Bisnis.com, SUBANG- Sebuah truk towing mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di ruas Tol Cipali KM 117+400 arah Jakarta, Kabupaten Subang, Jawa Barat Minggu (28/6) sekira pukul 12.33 WIB.

Kendaraan tersebut diduga kehilangan kendali akibat pengemudi mengantuk hingga akhirnya terbalik dan melintang di tengah lajur.

Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Selain itu, tidak ditemukan kerusakan pada aset jalan tol.

Berdasarkan informasi, kecelakaan bermula ketika truk towing melaju menuju Jakarta. Saat melintas di KM 117+400, pengemudi diduga kurang mengantisipasi kondisi jalan karena mengantuk.

Akibatnya, kendaraan kehilangan kendali sebelum akhirnya terbalik di badan jalan.

Posisi kendaraan yang melintang di tengah lajur sempat mengganggu arus lalu lintas sehingga membutuhkan penanganan cepat dari petugas.

Mendapat laporan kejadian, petugas layanan lalu lintas Astra Tol Cipali bersama personel kepolisian segera menuju lokasi untuk melakukan pengamanan area kecelakaan sekaligus mengatur arus kendaraan yang melintas.

Selama proses evakuasi berlangsung, petugas menerapkan rekayasa lalu lintas dengan menutup sementara lajur 1 dan lajur 2. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memberi ruang bagi proses pemindahan kendaraan yang terbalik.

Evakuasi berlangsung kurang dari satu jam. Pada pukul 13.22 WIB, proses pemindahan truk berhasil diselesaikan dan seluruh lajur kembali dapat dilalui kendaraan. Arus lalu lintas menuju Jakarta pun berangsur normal setelah kendaraan dievakuasi dari lokasi kejadian.

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali,Ardam Rafif Trisilo, mengatakan hasil pemeriksaan awal mengindikasikan kecelakaan dipicu faktor kelelahan pengemudi.

“Investigasi awal di lapangan menunjukkan insiden diduga terjadi karena pengemudi kurang antisipasi akibat mengantuk saat berkendara, sehingga kehilangan kendali dan kendaraan terbalik di tengah lajur," ujar Ardam, Minggu (28/6/2026).

Ia memastikan kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan tol tetap aman karena tidak ada aset jalan tol yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.

Ardam menambahkan, Astra Tol Cipali mengapresiasi respons cepat petugas di lapangan sehingga proses pengamanan dan evakuasi dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa menimbulkan gangguan lalu lintas yang berkepanjangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) membagikan dividen tunai sebesar Rp23,5 miliar atau Rp5 per saham dari saldo laba ditahan, seiring dengan optimisme perseroan terhadap prospek pertumbuhan kinerja sepanjang 2026.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat (19/6/2026). Berdasarkan harga penutupan saham pada 19 Juni 2026, dividen tersebut mencerminkan dividend yield sekitar 0,31%.

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dengan mengangkat Fentony sebagai komisaris baru. Sebelum bergabung dengan SSIA, Fentony menjabat sebagai Komisaris PT TCP Internusa.

Presiden Direktur Surya Semesta Internusa Johannes Suriadjaja mengatakan perseroan optimistis mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja pada 2026 yang ditopang oleh konversi penjualan pemasaran (marketing sales) kawasan industri Subang Smartpolitan menjadi pendapatan.

"Kami memperkirakan kinerja SSIA pada tahun 2026 akan didorong oleh konversi penjualan pemasaran yang kuat dari Subang Smartpolitan menjadi pendapatan, yang didukung oleh berlanjutnya pemulihan yang solid pada segmen perhotelan seiring peningkatan kinerja operasional Paradisus by Meliá Bali sejak resmi beroperasi pada Februari tahun ini," ujar Johannes dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Selain menggelar RUPST, SSIA juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui pelaksanaan Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP).

Melalui program tersebut, perseroan akan menerbitkan saham baru dengan jumlah maksimal kurang dari 5% dari total saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh saat ini.

Johannes menjelaskan program MESOP dirancang untuk memberikan insentif kepada karyawan dan manajemen berkinerja tinggi di lingkungan Grup SSIA, mulai dari level manajer hingga jajaran eksekutif.

