Jadi kami persiapkan betul, dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan, gangguan pada sistem Coretax mulai teratasi, setelah dilakukan serangkaian perbaikan beberapa hari terakhir.

Perbaikan dilakukan secara intensif, terutama pada fitur case management yang sebelumnya mengalami perlambatan dan kendala operasional.

"Coretax terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu secara internal kami selesaikan dari Jumat, Sabtu, Minggu (26-28/6) lalu. Hari ini sudah mulai oke lagi," kata Bimo, di Jakarta, Rabu.

Hasil pembaruan sistem akan diuji oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pekan depan sebelum dipaparkan ke publik.

“Jadi kami persiapkan betul, dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” ujar dia pula.

Bimo menjelaskan, DJP juga melakukan pembenahan pada sisi efisiensi algoritma yang sebelumnya dikembangkan oleh vendor.

Kini, pengembangan source code dilakukan secara internal oleh DJP, agar sistem lebih mudah disempurnakan sesuai kebutuhan.

Selain itu, DJP menyederhanakan tampilan antarmuka (user interface) Coretax, agar lebih sederhana dan mudah digunakan publik.

Meski demikian, ia mengakui perubahan itu memerlukan waktu penyesuaian bagi para pengguna yang sudah terbiasa dengan tampilan sebelumnya.

“User interface-nya juga sudah kami ubah secara lebih simple. Tentu pasti ada penyesuaian dari yang kemarin biasa menggunakan user interface yang lama, ini dengan user interface baru yang jauh lebih simple dan lebih mudah dipahami,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Bimo mengatakan pengembangan Coretax ke depan akan ditangani oleh tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PESIAP).

"Tim khusus itu nanti akan melebur ke dua direktorat. Direktorat Transformasi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan juga Direktorat Transformasi Proses Bisnis," katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

yang berubah hanya mekanismenya, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh 'marketplace' yang ditunjuk

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan pajak lokapasar bukan merupakan pajak baru, melainkan hanya perubahan mekanisme pemungutan pajak di tengah perkembangan ekonomi digital.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 hanya mengubah mekanisme pelunasan pajak, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh lokapasar yang ditunjuk pemerintah.

"Pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui 'marketplace'. Sekali lagi, yang berubah hanya mekanismenya, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh 'marketplace' yang ditunjuk," ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dalam skema itu, lokapasar akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui lokapasar, kemudian lokapasar memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan invoice, menyetorkan pungutan ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta per tahun.

Empat lokapasar yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Penunjukan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2026. Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan sehingga kewajiban pemungutan pajak akan efektif diterapkan mulai 1 Agustus 2026.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) Budi Primawan menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK.

"Kami menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025. Kami memahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace," kata Budi.

Menurut dia, fokus industri saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi lokapasar maupun para penjual.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan.

Padang Pariaman, Sumbar (ANTARA) - Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), menjalankan program pengembangan senilai Rp553 miliar untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan penumpang, serta memperkuat identitas budaya Sumbar sebagai gerbang utama wisatawan.

"Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan," kata General Manager Bandara Internasional Minangkabau Dony Subardono ditemui di Padang Pariaman, Jumat.

Dia menyebutkan dari total anggaran yang bersumber dari internal tersebut, sekitar Rp140 miliar dialokasikan khusus untuk program beautifikasi terminal, sementara pelaksanaan proyek saat ini mendapat pendampingan dari Kejaksaan.

"Insya Allah untuk beautifikasi kita divide kemarin Rp140 miliar untuk beautifikasi saja," ujarnya.

PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) saat ini tengah menjalankan program beautifikasi dan revitalisasi terminal penumpang pesawat, untuk meningkatkan standar pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara.

Langkah strategis itu, juga bertujuan memperkuat identitas Sumbar di Bandara Internasional Minangkabau sebagai pintu gerbang utama wisatawan.

"Program beautifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembaruan estetika interior, penataan area komersial, hingga peningkatan fasilitas di dalam terminal," kata Dony.

Ia menuturkan program beautifikasi sebagai komitmen memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi setiap penumpang pesawat termasuk wisatawan yang berkunjung ke "Ranah Minang" (tanah kelahiran atau negeri tempat tinggal orang Minang).

"Kami ingin Bandara Internasional Minangkabau tidak hanya tempat naik dan turun dari pesawat saja, tetapi juga menjadi etalase budaya yang ramah, modern, dan membanggakan bagi masyarakat Sumatra Barat," ujarnya pula.

Dony mengatakan program beautifikasi ini memiliki empat fokus, pertama, sentuhan budaya Minangkabau yang modern dengan melakukan transformasi visual interior perpaduan arsitektur modern dan motif tradisional Minangkabau, seperti ukiran Kaluak Paku dan Pucuak Rebung.

