JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, menawarkan pihak Singapura untuk mengimpor 10.000 ton beras premium dari Indonesia.

Tawaran itu Amran sampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu Hai Yien di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Kami tadi sudah mengusulkan ekspor beras 10.000 ton minimal, 10.000 ton ricefrom Indonesia to Singapore,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta.

PIXABAY/MOHD SYAHIDEEN OSMAN Ilustrasi beras.

Amran mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya juga membicarakan ekspor daging ayam, telur ayam ras, minyak sawit, hingga pertukaran teknologi.

Menurut Amran, kerja sama perdagangan yang sudah lama dilakukan Indonesia dan Singapura akan ditingkatkan.

“Jadi kita kolaborasi,” tutur Amran.

Amran mengatakan, kerja sama kedua negara saling menguntungkan dan dilakukan di tengah kondisi surplus beras.

Ia menyebut, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Perum Bulog sudah lebih dari 5,1 juta ton.

Bulog yang hanya memiliki gedung dengan kapasitas 3 juta ton bahkan harus menyewa 2 juta ton gudang dari swasta.

“Kita akan insya Allah ekspor minimal 10.000 ton ke Singapura,” ujar Amran.

Sementara itu, Grace mengaku telah mendengarkan penjelasan dari Amran terkait bagaimana produksi pangan di Indonesia meningkat secara masif.

freepik.com Ilustrasi beras.

Indonesia telah mengembangkan penelitian, benih, peralatan, hingga penggunaan mesin untuk menggenjot produksi pangan.

Adapun Singapura, kata Grace, mengimpor hampir seluruh makanannya dari negara lain, terutama negara dekat dengan riwayat kerja sama yang panjang.

“Jadi, potensi ekspor dari Indonesia ini jelas merupakan peluang kerja sama antara Singapura dan Indonesia,” kata Grace.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait tawaran 10.000 ton beras Indonesia, Grace mengaku pihaknya masih akan membahasnya terlebih dahulu bersama importir di Singapura.

“Kami akan menindaklanjuti dan mendiskusikannya dengan importir di Singapura,” kata dia.

Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia melihat pada kuartal II/2026 yang tengah berjalan ini terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi dan perlu bagi pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Barat melakukan sejumlah langkah yang strategis.

Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid mengatakan tantangan yang dimaksud mulai dari menghadapi potensi musim kering El Nino yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah daerah, agar persoalan pangan bisa diatasi menghadapi potensi musim kering tersebut.

“Kami sudah mulai melakukan urban farming di Kota Padang. Saya berharap kabupaten dan kota lainnya bisa ikut membuat urban farming ini, sebagai upaya bisa memenuhi kebutuhan pangan,” katanya, Senin (4/5/2026).

Dia bilang perlu juga membuka kerja sama pangan antar daerah, dan meminta komitmen kelompok-kelompok tani hortikultura khususnya cabai dan bawang menjadi champion dengan menyediakan stok saat defisit.

Kemudian pada bulan Mei 2026 ini ada momen Hari Iduladha atau hari raya kurban, Majid menjelaskan ada potensi penurunan harga daging. Tapi, untuk komoditas cabai, bawang dan beberapa komoditas pangan berdasarkan tracking harga mulai merangkak naik.

“Jadi ini yang kami pantau dan lakukan preemptive action, seperti berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan kecukupan stok beras dan Minyakita,” ujarnya.

Selain itu hal yang juga akan menjadi tantangan, yakni terkait kenaikan harga avtur akibat ketidakpastian konflik global akan menaikkan tarif tiket penumpang dan kargo pesawat.

Oleh karena itu, di sisi lain, TPID Sumbar juga harus tetap waspada dan berjaga-jaga dari potensi bencana alam yang tidak terduga kapan terjadinya, sehingga manajemen stok dan distribusi harus dijaga.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sumbar sebesar 1,97% yoy atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,77 pada April 2025 menjadi 111,93 pada April 2026.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan inflasi yang terjadi secara yoy hingga April 2026 itu, disumbangkan dari komoditas emas perhiasan, daging ayam ras, beras, hingga minyak goreng, yang tercatat terjadi kenaikan harga. Kondisi ini membuat IHK mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 2026.

“Kalau secara mtm, Sumbar ini mengalami inflasi sebesar 0,39%. Hingga April 2026, deflasi ytd sebesar 0,43%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada April 2026 angkutan udara, bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, nasi dengan lauk, hingga laptop/notebook.

Menurutnya adanya angkutan udara yang menjadi penyebab inflasi secara mtm pada April 2026, karena dampak dari adanya kebijakan dari pemerintah menaikkan harga avtur, di mana membuat harga tiket pesawat turut naik.

“Jadi selain adanya angkutan udara, komoditas lain yang andil memberikan inflasi juga pada angkutan umum lainnya , seperti tarif kendaraan travel, angkutan antar kota, kendaraan carter,” jelasnya.

Nurul menjelaskan di Sumbar ini terdapat empat wilayah cakupan IHK, semua wilayah mengalami inflasi yoy. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,44% dengan IHK sebesar 113,81 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,03%, dengan IHK sebesar 112,82.

