IDXChannel - Pasar obligasi Indonesia berpotensi menghadapi transisi seiring dengan terbentuknya tren imbal hasil tinggi (higher yield environment) yang diperkirakan bertahan dalam jangka panjang.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), Salvian Fernando, mengatakan kondisi ini dipicu aksi jual yang menekan harga obligasi domestik secara signifikan.

"Saya melihat bahwa higher yield environment itu akan terjadi sejak saat ini sampai dengan mungkin di akhir tahun 2026," kata Salvian dalam diskusi PHEI secara daring, Kamis (18/6/2026).

Gambaran volatilitas tersebut, kata Salvian, terekam dalam Indonesia Composite Bond Index (ICBI) atau indeks komposit garapan PHEI yang menggabungkan seluruh obligasi pemerintah maupun korporasi di Indonesia.

Nilai indeks ini ditunjukkan melalui nilai Harga dan Bunga (HB), yang merefleksikan perpaduan antara apresiasi harga obligasi (clean price) dengan perolehan kupon. Sepanjang awal 2026, performa ICBI bergerak cukup kokoh pada level tinggi di atas 400 dan cenderung bergerak mendatar (sideways).

Namun, memasuki Maret 2026, indeks mengalami koreksi yang cukup tajam sebelum akhirnya berhasil pulih atau rebound pada April 2026. Kondisi kembali berbalik menekan pada Juni 2026 ini, di mana pasar melemah sangat signifikan hingga mencatatkan performa tahun berjalan (year-to-date/ytd) minus 3,84 persen untuk nilai HB dan minus 3,35 persen untuk harga bersih.

Salvian menyoroti soal koreksi pada tahun berjalan ini berbanding terbalik dengan tren pertumbuhan historis sejak masa awal pandemi Covid-19 pada 2020, di mana nilai HB secara kumulatif sempat melonjak hingga 39 poin. Puncak tingkat pengembalian tertinggi bahkan dinikmati investor pada tahun lalu karena harga obligasi bergerak stabil meski tidak mengalami lonjakan drastis.

Berbeda dengan situasi tersebut, kata Salvian, hingga posisi 12 Juni 2026, nilai HB justru terpangkas sedalam 16 poin. Secara historis pada 2021, 2022, dan 2024, kupon obligasi selalu andal bertindak sebagai jangkar penyelamat yang menjaga total imbal hasil tetap positif di tengah merosotnya harga aset.

Namun, kejatuhan harga bersih atau clean price pada pertengahan tahun ini tercatat sangat masif hingga menyeret kinerja HB, indeks syariah sukuk, serta indeks komposit obligasi ke salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Kata Salvian, koreksi tajam pada harga bersih obligasi komposit ini memicu pertanyaan krusial mengenai sektor mana yang menanggung beban tekanan terdalam.

Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja indeks menunjukkan adanya kesenjangan performa yang mencolok antara surat utang milik negara dan instrumen swasta.

"Bisa dilihat government bond yang total return itu minus 4,01 persen secara year to date," papar Salvian.

Kejatuhan kinerja obligasi pemerintah tersebut bersumber dari anjloknya clean price surat utang negara secara ekstrem sebesar 6,96 persen (ytd), dengan titik penurunan terdalam terjadi sepanjang bulan Juni ini.

Di sektor swasta, indeks total imbal hasil obligasi korporasi hanya terkoreksi tipis sebesar 0,99 persen (ytd). Selain itu, depresiasi harga bersih pada surat utang swasta juga terpantau jauh lebih terkendali, yakni hanya turun sebesar 4,4 persen secara (ytd).

Perbedaan ini, menurut Salvian, disebabkan oleh besaran kompensasi bunga atau imbalan yang ditawarkan oleh perusahaan swasta kepada para pemodal. Karakteristik proteksi kupon ini membuat instrumen utang non-pemerintah tampil sebagai portofolio defensif yang andal di tengah tren kejatuhan harga aset.

"Jadi bisa kita bilang malah obligasi korporasi sampai dengan 12 Juni 2026, pergerakan harganya 2026 lebih kuat, lebih bertahan dibandingkan dengan obligasi pemerintah," kata Salvian.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun masing-masing sebesar Rp20,00 triliun dan Rp8,00 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan di Harian Bisnis Indonesia, Jumat (12/6/2026), perseroan mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2026.

“Dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2 triliun,” demikian isi pengumuman yang dikutip pada Jumat (12/6/2026).

