sudah ditemukan titik temu sehingga UU P2SK bisa diselesaikan. Besok, mudah-mudahan bisa langsung diundangkan," paparnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP juga mengonfirmasi bahwa RUU Perubahan atas UU P2SK ini akan memerinci lebih lanjut mandat BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia turut mengamini revisi UU P2SK akan segera dibawa ke Sidang Paripurna, Kamis (4/6/2026), untuk disahkan menjadi undang-undang.

"[Drafnya] nanti lagi dirapikan. Besok [paripurna]," ujarnya.

Adapun pada rapat pengambilan keputusan tingkat I sore ini, Purbaya menjelaskan bahwa kelembagaan BI yang dibahas dalam beleid ini turut mencakup penguatan perlindungan hukum bagi Anggota Dewan Gubernur (ADG), pejabat serta pegawai BI yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan itikad baik.

Beberapa aturan terkait bank sentral yang juga tercantum dalam beleid terbaru juga adalah pengaturan mengenai Rapat Dewan Gubernur, pengisian Anggota Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas BI dalam melaksanakan program edukasi maupun pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Tidak hanya itu, di bidang tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai Anggaran Tahunan BI beserta perubahannya yang membutuhkan persetujuan DPR termasuk mengenai standar anggaran tahunan untuk kegiatan operasional bank sentral.

"Kemudian tentang evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR. DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu independensi Bank Indonesia (BI) terus bergulir pascapengesahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Mandat tambahan untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan agaknya menjadi entry point yang berpotensi merecoki independensi atau kemandirian BI.

Rencana BI untuk kembali mengambil peran dalam skema berbagi beban pembiayaan (burden sharing) guna menyokong program pemerintah tampaknya menjadi sorotan awal. Padahal, sebelumnya pemerintah dan BI telah sepakat untuk menghentikan instrumen tersebut setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Isu independensi kian runcing tatkala switching posisi di antara personel otoritas fiskal dan otoritas moneter. Wakil Menteri Keuangan diplot masuk ke lingkaran BI, sementara salah satu Anggota Dewan Gubernur BI bergeser ke area fiskal untuk menduduki kursi yang ditinggalkan Wakil Menteri Keuangan.

Sampai di situ, pemunculan eks Wakil Menteri Keuangan di BI membersitkan kekhawatiran kebijakan moneter tidak lagi murni sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) bank sentral. Tekanan tertuju pada kebijakan moneter menyusul ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Tupoksi primer BI adalah menjaga nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan. Sementara, tugas mendukung pertumbuhan lebih bersifat sekunder. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan sejatinya lebih banyak diemban oleh otoritas fiskal lewat kebijakan penerimaan dan belanja negara.

Kebijakan bank sentral yang dikondisikan (baca: dipaksakan) bias ke arah pertumbuhan bisa berefek bumerang pada stabilitas nilai rupiah. Secara internal, stabilitas nilai rupiah diukur dengan laju inflasi. Secara eksternal, stabilitas nilai rupiah diukur dari pergerakan nilai tukar terhadap mata uang asing.

Contoh konkretnya, untuk mendukung target pertumbuhan, BI akan menempuh kebijakan moneter longgar. Pelonggaran kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara memangkas suku bunga acuan. Bagi pemodal asing, pemotongan suku bunga membuat portofolio aset finansial di Indonesia kurang atraktif. Suku bunga yang berlaku di negara pasar berkembang (emerging market) lain menjadi komparasinya. Selisih sedikit saja suku bunga diferensial sudah cukup bagi pemodal asing untuk kabur dari pasar keuangan domestik. Pada gilirannya, pasokan valuta asing berkurang dan nilai tukar rupiah kembali tertekan.

Turunnya suku bunga acuan akan mendorong ke bawah berbagai suku bunga lainnya. Pemerintah akan lebih ‘leluasa’ menerbitkan SBN (surat berharga negara) untuk membiayai defisit fiskal lantaran suku bunganya lebih rendah. Beban pos belanja bunga utang pada APBN bisa berkurang signifikan.

Cerita yang sama berlaku pada suku bunga perbankan. Debitur akan agresif mencairkan kredit. Bank bisa jadi kurang hati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Potensi kredit seret akan melonjak yang berefek domino pada seluruh jaringan bisnisnya. Stabilitas sistem keuangan menjadi pertaruhannya.

Skenario di atas tampaknya sudah diantisipasi. Bukan kebetulan jika Kepala LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sudah dinakhodai sebelumnya, lagi-lagi, oleh salah satu mantan Wakil Menteri Keuangan. Artinya, jika ada bank collapse karena kredit macet dari debitur jumbo toh sudah ada sekoci penyelamatnya.