"Harga pelaksanaan akan mengikuti peraturan yang berlaku dan ditetapkan tidak kurang dari 90% dari rata-rata harga penutupan saham SSIA selama 25 hari bursa berturut-turut sebelum periode pelaksanaan," katanya.

Di sisi kinerja, SSIA membukukan pendapatan sebesar Rp1,44 triliun pada kuartal I/2026, meningkat 35% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh lonjakan pendapatan segmen properti yang mencapai 202,1% secara tahunan menjadi Rp494,9 miliar. Sementara itu, segmen perhotelan mencatatkan pertumbuhan 59,2% menjadi Rp162,5 miliar.

Adapun segmen konstruksi masih menghadapi tekanan pada awal tahun akibat perlambatan aktivitas proyek selama periode Ramadan dan Idulfitri yang berdampak pada pengakuan pendapatan dan progres pekerjaan.

Susunan Direksi dan Komisaris SSIA Periode 2026–2029

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama (Independen): Hagianto Kumala
• Wakil Komisaris Utama: Crescento Hermawan
• Komisaris: Fentony
• Komisaris: Frans Bedjo Wiantono
• Komisaris Independen: Irawan Chandra

Direksi

• Presiden Direktur: Johannes Suriadjaja
• Wakil Presiden Direktur: The Jok Tung
• Direktur: Wilson Effendy
• Direktur: Sonny Satia Negara

Bisnis.com, BANDUNG – Dinas Perkebunan Jawa Barat terus mempercepat revitalisasi perkebunan teh di kawasan Ciater, Kabupaten Subang.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penanaman 10.000 bibit teh di Blok Tambakan, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, sebagai upaya mengembalikan produktivitas lahan sekaligus memperkuat fungsi konservasi lingkungan.

Kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan sejak dua bulan lalu tersebut merupakan bagian dari program pemulihan lahan perkebunan yang sebelumnya mengalami penurunan fungsi. Penanaman dilakukan setelah proses pengolahan lahan selesai dilaksanakan.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, mengatakan revitalisasi perkebunan teh menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan komoditas unggulan Jawa Barat sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

"Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan teh, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Kawasan perkebunan teh memiliki peran penting dalam konservasi tanah dan air serta menjaga keseimbangan ekosistem," ujar Gandjar dikutip Rabu (17/6/2026).

Sebanyak 10.000 bibit teh ditanam di lahan seluas 0,8 hektare dengan melibatkan 23 Hari Orang Kerja (HOK) yang terdiri atas pekerja lapangan dan tim teknis pendukung. Menurut Gandjar, keberhasilan program revitalisasi diharapkan mampu mengembalikan fungsi lahan perkebunan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Kami berharap kawasan Ciater, khususnya Blok Tambakan, dapat kembali menjadi areal perkebunan teh yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sektor perkebunan, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan sekitar," katanya.

Program revitalisasi tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya berencana menghidupkan kembali kawasan perkebunan teh di Ciater.

Saat meninjau pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jalancagak, Subang, pada Mei 2025 lalu, Dedi menilai masih banyak lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal."Kan banyak tanah perkebunan yang kosong, tidak berfungsi. Saya punya rencana. Saya akan mengentehkan kembali daerah ini," katanya.

KDM sapaan akrabnya mengatakan biaya penanaman teh akan didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama para pemetik teh yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.

"Nanti kerja sama dengan warga di sini yang tukang metik teh. Biaya penanamannya dibiayai oleh Pemprov. Nanti kalau sudah tinggal masa panen, diserahkan kepada warga untuk dipetik tehnya," katanya.

Melalui program revitalisasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kawasan Ciater dapat kembali menjadi sentra perkebunan teh yang produktif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Bisnis.com, MEDAN - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) menggelar Gerakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 30 kabupaten dari 12 provinsi di Indonesia pada Rabu (3/6/2026) sebagai upaya percepatan capaian swasembada pangan.

Agenda yang dipusatkan di Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan pengembangan komoditas perkebunan strategis menjadi prioritas nasional, khususnya untuk melepas ketergantungan pada produk impor turunannya. Dia menyebut Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa swasembada pangan.

