JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengombinasikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan penanaman hutan mangrove sebagai upaya mengatasi banjir rob, abrasi, dan dampak kenaikan muka air laut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, mangrove akan menjadi bagian penting dari proyek giant sea wall karena dinilai efektif sebagai perlindungan alami kawasan pesisir.

"Kita sedang merancang membangun tanggul di laut selain tanggul pantai. Dan, kita mengombinasikan dengan mangrove karena ini merupakan solusi yang berbasis alamiah. Sebab mangrove itu juga sangat efektif untuk dikombinasikan," ujar AHY saat meresmikan gerakan Ayo Muliakan Sungai di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026), seperti dikutip dari Antara.

Menurut AHY, pembangunan giant sea wall menjadi kebutuhan mendesak mengingat wilayah Pantura Jawa menghadapi ancaman serius akibat kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap tahun.

Ia menjelaskan, sejumlah wilayah di Pantura mengalami penurunan muka tanah sekitar 5 hingga 20 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut dipicu oleh pengambilan air tanah secara masif oleh jutaan penduduk yang tinggal di kawasan pesisir.

Karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang lebih dari 500 kilometer yang akan dikerjakan secara bertahap.

Atasi Banjir dari Hulu hingga Hilir

AHY menegaskan, permasalahan banjir tidak hanya berasal dari wilayah hulu, tetapi juga dari kawasan hilir yang berhadapan langsung dengan laut.

"Permasalahan banjir bukan hanya kiriman atau permasalahan di hulu tapi juga di hilir, ini yang kita perkuat melalui pendekatan infrastruktur keras," kata AHY.

Menurut dia, pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat perlindungan wilayah pesisir sekaligus mengurangi risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemerintah saat ini terus mematangkan desain pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir nasional.

"Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir," ujar AHY.

Ia menilai perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata bagi Indonesia. Ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga penurunan muka tanah memerlukan langkah mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai perlindungan pesisir, proyek giant sea wall juga dinilai membuka peluang kerja sama internasional dalam berbagai bidang, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai, pembangunan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

Pemerintah berharap kombinasi antara infrastruktur tanggul laut dan rehabilitasi mangrove dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan kawasan pesisir Pantura terhadap dampak perubahan iklim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa akan dikombinasikan dengan pohon mangrove sebagai solusi berbasis alam.

"Permasalahan banjir bukan hanya kiriman atau permasalahan di hulu tapi juga di hilir, ini yang kita perkuat melalui pendekatan infrastruktur keras," kata Menko AHY sapaan akrabnya di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan banjir akibat fenomena naiknya permukaan air.

Ia menyatakan setiap tahun Pantura Jawa mengalami penurunan permukaan tanah 5-20 sentimeter (cm) akibat puluhan juta orang mengambil air dari dalam tanah.

Untuk itu, pemerintah saat ini berupaya membangun tanggul laut raksasa di sepanjang Pantura Jawa yang panjangnya lebih dari 500 kilometer dan itu dilakukan secara bertahap.

AHY mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa nantinya juga dibarengi dengan penanaman pohon mangrove yang merupakan penahan air laut alami.

"Kita sedang merancang membangun tanggul di laut selain tanggul pantai. Dan, kita mengombinasikan dengan mangrove karena ini merupakan solusi yang berbasis alamiah. Sebab mangrove itu juga sangat efektif untuk dikombinasikan," ujar AHY saat meresmikan gerakan Ayo Muliakan Sungai.

Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah mematangkan desain tanggul laut raksasa.

"Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir," ujar AHY.

Ia mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang dihadapi Indonesia.

Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir memerlukan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan berjangka panjang.

Menurut dia, proyek tersebut membuka peluang kolaborasi internasional yang luas, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai dan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Presiden kita masih mengawal proyek ini di tahun 2026, dan mudah-mudahan pada 2027 pelaksanaannya semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah terus mengawal perkembangan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

“Saya sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Presiden kita masih mengawal proyek ini di tahun 2026, dan mudah-mudahan pada 2027 pelaksanaannya semakin matang,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyampaikan perkembangan proyek Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa dari ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Menurutnya, pemerintah saat ini terus menyempurnakan peta jalan (roadmap) dan koordinasi lintas wilayah agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) Pantura untuk melindungi masa depan ekonomi negara dan masyarakat.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur adaptif, termasuk proyek Giant Sea Wall Pantura yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional pada era Presiden Prabowo Subianto.