Kedua, peningkatan fasilitas dan kenyamanan melalui peremajaan area tunggu (boarding lounge), optimalisasi ambience, serta peningkatan fasilitas toilet untuk memenuhi standar global serta ramah disabilitas.

Ketiga, penataan alur penumpang (flow management) dengan menata ulang tata letak area check-in dan komersial untuk menciptakan pergerakan penumpang yang lebih lancar, luas dan bebas hambatan (seamless).

Keempat, tersedianya area hijau di dalam terminal (indoor greenery) dengan menambahkan elemen lanskap hijau di titik-titik strategis, sehingga membawa nuansa asri, sejuk dan menenangkan bagi penumpang pesawat.

Dony menambahkan, Bandara Internasional Minangkabau juga ingin memberikan customer experience yang dapat dirasakan lima panca indra.

Pengalaman itu diwujudkan melalui unsur visial (sight) dengan menampilkan budaya Minangkabau, unsur sentuhan (touch) melalui penggunaan pakaian adat pada setiap event, unsur suara (sound) dengan penampilan live musik daerah di terminal.

Selain itu, unsur cita rasa (taste) dengan tenant yang menyajikan kuliner Sumbar dan desain tenant berkonsep Rumah Gadang, serta unsur aroma (smell) dengan penggunaan wewangian khusus di area terminal.

Meski begitu, Dony memastikan seluruh tahapan beautifikasi dikelola secara ketat, sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan maupun kenyamanan penumpang. Area kerja fisik disekat dengan rapi, dan pengerjaan berat dilakukan pada saat low hour (jam sepi penerbangan) atau malam hari.

Pihak manajemen menginformasikan bahwa terdapat sedikit perubahan alur serta pengerjaan di beberapa titik yang mungkin dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama masa beautifikasi yang tahap awal direncanakan rampung pada awal Kuartal III/2026 dan secara keseluruhan pada Kuartal IV/2026.

"Setelah beautifikasi, Bandara Internasional Minangkabau hadir dengan wajah lebih segar untuk siap menyambut pertumbuhan arus wisatawan dan mendukung kemajuan sektor ekonomi serta pariwisata di Sumatera Barat secara berkelanjutan," kata Dony pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) saat ini tengah menjalankan program beautifikasi dan revitalisasi terminal penumpang untuk meningkatkan standar pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara. Langkah strategis ini juga bertujuan memperkuat identitas Sumatra Barat di Bandara Internasional Minangkabau sebagai pintu gerbang utama wisatawan.

Program beautifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembaruan estetika interior, penataan area komersial, hingga peningkatan fasilitas di dalam terminal.

General Manager Bandara Internasional Minangkabau Dony Subardono mengatakan, program tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi setiap penumpang, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Ranah Minang.

“Program beautifikasi ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi setiap penumpang pesawat, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Ranah Minang. Kami ingin Bandara Internasional Minangkabau tidak hanya menjadi tempat naik dan turun pesawat, tetapi juga menjadi etalase budaya yang ramah, modern, dan membanggakan bagi masyarakat Sumatra Barat,” kata Dony.

Dony menjelaskan, program beautifikasi ini memiliki empat fokus utama.

Pertama, menghadirkan sentuhan budaya Minangkabau yang modern melalui transformasi visual interior dengan perpaduan arsitektur modern dan motif tradisional Minangkabau, seperti ukiran Kaluak Paku dan Pucuak Rabuang.

Kedua, peningkatan fasilitas dan kenyamanan melalui peremajaan area tunggu (boarding lounge), optimalisasi suasana terminal (ambience), serta peningkatan fasilitas toilet agar memenuhi standar global dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, penataan alur penumpang (flow management) dengan menata ulang tata letak area check-in dan area komersial guna menciptakan pergerakan penumpang yang lebih lancar, luas, dan minim hambatan (seamless).

Keempat, penyediaan area hijau di dalam terminal (indoorgreenery) dengan menambahkan elemen lanskap pada titik-titik strategis sehingga menghadirkan suasana yang lebih asri, sejuk, dan menenangkan bagi penumpang.

Sumedang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan Surat Edaran (SE) nonton bareng (nobar) Piala Dunia diterbitkan untuk mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan momentum tersebut dalam menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Bima dalam kunjungannya di Jatinangor, Sumedang, Kamis, menyebut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ tersebut menjadi upaya guna menciptakan perputaran ekonomi di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia.

“(Terkait Surat Edaran) Pak Menteri ingin agar pendapatan asli daerah ini terus naik, ekonomi daerah berputar. Salah satunya adalah bagaimana kepala daerah bisa menginisiasi nobar-nobar,” katanya.