Perseroan menuturkan, Obligasi terdiri dari tiga seri, yakni Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Ketiga seri Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap kuartal, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi. Untuk pembayaran pertama akan dilaksanakan pada 7 Oktober 2026.

Kemudian, untuk pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dilaksanakan dengan rincian 17 Juli 2027 untuk Seri A, 7 Juli 2029 untuk Seri B, dan 7 Juli 2031 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri pokok Obligasi.

“Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo,” ujar perseroan.

Selain Obligasi Berkelanjutan V, perseroan juga berencana menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur. Target dana yang dihimpun yakni sebesar Rp8 triliun.

Perseroan menjelaskan, sukuk tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapat bagi hasil sukuk akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggap pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah.

Secara detail, tanggap pembayaran pertama akan dilakukan pada 7 Oktober 2026. Tanggal pembayaran terakhir akan dilaksanakan pada 17 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 7 Juli 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana sukuk dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Adapun SMI menegaskan, perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh pemegang Sukuk Mudharabah.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada, akan ditentukan kemudian,” ungkap perseroan.

Berikut Jadwal Lengkapnya:

Masa Penawaran Awal: 12—22 Juni 2026

Tanggal Efektif: 26 Juni 2026

Masa Penawaran Umum: 30 Juni—2 Juli 2026

Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2026

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2026

Tanggal Distribusi secara Elektronik: 7 Juli 2026

Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan penurunan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar global. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) memang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik, tetapi tekanan dari faktor eksternal membuat pasar obligasi domestik belum sepenuhnya pulih.

Kondisi tersebut tercermin dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 19 Mei 2026 yang hanya mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp18,79 triliun, terendah sepanjang tahun ini. Padahal, pada lelang sukuk perdana awal 2026, pemerintah masih mampu menghimpun incoming bids hingga Rp55,26 triliun. Penurunan minat tersebut menunjukkan investor masih cenderung berhati-hati dalam menempatkan dana pada instrumen surat utang pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya masih mampu menjaga daya tarik SBN melalui tingkat imbal hasil yang kompetitif. Data Kementerian Keuangan menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,73% pada pertengahan Mei 2026, mendekati asumsi fiskal sebesar 6,9%. Pada kuartal I/2026, yield SUN tenor 10 tahun bahkan bergerak naik dari 6,21% pada awal Januari menjadi 6,93% pada akhir Maret.

Meski demikian, pasar obligasi Indonesia menghadapi tantangan dari ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Prospek imbal hasil obligasi pemerintah AS yang semakin menarik membuat sebagian investor global memilih menahan ekspansi ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal global juga turut membatasi aliran modal masuk.

Untuk menjaga stabilitas pasar, Bank Indonesia meningkatkan intervensi melalui pembelian SBN. Hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN senilai Rp140,57 triliun, termasuk Rp73,28 triliun melalui pasar sekunder. Langkah tersebut ditempuh guna menjaga likuiditas sekaligus mencegah kenaikan yield yang terlalu tajam sehingga dapat memicu arus modal keluar.

Di tengah tantangan tersebut, basis investor domestik masih menjadi penopang utama pasar surat utang nasional. Kepemilikan SBN oleh investor ritel terus meningkat dan mencapai Rp6.762,14 triliun per April 2026.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik.

Di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mendorong aliran modal asing (capital inflow) ke pasar obligasi Indonesia.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mencatat, secara historis kenaikan BI Rate kerap memicu tekanan jangka pendek terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Secara historis kenaikan BI Rate seringkali memicu koreksi minor atau tekanan jangka pendek pada IHSG,” ucap Nafan saat dihubungi Kompas.com.

Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar.

Pertama, meningkatnya biaya modal atau cost of fund yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang meningkat.

Kedua, penyesuaian valuasi saham.

Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor sehingga valuasi saham, terutama menggunakan metode discounted cash flow (DCF), cenderung turun.

“Peningkatan biaya modal (cost of fund). Investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang membengkak. Kedua, penyesuaian valuasi, di mana suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan (required rate of return), sehingga valuasi saham (menggunakan metode discounted cash flow) cenderung turun,” paparnya.

Meski demikian, Nafan menilai koreksi di pasar saham berpotensi bersifat sementara apabila pasar melihat kenaikan BI Rate sebagai langkah pre-emptive yang efektif untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga dinilai justru meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya Surat Berharga Negara (SBN), bagi investor asing.

Kenaikan BI Rate biasanya diikuti peningkatan yield obligasi pemerintah.

