Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk melakukan debt switch alias transaksi pertukaran utang senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

Meski dinilai ampuh untuk meredam gejolak imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), manuver ini dinilai menyimpan risiko sentimen negatif apabila pasar menangkap sinyal bahwa pemerintah semakin bergantung pada 'bantuan' bank sentral.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual tidak menampik bahwa langkah debt switching tersebut memang berpotensi menjaga stabilitas yield SBN di tengah tren kenaikan biaya pinjaman pemerintah belakangan ini.

Sebagai catatan, belakangan yield SBN tenor 10 tahun memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Kendati demikian, dia mewanti-wanti otoritas tidak menjadikan 'stabilisasi yield' sebagai tujuan utama dari tukar guling utang pemerintah atas Bank Indonesia ini.

"Tujuannya seharusnya diutamakan pada upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengurangi risiko jatuh tempo. Jadi jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah semakin tergantung pada 'bantuan' bank sentral," ujar David kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Dia mengingatkan bahwa pasar keuangan global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, isu sensitif yang beredar dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan investor atas pasar keuangan Tanah Air.

Misalnya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada intervensi bank sentral untuk menyerap utang negara berisiko menggerus kepercayaan investor. Akibatnya, perkembangan tersebut justru dapat meningkatkan premi risiko.

Menurut David, reaksi pasar nantinya akan sangat ditentukan oleh tren indikator fiskal pemerintah secara keseluruhan. Langkah debt switch ini bisa menjadi pedang bermata dua apabila tidak diimbangi dengan disiplin pengelolaan utang.

"Kalau debt service ratio makin meningkat dan semakin sering melakukan debt switching, bisa saja dipersepsikan negatif oleh investor," jelas David.

Tekan Penawaran SBN

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini bahwa kesepakatan debt switch dengan BI akan memangkas jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

"Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa debt switching tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar serta menjaga integritas dan disiplin pasar.

Sebagai informasi, nominal debt switching sebesar Rp173,4 triliun pada 2026 itu sebagian besar merupakan utang pemerintah ke BI hasil burden sharing era pandemi Covid-19 yang jatuh tempo pada tahun ini.

Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Utang pemerintah ke BI tersebut jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom Bloomberg memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga kebijakan alias BI Rate pada level 4,75% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Desember 2025 pada Rabu (17/12/2025) esok.

Survei Bloomberg menunjukkan sebanyak 22 dari 34 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga, sedangkan sisanya atau sebanyak 12 ekonom memprediksi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang merupakan salah satu ekonom dalam survei Bloomberg itu yang memperkirakan BI akan menahan suku bunga kebijakan.

"Mengingat fokus BI masih menjaga Rupiah, di tengah prospek ekonomi domestik yang terus membaik," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan bank sentral masih akan menahan pedal rem dengan mempertahankan suku bunga pada level saat ini. Menurutnya, BI perlu waktu untuk mengevaluasi transmisi kebijakan dari insentif dan pemotongan bunga yang telah dilakukan sebelumnya.

Data pertumbuhan kredit per Oktober 2025 yang stagnan di level 7,36% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sorotan. Namun, David melihat sinyal pemulihan di sektor riil pada kuartal IV/2025, yang tercermin dari indikator Purchasing Managers' Index (PMI) dan penjualan eceran.

"Artinya, BI saat ini bisa memilih untuk menahan bunga sambil melihat transmisi dari insentif. Langkah ini menyediakan ruang bagi BI untuk menjaga stabilitas yield SBN 10 tahun dan nilai tukar yang relatif fluktuatif di dua bulan terakhir," jelas David, Selasa (16/12/2025).

Pendapatan berbeda disampaikan oleh Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana. Dia melihat adanya ruang bagi BI untuk kembali melonggarkan kebijakan moneter.

Fikri pun mengharapkan BI memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%. Dia menyoroti momentum penurunan suku bunga The Fed pekan lalu yang telah membuat Rupiah cenderung stabil dan terapresiasi.

Menurutnya, selisih (spread) suku bunga BI dan The Fed sebesar 75 bps saat ini sudah cukup menarik untuk mendatangkan aliran modal asing (capital inflow).

"Risiko global, baik geopolitik dan trade war sudah menurun. Kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut menjadi penting," kata Fikri kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, Fikri menilai inflasi domestik masih terjaga, dengan catatan tidak ada guncangan pasokan (supply shock) akibat bencana alam yang melanda tiga provinsi baru-baru ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun turun ke level terendah sepanjang sejarah pasar obligasi Indonesia. Alih-alih karena pelonggaran moneter, penurunan ini didorong kuatnya permintaan domestik.

Melansir data Trading Economics, imbal hasil atau yield SUN tenor 10 tahun kini berada di level 5,93% pada Senin (20/10/2025). Posisi tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Selain itu, spread antara INDOGB dan US Treasury (UST) juga mencapai rekor terendah 191,6 basis poin, menandakan kompresi risiko global yang signifikan. Adapun kepemilikan asing anjlok ke 13,9% atau terendah dalam 17 tahun.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjelaskan fenomena ini mirip dengan kondisi pasar saham yang memperlihatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap menguat, meski asing mencatatkan net outflow.

David menyampaikan dalam sebulan terakhir, investor asing memang tercatat keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). Padahal, sebelumnya mereka masih membukukan net inflow sekitar US$4 miliar.

“Sekarang juga SBN ketika asing keluar, investor domestik baik bank maupun nonbank masuk membeli SBN. Ini menjaga stabilitas yield,” pungkasnya saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Menurutnya, likuiditas pasar juga didukung oleh kucuran dana Rp200 triliun yang mendorong investor domestik tetap aktif. Selain itu, ekspektasi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) turut menjaga minat beli domestik.

Di sisi lain, meski yield rendah, David menilai kondisi ini mencerminkan ekspektasi pasar daripada fundamental. Inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi solid, dan kurs relatif stabil dinilai mendukung optimisme investor.

Dia pun memproyeksikan imbal hasil SUN 10 tahun hingga akhir 2025 berada di kisaran 5,8%–6,1%. Akan tetapi, penurunan lanjutan masih memungkinkan seiring likuiditas domestik yang kuat dan potensi pelonggaran moneter global.

Adapun risiko terbesar, lanjutnya, berasal dari faktor eksternal. Kepemilikan asing yang sekitar 14% bisa memicu gejolak jika terjadi ketidakpastian global, seperti perang dagang atau valuasi pasar modal AS yang tinggi. Namun, sebagian besar investor yang tersisa bersifat jangka menengah hingga panjang.

“Biasanya, jika harga sudah kembali atraktif, mereka [investor asing] akan masuk lagi. Mereka juga mungkin akan melihat potensi ekonomi ke depan seperti apa. Jika pertumbuhan ekonomi bagus dan ekspektasinya meningkat, kemungkinan investor asing kembali masuk ke pasar,” ujar David.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.