Proyek sepanjang 575 kilometer tersebut dirancang tidak hanya untuk perlindungan pesisir, tetapi juga menjaga ketahanan pangan, kawasan industri, serta keselamatan jutaan masyarakat pesisir Jawa.

Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan progres terkini rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW).

Cetak biru (blueprint) dari megaproyek yang sepenuhnya akan dibangun pemerintah pusat di sepanjang wilayah pesisir pantai utara Jawa itu direncanakan rampung sepenuhnya pada 2027 mendatang.

AHY sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pihaknya masih berusaha untuk mengawal agar rencana pembangunan tanggul laut raksasa dapat dijalankan dalam tempo yang secepatnya.

Namun begitu, ia juga mengakui bahwa faktor anggaran dan kajian tetap harus diperhatikan serta dipertimbangkan secara baik sebelum proyek tersebut nantinya resmi dimulai pembangunannya.

"Kita masih mengawal tahun 2026 ini mudah-mudahan 2027 sudah semakin matang karena ini konsep besar, mega-project yang membutuhkan investasi, membutuhkan kebutuhan teknokratis," ungkap AHY kepada Bisnis pada sela-sela kunjungannya di Head Office PT PAL Indonesia, Surabaya, Kamis (21/5/2026).

Selain faktor kajian serta pembiayaan, AHY juga menyebut bahwa pihaknya selaku penanggung jawab utama dari proyek infrastruktur tersebut masih fokus untuk menyatukan visi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki perairan di sepanjang daerah-daerah yang diproyeksikan menjadi titik pembangunan GSW, yakni mulai Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Menurutnya, kesatuan pandangan dan koordinasi yang cair sangat-sangat dibutuhkan untuk terjalin lebih dahulu sebelum proyek yang memakan anggaran senilai Rp1.700 triliun berlangsung nantinya, yang berjalan beriringan dengan proses penyempurnaan peta panduan (roadmap) serta cetak biru pembangunan oleh segenap kementerian terkait.

"Yang juga tidak kalah penting adalah karena ini melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di pantai utara Jawa ini, maka butuh koordinasi yang ketat antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar sesama pemerintah daerah tingkat provinsi untuk kabupaten/kota. Jadi saya masih fokus pada upaya untuk mendorong terjadinya sinergi tersebut, roadmap atau blueprint-nya masih terus disempurnakan," ucapnya.

Dengan usaha-usaha yang diharapkan akan selesai dalam waktu singkat, AHY berharap proses pembangunan tanggul laut raksasa dapat dimulai dalam waktu cepat dan tepat sebelum bencana alam yang disebabkan oleh penurunan muka tanah dan pemanasan global merenggut kehidupan dan penghidupan dari masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan Teluk Jakarta dan pesisir utara Jawa Tengah.

"Utamanya yang paling mendesak adalah di Teluk Jakarta maupun di Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, dan Demak. Terjadi penurunan tanah, land subsidence, sekaligus rising sea level, permukaan laut yang juga terus naik akibat pemanasan global. Ini bisa berpotensi terjadinya banjir laut," tuturnya.

Selain itu, AHY juga mengungkapkan dirinya telah menyodorkan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai fakta-fakta mengenai penurunan muka tanah atau land subsidence yang menjadi faktor utama pembangunan infrastruktur strategis sepanjang 525 kilometer itu.

"Kita butuh membangun tanggul, dan di sinilah kita juga terus menyikapi konsep pengembangan perlindungan pantura Jawa karena memang tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu tahun terjadi [penurunan] tanah bisa hingga 15 atau 20 cm, maka bisa dibayangkan makin lama masyarakat yang ada di daerah-daerah pedalaman tersebut semakin terancam. Nah, saya sudah menyampaikan tentunya laporan kepada presiden," ungkapnya.

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta masyarakat di kawasan pesisir– khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, petambak, hingga pembudidaya ikan– untuk tidak risau mengenai kehadiran infrastruktur Giant Sea Wall.

Ia menegaskan bahwa kehadiran proyek tanggul raksasa tersebut sama sekali tidak akan merenggut lahan nafkah dari masyarakat maritim yang beroperasi di sepanjang pantai utara Jawa, di mana proyek strategis itu rencananya akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4 hingga 6 kilometer dari bibir pantai.