Kondisi tersebut membuat spread imbal hasil antara obligasi Indonesia dan US Treasury semakin lebar sehingga instrumen obligasi domestik menjadi lebih menarik karena menawarkan imbal hasil tinggi dengan risiko yang relatif terukur.

“Kenaikan BI-Rate biasanya diikuti oleh kenaikan yield (imbal hasil) obligasi pemerintah. Ketika yield SBN meningkat, spread antara obligasi Indonesia dan US Treasury melebar,” tukas dia.

Situasi tersebut dipandang dapat mendorong capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham cenderung mengalami volatilitas dan aksi rebalancing dalam jangka pendek.

“Hal ini membuat instrumen pendapatan tetap di Indonesia terlihat lebih seksi karena menawarkan risiko yang terukur dengan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga memicu aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar obligasi, sementara pasar saham cenderung mengalami volatilitas atau rebalancing,” lanjut Nafan.

Sebelumnya Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tengah tertekan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin," ujar Perry dalam konferensi pers usai RDG BI, Rabu (20/5/2026).

BI juga mengumumkan kenaikan suku bunga deposit facility menjadi 4,25 persen dan lending facility menjadi 6 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tengah menjalankan strategi intervensi di pasar obligasi dengan memasukkan dana Rp2 triliun setiap hari. Langkah tersebut dilakukan guna meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Purbaya usai gelaran rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (18/5/2026). Dia mengatakan pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam meredam pelemahan rupiah.

Pemerintah menurutnya telah masuk ke pasar obligasi secara bertahap. Alhasil, pada pekan-pekan ini rupiah akan lebih stabil.

"Saya minta masuk [pasar obligasi] Rp2 triliun setiap hari," katanya.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah hanya melakukan cash management, terkait sumber dana intervensi di pasar obligasi tersebut.

"Jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa apabila terdapat sentimen positif di pasar obligasi, dana asing pun turut masuk. Dengan begitu, rupiah cenderung terkendali.

"Yang asing enggak jual bond dan kabur keluar. Karena bond-nya stabil harganya, artinya kalau stabil kan kalau memang yield-nya turun kita targetkannya bisa turun, kalau yield-nya turun kan berarti harga bond-nya naik. Nanti ada potensi capital gain, jadi harusnya sih pasar bond kita menarik," tuturnya.

Dia pun akan menilai seberapa lama pemerintah melakukan intervensi di pasar obligasi. Saat ini, Pemerintah Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang bisa dipakai berkesinambungan.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa langkah intervensi ini menyerupai mekanisme bond stabilization fund. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk sebagai sebuah dana khusus, Kementerian Keuangan akan mengaktifkan instrumen yang sudah ada melalui skema yang menyerupai buyback atau pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun, fokus utama dari langkah ini adalah untuk menekan tingkat imbal hasil (yield) obligasi agar tidak melonjak tajam. Dalam mekanisme pasar, jika yield SBN turun maka harganya akan meningkat sehingga diharapkan dapat mencegah keluarnya aliran modal asing (capital outflow) atau bahkan memancing aliran modal masuk (inflow), yang pada gilirannya akan mendorong penguatan rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliran modal asing diestimasi keluar dari pasar keuangan Indonesia (capital outflow) senilai Rp4,5 triliun berdasarkan transaksi 9 sampai dengan 12 Maret 2026.

Berdasarkan estimasi dari Mandiri Sekuritas, tren aliran modal asing keluar secara mingguan ini merupakan yang terbesar sepanjang 2026 ini. Tren ini sejalan dengan eskalasi terus menerus dari ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Aksi jual investor asing terbesar yakni dari pasar obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp11,6 triliun. Nilai SBN yang dilepas investor asing itu juga merupakan yang terbesar tahun ini.

"Kenaikan harga minyak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik telah menghidupkan kembali kekhawatiran atas potensi pelebaran defisit fiskal Indonesia, yang menambah tekanan pada pasar obligasi," terang Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, dikutip Selasa (17/3/2026).

Di sisi lain, Handy turut mencatat bahwa outflow mingguan juga terjadi pada pasar modal senilai Rp1,5 triliun dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp1,1 triliun.

Adapun berdasarkan basis tanggal setelmen, aliran modal asing masuk (capital inflow) secara tahun berjalan (year to date/YtD) sampai dengan 12 Maret 2026 turun tajam ke Rp5,1 triliun dari posisi Rp16,7 triliun pada pekan sebelumnya.

