Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rencana untuk mengubah harga atau redenominasi rupiah bukan kewenangan kementeriannya. Dia juga memperkirakan hal tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sekadar informasi, dokumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029 mengungkap bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah merupakan satu dari empat RUU yang akan diusulkan ke DPR. Pengesahan RUU itu ditargetkan pada 2027.

Kendati demikian, Purbaya menyebut kewenangan terkait dengan redenominasi rupiah bukan berada di kementeriannya. Dia menyampaikan bahwa nantinya Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan mendorong pelaksanaan realisasi bersama dengan DPR.

"Itu ada di PMK karena sudah masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 yang disetujui DPR sama BI. Kalau ditanya strateginya apa, saya enggak tahu. Bank sentral yang akan menjalankan itu," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbhakun menjelaskan bahwa pelaksanaan redenominasi rupiah memerlukan beberapa tahapan, sehingga memakan waktu yang panjang

Misbhakun menjelaskan redenominasi rupiah akan dilaksanakan melalui pembentukan Undang-undang (UU). Meski nantinya UU Redenominasi Rupiah sudah disepakati, penyederhanaan nominal uang—misalnya dari Rp1.000 menjadi Rp1—tidak langsung berlaku.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan akan ada waktu transisi pelaksanaan redenominasi. Idealnya, sambung Misbhakun, masa transisi berlangsung selama tiga tahun.

"Selama ini ada biasanya masa sosialisasinya satu tahun, transisinya satu tahun, terus kemudian mulai pelaksanaan itu di tahun yang ketiga. Jadi, panjang," jelas Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dia menyatakan keputusan akhir redenominasi rupiah ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun menyatakan DPR akan siap membantu pembahasan apabila RUU Redenominasi Rupiah resmi diajukan pemerintah.

"Memang kalau memang mau dibahas di tahun 2026, itu kita harus membahas Undang-undang. Kita persiapkan dengan baik," katanya.

Di samping itu, dia mengungkapkan jika redenominasi rupiah terlaksana maka ada sejumlah UU yang perlu direvisi seperti UU No. 7/2011 tentang Mata Uang dan UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Ditetapkan.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku bank sentral belum fokus ke rencana redenominasi rupiah, seperti yang belakangan mencuat.

"Kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," ujar Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (12/11/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menyusun strategi teknis redenominasi rupiah. Ia menyatakan kewenangan penuh berada di Bank Indonesia, sementara Kementerian Keuangan hanya menyiapkan kerangka regulasi yang masuk dalam program legislasi.

Purbaya mengatakan redenominasi bukan bagian dari mandat Kemenkeu dan seluruh proses pelaksanaan akan berada di bawah otoritas BI. “Redenominasi itu bukan kewenangan Kementerian Keuangan, nanti Bank Indonesia yang akan menyelenggarakannya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan pencantuman isu redenominasi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dilakukan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 yang disetujui DPR dan BI. “Kami hanya menaruh di situ saja. Konon, ‘strategi Anda apa?’ saya enggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu,” kata Purbaya.

Saat ini RUU Redenominasi menjadi RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI dengan target penyelesaian pada 2027. Rencana tersebut juga tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029 yang memuat empat RUU prioritas, termasuk RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

PMK tersebut mencantumkan sejumlah alasan urgensi pembentukan RUU Redenominasi, seperti peningkatan efisiensi ekonomi, penguatan stabilitas nilai rupiah, menjaga daya beli masyarakat, serta memperbaiki kredibilitas rupiah di tingkat internasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan redenominasi membutuhkan persiapan jangka panjang dan harus mempertimbangkan stabilitas makroekonomi. “Kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokusnya seperti itu. Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” ujar Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan redenominasi atau pemangkasan tiga digital nol bukan wewenang Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, kebijakan redenominasi ini akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).

"Nanti BI yang akan menyelenggarakan itu udah masuk PMK karena masuk Prolegnas yang disetujui BI dan DPR bank sentral yang akan menjalankan itu," katanya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang diteken Purbaya memang sebatas menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan, penanggung jawab penuntasan penyusunan RUU Redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, redenominasi rupiah atau penyederhanaan digit nol dengan memangkas Rp 1.000 menjadi Rp 1 belum menjadi bagian dari fokus bank sentral saat ini.