Sementara itu, Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 2,48% dengan IHK sebesar 111,80 dan Kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,97% dengan IHK sebesar 111,41.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu fokus utama kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2026, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan menjelang puasa dan Lebaran, tekanan inflasi pangan biasanya meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai intervensi, salah satunya melalui subsidi ongkos angkut pangan dari sentra-sentra produksi ke Riau. Langkah ini dinilai efektif untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Pengendalian inflasi jelang puasa dan Lebaran menjadi perhatian utama. Bank Indonesia sudah melakukan intervensi melalui subsidi ongkos angkut pangan dari sentra produsen,” ujarnya Rabu (21/1/2026).

Dia mengungkapkan, dinamika komoditas penyumbang inflasi juga mengalami pergeseran. Jika sebelumnya cabai menjadi pemicu utama kenaikan harga, saat ini tekanan inflasi justru beralih ke komoditas bawang.

Kondisi ini dipengaruhi oleh belum pulih sepenuhnya produksi pangan di sejumlah daerah pemasok utama seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat faktor cuaca dan gangguan produksi pasca bencana banjir Sumatra.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Riau mulai memperluas kerja sama pasokan pangan ke wilayah lain di luar Sumatra. Daerah-daerah di wilayah selatan Pulau Jawa seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang mulai disiapkan sebagai alternatif sentra pasokan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan di Riau.

“Kita tidak bisa bergantung pada satu atau dua daerah saja. Karena itu, Riau mulai mengembangkan kerja sama pasokan pangan ke wilayah selatan seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Syahrial Abdi menegaskan, langkah diversifikasi sumber pasokan pangan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemprov Riau dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan melindungi daya beli masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan daerah penghasil pangan, Riau optimistis stabilitas harga dapat terjaga sepanjang 2026.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau optimistis inflasi daerah pada 2026 akan tetap terkendali di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Kepala BI Riau Panji Achmad menyampaikan, proyeksi inflasi Riau tahun 2026 berada pada kisaran 2,5% ±1%, didukung semakin lancarnya distribusi bahan pangan antar daerah, khususnya antara Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Panji menjelaskan, sepanjang 2025 BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau telah menyiapkan berbagai kerja sama antardaerah, termasuk kerja sama produksi komoditas cabai dengan Sumatra Barat dan daerah lainnya.

Namun, bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah sempat menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan. Meski demikian, kebutuhan tetap dapat dipenuhi melalui pengalihan pasokan dari Pulau Jawa.

“Kerja sama produksi sudah kami siapkan, tetapi faktor bencana membuat pasokan terganggu. Untungnya bisa dialihkan dari daerah lain seperti Jawa sehingga inflasi tetap terkendali,” ujar Panji.

Upaya pengendalian inflasi tersebut membuahkan hasil positif. Pada 2025, TPID Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan juara 3 tingkat nasional, sementara TPID Kota Pekanbaru juga meraih penghargaan serupa.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon membentuk program Gapura Pangan sebagai strategi menjaga pasokan bahan pokok dan menekan fluktuasi harga di pasar.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Sumanto, menegaskan program ini lahir dari kebutuhan kota yang tidak memiliki sentra produksi pertanian skala besar.

Ketersediaan beras, jagung, telur, dan sayuran selama ini bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"Kota Cirebon bukan wilayah penghasil pangan utama. Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, diperlukan kerja sama dengan daerah lain yang menjadi produsen," kata Sumanto, Kamis (20/11/2025).

Langkah tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Fasilitasi Distribusi Pangan 2025 yang menjadi payung hukum pelaksanaan kerja sama antardaerah.

Regulasi ini mengatur sistem distribusi, ketersediaan pasokan, dan mekanisme subsidi biaya logistik bagi bahan pangan strategis.

Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Skema subsidi transportasi dan kemasan disiapkan agar hasil kerja sama dapat dijual di bawah harga pasar tanpa mengurangi keuntungan pelaku usaha.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan sekitar 96% kebutuhan pangan warga masih dipasok dari luar daerah.

Produksi beras lokal per tahun hanya berkisar di bawah 1.000 ton, sementara konsumsi masyarakat terus meningkat.

"Kami membuka peluang kolaborasi antarpelaku usaha lokal dengan daerah penghasil pangan seperti Indramayu. Upaya ini untuk memastikan ketersediaan pangan Kota Cirebon tetap terjaga," kata Elmi.

Tahap awal pelaksanaan Gapura Pangan dimulai dengan kerja sama antara Warung Peduli Inflasi (Waduli) dan Koperasi Merah Putih Kelurahan Kecapi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Makmur di Indramayu.

Kerja sama tersebut difokuskan pada penyediaan beras premium untuk masyarakat Cirebon.

Kemitraan dijalankan dengan skema Business-to-Business (B2B) agar distribusi pangan lebih efisien. Pemerintah menilai, jalur B2B mampu memangkas rantai pasok panjang yang selama ini menyebabkan harga bahan pokok tidak stabil.

"Kerja sama langsung antara pelaku usaha dan kelompok tani dapat memangkas biaya logistik serta menekan margin distribusi yang terlalu besar," ucap Elmi.