Oleh sebab itu, AHY menekankan tujuan sebenarnya dari pembangunan Giant Sea Wall tersebut semata-mata untuk menyelamatkan segenap masyarakat dan lingkungan pesisir utara Jawa yang terancam, di mana nantinya juga terdapat integrasi dengan program Koperasi Nelayan Merah Putih oleh pemerintah pusat.

"Masyarakat nelayan juga yang perlu diberitahu, perlu dijelaskan. Bukan berarti nanti tiba-tiba ada tembok begitu karena memang untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri, tetapi tetap disiapkan sebuah mekanisme dan ruang agar saudara-saudara kita itu masih bisa melaut, bisa mendapatkan nafkah, dan bahkan lebih baik karena diintergrasikan dengan konsep Kampung Nelayan Merah Putih, dan juga fasilitas pendukung agar kesejahteraan mereka meningkat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan dalam pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall termasuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kompleks Istana Presiden di Jakarta, Selasa, Didit menjelaskan pemerintah sedang mendalami 15 segmen untuk pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara (pantura) Pulau Jawa atau pantura dengan beragam isunya.

"Terutama masalah rob, masalah land subsidence, di situ ada kegiatan ekonomi. Contoh petani, contoh nelayan, contoh petambak," kata Didit.

Ia menjelaskan bahwa di hampir semua titik pantura sudah memiliki kegiatan ekonomi rakyat termasuk yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

"Ini harus kita tampung dan tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian. Ini yang harus kita lakukan kolaborasi atau pengintegrasian," tutur Didit menambahkan.

Dalam kesempatan itu dia menuturkan pemerintah masih mendalami rencana pembangunan 575 kilometer di sepanjang pantura yang akan dibagi dalam 15 segmen.

Pembangunan itu akan dilakukan secara tematik yang direncanakan menyesuaikan dengan segmen masing-masing. Terkait dengan 15 segmen yang sudah dibahas sebelumnya, pemerintah merencanakan pembagian subsegmen dan seksi di dalamnya yang membutuhkan kolaborasi lebih lanjut.

Beberapa titik yang telah menjadi pertimbangan termasuk di Teluk Jakarta dan sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut," ujar Didit.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Fathur Rochman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan progres pembangunan proyek tanggul laut raksasa di Pulau Jawa atau Giant Sea Wall kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Terdapat 15 segmen di Giant Sea Wall dari Serang hingga Gresik yang tengah ditinjau.

AHY mengatakan bahwa proyek yang dirancang membentang sekitar 575 kilometer itu tengah dalam tahap pematangan konsep. Menurutnya, secara konsep, proyek Giant Sea Wall melindungi Pantai Utara Jawa yang kondisinya saat ini menghadapi tantangan, seperti land subsidence atau penurunan permukaan tanah hingga banjir rob akibat naiknya permukaan air laut.

"[Proyek Giant Sea Wall] menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana," kata AHY usai melaporkan proyek Giant Sea Wall kepada Prabowo di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026).

Sementara, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan proyek Giant Sea Wall akan dibangun sepanjang 575 kilometer, dibagi menjadi 15 segmen dari Serang hingga Gresik. Dia menjelaskan bahwa saat ini 15 segmen tersebut sedang ditinjau secara seksama.

"Jadi tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya, sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut," katanya.

Di 15 segmen itu terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, mitigasi sosial ekonomi dalam pembangunan pun diperlukan.

"Di situ ada kegiatan ekonomi, contoh petani, contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua Pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan. Ini harus kita tampung dan tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian," katanya.

Sementara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya pun berkoordinasi dengan BOPPJ untuk memastikan dan menyempurnakan master plan dari Giant Sea Wall. Kemudian, Danantara akan menilai peluang pengembangan-pengembangan di proyek tersebut.

"Jadi tidak hanya dibangun Giant Sea Wall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberi dampak positif terhadap perekonomiannya," ujarnya.

Adapun, dari sisi pembiayaan, pemerintah melalui BOPPJ sendiri memproyeksikan pembangunan Giant Sea Wall bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun.

Pemerintah telah menawarkan proyek ini ke sejumlah negara agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan wilayah pesisir Pantai Utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sepanjang 84 kilometer dipastikan masuk dalam proyek strategi nasional pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Proyek yang bertujuan untuk mengatasi abrasi dan banjir di kawasan pesisir rencananya akan dimulai pembangunannya oleh pemerintah pusat pada tahun ini," kata Bupati Aep Syaepuloh di Karawang, Selasa.

