PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menargetkan sebagai tulang punggung swasembada pangan nasional pada 2026. Target itu ditegaskan melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah sebagai bagian dari roadmap pembangunan daerah bertajuk Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.

Komitmen tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama bupati dan wali kota se-Jawa Tengah di Hotel The Sunan Solo, Rabu, 14 Januari 2026. Sejumlah instansi vertikal turut dilibatkan, antara lain Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, dan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi mengatakan pencapaian swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurut dia, pemerintah provinsi membutuhkan konektivitas kebijakan dengan pemerintah kabupaten dan kota, mulai dari pengelolaan lahan, penentuan komoditas unggulan, hingga distribusi dan pemasaran hasil panen.

“Swasembada pangan nasional kita roadmap-kan di Jawa Tengah pada 2026. Ini tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan bupati dan wali kota,” ujarnya dalam acara itu.

Dalam roadmap ketahanan pangan 2026, Jawa Tengah menargetkan produksi padi sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling atau meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Produksi jagung dipatok 3,7 juta ton, sementara tebu ditargetkan mencapai 4,4 juta ton. Target tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu kontributor utama pasokan pangan nasional.

"Untuk mengejar capaian itu, Pemprov Jawa Tengah menetapkan sejumlah daerah sebagai sentra prioritas intervensi," kata Ahmad Luthfi.

Ia menuturkan bantuan benih padi melalui APBD 2026 akan difokuskan di 12 kabupaten, sedangkan pengembangan jagung diarahkan pada lahan seluas 3.200 hektare di delapan kabupaten. Program ini juga melibatkan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk pengamanan dan pendampingan.

Di sisi lain, komoditas tebu menjadi perhatian khusus setelah berkurangnya lahan tanam di Kabupaten Blora akibat penghentian penanaman di kawasan KHDTK milik Universitas Gadjah Mada (UGM) . Pemerintah daerah memperkirakan kondisi tersebut berpotensi menekan produksi ratusan ribu ton, sehingga penyesuaian lokasi pengembangan baru akan mengikuti arahan pemerintah pusat dan ketersediaan pabrik gula.

Selain meningkatkan produksi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan kebijakan pengamanan pasokan. Ahmad Luthfi menegaskan larangan alih fungsi lahan pertanian produktif dan menyiapkan Peraturan Gubernur untuk mengendalikan distribusi hasil panen agar kebutuhan dalam daerah terpenuhi lebih dulu sebelum dipasarkan ke luar provinsi.

DIREKTUR Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras tersedia 3.351.900 ton yang tercatat pada 8 Januari 2026. Jenis beras public service obligation sebanyak 3.238.103 ton dan komersial 113.797 ton.

“Kesiapan stok ini untuk menghadapi Imlek dalam waktu dekat, Ramadan, kemudian Lebaran,” katanya dalam konferensi pers di kantor BNPB pada Jumat, 9 Januari 2026.

Dalam pemaparannya, stok beras paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur berjumlah 806.248 ton dan disusul Sulawesi Barat berjumlah 565.587 ton. Lalu di Jawa Barat berjumlah 526.867 ton dan Jakarta 249.668 ton.

Rizal mengatakan stok yang ada akan terus bertambah seiring dengan hasil panen selanjutnya yang didata oleh Kementerian Pertanian. Pada tahun 2026 pun Bulog menargetkan dapat menyerap hingga 4 juta ton. Sehingga total cadangan beras pemerintah sekitar 7 juta ton.

Stok yang ada akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. “Kalau ada potensi ekspor, kami ke Timor Leste atau Papua Nugini atau bahkan ke Malaysia,” ujarnya.

Langkah ekspor akan dilakukan seiring dengan keputusan pemerintah yang tidak lagi mengimpor beras konsumsi mulai 2026. Presiden Prabowo Subianto juga mengklaim bahwa Indonesia sudah swasembada beras mulai Desember 2025.

Rizal mengklaim puncak swasembada beras pada 2025 terjadi setelah Bulog mampu menampung 4,5 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) pada Juli 2025. Dia berharap swasembada beras terus berlanjut agar negara lebih sejahtera.

“Harapannya nanti peluangnya ekspor, yang kedua potensi ke depan harga beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” tuturnya.

Harga yang dimaksud termasuk dalam produk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rizal bercita-cita satu harga beras dapat tercapai seperti harga bahan bakar minyak yang diberlakukan oleh PT Pertamina (Persero).