Aksi jual secara tahun berjalan itu menunjukkan tren capital outflow yang berlanjut dari pasar SBN senilai Rp16,5 triliun serta pasar modal Rp8,7 triliun.

Namun demikian, investor asing terlihat masih membeli SRBI sebagaimana terlihat dari aliran modal asing masuk ke obligasi tersebut senilai Rp30,3 trilliun.

"SRBI masih didukung aliran modal asing masuk Rp30,3 triliun dan membantu mengimbagi sebagian dari arus keluar yang lebih luas," pungkas Handy.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor terpantau melakukan flight to quality saat volatilitas saham tinggi imbas perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran. Adapun, aset pendapatan tetap (obligasi) dinilai menjadi salah satu pilihan.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando mengatakan dalam situasi geopolitik yang memanas, biasanya terjadi fenomena flight to quality, yakni perpindahan dana dari aset berisiko seperti saham ke instrumen pendapatan tetap.

“Pasar obligasi Indonesia yang terkenal cukup resilience dari berbagai sentimen global berpotensi mendapat sebagian aliran tersebut karena yield obligasinya juga terbilang masih cukup menarik terutama jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Adapun, peningkatan tensi geopolitik berpotensi mendorong volatilitas global dan membuat yield obligasi tetap tinggi atau naik sementara, seiring meningkatnya premi risiko yang diminta investor.

Namun demikian, sambungnya, struktur kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia yang didominasi investor domestik menjadi bantalan penting. Porsi kepemilikan lokal yang besar membuat pengaruh sentimen global terhadap pasar obligasi relatif lebih terbatas.

Di sisi lain, minat penerbitan obligasi justru menunjukkan tren yang cukup tinggi sejak awal tahun.

Sepanjang 2026, PHEI mencatat pemerintah telah menerbitkan sekitar Rp206 triliun obligasi melalui mekanisme lelang. Sementara itu, penerbitan obligasi korporasi baru tercatat mencapai Rp37,5 triliun.

Tingginya permintaan investor terhadap obligasi, ditambah kondisi yield yang dinilai masih relatif menarik, mendorong banyak penerbit memanfaatkan momentum awal tahun untuk masuk ke pasar.

Adapun data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) per 25 Februari 2026 menunjukkan investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp3,25 triliun secara year to date .

Meski nilainya masih relatif kecil dibandingkan outflow di pasar saham, Salvian juga mencermati minimnya aliran dana masuk sejak awal tahun mencerminkan sikap hati-hati investor global terhadap emerging markets, termasuk Indonesia.

Dia pun menilai kecenderungan net sell ini menjadi sinyal bahwa investor asing masih berada dalam mode risk off.

Sementara itu, Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi mencermati pangsa pasar kepemilikan asing di obligasi yang pada akhir 2025 berada di kisaran 13%, mulai naik mendekati 14% pada Januari 2026. Fenomena ini menunjukkan adanya aksi switching dari ekuitas ke fixed income.

Artinya, dana asing tidak sepenuhnya keluar dari Indonesia, melainkan berpindah instrumen investasi. Kondisi ini pula yang dinilai ikut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah meskipun terjadi outflow di pasar saham.

“Untuk obligasi kemungkinan akan ada peningkatan permintaan dalam waktu dekat akibat sentimen Iran-AS,sedangkan dari sisi global bond kemungkinan masih akan stabil,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI029 terpantau masih tersisa lebih dari 50% kuota penawaran. Adapun, permintaan disebut lebih selektif dan menunggu momentum untuk mengoleksi obligasi ritel ini.

Berdasarkan data PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) sebagai salah satu mitra distribusi (Midis) produk ini, penjualan ORI029 per Rabu (11/2/2026) pagi, masih tersisa lebih dari separuh dari target yang ditetapkan DJPPR Rp25 triliun. ORI029 bertenor 3 tahun misalnya, masih tersisa Rp8,46 triliun atau setara dengan 56,4% dari target. Sementara ORI029 bertenor 6 tahun, masih tersisa Rp8,07 triliun atau sekitar 80,7% dari target. Artinya, setelah dipasarkan sejak 26 Januari 2026, produk ini baru laris terjual 33,88% dari target.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai outlook yang diberikan Moody's terhadap tingkat kredit Indonesia, cenderung menekan daya tarik terhadap instrumen surat utang Tanah Air. Hal itu lantaran terdapat kekhawatiran pasar terhadap yield SBN yang bakal bergerak melemah.
"Namun untuk pasar ritel, demand tidak sepenuhnya taktikal. Masih ada pembeli yang struktural, terutama untuk reinvestasi, mengutamakan keamanan negara, kepastian kupon, dan kemudahan akses. Karena itu, serapan ORI029 berpotensi tetap baik meski pola pembelian bisa lebih selektif dan menunggu momentum," kata Putri kepada Bisnis, dikutip Rabu (11/2/2026).