Ia mengatakan, fokus BI hingga saat ini masih tertuju pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Berkaitan dengan redenominasi tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/11/2025).

Terlebih lagi, ia mengatakan, proses redenominasi itu memerlukan persiapan yang lama. Selain itu, pelaksanaan kebijakannya juga membutuhkan waktu yang tepat. Sayangnya, ia belum mengungkap indikator penentunya timing redenominasi yang menjadi pertimbangan bank sentral.

"Redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," tegas Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menganggap, kebijakan redenominasi atau penyederhanaan digit nol dalam rupiah tak akan menganggu sentimen investor maupun aktivitas investasi secara keseluruhan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, saat ditemui wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, beberapa hari lalu menegaskan hal itu.

Menurutnya, kebijakan redenominasi yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 itu tidak menimbulkan kekhawatiran dalam berinvestasi, meski digit rupiah dipangkas seperti dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

"Oh enggak (khawatir) sama sekali, sama sekali enggak karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan," kata Donny dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia juga menegaskan, selalu Badan Pengelola Investasi, Danantara juga tidak merasa khawatir dampak kebijakan redenominasi akan mengganggu aktivitas investasi yang sudah berjalan.

Menurutnya, kebijakan itu telah dirancang secara cermat dan matang oleh pemerintah sehingga tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi, termasuk investasi.

"Tentu sudah ada kajian yang mendalam, enggak usah dikhawatirkan. Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik, enggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat," ujar Dony.

Rencana redenominasi yang sebetulnya telah bergulir sejak 2013 dan kini kembali bergulir setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025.

Dalam PMK 70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 Purbaya menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi pada 2026-2027.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.

Kendati demikian, Purbaya menekankan, pelaksanaan kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

"Itu kebijakan bank sentral. Nanti dia akan nerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan, dan saya enggak tahu, bukan Kemenkeu tapi bank sentral," tegas Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya juga telah mengatakan, redenominasi rupiah atau penyederhanaan digit nol dengan memangkas Rp 1.000 menjadi Rp 1 belum menjadi bagian dari fokus kebijakan bank sentral saat ini.

Ia mengatakan, fokus BI hingga kini masih tertuju pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Berkaitan dengan redenominasi tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/11/2025).

Perry juga menegaskan, proses redenominasi memerlukan persiapan yang lama. Selain itu, pelaksanaan kebijakannya juga membutuhkan waktu yang tepat. Sayangnya, ia belum mengungkap indikator penentunya timing redenominasi yang menjadi pertimbangan bank sentral.

"Redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," tegas Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses redenominasi atau penyederhanaan digit nol dalam mata uang rupiah tak akan terealisasi dalam waktu dekat, meskipun sudah kembali masuk ke dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan terbaru, yakni periode 2025-2029 di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selaku otoritas moneter, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, redenominasi rupiah atau penyederhanaan digit nol dengan memangkas Rp 1.000 menjadi Rp 1 belum menjadi bagian dari fokus kebijakan bank sentral saat ini.

Ia mengatakan, fokus BI hingga kini masih tertuju pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Berkaitan dengan redenominasi tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/11/2025).

Perry juga menegaskan, proses redenominasi memerlukan persiapan yang lama. Selain itu, pelaksanaan kebijakannya juga membutuhkan waktu yang tepat. Sayangnya, ia belum mengungkap indikator penentunya timing redenominasi yang menjadi pertimbangan bank sentral.

"Redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," tegas Perry.

Rencana redenominasi yang sebetulnya telah bergulir sejak 2013 kini kembali terungkap setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025.

Dalam PMK 70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 ia menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi pada 2026-2027.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.

Kendati demikian, Purbaya menekankan, kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

"Itu kebijakan bank sentral. Nanti dia akan nerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan, dan saya enggak tahu, bukan Kemenkeu tapi bank sentral," tegas Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penyederhanaan mata uang atau redenominasi rupiah terus menjadi sorotan banyak pihak. Apalagi, RUU Redenominasi Rupiah juga sudah masuk dalam rencana strategis Kementerian Keuangan alias Kemenkeu 2025-2029.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ambisius tersebut membutuhkan waktu dan kondisi perekonomian yang stabil.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bahkan menyatakan bahwa bank sentral belum fokus untuk melakukan penyederhanaan atau redenominasi rupiah.

