Bisnis.com, JAKARTA — PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food meminta dukungan pemerintah berupa subsidi bunga pinjaman hingga subsidi logistik sebagai penyangga ketahanan pangan nasional di tengah eskalasi perang Timur Tengah.

Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan kondisi geopolitik dan iklim global saat ini menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui penguatan sistem pangan nasional.

Menurut Ghimoyo, ID Food masih membutuhkan sejumlah dukungan agar perannya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan nasional dapat berjalan lebih optimal.

“Pertama, kami membutuhkan pinjaman dengan subsidi bunga. Hal ini penting agar ID Food dapat lebih leluasa dalam melakukan pengadaan komoditas pangan strategis, sekaligus mendorong investasi di sektor hilirisasi, termasuk penguatan rantai pasok dan cold chain yang terintegrasi,” kata Ghimoyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, ID Food juga menyatakan kesiapan untuk menerima penugasan pemerintah dalam berbagai program pangan, termasuk bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ghimoyo turut menyinggung posisi penting dukungan pemerintah dalam subsidi distribusi pangan. Dia mengatakan tantangan terbesar tidak hanya terletak pada produksi, melainkan juga pada aspek distribusi, terutama untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Oleh karena itu, dukungan subsidi biaya angkutan logistik akan sangat membantu agar harga pangan di wilayah tersebut tetap terjangkau dan tidak terjadi disparitas yang tinggi,” ujarnya.

Dari sisi geopolitik, Ghimoyo menyampaikan bahwa potensi gangguan di Selat Hormuz mulai berdampak pada kenaikan indeks harga pangan global.

Selain faktor geopolitik, dia menuturkan bahwa ancaman juga datang dari sisi iklim melalui potensi super El Nino 2026 yang diperkirakan meningkatkan suhu global dan memengaruhi produksi, distribusi, hingga kualitas pangan.

“Bagi ID Food, situasi ini menjadi turning point, di mana peran kami harus bergeser. Tidak hanya sebagai buffer komersial, tetapi juga menjadi buffer ketahanan pangan negara,” imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa peran ID Food ke depan mencakup penjagaan ketersediaan stok, penguatan distribusi hingga wilayah rawan pangan, serta peningkatan efisiensi rantai pasok.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, lanjut Ghimoyo, ID Food saat ini fokus pada penguatan sumber pasokan dan distribusi untuk enam komoditas strategis, yakni daging ruminansia, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan ikan kembung.

ID Food juga menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendorong dukungan subsidi logistik. Di sisi lain, perusahaan juga memperkuat sinergi antar-BUMN bersama Perum Bulog, PTPN, dan Agrinas Pangan untuk memastikan penyerapan produk dalam negeri dan distribusi hingga pasar tradisional.

Hingga saat ini, ID Food telah memiliki jaringan distribusi yang luas, mencakup 94 titik cabang, lebih dari 1.400 titik pasar pantauan, serta lebih dari 27.000 mitra ritel di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga menyuplai sekitar 420 titik dalam program gerakan pangan murah dari total 1.900 titik nasional pada 2026 sebagai bentuk intervensi harga langsung ke masyarakat.

Di sektor distribusi beras, ID Food juga menyatakan kesiapan bersinergi dengan Bulog dalam penyaluran beras SPHP secara nasional agar distribusi lebih cepat dan merata.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon membentuk program Gapura Pangan sebagai strategi menjaga pasokan bahan pokok dan menekan fluktuasi harga di pasar.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Sumanto, menegaskan program ini lahir dari kebutuhan kota yang tidak memiliki sentra produksi pertanian skala besar.

Ketersediaan beras, jagung, telur, dan sayuran selama ini bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"Kota Cirebon bukan wilayah penghasil pangan utama. Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, diperlukan kerja sama dengan daerah lain yang menjadi produsen," kata Sumanto, Kamis (20/11/2025).

Langkah tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Fasilitasi Distribusi Pangan 2025 yang menjadi payung hukum pelaksanaan kerja sama antardaerah.

Regulasi ini mengatur sistem distribusi, ketersediaan pasokan, dan mekanisme subsidi biaya logistik bagi bahan pangan strategis.

Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Skema subsidi transportasi dan kemasan disiapkan agar hasil kerja sama dapat dijual di bawah harga pasar tanpa mengurangi keuntungan pelaku usaha.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan sekitar 96% kebutuhan pangan warga masih dipasok dari luar daerah.

Produksi beras lokal per tahun hanya berkisar di bawah 1.000 ton, sementara konsumsi masyarakat terus meningkat.

"Kami membuka peluang kolaborasi antarpelaku usaha lokal dengan daerah penghasil pangan seperti Indramayu. Upaya ini untuk memastikan ketersediaan pangan Kota Cirebon tetap terjaga," kata Elmi.

Tahap awal pelaksanaan Gapura Pangan dimulai dengan kerja sama antara Warung Peduli Inflasi (Waduli) dan Koperasi Merah Putih Kelurahan Kecapi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Makmur di Indramayu.

Kerja sama tersebut difokuskan pada penyediaan beras premium untuk masyarakat Cirebon.

Kemitraan dijalankan dengan skema Business-to-Business (B2B) agar distribusi pangan lebih efisien. Pemerintah menilai, jalur B2B mampu memangkas rantai pasok panjang yang selama ini menyebabkan harga bahan pokok tidak stabil.

"Kerja sama langsung antara pelaku usaha dan kelompok tani dapat memangkas biaya logistik serta menekan margin distribusi yang terlalu besar," ucap Elmi.

DKP3 menargetkan program serupa untuk komoditas lain seperti telur, daging ayam, cabai, dan bawang. Komoditas tersebut menjadi prioritas karena sering memicu kenaikan inflasi daerah menjelang hari besar keagamaan.

Untuk menjamin keberlanjutan program, Gapura Pangan diintegrasikan dengan sistem Warung Peduli Inflasi yang berfungsi sebagai unit distribusi bahan pangan strategis.

Melalui Waduli, pemerintah juga menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog ke masyarakat.

Kolaborasi antardaerah dan keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan membentuk sistem pasokan pangan yang lebih tangguh.

Pemerintah menargetkan harga pangan di pasar tetap terkendali tanpa membebani konsumen maupun pedagang kecil.

"Walau tidak memiliki lahan produksi besar, Cirebon bisa menjadi contoh daerah yang mampu menjaga ketahanan pangan melalui kemitraan lintas wilayah," tutur Sumanto.