Adapun, saat ini kinerja yield SBN bertenor 10 tahun yang telah melemah ke level 6,44%. Data Trading Economics menunjukkan bahwa level yield tersebut setara dengan kinerja imbal hasil SBN pada September 2025 lalu. Hal ini menandakan bahwa sepanjang tahun berjalan 2026, yield SBN telah melemah hingga 5,92%.
Selain itu, kendati posisi imbal hasil yang ditawarkan masing-masing tenor tampak kurang menarik jika dibandingkan posisi yield bertenor serupa, tetapi ORI029 dinilai masih memiliki keunggulan lantaran produk yang cenderung mudah diakses ketimbang obligasi negara yang diperdagangkan di pasar sekunder.
Investor domestik juga dinilai masih melihat SBN Ritel sebagai instrumen utama dalam portofolio defensif sehingga prospek ORI029 masih cukup baik lantaran ditopang oleh preferensi investor terhadap instrumen yang aman dan stabil.
Senada, Investment Advisor Infofvesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian menilai bahwa penurunan outlook yang dilakukan oleh Moody's akan berdampak minim terhadap minat investor ritel dalam berinvestasi pada instrumen SBN. Sebaliknya, sentimen ini justru memberikan daya tarik kepada investor ritel.
"Justru sentimen ini bisa membuat penawaran obligasi ritel jadi lebih atraktif karena yield yang ditawarkan berpotensi lebih tinggi," katanya kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).
Belum lagi, instrumen investasi ORI029 menawarkan cashflow bulanan kepada investor. Hal itu membuat ORI029 mampu memberikan likuiditas tetap bagi investor setiap bulannya. Fajar menilai, hal itu yang membuat ORI029 masih menarik dibandingkan SBN konvensional.
Hanya saja, defisit APBN pada tahun lalu dan melemahnya nilai tukar rupiah dinilai dapat menjadi salah satu sentimen terhadap daya serap pasar kepada produk ini. Namun, Fajar tidak menilai hal itu signifikan, lantaran kedua sentimen itu sebetulnya lebih mempengaruhi minat investor asing terhadap surat utang RI.
"Makroekonomi masih stabil terutama dari sisi inflasi domestik. Mungkin yang agak mengkhawatirkan adalah defisit APBN dan nilai tukar rupiah. Namun itu lebih ke investor asing," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Selama lebih dari sepekan diperdagangkan sejak 26 Januari 2026, SBN ritel perdana tahun ini, ORI029 baru mampu menghimpun dana sekitar Rp5,38 triliun.

Dari target penghimpunan dana Rp25 triliun melalui produk ini, realisasi penjualan ORI029 baru mencerminkan 21,52% dari target.

Berdasarkan data PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) pukul 11.43 WIB, dari dua tenor ORI029 yang ditawarkan pemerintah, produk dengan tenor pendek lebih banyak menghimpun dana investor. ORI029-T3 telah mampu menyerap Rp4,08 triliun dari total Rp15 triliun dana dihimpun lewat produk ini. Artinya, produk ini masih tersisa sekitar Rp10,92 triliun atau mencerminkan 72,9% dari total.

Meskipun begitu, kondisinya jauh lebih baik ketimbang ORI029-T6 yang masih menyisakan Rp8,70 triliun atau 87% dari target dana terhimpun produk ini sekitar Rp10 triliun. Kendati menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, ORI029-T6 hanya mampu membukukan penjualan hingga Rp1,3 triliun selama 10 hari diperdagangkan.

Adapun periode penawaran SBN ritel perdana 2026 ini dilakukan pada rentang waktu 16 Januari–19 Februari 2026. Dua produk SBN ritel ini memiliki tenor masing-masing 3 dan 6 tahun. Tenor 3 tahun memiliki imbal hasil 5,45% dan tenor 6 tahun dengan imbal hasil 5,8%.