Ia menjelaskan bawah pemanfaatan momentum ajang olahraga internasional tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata di daerah.

Menurutnya, berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat membuka peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan gairah aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Ini kan bukan saja kemudian menyatukan anak-anak muda dalam satu forum-forum yang santai, tetapi juga menggairahkan perekonomian, targetnya ke sana,” ujarnya.

Bima juga mengungkapkan pemerintah pusat mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan kepala daerah dalam menindaklanjuti surat edaran tersebut melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah telah melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut Piala Dunia yang mampu menghidupkan ruang publik sekaligus aktivitas ekonomi daerah.

“Para kepala daerah melaporkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, hal yang sederhana tapi sangat bermakna,” sambutnya.

Ia menambahkan, momentum Piala Dunia diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sebagaimana kebijakan cuti bersama dan libur panjang yang selama ini terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Menurut catatan kebijakan cuti bersama, long weekend itu kan mendorong ekonomi, menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dan kita berharap momentum Piala Dunia, bukan saja nontonnya tetapi ekonominya juga,” ujarnya.

Pemerintah berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BALIKPAPAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjawab tantangan pembangunan. Selain itu kepemimpinan yang adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika global, nasional hingga lokal juga menjadi faktor yang sangat penting.

Kepala daerah kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Mulai dari dampak geopolitik global hingga kebijakan nasional yang terus berkembang, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung,” ujar Bima Arya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, tantangan tersebut mencakup aspek global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, dan perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat. Serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, Bima Arya menegaskan, pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.

“Cerdas saja tidak cukup, kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.

Dalam konteks peningkatan PAD, Bima Arya mencontohkan berbagai praktik inovatif yang telah dilakukan sejumlah daerah, seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga skema kerja sama pemerintah dengan sektor swasta yang mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak selalu harus melalui pendekatan kelembagaan formal, tetapi dapat langsung menyasar isu-isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. "Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan daerahnya dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Siti Hawa Lari (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).

"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Wali Kota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel.” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Sukamara H Masduki menjelaskan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerahnya di antaranya Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan BULOG, Operasi Pasar LPG, subsidi BBM untuk para nelayan hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.

Sedangkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti upaya penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang antara lain peningkatan pelatihan keterampilan, pelaksanaan program pemagangan dan sertifikasi tenaga kerja, penyediaan fasilitas peluang kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri di Kota Bontang.

"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan maksud usulan terkait denda kepada setiap warga negara yang mengurus kehilangan e-KTP. Sanksi yang dimaksud merupakan biaya cetak baru e-KTP.

"Yang menjadi masalah, yang dikritik itu adalah kata denda, ya kan, denda. Nah, sebetulnya yang dimaksud adalah biaya cetak baru. Jadi yang pertama itu kan gratis, tapi kalau cetak baru itu dikenakan tarif, gitu kira-kira. Biaya cetak baru," kata Bima Arya dikutip Jumat (24/4/2026).

Bima mengungkapkan bahwa untuk mencetak e-KTP memang gratis. Tetapi untuk cetak ulang karena kehilangan perlu dikenakan biaya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keterbatasan dalam kebutuhan anggaran tersebut.

"Saya mendapati laporan bahwa jumlah warga yang mencetak karena KTP-nya hilang itu banyak sekali. Sedangkan biaya untuk mencetaknya itu Rp10.000. Jadi kalau misalnya ada berapa ya, ada 1.500.000 saja warga yang hilang seluruh Indonesia, maka paling enggak akan keluar 15 miliar gitu untuk itu. Ya, sementara kan anggaran di Kemendagri kan terbatas juga," ujarnya.

"Anggaran di daerah-daerah terbatas. Mereka perlu bangun sekolah, bangun jembatan, dan lain-lain gitu," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT ) 2026 di Universitas Indonesia (UI) menyisakan cerita menarik dari para peserta.

Salah satunya Farhan Fuadi, lulusan SMAN 24 Jakarta yang mengaku telah mempersiapkan diri selama setahun penuh.

Setelah mengikuti ujian, Farhan tak bisa menyembunyikan rasa leganya. Momen ini menjadi puncak dari perjuangan panjangnya mengikuti bimbingan belajar (bimbel).

"Perasaannya sih seneng ya, soalnya ikut bimbel kan udah setahun buat ini, jadi pas udah selesai udah lega aja rasanya," ujar Farhan saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026).

Meski demikian, Farhan tak menampik rasa gugupnya begitu memasuki ruang ujian. Adrenalinnya terpacu sesaat sebelum soal-soal muncul di layar komputer.