"Indonesia memiliki lahan, sumber daya manusia, dan semangat yang kuat untuk mencapai swasembada. Tanam serentak ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong peningkatan produksi nasional," ujar Amran.

Ada 4 komoditas strategis perkebunan yang ditanam serentak pada gelaran kemarin yang dinilai berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, maupun peningkatan kesejahteraan pekebun. Keempat komoditas itu yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa.

Amran mengatakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan dan energi.

Di Desa Pasirbungur yang merupakan sentra tanaman tebu di Subang, Jawa Barat, pada agenda tersebut dilakukan tanam serentak tebu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi impor gula tebu ke depannya.

"Saya minta seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, bergerak cepat, kompak, dan memastikan setiap hektare lahan yang telah dialokasikan benar-benar ditanami serta dipantau perkembangannya," ujar Amran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan terus mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing sektor perkebunan.

Ali Jamil menjelaskan hilirisasi perkebunan menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pekebun.

"Hilirisasi dalam jangka panjang dapat menekan kemiskinan, mengurangi ketergantungan produk impor, serta memperkuat kinerja ekspor nasional," ujarnya.

Adapun sejumlah daerah yang ikut kegiatan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan oleh Kementan Rabu kemarin antara lain Tanam Serentak Tebu di Subang (Jawa Barat), Pekalongan dan Pati (Jawa Tengah), Sleman (DIY), hingga Malang dan Sidoarjo (Jawa Timur),

Sedangkan Tanam Serentak Kopi dilakukan oleh petani di Simalungun (Sumatra Utara), Tanam Serentak Kelapa di Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Tanam Serentak Kakao dilakukan di Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara).

Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan mengalokasikan pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare di tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi seluas 8.000 hektare, sementara Kabupaten Subang mendapat porsi seluas 2.013 hektare, terdiri dari kegiatan bongkar ratoon seluas 1.763 hektare dan perluasan areal baru seluas 250 hektare.

Kabupaten Subang saat ini memiliki areal tebu eksisting seluas 3.595 hektare yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Pada gerakan tanam serentak Rabu kemarin, penanaman perdana dilakukan di lahan seluas 4,9 hektare yang merupakan bagian dari program perluasan areal tebu seluas 250 hektare. Setiap hektare lahan mendapatkan dukungan benih sebanyak 60.000 mata tunas.

Varietas yang digunakan ialah varietas PSJT 941 yang memiliki potensi produksi hingga 98,4 ton per hektare dengan rendemen gula mencapai 9,64%, sehingga dinilai cocok untuk pengembangan tebu di wilayah Subang.

Selain itu, diberikan pula bantuan biaya operasional pekebun setara 40 Hari Orang Kerja (HOK).

Mentan Amran berharap melalui gerakan ini sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pekebun semakin kuat.

"Kolaborasi menjadi faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan gula nasional, meningkatkan kesejahteraan pekebun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- VinFast resmi memproduksi lokal mobil listrik tujuh penumpang VF MPV 7 di fasilitas perakitan perusahaan di Subang, Jawa Barat. Bersamaan dengan itu, VinFast juga menghadirkan sejumlah penyempurnaan fitur untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan VF MPV 7 kini tampil lebih modern dengan berbagai pembaruan yang difokuskan pada kenyamanan dan kepraktisan penggunaan keluarga.

“VF MPV 7 hasil produksi Subang resmi hadir dengan desain yang lebih modern dan berbagai penyempurnaan yang dirancang agar semakin relevan dengan kebutuhan keluarga Indonesia,” kata Kariyanto di Jakarta, Rabu.

Beberapa fitur baru yang kini tersedia antara lain konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto, retractable mirror atau spion lipat otomatis, serta kamera 360 derajat untuk membantu manuver kendaraan.

Selain itu, VinFast juga menambahkan rear ducktail, roof bar tambahan, serta pilihan warna interior cokelat yang diklaim memberi kesan lebih elegan.

Head of Training Department VinFast Indonesia Rinaldi Ginanjar Ramdani menjelaskan perubahan terbesar berada pada sisi fitur, sementara spesifikasi dasar kendaraan sebagian besar tetap dipertahankan.