Pernyataan tersebut Perry sampaikan usai diminta keterangan terkait rencana redenominasi rupiah dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (12/11/2025).

"Kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," ujar Perry.

Purbaya: Tidak Tahun Depan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa rencana penyederhanaan mata uang atau redenominasi rupiah tidak akan dilakukan tahun depan.

Dia mengatakan kebijakan redenominasi rupiah tersebut dijalankan sesuai kebutuhan bank sentral. Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum akan direalisasikan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat.

"Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tetapi [realisasi redenominasi] enggak sekarang, enggak tahun depan," ungkap Purbaya, Senin (10/11/2025).

Saat kembali ditegaskan apakah langkah itu belum akan dilakukan dalam waktu dekat, Purbaya menegaskan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah tersebut merupakan wewenang bank sentral sepenuhnya. Dia menegaskan kembali realisasi kebijakan redenominasi rupiah tersebut tidak akan dijalankan tahun 2026 mendatang.

"Enggak, enggak tahun depan. Saya enggak tahu itu bukan [urusan] Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral, 'kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi 'kan. Jadi, jangan gue yang digebukin, gue digebukin terus," jelasnya.

Pernyataan DPR

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbhakun menjelaskan bahwa pelaksanaan redenominasi rupiah memerlukan beberapa tahapan, sehingga memakan waktu yang panjang

Misbhakun menjelaskan redenominasi rupiah akan dilaksanakan melalui pembentukan Undang-undang (UU). Meski nantinya UU Redenominasi Rupiah sudah disepakati, penyederhanaan nominal uang—misalnya dari Rp1.000 menjadi Rp1—tidak langsung berlaku.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan akan ada waktu transisi pelaksanaan redenominasi. Idealnya, sambung Misbhakun, masa transisi berlangsung selama tiga tahun.

"Selama ini ada biasanya masa sosialisasinya satu tahun, transisinya satu tahun, terus kemudian mulai pelaksanaan itu di tahun yang ketiga. Jadi, panjang," jelas Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, ada kemungkinan redenominasi rupiah mulai berlaku penuh pada 2029. Skenarionya: pembahasan UU Redenominasi Rupiah selesai pada 2026, sosialisasinya pada 2027, transisinya pada 2028, dan berlakunya pada 2029.

Lebih lanjut, Misbhakun menjelaskan ada sejumlah prasyarat yang perlu diperhatikan sebelum melakukan redenominasi rupiah yaitu pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi rendah, serta stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, prasyarat tersebut cenderung terpenuhi karena pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%, inflasi di kisaran 2%, dan koalisi pemerintah kuasai parlemen.

Hanya saja, dia menyatakan keputusan akhir redenominasi rupiah ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun menyatakan DPR akan siap membantu pembahasan apabila RUU Redenominasi Rupiah resmi diajukan pemerintah.

"Memang kalau memang mau dibahas di tahun 2026, itu kita harus membahas Undang-undang. Kita persiapkan dengan baik," katanya.

Di samping itu, dia mengungkapkan jika redenominasi rupiah terlaksana maka ada sejumlah UU yang perlu direvisi seperti UU No. 7/2011 tentang Mata Uang dan UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Ditetapkan.

Lebih lanjut, Misbhakun menekankan pentingnya sosialisasi yang masif apabila nantinya UU Redenominasi Rupiah sudah disahkan terutama ke pelaku usaha ritel sehingga tidak berdampak ke kenaikan inflasi. Misalnya, jika sebelumnya harga barang Rp5.500 maka pedagang ritel bisa membulatkan ke atas akibat redenominasi menjadi Rp6 (bukan Rp5,5 atau dibulatkan ke bawah Rp5).

"Nilai pecahan-pecahan kecil ini kan juga akan mempengaruhi para produsen yang selama ini bergerak di sektor riil, yaitu tentunya mereka para pedagang ritel, itu akan menerapkan harga seperti apa," ujarnya.