Ia memastikan kelanjutan proyek pembangunan tanggul laut raksasa akan dibangun di wilayah Pantai Utara Karawang setelah mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa di Jakarta pada Senin (4/5).

Proyek tersebut akan dilakukan pembangunannya, di sepanjang Pantura Jawa dari Jakarta hingga Surabaya, termasuk kawasan di wilayah pesisir utara Karawang.

Menurut dia, proyek tanggul laut raksasa tersebut akan dibangun sekitar 500 meter hingga 1.000 meter dari bibir pantai. Kemudian di atas tanggul akan dibangun jalan tol dan rel kereta api cepat.

Sementara area laut antara tanggul dan garis pantai sebagian akan diurug untuk pengembangan bisnis dan pariwisata serta kawasan hutan mangrove.

Berdasarkan hasil rapat bersama Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, pembangunan tanggul laut raksasa tahap awal akan dilaksanakan pada 2026. Terlebih dahulu difokuskan di Teluk Jakarta dan Semarang, sebelum diperluas ke wilayah lain di Pantura.

Bupati mengaku optimistis jika proyek tanggul laut raksasa itu selesai, maka dapat dapat melindungi kawasan di wilayah pesisir utara Karawang dari abrasi dan banjir rob yang selama ini mengancam kawasan pesisir utara Karawang.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperingatkan potensi kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa akan tergenang banjir rob pada 2050 jika proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) tidak segera diintervensi secara masif.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan wilayah pesisir Jawa tengah menghadapi tekanan ganda (twin pressure). Fenomena ini dipicu oleh adanya penurunan permukaan tanah yang dibarengi kenaikan permukaan air laut.

Dalam paparannya, penurunan permukaan tanah (land subsidence) dilaporkan mencapai 1 cm hingga 20 cm per tahun, dengan kondisi terburuk terjadi di Jakarta dan Semarang.

Di sisi lain, tambah AHY, kenaikan air laut kian masif akibat pemanasan global tercatat sebesar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun.

"Bisa dilihat proyeksi penggenangan air laut hingga 2050 jika tanpa intervensi, ini bisa buruk sekali. Ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," ujar AHY dalam agenda Kick-off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, dikutip Selasa (5/5/2026).

AHY menegaskan bahwa ancaman banjir rob permanen kini terus mengintai dan berisiko menghancurkan aset properti hingga rumah warga. Tanpa intervensi tepat sasaran, dampak ekonomi dan sosial dari tenggelamnya kawasan produktif ini dinilai tidak akan terelakkan.

Pemerintah mengeklaim risiko bencana ini merupakan ancaman nyata yang tidak boleh dibiarkan tanpa langkah konkret. Pembangunan tanggul laut dianggap sebagai solusi krusial untuk menahan laju intrusi air laut yang kian progresif setiap tahunnya.

“Gelombang pasang yang ekstrim kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi tapi juga keangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.

“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100,” ujar Kepala BOPPJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Didit menjelaskan, pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.

Adapun, saat ini, pengembangan Giant Sea Wall tengah dalam tahap penelitian dan mitigasi lanjutan dalam rangka mendalami teknis kegiatan di lapangan.

Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mendukung rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) dari segi tata ruang.

Dirinya menegaskan, komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Kementerian ATR/BPN akan mengawal dari segi tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.

"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.

Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses perizinan KKPR, sesuai kewenangan yang berlaku.

“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” kata Ossy.

Dalam hal pengadaan tanah, ia juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh guna mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Ossy menyebut, dukungan dari Kementerian ATR/BPN tetap membutuhkan penguatan dari lintas sektor.

“Kami mendorong agar kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunannya sendiri kurang lebih sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

"Pembangunannya sendiri kurang lebih sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, kata Didit, BOPPJ juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

"Dengan kondisi seperti itu, (pembangunan) 575 km tadi tentunya tematik, tidak melulu yang grey (infrastructure) tapi tematik. Bagaimana kedepannya? Kedepannya kita tetap melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai tugas kita bahwa perencanaan pembangunan dan pengelolaan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

"Inilah yang akan kita kawinkan nanti dengan Kementerian Kelautan Perikanan tentunya, terus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentunya, Kementerian Koperasi dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih kita hybrid-kan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian-kementerian lainnya," ujar Didit.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mempercepat sistem perlindungan terintegrasi pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Pemerintah Republik Indonesia melalui BOPPJ menegaskan bahwa pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Perlindungan pesisir yang dikembangkan tidak dimaknai semata sebagai pembangunan tanggul laut, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang mengombinasikan tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), serta solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti penguatan ekosistem mangrove.