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai pemerintah perlu memberikan definisi yang jelas ihwal swasembada pangan. Tujuannya agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.

Khudori mengatakan bila melihat Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, pangan mencakup seluruh komoditas hayati dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, hingga bahan tambahan pangan. Dengan cakupan luas tersebut, menurut dia, pencapaian swasembada pangan secara menyeluruh sulit dicapai.

“Apa definisi swasembada? Apakah dimaksudkan ketika 90 persen kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik? Jadi ada ruang impor sebesar 10 persen, atau harus 100 persen tanpa impor sehingga kebutuhan domestik harus dipenuhi dari produksi sendiri?” kata dia mengutip Antara, Rabu, 7 Januari 2026.

Khudori menyatakan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto belum pernah menjelaskan secara rinci maksud swasembada pangan. Tanpa kejelasan definisi, ia menilai, publik akan sulit menilai capaian pemerintah. Ia mencontohkan jika swasembada dimaknai sebagai 90 persen kebutuhan domestik dipenuhi produksi sendiri, maka Indonesia sebenarnya sudah lama swasembada beras.

Data menunjukkan pada periode 2018–2024 impor beras rata-rata hanya 3,85 persen dari total konsumsi. Porsi impor tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 15,03 persen, sementara tahun lainnya di bawah 10 persen.

“Artinya, di luar 2024 Indonesia sudah swasembada beras, sama seperti tahun 2025. Lalu, apakah yang seperti ini harus diumumkan?” kata Khudori.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat menyatakan Indonesia telah memasuki fase kemandirian pangan dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari bangsa lain.

Ia mengatakan hanya dalam waktu satu tahun sejak dilantik, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan pangan, melampaui target awal yang dipatok selama empat tahun.

“Kita sudah swasembada satu tahun. Kita sudah berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo.

Mengawali 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras nasional mencapai 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,25 juta ton yang dikelola Perum Bulog, sebagai rekor tertinggi. Dengan kebutuhan konsumsi nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, ketersediaan beras diproyeksikan aman hingga akhir tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan berkat capaian swasembada, pemerintah meniadakan impor beras pada 2026. Sebaliknya, dengan produksi dalam negeri yang melimpah, Indonesia mulai menjajaki peluang ekspor beras ke sejumlah negara tetangga.

PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan membangun 1.100 kampung nelayan merah putih pada tahun ini. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan tidak hanya di sektor pertanian."Tahun 2026 ini kita targetkan 1.100 desa nelayan. Tahun-tahun depan mungkin lebih banyak lagi," ujar Prabowo dalam sambutannya pada kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat yang dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden, Rabu, 7 Januari 2026.Presiden menyampaikan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan, termasuk swasembada protein hewani dari ternak dan ikan. Untuk itu, pemerintah akan membuka ribuan desa nelayan serta mengembangkan ratusan sentra budidaya ikan di seluruh tanah air.Pemerintah juga akan membangun sektor peternakan secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Menurut Prabowo, pemenuhan kebutuhan protein sangat penting bagi masa depan bangsa.Ia menekankan bahwa anak-anak Indonesia harus mendapatkan asupan protein yang cukup agar dapat tumbuh kuat, sehat, dan cerdas. "Rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak. Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pintar dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat," ujarnya.Prabowo juga optimistis terhadap rencana besar pemerintah tersebut. Ia menyebut dorongan dan energi yang dirasakannya semakin kuat setelah melihat langsung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan."Saya melihat tadi penghasilan petani kita naik dan saya juga dapat laporan dari Menteri Kelautan (Sakti Wahyu Trenggono), hasil daripada nelayan-nelayan kita juga naik dan tahun-tahun mendatang akan lebih naik lagi," katanya.

PRESIDEN Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada hari ini.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahmin, pada pagi hari ini, hari Rabu, 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih," kata Presiden Prabowo yang langsung menumbukkan alu ke dalam lesung sebagai simbol tercapainya swasembada beras, seperti dikutip dari Antara.

Pengumuman itu disampaikan Kepala Negara yang didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan perwakilan kelompok petani. Mereka turut menumbukkan alunya ke dalam lesung bersama Presiden.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Prabowo mengaku bangga dan bahagia atas pencapaian swasembada itu. Di hadapan para petani, penyuluh pertanian, dan seluruh komunitas pertanian Indonesia, ia berterima kasih atas kerja keras mereka.