Dia juga meyakini banyak dampak positif dari redenominasi rupiah seperti ekonomi menjadi sederhana dan membangun kepercayaan diri karena nilai mata uang menjadi tampak lebih kuat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara mengenai isu redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah yang kembali menjadi perhatian publik. Perry menegaskan, pelaksanaan redenominasi memerlukan waktu dan persiapan panjang agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Isu redenominasi awalnya diangkat oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, yang menyinggung rencana penyederhanaan nilai rupiah di tengah tren transaksi nontunai.

“Kami ingin menindaklanjuti terkait redenominasi, sementara Bapak sedang berimprovisasi terus untuk melakukan instrumen-instrumen transaksi yangcashless. Kami ingin sekali kajian versi Bank Indonesia terkait program Pak Menteri itu (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa), karena masyarakat mempertanyakan juga bagaimana proses dan dampaknya terhadap aktivitas transaksi mereka,” ujar Mulyadi.

Menanggapi hal itu, Perry memberikan penjelasan singkat. Ia menegaskan bahwa BI saat ini masih fokus menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan, sementara rencana redenominasi masih memerlukan kajian dan waktu implementasi yang tepat.

“Kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokusnya seperti itu. Apalagi redenominasi memerlukantimingdan persiapan yang lebih lama,” ujar Perry.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Target penyelesaian RUU tersebut ditetapkan pada 2027.

Rencana itu juga tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Dalam PMK tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang prioritas, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

PMK itu juga menegaskan sejumlah alasan urgensi pembentukan RUU Redenominasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas nilai rupiah guna menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah di mata internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) belum akan fokus pada penerapan redenominasi rupiah atau penyederhanaan jumlah digit pada pecahan mata uang.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, pihaknya saat ini masih fokus ke pertumbuhan ekonomi ketimbang menerapkan redenominasi dalam waktu dekat.

Terlebih, untuk menerapkan redenominasi rupiah dibutuhkan persiapan yang matang dan waktu yang tidak sebentar.

SHUTTERSTOCK/TALULLA Ilustrasi rupiah.

"Berkaitan dengan redenominasi, kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan juga persiapan yang lebih lama," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sebelumnya, BI juga memastikan proses redenominasi rupiah akan dilakukan secara matang dan hati-hati agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan, implementasi redenominasi rupiah mempertimbangkan waktu yang tepat, stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

"Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Seperti diketahui, rencana redenominasi rupiah telah beberapa kali muncul l sejak era Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pada 2010 dan belum ada arah pelaksanaan yang jelas.

PIXABAY/DARNO BEGE Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Kemudian isu ini kembali muncul saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, pada 10 Oktober 2025.

Dalam beleid itu disebutkan pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) rampung disusun pada 2027.

Dengan adanya aturan tersebut, rencana redenominasi rupiah akhirnya mendapatkan kepastian yang jelas. Setelah pada 2025 rencana redenominasi rupiah sempat ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menilai rencana tersebut hanya bisa dilakukan lewat pembentukan undang-undang baru. Artinya, pemerintah atau DPR perlu merumuskan rancangan undang-undang khusus jika ingin menerapkan redenominasi rupiah.

Saat ini, RUU Redenominasi Rupiah sudah masuk Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI.

Selanjutnya, bank sentral bersama pemerintah dan DPR RI akan terus membahas penerapan redenominasi rupiah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, redenominasi rupiah atau penyederhanaan digit nol dengan memangkas Rp 1.000 menjadi Rp 1 belum menjadi bagian dari fokus bank sentral saat ini.

Ia mengatakan, fokus BI hingga saat ini masih tertuju pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Berkaitan dengan redenominasi tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/11/2025).

Terlebih lagi, ia mengatakan, proses redenominasi itu memerlukan persiapan yang lama. Selain itu, pelaksanaan kebijakannya juga membutuhkan waktu yang tepat. Sayangnya, ia belum mengungkap indikator penentunya timing redenominasi yang menjadi pertimbangan bank sentral.

"Redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," tegas Perry.