DKP3 menargetkan program serupa untuk komoditas lain seperti telur, daging ayam, cabai, dan bawang. Komoditas tersebut menjadi prioritas karena sering memicu kenaikan inflasi daerah menjelang hari besar keagamaan.

Untuk menjamin keberlanjutan program, Gapura Pangan diintegrasikan dengan sistem Warung Peduli Inflasi yang berfungsi sebagai unit distribusi bahan pangan strategis.

Melalui Waduli, pemerintah juga menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog ke masyarakat.

Kolaborasi antardaerah dan keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan membentuk sistem pasokan pangan yang lebih tangguh.

Pemerintah menargetkan harga pangan di pasar tetap terkendali tanpa membebani konsumen maupun pedagang kecil.

"Walau tidak memiliki lahan produksi besar, Cirebon bisa menjadi contoh daerah yang mampu menjaga ketahanan pangan melalui kemitraan lintas wilayah," tutur Sumanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dalam membahas kerja sama pangan yang berorientasi pada kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Ia menegaskan, dukungan Indonesia terhadap Palestina akan diwujudkan secara nyata melalui program investasi dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

“Bagi kami, membantu Palestina bukan hanya soal pangan, juga soal kemanusiaan. Saudara-saudara kita di sana berhak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan,” ujar Mentan Amran dalam pertemuannya dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, di Jakarta, Kamis (30/10/2025),

Sebagai langkah awal, Indonesia akan menyediakan lahan investasi bagi Palestina seluas 10 ribu hingga 15 ribu hektare di Kalimantan Utara.

Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu untuk perkebunan pangan, peternakan, dan agroindustri, dengan melibatkan BUMN, sektor swasta, dan mitra kebijakan internasional di Asia Tenggara dan negara sahabat lainnya.

Konsep pengembangannya berbasis klaster terintegrasi yang diharapkan menjadi model kerja sama antarnegara di bidang pertanian. “Palestina menjadi bagian penting dalam inisiatif ini,” kata Mentan Amran.

Dubes Zuhair, menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Indonesia. Ia menyebut kerja sama ini sebagai sejarah baru hubungan bilateral Indonesia–Palestina, bukan hanya di sektor pertanian, tetapi juga dalam memperkuat solidaritas antarbangsa.

“Bagaimanapun, terima kasih atas segala dulungan anda. Saat ini saya sangat bahagia,” ujar Dubes Zuhair

Dubes Zuhair juga menyampaikan, kunjungan tim teknis investasi Palestina ke Indonesia kemungkinan tertunda sementara karena situasi keamanan di Palestina yang belum kondusif. Namun ia memastikan, Pemerintah Palestina tetap melanjutkan koordinasi dan menantikan waktu terbaik pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Zuhair menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Indonesia atas konsistensi dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Saya sangat hormat terhadap negara ini, karena saya tahu bagaimana Indonesia bekerja keras untuk kami. Saya sudah delapan tahun di sini. Jika saya sudah tidak menjabat, saya tidak akan meninggalkan negara ini. Itu janji saya kepada Anda,” ujar Dubes Zuhair.

Mentan Amran menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan Indonesia akan terus mendukung Palestina, khususnya melalui pengembangan hortikultura, transfer teknologi, dan pelatihan SDM pertanian.

“Indonesia berdiri bersama Palestina, tidak hanya secara diplomatik, tetapi juga melalui kerja sama konkret di bidang pangan. Ini bentuk dukungan yang membumi,” tegas Mentan Amran

Selain investasi lahan, kerja sama Indonesia-Palestina juga mencakup pertukaran teknologi pertanian berkelanjutan, seperti irigasi hemat air, pertanian gurun, pengembangan benih tahan iklim, serta sistem pertanian modern berbasis digital dan hidroponik.

Di bidang SDM, Indonesia akan memperluas kuota pelatihan bagi petani muda dan pejabat pertanian Palestina, termasuk magang di lahan pertanian terintegrasi di Kalimantan dan Sulawesi.

Sebagai tindak lanjut, kedua negara akan membentuk Komite Kerja Bersama (Joint Working Committee) pada awal 2026 untuk memfinalisasi rencana aksi dan memastikan pelaksanaan tepat waktu dari seluruh inisiatif yang telah disepakati.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan capaian Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. Melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan modernisasi pertanian, Indonesia berhasil kembali mencapai swasembada beras dan jagung dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Menjaga stabilitas harga beras, telur, dan ayam tidak mudah, apalagi di tengah perubahan iklim. Tapi tahun ini, alhamdulillah, produksi kita meningkat signifikan,” ujar Mentan Amran.

Kerja sama strategis Indonesia-Palestina ini juga menjadi bagian dari kerangka South-South and Triangular Cooperation (SSTC), di mana Palestina menjadi salah satu negara prioritas penerima manfaat di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Program ini akan difasilitasi bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Islamic Development Bank (IsDB), dan FAO. “Kami ingin menjadikan kerja sama ini bukan hanya tentang pertanian, tetapi simbol keteguhan dua bangsa yang percaya kemerdekaan sejati dimulai dari kemandirian pangan,” ujar Mentan Amran.