Bagaimana dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)? OJK tampaknya tidak ‘diusik’ oleh otoritas fiskal. Menurut ketentuan UU P2SK, biaya operasional OJK diambilkan dari APBN, alih-alih dari iuran langsung lembaga jasa keuangan. Artinya, secara finansial, OJK berada dalam ‘ken dali’ otoritas fiskal.

Lebih lanjut, longgarnya kebijakan moneter akan memacu pertumbuhan uang beredar. Uang yang tak bertuan itu akan mencari jalan dengan caranya sendiri. Ketika pertumbuhan uang beredar tidak diimbangi secara proporsional oleh kegiatan produktif di sektor riil, kenaikan laju inflasi menjadi keniscayaan. Padahal, kontrol pemerintah atas inflasi terbatas pada harga yang tidak diatur (administered price). Sedangkan pengendalian inflasi yang dipicu dari inflasi inti dan harga pangan bergejolak menjadi tanggung jawab BI.

Sementara, inflasi inti dan harga pangan juga terkena efek rambatan dari harga yang diatur pemerintah tadi.

Dengan konfigurasi problematika di atas, kebijakan moneter atas dasar misi pertumbuhan membuka era anyar. Penetapan BI rate bergeser ke ranah dominasi fiskal (fiscal dominance) yang berujung pada represi keuangan (financial repression). Otoritas fiskal memaksa sektor finansial memasok dana murah pada pemerintah.

Konsekuensinya terjadi redistribusi dana besar-besaran dari masyarakat menuju ke pemerintah melalui SBN dan/atau surat utang negara lainnya. Besaran target fiskal menjadi aktor utama pengubah kebijakan BI, tidak hanya kebijakan moneter tetapi juga kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran.Alhasil, pergantian Anggota Dewan Gubernur BI di tengah jalan bisa ditafsirkan pelaku pasar keuangan seba-gai sinyal redup. Pergantian pejabat teras bank sentral menjadi indikator untuk mengukur independensi bank sentral (Cukierman, 1992; Grilli, Mascianso, dan Tabellini, 1991) yang bermuara pada kredibilitas kebijak-annya. Dengan argumen kredibilitas itu pula, independensi BI dalam menjalankan tupoksinya harus dijaga betul. Independensi toh bukan berarti ‘negara dalam negara’. Lagi pula, tidak ada dalam catatan sejarah di mana pun di dunia, kebijakan bank sentral bertentangan dengan pemerintahnya. Koordinasi yes, intervensi no. Bukan begitu?

Bank Indonesia (BI) buka suara soal rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan redenominasi rupiah atau lebih dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

"Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Senin (10/11).

Proses redenominasi, sambungnya, direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI.

Selanjutnya, BI bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi.

Ramdan menjamin implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

"Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung," katanya.

Purbaya berencana menuangkan rencana redenominasi rupiah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Alasan Purbaya melakukan redenominasi rupiah adalah efisiensi perekonomian.

Ia juga menjadikan redenominasi rupiah sebagai strategi menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

Purbaya menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab redenominasi rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kabar viral rencana penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi yang kembali mencuat ke ruang publik dalam beberapa hari terakhir.

Kabar tersebut muncul setelah Kementerian Keuangan yang saat ini dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Beleid yang diteken pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025 itu memuat agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah. Penyelesaian RUU tersebut ditargetkan pada 2026 atau 2027.

Namun, Airlangga menegaskan rencana redenominasi itu belum masuk tahap pembahasan di internal pemerintah. Dia menegaskan pembahasan soal redenominasi belum dilakukan secara mendalam. “Oh iya nanti kita lihat, sejauh ini belum, belum ada rencana,” ujar Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan lalu (7/11/2025).

Ia juga menyampaikan belum ada komunikasi resmi dengan Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut. “Belum ada pembicaraan,” katanya.

Dalam PMK 70/2025 dijelaskan bahwa urgensi penyusunan RUU Redenominasi bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas nilai rupiah, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat kredibilitas mata uang nasional. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menjadi penanggung jawab utama penyusunan RUU tersebut.

Selain RUU Redenominasi, Kementerian Keuangan juga merencanakan tiga rancangan undang-undang lainnya, yakni RUU tentang Perlelangan pada 2026, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara pada 2026, dan RUU tentang Penilai pada 2025.

Wacana redenominasi bukan hal baru. Pemerintah pernah mempertimbangkan kebijakan serupa pada masa Menteri Keuangan Sri Mulyani, tetapi implementasinya berulang kali tertunda karena pertimbangan kondisi ekonomi dan kesiapan publik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Rencana strategis itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Penyiapan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah ini dilakukan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Lalu, urgensinya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Penyusunan RUU Redenominasi ini Purbaya tetapkan penanggung jawabnya ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Selain RUU Redenominasi, Purbaya juga merancang pembentukan tiga RUU lainnya, yakni RUU tentang Perlelangan yang selesai 2026, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara pada 2026, dan RUU tentang Penilai pada 2025.