Sepinya minat terhadap surat utang negara juga tampak dari realisasi lelang SUN yang mencatatkan permintaan yang melemah ke level terendah sepanjang tahun berjalan 2026. Berdasarkan data DJPPR Kemenkeu, lelang SUN yang digelar pada Selasa (3/2/2026) mencatatkan penawaran masuk dari investor senilai Rp76,58 triliun atau lebih rendah dari lelang SUN sebelumnya.

Pada lelang SUN perdana 2026 misalnya, pemerintah mampu menghimpun dana hingga Rp90,96 triliun. Pada lelang SUN kedua, Selasa (20/1/2026), dana penawaran yang masuk mencapai Rp82,90 triliun.

Sementara itu, total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan pada lelang terakhir adalah Rp36 triliun. Kendati nilai penjualan itu melebihi target indikatif yang ditetapkan pemerintah, data Bloomberg menunjukkan rasio penawaran terhadap target (bid-to-target ratio) turun menjadi 2,32 atau level terendah sejak Januari 2025.

Lesunya pasar surat utang Tanah Air sebetulnya menyusul sentimen kejatuhan pasar saham RI usai pengumuman indeks global MSCI Inc. pekan lalu. Pengumuman itu setidaknya mendorong investor nonresiden membukukan jual bersih senilai Rp3,3 triliun pada Rabu (28/1/2026) dan masih membukukan net sell lagi pada Kamis (29/1/2026) senilai Rp8 miliar.

Adapun, arus keluar asing (foreign capital outflow) di pasar obligasi RI ini merupakan yang terbesar selama dua hari berturut-turut sejak Oktober 2025. Aksi jual tersebut pun membuat nilai jual bersih di surat utang negara sejak awal tahun mencapai Rp8 miliar.

Sementara itu, sentimen di pasar obligasi Indonesia sebenarnya sudah hambar sebelumnya akibat kekhawatiran terhadap arah belanja pemerintah, independensi bank sentral, serta pelemahan rupiah. Hal itu makin diperparah dengan penunjukan seorang kerabat Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil gubernur Bank Indonesia.

Berdasarkan data Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun telah naik sekitar 25 basis poin sepanjang tahun ini menjadi sekitar 6,31%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi Indonesia menorehkan kinerja positif sepanjang 2025. Meski demikian kenaikan Indonesia Composite Bond Index (ICBI) tak setinggi indeks harga saham gabungan (IHSG).

Berdasarkan data PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), ICBI mencatatkan kenaikan return sebesar 12,42% dari level 392,6628 ke level 441,4269 pada akhir 2025. Performa itu lebih rendah atau underperform dari IHSG yang naik 22,13% year-on-year (YoY) ke level 8.646,93 per 30 Desember 2025.

Selain ICBI, PHEI mencatat kinerja indeks return obligasi korporasi atau INDOBeXC-Total Return menghasilkan return sebesar 12,19% YoY.

Tim Analis PHEI menyampaikan pasar obligasi Indonesia menunjukkan kinerja positif seiring indeks return yang mengalami penguatan dan menyentuh rekor tertingginya (all time high) untuk masing-masing kelas aset.

“2025 menjadi tahun yang cukup volatil di mana pasar obligasi Indonesia didominasi oleh sentimen higher for longer. Meskipun The Fed telah memangkas suku bunga pada akhir 2024 hingga mencapai kisaran 4,25%-4,50%, pelaku pasar memasuki 2025 dengan ekspektasi bahwa laju pelonggaran moneter akan berjalan lebih lambat dari ekspektasi awal,” paparnya dalam laporan yang dikutip Sabtu (3/1/2026).

Pasar obligasi Indonesia bergerak cukup volatil sepanjang semester I/2025. Kuatnya pertumbuhan ekonomi AS pada awal tahun, inflasi inti yang tetap persisten, serta ketegangan geopolitik membuat yield US Treasury kembali bergerak naik. Hal tersebut berdampak pada pelemahan rupiah dan membuat Bank Indonesia menjaga sikap hati-hati dengan mempertahankan BI Rate di level 6,00% pada semester I/2025.

Di saat yang sama, lanjutnya, wacana kebijakan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump membuat gejolak pada perdagangan global, dan juga nilai tukar dunia. Selain itu ekspektasi kebijakan fiskal ekspansif, dan potensi pengetatan imigrasi menciptakan ketidakpastian pada perekonomian AS.

“Kombinasi ini meningkatkan risk-off sentiment di pasar keuangan global dan menahan aliran dana asing masuk ke emerging markets, termasuk Indonesia.”