“Jadi fitur-fitur ini tentu memudahkan bagi konsumen Indonesia. Kalau secara spesifikasi, total hampir 80-90 persen masih sama,” ujarnya.

VF MPV 7 juga kini dibekali fitur one touch tumble di kedua sisi kursi baris kedua. Sebelumnya fitur tersebut hanya tersedia di satu sisi. Teknologi ini memungkinkan kursi terlipat otomatis hanya dengan satu tarikan tuas untuk mempermudah akses ke baris ketiga maupun memperluas ruang bagasi. Fitur-fitur baru yang disematkan ini, kata Renaldi, berasal dari masukan calon konsumen di Indonesia saat perkenalan awal di IIMS 2026 lalu.

IDXChannel - Pabrik Kawat Baja dengan investasi Rp300 miliar resmi berdiri di Subang. Pabrik milik PT Beka Wire Indonesia diharapkan dapat menambah kemandirian industri besi baja nasional, khususnya pada produk kawat, serta dapat memperdalam struktur industri penggunanya seperti pada sektor industri lainnya, otomotif, pertanian, energi dan konstruksi.

“PT Beka Wire Indonesia mencatatkan realisasi investasi mencapai Rp300 miliar, dengan potensi peningkatan hingga Rp500 miliar. Pabrik ini memiliki rencana kapasitas produksi sebesar 36.000 ton per tahun, yang memproduksi jenis kawat coated wire (hot dip galvanized, zinc-aluminium, bezilum) dan non-coated wire,” ujar Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Sebagai komitmen memperluas pasar global, 40 persen dari total produksi tersebut dialokasikan untuk diekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, Eropa, dan Australia.

Investasi ini menjadi angin segar di tengah tantangan neraca perdagangan komoditas kawat besi dan baja. Dalam lima tahun terakhir (2021-2025), kinerja ekspor produk kawat besi dan baja menunjukkan tren penurunan. Volume ekspor komoditas ini merosot 48,5 persen dari 22.225 ton pada 2021 menjadi 11.442 ton pada 2025.

Sementara itu, impor justru mengalami peningkatan tipis, yang menyebabkan defisit melebar dari -113.567 ton (2021) menjadi -132.221 ton (2025). Penurunan yang signifikan juga terjadi secara khusus pada produk kawat besi baja lapis galvanis.

Oleh karena itu, Faisol menegaskan bahwa langkah PT Beka Wire Indonesia akan sangat mendukung peningkatan nilai tambah industri logam dalam negeri, mendorong substitusi impor, dan memperluas kapasitas produksi nasional.

Kehadiran pabrik baru ini juga selaras dengan capaian positif sektor Industri Pengolahan (IP) yang terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada triwulan I-2026, sektor IP tumbuh sebesar 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (4,55 persen).

Khusus untuk investasi pada industri logam dasar, realisasinya mencapai Rp 64,88 triliun pada triwulan I-2026, yang menyumbang sekitar 13 persen dari total investasi nasional.

Guna menjaga iklim usaha yang kondusif dan memperkuat daya saing industri baja nasional secara berkelanjutan, kata Faisol, pemerintah menjalankan kebijakan strategis melalui enam pilar utama yang saling terintegrasi, pertama melalui Perlindungan Pasar, melalui instrumen trade remedies dan pengendalian impor, termasuk Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) guna melindungi industri nasional dari praktik perdagangan tidak adil.

Kedua, Kebijakan Energi, kepastian volume dan harga melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk mengendalikan biaya produksi. Ketiga, Penerapan Standar, Kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk baja hilir untuk meningkatkan mutu dan melindungi konsumen.

Pilar keempat, Penguatan Pohon Industri, menjamin stabilitas dan ketersediaan bahan baku dari hulu hingga hilir. Kelima, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penyerapan produk baja nasional difokuskan pada Proyek Strategis Nasional. Dan pilar terakhir, Insentif Fiskal dan Investasi, penyediaan fasilitas Tax Allowance, Tax Holiday, serta Masterlist bahan baku untuk menarik investasi.

Sebagai langkah konkret pengendalian, Kementerian Perindustrian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Regulasi ini berfungsi mengendalikan arus impor untuk kebutuhan bahan baku maupun barang modal.