Sebagaimana diketahui, rencana redenominasi saat ini kembali terungkap setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025.

Dalam PMK 70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 ia menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi pada 2026-2027.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.

Kendati demikian, Purbaya menekankan, kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter,

"Itu kebijakan bank sentral. Nanti dia akan nerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan, dan saya enggak tahu, bukan Kemenkeu tapi bank sentral," tegas Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan redenominasi atau pemangkasan tiga digital nol di rupiah belum dijalankan pada 2026.

Menurutnya, ini karena kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter, meskipun telah menjadi bagian dari rencana strategisnya untuk menuntaskan landasan hukum redenominasi pada 2026-2027.

"Itu kebijakan bank sentral. Nanti dia akan nerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan, dan saya enggak tahu, bukan Kemenkeu tapi bank sentral," tegas Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, sebagaimana dikutip Selasa (11/11/2025).

Sebagaimana diketahui Purbaya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 memang sebatas menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan, penanggung jawab penuntasan penyusunan RUU Redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Bank Indonesia (BI) juga telah memastikan proses pembahasan landasan hukum atau regulasi untuk melakukan penyederhanaan mata uang rupiah alias redenominasi akan mulai dilaksanakan melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Ramdan Denny pun memastikan, BI bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi ke depannya.

Implementasi redenominasi pun ia sebut akan tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

Bisnis.com, JAKARTA -- DPR terpecah dalam menanggapi wacana penyederhanaan mata uang alias redenominasi rupiah. Ketua Komisi XI Misbakhun menyatakan dukungan penuh terhadap wacana tersebut.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah meminta pemerintah mempertimbangkan dengan matang karena implikasinya bisa buruk bagi perekonomian.

Said menuturkan bahwa proses redenominasi memang akan tetap dibahas melalui pembentukan undang-undang di DPR. Namun, dia mengungkapkan RUU Redenominasi belum akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2026 karena memerlukan waktu sosialisasi.

Menurutnya, pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi selama satu tahun. Setelahnya, pembahasan RUU Redenominasi Rupiah akan dimulai pada 2027. "[Kemudian] 7 tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan," ungkap Said kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Dia menekankan bahwa redenominasi bukan sekadar penghapusan tiga angka nol di belakang nominal rupiah. Said menilai langkah tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap kestabilan ekonomi apabila dilaksanakan tanpa kesiapan penuh dari sisi kebijakan dan infrastruktur teknis.

Politisi PDI Perjuangan mengingatkan potensi terjadinya permainan harga apabila implementasi teknis tidak disiapkan dengan baik. “Kalau harga 280 dibulatkan 300 rupiah karena teknisnya tidak siap, ya inflatoirnya yang terjadi. Itu yang paling kami khawatirkan di Banggar,” katanya.

Said menilai sosialisasi publik dan literasi keuangan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan redenominasi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dia menekankan pentingnya memastikan agar masyarakat paham bahwa redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan nilai uang.

Dia pun kembali mengingatkan bahwa urgensi redenominasi belum mendesak dilakukan saat ini, meski pada masa mendatang kebijakan tersebut tetap diperlukan untuk memperkuat citra dan kedaulatan rupiah.

Komisi XI Nyatakan Dukungan

Sementara itu, Komisi XI DPR mendukung langkah pemerintah untuk memodernisasi sistem keuangan nasional melalui redenominasi rupiah.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) melakukan uji coba terbatas (pilot project) di wilayah tertentu sebelum redenominasi diterapkan secara nasional untuk menjamin kelancaran implementasinya.

“Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Menurut Misbakhun, redenominasi berpotensi meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan pencatatan keuangan. Hanya saja, tahapan transisi menjadi faktor kunci agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama di level usaha kecil dan menengah.

Dia menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahapan dari uang lama ke uang baru serta strategi sosialisasinya. Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya edukasi publik dan literasi keuangan sebagai bagian dari strategi komunikasi kebijakan.

Kelompok pelaku UMKM, sambungnya, disebut sebagai pihak yang paling rentan terdampak perubahan nominal harga apabila tidak mendapat informasi yang memadai.

"Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” tegasnya.