Namun memasuki semester II/2025, tekanan pasar mulai mereda. Data inflasi AS dan tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda moderasi, sejalan dengan pelonggaran moneter lanjutan oleh bank sentral global seperti Bank of England (BoE) dan European Central Bank (ECB). Hal ini memberikan stabilisasi bagi yield UST dan membantu penurunan volatilitas pasar obligasi Indonesia.

Di sisi domestik, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, pertumbuhan stabil berada di sekitar 5%–5,2% dengan inflasi yang terkendali, serta surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut menjadi katalis utama bagi pasar obligasi Indonesia.

Permintaan domestik menjadi penopang utama pasar SBN sepanjang 2025. Institusi Bank menjadi pembeli utama SBN pada 2025, selain itu institusi non-bank seperti dana pensiun dan asuransi memiliki kebutuhan reinvestasi yang besar sehingga secara efektif menyerap sebagian besar penerbitan SBN.

Dari sisi korporasi, PHEI mencatat nilai obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp151,6 triliun pada 2025. Kebutuhan refinancing obligasi jatuh tempo itu mendorong peningkatan penerbitan baru, didorong optimisme pemerintahan Prabowo–Gibran dan didukung oleh cost of funds rendah.

“Hal itu menjadi alasan utama bagi pelaku korporasi menerbitkan obligasi baru pada 2025, mendorong penerbitan obligasi korporasi (termasuk EBA) tahun ini mencapai level tertinggi yaitu Rp216,68 triliun,” tulisnya.

Secara keseluruhan, pasar obligasi pada 2025 berlangsung dalam kondisi yang fluktuatif pada paruh pertama tetapi cenderung stabil pada paruh kedua. Hal itu a.l. tecermin pada pergerakan yield yang bergerak turun dengan sensitivitas tinggi pada sentimen global.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia diperkirakan mencatatkan aksi jual bersih atau net sell asing di pasar obligasi negara untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir pada 2025 ini. Adapun, pelonggaran moneter dari Bank Indonesia tetap diharapkan dapat menarik kembali inflow di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan per 17 November 2025, tercatat porsi kepemilikan SBN Rupiah yang dapat diperdagangkan oleh investor nonresiden sebesar Rp869,86 triliun. Nilai ini menunjukkan arus keluar asing (foreign capital outflow) sebesar Rp10,49 triliun sejak awal tahun.

Padahal, investor nonresiden di pasar obligasi sempat membukukan beli bersih atau net buy hingga akhir Agustus senilai Rp94,48 triliun dengan kepemilikan asing di SBN saat itu sebesar Rp953,85 triliun. Apabila tren ini berlanjut, pasar obligasi Indonesia masuk ke dalam jalur net sell asing untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Analis menilai keputusan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% masih memiliki potensi untuk mendatangkan dana asing ke pasar obligasi Tanah Air. Meskipun begitu, kalangan analis pesimistis jika pasar obligasi bisa mencatatkan net buy di penghujung tahun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menilai bahwa keputusan BI untuk menahan BI Rate sebetulnya turut diprediksi menahan laju yield SUN untuk melemah lebih lanjut.

"Kalau kita lihat Bank Indonesia belum mengubah [suku bunga]. Potensi penguatannya [yield] agak mengecil ya," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Adapun saat ini, yield SUN bertenor 10 tahun telah terparkir di level 6,14%. Posisi itu memberikan spread sekitar 200 bps dengan yield obligasi AS yang tengah berada pada posisi 4,12%. Di tengah kondisi ini, Ramdhan menilai, hingga akhir tahun, posisi yield SUN akan berada di kisaran 6,1–6,2%.

Ramdhan menyebut, aksi penahanan BI Rate yang dilakukan Bank Indonesia sebetulnya tidak memberikan sentimen positif terhadap pasar obligasi. Menurutnya, aksi ini lebih memberikan dampak yang stagnan terhadap pasar sebab dibutuhkan kombinasi berbagai sentimen untuk mampu menggerakkan pasar. Terlebih, The Fed belum memutuskan suku bunga acuannya.

Bicara peluang masuknya dana asing, Ramdhan cukup optimistis bahwa peluangnya masih terbuka, walaupun terbatas. Di satu sisi, Ramdhan menilai bahwa yield obligasi Tanah Air masih cukup kompetitif dibandingkan yield SUN serupa di negara emerging market.