"Kami berharap, kehadiran pabrik ini dapat menjadi pendorong transformasi industri logam nasional menuju industri yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa demi menjaga produksi pangan.

Ia menuturkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) Pantura tak semata untuk melindungi sentra-sentra industri, tetapi juga sentra pangan yang banyak terdapat di daerah Pantura.

"Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut," ujar AHY dalam Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin (4/5).

Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 km yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon.

Selanjutnya, wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).

AHY menegaskan urgensi pembangunan tanggul laut raksasa Pantura sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir.

Ia mengungkapkan kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.

"Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat," ujarnya.

Sebagai respons, pemerintah mendorong pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Kata AHY, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak.

"Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir," ucap AHY.

Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah percepatan penyusunan masterplan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sebagai fondasi kebijakan jangka panjang pengelolaan Pantura Jawa.

"Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, CIREBON — Kawasan Rebana di Jawa Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp6,49 triliun pada Triwulan I 2026. Data tersebut bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Cirebon mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,449 triliun, diikuti Kabupaten Subang Rp1,387 triliun. Sementara itu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu masing-masing mencatat Rp996 miliar dan Rp993 miliar.

Kabupaten Sumedang membukukan Rp902 miliar, disusul Kabupaten Kuningan Rp506 miliar, serta Kota Cirebon sebesar Rp262 miliar.

Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, Helmy Yahya, mengatakan capaian tersebut menunjukkan konsistensi arus investasi ke wilayah Rebana pada awal tahun ini.

"Realisasi investasi Triwulan I 2026 sebesar Rp6,49 triliun ini menunjukkan bahwa Kawasan Rebana tetap menjadi tujuan investasi yang menarik," ujar Helmi dalam unggahan di akun media sosial resmi BP Rebana.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri di sejumlah daerah. Ia menyebut sejumlah proyek yang telah berjalan menjadi faktor pendukung meningkatnya minat investor.

Berdasarkan data yang dihimpun, kontribusi terbesar berasal dari dua daerah utama, yakni Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Subang. Kedua wilayah ini mencatat nilai investasi di atas Rp1 triliun pada tiga bulan pertama 2026.

Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu berada pada kelompok menengah dengan realisasi yang hampir seimbang, masing-masing di kisaran Rp990 miliar. Sementara Kabupaten Sumedang mencatat Rp902 miliar.

Di sisi lain, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon mencatat nilai investasi di bawah Rp600 miliar. Kota Cirebon menjadi daerah dengan realisasi investasi terendah dalam periode tersebut.

Helmy mengatakan, setiap daerah di Kawasan Rebana memiliki karakteristik sektor unggulan yang berbeda, sehingga kontribusi investasi juga bervariasi.

"Setiap wilayah memiliki potensi masing-masing. Ada yang berbasis industri manufaktur, logistik, hingga pariwisata. Ini yang membentuk komposisi investasi di Kawasan Rebana," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi sepanjang tahun 2026.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar realisasi investasi dapat terus meningkat di triwulan berikutnya,” kata Helmy.

Sebagai informasi, Kawasan Rebana merupakan salah satu proyek strategis di Jawa Barat yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan ini mencakup tujuh daerah, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi membenahi kemacetan di ruas jalan Subang–Lembang, Kabupaten Bandung Barat, setelah upaya menata pedagang di jalur provinsi tersebut.

Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meningkatkan kemantapan jalan di kawasan destinasi wisata Lembang, sekaligus melengkapinya dengan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Langkah berikutnya adalah menjaga kebersihan ruas jalan serta mengurangi jumlah angkot yang beroperasi guna mengurai kemacetan.

Dedi mengaku telah berdialog dengan puluhan sopir angkot yang melayani trayek tersebut untuk ditawari alih profesi menjadi pengemudi angkutan sampah. Kebijakan ini selaras dengan rencana pengadaan armada pengangkut sampah pada 2026.

"Ini tawaran. Para sopir nanti bertugas menjadi pengemudi angkutan sampah, dari Lembang ke Setiabudi dan sebaliknya," ucap KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Kamis (30/4/2026).

Menurut Dedi, kebutuhan pengemudi angkutan sampah cukup besar, terutama karena sebelumnya pemerintah telah merekrut tenaga penyapu jalan.