Dia menambahkan, Komisi XI DPR berkomitmen mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah agar implementasinya memberikan manfaat nyata bagi perekonomian tanpa membebani masyarakat.

Pernyataan Purbaya dan BI

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi Rupiah akan dijalankan oleh Bank Indonesia, selaku bank sentral.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga menyebutkan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah tersebut dijalankan sesuai kebutuhan bank sentral.

"Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tetapi [realisasi redenominasi] enggak sekarang, enggak tahun depan," ungkap Purbaya usai mengisi Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan rencana redenominasi rupiah tidak akan mengurangi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai riilnya.

“Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” ujar Denny dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Rencana tersebut, sambungnya, telah diformalkan usai RUU Redenominasi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Dia mengungkapkan pembahasan RUU Redenominasi akan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Denny mengaku pelaksanaan redenominasi akan dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan momentum yang tepat. Aspek stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis menjadi pertimbangan utama sebelum implementasi.

“Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mewanti-wanti berbagai syarat yang harus pemerintah penuhi sebelum melakukan redenominasi rupiah, sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) 2025—2029.

Untuk diketahui, pengusulan RUU tersebut masuk ke dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) 2025—2029. RUU tersebut menjadi inisiatif Kemenkeu atas usulan Bank Indonesia (BI), dan ditargetkan lolos menjadi UU pada 2027.

Anggota Komisi XI DPR sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menjelaskan bahwa apabila pemerintah menargetkan RUU itu diselesaikan pada 2027, maka biasanya baru akan diusulkan secara resmi untuk menjadi Prolegnas Prioritas pada 2026.

Martin menerangkan, bahwa secara teknis RUU itu biasanya baru akan dibicarakan pada 2026 apabila ingin dituntaskan pada 2027. Sebab, long listProlegnas disusun sampai dengan 2029.

Pemerintah dan Baleg DPR setiap tahunnya akan melakukan rapat bersama untuk menentukan apa saja RUU yang akan menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun tersebut.

"Kalau menurut saya, dari sisi teknis, kalau mau [tuntas] 2027, ya, itu nanti saja pas rapat [tahunan dengan pemerintah] ngapain sekarang? Itu kan nanti bisa menimbulkan ketidakpastian, karena untuk melakukan redenominasi perlu banyak syarat-syarat secara teknis. Pertumbuhan ekonomi sudah harus bagus, inflasinya harus terkendali, pemerintahnya juga harus highly credible dari sisi kebijakan ekonomi," terang Martin kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (11/11/2025).

Politisi Partai Nasdem itu menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjaga kepastian dan stabilitas dalam mengusulkan rencana redenominasi rupiah itu. Dia memastikan ada berbagai proses yang harus dijalani sebelum RUU disahkan dalam rapat paripurna.

Martin menyebut RUU yang ingin dibahas harus masuk ke dalam Prolegnas. Nantinya, pemerintah dan Baleg DPR akan menyepakati apabila RUU tertentu akan ditetapkan sebagai prioritas, maupun menjadi usulan DPR atau pemerintah.

"Apakah itu menjadi usulan Komisi XI DPR, pemerintah atau baleg bisa saja kan? Artinya masih jauh," pungkasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal irit bicara soal RUU tersebut. Dia mengatakan RUU itu masih dalam long list Prolegnas usulan pemerintah, belum masuk ke daftar Prolegnas Prioritas.

Politisi Partai Gerindra yang memimpin Komisi Keuangan DPR itu juga enggan mengungkap apabila nantinya parlemen akan memberikan dukungan kepada upaya pemerintah dalam mengubah harga rupiah itu.

"Terlalu jauh. Diusulkan saa belum. Engga perlu spekulasi lah," ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, upaya redenominasi rupiah adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

Prosesnya nanti direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RUU itu telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025—2029.

"Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi," terang Ramdan melalui siaran pers, Senin (10/11/2025).

Berdasaran Renstra Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025, urgensi pembentukan RUU Redenominasi Rupiah yakni di antaranya efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Kemudian, urgensi lainnya adalah untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027," dikutip dari PMK yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu pada Oktober 2025 lalu.