"Gugup banget sih awalnya, soalnya kayak-kayak kerasa banget deg-degannya gitu, pas udah masuk ya gitu," tuturnya.

Di detik-detik terakhir, Farhan mengaku makin giat mengasah kemampuan lewat berbagai simulasi ujian.

"Bimbel iya, tryout juga iya. Apalagi pas bulan-bulan terakhir ini aku eh lumayan sering ikut tryout-tryout gitu, yah gitu, terus sama latihan soal yang lain bareng-bareng temen gitu," tambahnya.

Farhan pun memberikan pesan bagi sesama peserta yang baru akan menghadapi ujian di hari berikutnya. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam belajar.

"Semangat terus sih, banyakin survei eh banyakin apa kayak latihan soal, liat-liat penjelasan soal-soalnya, ya gitu aja sih," pungkasnya.

Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,” kata Bima Arya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penerapan WFH akan diatur secara selektif agar tidak berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut dia, sektor pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja tetap harus berjalan normal dan tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut secara penuh.

Bima Arya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan aturan teknis melalui surat edaran untuk mengatur pelaksanaan WFH di daerah.

Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran bekerja yang justru menurunkan produktivitas.

“Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Bukan kemudian malah menjadi seperti hari libur nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Kalau tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawaian,” ungkap Bima.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan merumuskan dan menjabarkan aturan teknis agar pelaksanaan WFH berjalan sesuai dengan tujuan penghematan energi.

Menurutnya, pelaksanaan WFH kemungkinan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah keputusan resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Bima Arya menyebut pemerintah saat ini masih menunggu keputusan terkait pelaksanaan WFH yang akan ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian.

“Sesegera mungkin, kami masih menunggu keputusan arahan dari Bapak Presiden melalui Menko Perekonomian terkait WFH,” ucapnya.

Sementara itu, kebijakan WFH dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengurangi kinerja aparatur.

Pemerintah juga menekankan penerapan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing instansi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga menyebutkan penerapan kebijakan tersebut untuk sektor swasta bersifat imbauan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pariwisata adalah salah satu andalan bagi Sumbar. Apalagi ini momentum libur panjang Idul Fitri sehingga kita harus memastikan agar masyarakat yang berkunjung merasa nyaman,

Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut tingkat kunjungan ke provinsi itu melalui Bandara Internasional Minangkabau meningkat hingga 12 persen pada libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Kami cek penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau pada Jumat (20/3) terdapat peningkatan kunjungan 12 persen," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Sabtu.

Dia mengatakan, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota terus berupaya menghadirkan suasana Lebaran yang nyaman bagi para pemudik, termasuk dengan menyiapkan tenaga dan posko di titik-titik tertentu.

Bahkan, eks Wali Kota Padang tersebut juga telah meminta para bupati dan wali kota untuk menjaga pelayanan, kebersihan serta kenyamanan di tempat-tempat wisata. Sebab, hal itu bisa menjadi cerminan bagi Ranah Minang selama libur Lebaran.

"Pariwisata adalah salah satu andalan bagi Sumbar. Apalagi ini momentum libur panjang Idul Fitri sehingga kita harus memastikan agar masyarakat yang berkunjung merasa nyaman," ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan dan mengingatkan para pemberi jasa di destinasi-destinasi wisata termasuk restoran agar tidak melakukan pungutan liar, ataupun menaikkan harga tanpa informasi yang jelas.

Ia berharap Sumbar dapat tetap menjadi provinsi pilihan untuk dikunjungi pada libur Lebaran sehingga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terpisah, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, setiap restoran dan kafe di kawasan objek wisata wajib mencantumkan menu dan tarif makanan.

Hal ini ditujukan untuk mencegah pelaku usaha menjual dengan harga yang tidak wajar atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah "mamakuak".

Pemerintah Kota Padang menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.13.2/52/Dispar-pdg/2026 tentang Kepastian Harga dalam rangka perlindungan konsumen. Surat edaran itu ditandatangani Wali Kota Padang.

Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Padang juga mengimbau pengunjung di kawasan objek wisata untuk terlebih dahulu memastikan harga makanan atau minuman sebelum berbelanja.

Maigus mengatakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menghindari adanya praktik "mamakuak" yang kerap terjadi di sejumlah objek wisata, terutama saat momentum libur Idul Fitri.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dari pantauan penjualan tiket, memang rata-rata tiket ke Padang sudah habis

Kota Padang (ANTARA) - Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan sejumlah maskapai telah mengajukan tambahan penerbangan atau extra flight menjelang libur Lebaran 1447 Hijriah.