"Mereka tinggal mengangkut sampah yang sudah dibersihkan ke mobil, jadi mobilisasinya lebih mudah," katanya.

Para sopir juga ditawari gaji bulanan sebesar Rp4,2 juta. Angka tersebut dinilai lebih pasti dibandingkan penghasilan sopir angkot Bandung–Lembang yang fluktuatif.

"Kalau sebulan narik angkot paling sekitar Rp1,5 juta, bahkan sering tidak membawa uang ke rumah karena sepinya penumpang," ujarnya.

Selain faktor pendapatan, keberadaan angkot yang berlebih turut menjadi penyebab kemacetan di jalur Bandung–Lembang, terutama saat akhir pekan dan musim liburan yang dipadati kendaraan pribadi.

"Kalau tidak diatasi, kemacetan akan menurunkan minat wisatawan, dan nasib sopir angkot juga tidak berubah," ucapnya.

Saat ini, pemerintah tengah mendata sopir yang bersedia beralih profesi. Namun, Dedi memberi catatan, angkot yang ditinggalkan tidak boleh diremajakan dan harus berhenti beroperasi.

"Angkotnya tidak boleh diperbarui, harus dikandangkan. Jangan sampai kendaraan tua tetap beroperasi," tegasnya.

Dia menilai, berkurangnya jumlah armada akan meningkatkan jumlah penumpang bagi angkot yang masih beroperasi, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan sopir dan pemilik kendaraan.

"Dengan skema ini, sopir tidak lagi terbebani setoran dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, tanpa harus berutang saat penumpang sepi," pungkasnya.

Dua pejabat eselon I di bawah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundurkan diri dari jabatannya. Keduanya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan M. Imran.

Menteri PKP yang akrab disapa Ara menjelaskan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.

"Tidak ada masalah, mereka bagus. Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.

Ia menambahkan, terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.

Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

[Gambas:Youtube]

Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.

"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Imran diketahui memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.

Adapun Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Dari bisnis mi instan di Ukraina hingga membangun kerajaan usaha bernilai miliaran dolar AS, Pham Nhat Vuong menjelma menjadi orang terkaya di Vietnam. Kini, konglomerat pemilik Vingroup itu memperluas pengaruhnya lewat bisnis kendaraan listrik dan layanan taksi Green SM.

Unit utama grup ini meliputi produsen kendaraan listrik VinFast, pengembang properti Vinhomes, dan jaringan hotel Vinpearl. VinFast telah menjadi produsen EV terbesar di Vietnam berdasarkan pangsa pasar, dengan pabrik di luar negeri di India dan Indonesia.

Pada 2023, ia membawa VinFast melantai di bursa melalui pencatatan SPAC di Nasdaq. Vinpearl terdaftar di Bursa Efek Ho Chi Minh pada Mei 2025.

Operator stasiun pengisian daya V-Green dipisahkan dari VinFast pada 2024, dan menginvestasikan lebih dari 400 juta dolar AS selama dua tahun ke depan untuk membangun infrastruktur pengisian daya di seluruh negeri.

Akhir 2025 lalu, VinFast menginvestasikan 1 miliar dolar AS untuk meningkatkan kapasitas produksi EV di Indonesia di tengah booming EV di negara ekonomi terbesar Asia Tenggara itu.

Dengan investasi terbarunya, perusahaan berencana meningkatkan kapasitas pabrik Subang yang terletak sekitar 120 kilometer tenggara Jakarta, tujuh kali lipat menjadi 350.000 EV per tahun ketika beroperasi penuh, kata perusahaan yang terdaftar di New York tersebut dalam pernyataan.

"Dengan pabrik Subang yang kini resmi beroperasi, VinFast telah menyelesaikan salah satu ekosistem kendaraan listrik yang paling komprehensif dan terintegrasi di Indonesia, menegaskan kembali komitmen kami terhadap kemitraan jangka panjang dan penciptaan nilai bersama dengan negara ini," kata CEO VinFast Asia Pham Sanh Chau dalam pernyataan dilansir dari laman Forbes.