"Terima kasih, seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang empat tahun, saudara berikan kepada bangsa dan negara. Kita sudah swasembada, satu tahun, kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, satu tahun, kita sudah tidak tergantung bangsa-bangsa lain," kata Presiden Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan para petani.

Lebih jauh, Presiden menyatakan petani-petani telah membuktikan diri sebagai putra-putri terbaik bangsa. Ia pun menyoroti perilaku sejumlah elite yang lebih sering mengejek dan melempar sindiran terhadap kinerja pemerintah.

"Yang penting, saudara-saudara, hari ini saudara (petani) telah memberi bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia," ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan bintang jasa utama ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Dia bersama jajaran kalian, kalian semua ini, telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia. Dan saya percaya, habis ini kita tidak akan bisa diberhentikan," ujar Kepala Negara.

Sebelumnya, peneliti dan analis kebijakan senior Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menyoroti soal langkah pemerintah menyetop impor beras hingga gula konsumsi pada tahun 2026 demi mewujudkan swasembada pangan. Ia menilai langkah itu menunjukkan optimisme tinggi terhadap produksi pangan dalam negeri, namun klaim swasembada pangan ini harus teruji ketika menghadapi realitas di lapangan.

Menurut Hasran, produksi pangan lokal kini semakin rentan terhadap cuaca ekstrem yang sulit diprediksi. "Jangan sampai niat mencapai swasembada dengan membatasi impor justru membebani rakyat dengan harga pangan yang mahal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Januari 2025.

Adapun dalam penetapan Neraca Komoditas (NK) 2026 pada Desember lalu, pemerintah resmi meniadakan impor beras hingga gula konsumsi. Impor dibatasi hanya untuk bahan baku industri spesifik, seperti daging lembu khusus industri hingga garam khusus industri.

Hasran menekankan bahwa tanpa mekanisme impor yang responsif, upaya melindungi petani dan konsumen justru berisiko memicu gejolak pasar. Jika terjadi gagal panen mendadak hingga butuh impor darurat, pemerintah mekanisme harus mengulang birokrasi dari awal untuk merevisi kuota dalam NK.

Menurut dia, situasi ini akan menjadi pertaruhan saat menghadapi momentum besar seperti bulan Ramadan dan Lebaran. Jika gangguan muncul pada momen tersebut, lonjakan harga pangan berpotensi merugikan masyarakat.

Karena itu, CIPS meminta agar pemerintah membuktikan dahulu klaim swasembada pangan perlu dengan data yang valid lintas institusi. Ia menekankan bahwa kesalahan dalam pengukuran bisa berimplikasi pada kekurangan pasokan pangan di masyarakat.

Terlebih, kata Hasran, swasembada pangan yang tangguh tidak hanya diukur dari capaian produksi dalam satu siklus tahunan saja. Sebab, cita-cita tersebut perlu didukung oleh sistem pangan yang responsif terhadap berbagai ancaman nyata di lapangan, seperti krisis iklim atau risiko gagal panen.

GUBERNUR Papua Mathius Fakhiri mengatakan Pemerintah Provinsi Papua menargetkan mencetak 5.380 hektare sawah pada 2026. Kebijakan itu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan berbasis potensi lokal di Papua.

"Program cetak sawah merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan pemerintah usat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia," tutur Fakhiri mengutip Antara, Jumat, 2 Januari 2026.

Menurut Fakhiri, program ini dinilai menjadi langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. "Pada 2025 telah direalisasikan pencetakan sawah seluas 640 hektare yang berlokasi di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi," kata dia.

Dia menjelaskan program cetak sawah menjadi fondasi awal pengembangan kawasan pertanian pangan di Papua. "Untuk itu program cetak sawah akan berlanjut pada 2026 dengan akan memastikan program berjalan optimal melalui pendampingan teknis, penyediaan sarana produksi pertanian, serta penguatan sistem pascapanen," ucap Fakhiri.

Dia mengatakan, dengan keberlanjutan program tersebut Pemprov optimistis Papua mampu meningkatkan produksi beras secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. "Kami memproyeksikan Papua tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menjadi penyangga pangan bagi wilayah lain di Tanah Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan pada 2027 Papua akan menjadi lumbung pangan, bukan hanya untuk Provinsi Papua, tetapi juga sebagai penyangga pangan bagi provinsi-provinsi di seluruh wilayah Papua. "Oleh sebab itu penguatan ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kemandirian daerah," tutur Gubernur Papua.