"Kita sudah menerima pengajuan extra flight dari sejumlah maskapai menjelang libur Lebaran," kata General Manager Angkasa Pura II Kantor Cabang BIM Dony Subardono di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis.

Hingga Rabu (11/3/2026) Angkasa Pura setempat setidaknya sudah menerima 54 pengajuan penambahan penerbangan ke BIM. Rinciannya, 17 pengajuan oleh maskapai Garuda Indonesia, 34 dari Lion Group, satu pengajuan dari Pelita Air dan dua dari Citilink.

Dony mengatakan rata-rata tiket penerbangan ke BIM sudah terjual habis. Hal ini menandakan antusias pemudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah tergolong tinggi. Animo tersebut juga menjadi pertimbangan bagi sejumlah maskapai untuk mengajukan tambahan penerbangan ke bandara setempat.

"Dari pantauan penjualan tiket, memang rata-rata tiket ke Padang sudah habis," kata dia.

Merujuk animo dan tren penjualan tiket pesawat saat ini AP Kantor Cabang BIM memperkirakan musim libur Lebaran 2026 mengalami peningkatan hingga 12 persen dari libur Lebaran 2025.

"Perkiraan kita peningkatannya 12 persen dan diperkirakan puncaknya pada H-3 Lebaran," ujarnya.

Terkait eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Angkasa Pura menyebut tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap arus mudik ke bandara setempat. Sebab, bandara yang berada di Kabupaten Padang Pariaman itu hanya melayani dua penerbangan internasional yakni Malaysia dan Singapura.

Namun, ia tidak menampik perang antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel turut mempengaruhi carter flight ke Jeddah, Arab Saudi khususnya untuk penerbangan umrah.

"Untuk internasional, karena kita regional hanya melayani Malaysia dan Singapura jadi tidak begitu terasa konflik Timur Tengah. Tapi, pengaruhnya lebih ke penerbangan carter tujuan Jeddah, Arab Saudi," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan per 10 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, pihaknya menerima 7.205.109 juta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Ia mengatakan, pihaknya cukup optimistis dapat mencapai target 8,5 juta pelaporan SPT Tahunan hingga akhir Maret 2026, mengingat hingga kini realisasi pelaporan SPT Tahunan hampir mengimbangi pencapaian pada tahun lalu.

“Sudah ada 98,6 persen SPT dibanding tahun lalu yang sudah masuk. Jadi, Alhamdulillah wajib pajak makin memahami untuk menyampaikan kewajibannya melalui Cortex,” kata Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu.

Untuk mencapai target tersebut, ia menyatakan pihaknya rutin mengirimkan informasi pengingat melalui surat elektronik (e-mail blast) kepada Wajib Pajak (WP).

Hingga 9 Maret, Kemenkeu sudah menyampaikan 8,65 juta e-mail blast kepada WP pribadi maupun korporasi untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka.

Selain itu, pihaknya juga melakukan layanan ‘jemput bola’, membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu, memperluas pendampingan melalui Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), serta memperkuat edukasi kepada Wajib Pajak.

Mempertimbangkan realisasi pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang hampir mendekati target, Bimo menilai belum ada urgensi untuk memberikan sanksi keterlambatan maupun relaksasi perpanjangan periode pelaporan.

“Kami akan terus evaluasi sampai mendekati Lebaran untuk bisa (memastikan) apakah itu memang perlu dikeluarkan kebijakan relaksasi,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kemudahan pelaporan SPT melalui sistem Coretax, ia pun mengajak masyarakat untuk memberikan berbagai kritik dan saran untuk menyempurnakan sistem yang baru diterapkan pada tahun ini tersebut.

“Cortex masih terus dilakukan pengembangan dan perbaikan termasuk untuk memberikan akses bagi pengguna untuk memahami istilah-istilah teknis perpajakan yang ada di Cortex, dan masukan dari masyarakat akan kami perhatikan,” tutur Bimo.

Hingga 10 Maret pukul 24.00 WIB, terdapat 6.400.602 WP orang pribadi karyawan, 649.033 WP orang pribadi non-karyawan, 150.483 WP badan dalam mata uang rupiah, serta 119 WP badan dalam mata uang dolar AS yang sudah melaporkan SPT Tahunan untuk tahun buku Januari-Desember 2025.

Selain itu, 1.251 WP badan dalam mata uang rupiah dan 21 WP badan dalam mata uang dolar AS juga sudah melaporkan SPT Tahunan untuk tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025.

Sementara itu, jumlah WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 15.883.598 WP, terdiri dari 14.855.354 WP orang pribadi, 937.800 WP Badan, 90.218 WP Instansi Pemerintah, dan 226 WP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026