VinFast telah menginvestasikan 300 juta dolar AS di pabrik seluas 171 hektare yang selesai dibangun hanya 17 bulan setelah peletakan batu pertama. Dengan investasi baru ini, perusahaan juga berencana meningkatkan kandungan lokal untuk mobil yang diproduksi di pabrik tersebut menjadi 80 persen mulai 2030, sekaligus menciptakan hingga 15.000 lapangan kerja pada kapasitas penuh. Selain model EV saat ini, pabrik tersebut juga akan merakit sepeda motor listrik dan MPV listrik komersial yang akan diluncurkan pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Arus investasi di sektor tekstil kembali mengalir ke Jawa Barat. Sebanyak tiga perusahaan tekstil terintegrasi menanamkan modal senilai Rp1 triliun untuk membangun fasilitas manufaktur di kawasan Subang Smartpolitan, guna memperkuat basis produksi berorientasi ekspor.

Adapun, ketiga perusahaan yang terlibat dalam proyek ini yaitu PT Binkova Textiles Indonesia, PT Dafei Textile Indonesia, serta PT Serendipity Fashion Indonesia. Masing-masing perusahaan akan mengisi rantai produksi berbeda, mulai dari pengolahan kain, pembuatan tekstil, hingga produksi pakaian jadi.

Menilik profil singkatnya, PT Binkova Textiles Indonesia bergerak pada lini pencelupan dan penyempurnaan kain atau dyeing and finishing. Dalam struktur industri tekstil, segmen ini disebut tier 2 yang berperan penting untuk meningkatkan kualitas akhir kain sebelum dipasarkan atau diproses menjadi produk garmen.

Sementara itu, PT Serendipity Fashion Indonesia difokuskan pada sektor manufaktur pakaian jadi atau garmen. Perusahaan ini masuk kategori tier 1 dan akan memproduksi produk akhir yang siap dipasarkan ke pasar global maupun domestik.

PT Dafei Textile Indonesia menempati lini produksi kain melalui proses tenun (weaving) dan rajut (knitting). Kehadiran perusahaan ini memperkuat integrasi rantai pasok tekstil dari bahan setengah jadi hingga produk akhir.

Perlu diketahui, ketiga perusahaan disebut merupakan bagian dari rantai pasok merek fashion asal Swedia, H&M. Langkah ekspansi itu sejalan dengan meningkatnya minat investor terhadap industri tekstil nasional, terutama untuk memenuhi permintaan ekspor.

Berdasarkan penelusuran data administrasi badan usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, ketiga perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai perseroan terbatas di Indonesia.

Namun, informasi publik terkait kapasitas produksi, struktur pemegang saham, maupun profil manajemen masih terbatas.

Dengan memilih lokasi di Subang Smartpolitan, ketiga perusahaan diperkirakan membidik efisiensi logistik serta kedekatan dengan infrastruktur industri di Jawa Barat. Kawasan tersebut juga tengah dikembangkan sebagai pusat manufaktur baru yang menyasar sektor padat karya dan ekspor.

Direktur PT Binkova Textiles Indonesia Sun Jianjun mengatakan, pembangunan fasilitas ini menjadi strategi untuk memperkuat posisi perusahaan dalam rantai pasok global. Langkah ini dilakukan, seiring upaya memanfaatkan momentum Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

“Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan teknologi manufaktur modern di Subang Smartpolitan, guna memastikan efisiensi operasional serta ketelusuran (traceability) produk yang sejalan dengan standar keberlanjutan internasional dan persyaratan perdagangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (26/4/2026).

Peletakan batu pertama (groundbreaking) fasilitas manufaktur vertikal tersebut berlangsung pada 23 April 2026. Investasi ini menandai dimulainya pembangunan kawasan produksi terintegrasi yang mencakup beberapa tahapan proses tekstil dalam satu area industri.

Secara keseluruhan, nilai proyek ditaksir mencapai US$60 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 3.000 hingga 3.800 orang. Angka tersebut menjadikan proyek ini sebagai salah satu investasi tekstil baru yang signifikan pada tahun ini.

Pembangunan fasilitas ditargetkan selesai pada akhir 2026. Setelah beroperasi penuh, hasil produksi dari kawasan tersebut akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, termasuk permintaan dari jaringan H&M.