Berdasarkan data World Government Bonds, yield SUN Tanah Air masih lebih tinggi dibandingkan India yang sebesar 6,52%. Meskipun begitu, spread yield SUN Indonesia masih cukup lebar dibandingkan Malaysia yang sebesar 3,44% atau Singapura sebesar 1,95%.

Sementara itu, Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi turut menilai bahwa peluang masuknya investor asing ke pasar obligasi Tanah Air cukup terbuka. Dia mengingatkan, pasar obligasi Indonesia telah didominasi oleh investor domestik bisa menjadi bantalan ketika ada tekanan dari munculnya net sell asing.

Meskipun begitu, masih diperlukan pemanis untuk mampu menghimpun dana asing di pasar obligasi, seperti arah kebijakan fiskal yang terang, independensi Bank Indonesia, hingga dan konsistensi program pemerintah. Begitu juga dengan stimulus dari kondisi eksternal.

“Peluang masuknya kembali aliran asing tetap ada, namun sangat ditentukan oleh faktor eksternal seperti meredanya volatilitas global, penurunan UST, dan arah kebijakan The Fed,” katanya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Adapun, kekhawatiran investor asing terhadap posisi fiskal Indonesia menjadi pemberat sentimen di pasar surat utang negara. Setidaknya, aliran modal asing di pasar SBN menjadi lebih berhati-hati hati setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjabat menjabat sebagai menteri keuangan pada September, menyusul protes atas meningkatnya biaya hidup dan kekurangan lapangan pekerjaan.

Investor khawatir Purbaya mungkin akan mencoba merevisi batas defisit anggaran yang telah berlaku selama puluhan tahun. Hal itu disebut berpotensi membuka jalan bagi peningkatan belanja pemerintah.

Ekonom DBS Bank Radhika Rao menyebutkan dorongan untuk mengamankan keuntungan sebelumnya menjelang potensi penurunan nilai tukar lebih lanjut menjadi salah satu alasan investor asing menarik dananya dari pasar SBN.

"Ditambah ada ruang yang terbatas untuk imbal hasil tambahan dari obligasi, kemungkinan membebani sentimen investor asing [di pasar obligasi pemerintah RI]," tulis Rao dalam catatan, dikutip Bloomberg, Rabu (19/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Aliran modal asing terpantau deras keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) jelang akhir tahun ini. Hal ini kontras dengan arus masuk yang terjadi pada Agustus 2025.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan per 17 November 2025, tercatat porsi kepemilikan SBN Rupiah yang dapat diperdagangkan oleh investor nonresiden sebesar Rp869,86 triliun. Nilai ini menunjukkan arus keluar asing (foreign capital outflow) sebesar Rp10,49 triliun sejak awal tahun.

Padahal, investor nonresiden di pasar obligasi sempat membukukan beli bersih atau net buy hingga akhir Agustus senilai Rp94,48 triliun dengan kepemilikan asing di SBN saat itu sebesar Rp953,85 triliun.

Apabila tren ini berlanjut, pasar obligasi Indonesia masuk ke dalam jalur net sell asing untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Adapun, kekhawatiran investor asing terhadap posisi fiskal Indonesia menjadi pemberat sentimen di pasar surat utang negara. Setidaknya, aliran modal asing di pasar SBN menjadi lebih berhati-hati hati setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjabat menjabat sebagai menteri keuangan pada September, menyusul protes atas meningkatnya biaya hidup dan kekurangan lapangan pekerjaan.

Investor khawatir Purbaya mungkin akan mencoba merevisi batas defisit anggaran yang telah berlaku selama puluhan tahun. Hal itu disebut berpotensi membuka jalan bagi peningkatan belanja pemerintah.

Ekonom DBS Bank Radhika Rao menyebutkan dorongan untuk mengamankan keuntungan sebelumnya menjelang potensi penurunan nilai tukar lebih lanjut menjadi salah satu alasan investor asing menarik dananya dari pasar SBN.

"Ditambah ada ruang yang terbatas untuk imbal hasil tambahan dari obligasi, kemungkinan membebani sentimen investor asing [di pasar obligasi pemerintah RI]," tulis Rao dalam catatan, dikutip Bloomberg, Rabu (19/11/2025).

Adapun, dengan kondisi sekarang ini Indonesia menjadi satu-satunya pasar di Asia Tenggara yang mengalami arus keluar bersih obligasi asing tahun ini. Nilai tukar rupiah pun telah terdepresiasi 3,8% sepanjang tahun yang menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia, seiring tekanan dari arus keluar asing.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.