Wilayah Pantai Utara Jawa menghadapi tantangan serius berupa penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir akibat hujan, serta banjir rob yang berdampak pada permukiman, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, berkurangnya garis pantai dan daratan, serta infrastruktur strategis nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Pantai Utara Jawa (Pantura) berkontribusi menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$368,36 miliar atau sekitar Rp6.396 triliun (Asumsi kurs: Rp17.364).

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa pengembangan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa diperlukan guna menyelamatkan aset ekonomi di sepanjang koridor tersebut. Pasalnya, area tersebut saat ini terus mengalami penurunan muka tanah dan terancam terdampak banjir rob.

"Dan potensi kerugian ekonomi 27% kontribusi dari pantura terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jika kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk," kata AHY dalam agenda Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin 4/5/2026).

Dia menjelaskan, rencananya Giant Sea Wall akan dibangun di 5 Provinsi, 20 Kabupaten serta 5 Kota yang membentang dari Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Selain upaya penyelamatan aset ekonomi, konstruksi Giant Sea Wall juga dicanangkan dalam ranga menyelamatkan area kawasan permukiman di area pesisir yang saat ini dihuni hingga 55 juta penduduk.

"Masyarakat yang ada di pantura ini kalau di wilayah pantura ada 20 kabupaten dan 5 kota itu kurang lebih 55 juta penduduknya.Jadi ini masyarakat kita jumlahnya besar. Oleh karena itu, ini adalah urgensi yang kita harapkan mendorong dan menggerakkan kita semua," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer (Km) akan segera dieksekusi dalam waktu dekat. Dalam penjelasannya, infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa.

"Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan," jelasnya.

Terlebih, tambah Prabowo, hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

Prabowo mengungkap kalkulasi pembangunan giant sea wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219). Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.

“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” ujar Prabowo dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) akan dilaksanakan di 25 kabupaten dan kota yang ada di sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa proyek strategis tersebut diperkirakan membutuhkan total investasi fantastis mencapai US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.815/US$) untuk proteksi jangka panjang.

“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$ 80 miliar sampai US$ 100,” ujar Didit saat ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (23/2/2026).

Adapun, peta pembangunan infrastruktur ini akan melintasi wilayah Banten yang mencakup Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang, sebelum tersambung ke wilayah DKI Jakarta.

Di Jawa Barat, tanggul akan melindungi pesisir di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga area Kabupaten dan Kota Cirebon.

Jalur tanggul raksasa ini kemudian memanjang ke Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal, Pemalang, serta Kabupaten dan Kota Pekalongan. Wilayah lainnya di Jawa Tengah yang masuk dalam peta perencanaan adalah Batang, Kendal, Kota Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Kabupaten Rembang.

Pada ujung timur jalur Pantura, pembangunan akan difokuskan di wilayah Jawa Timur yang mencakup pesisir Kabupaten Tuban, Lamongan, dan berakhir di Kabupaten Gresik. Seluruh wilayah tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerawanan terhadap kenaikan permukaan air laut dan urgensi mitigasi bencana pesisir.

"Dengan kondisi seperti ini, kita bekerja sama, terus melakukan mitigasi, melakukan koordinasi agar nanti pada saat pelaksanaannya tidak berhenti di tengah. Jadi ini juga kami melibatkan mereka-mereka sebagai kepanjangan tangan kami di daerah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa konstruksi Giant Sea Wall di sepanjang tepi pantai utara atau pantura Jawa akan didukung sebagian oleh APBN maupun APBD.

Dia menambahkan, nantinya pembangunan tanggul laut itu akan dipimpin oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu, yakni Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa. Kemenko yang dipimpin AHY pun bertindak sebagai dewan pengarah.

Badan otorita itu, terang AHY, masih dalam tahap penyempurnaan konsep. Fokus badan baru itu adalah untuk pembangunan tanggul guna melindungi daerah-daerah seperti Jakarta, Semarang, maupun Demak akibat banjir rob maupun penurunan muka tanah (land subsidence).

"Nah, tanggul itu diperlukan. Sudah ada sejumlah rancangan yang terus disempurnakan ditambah juga dengan kurang lebih konsep pembiayaannya seperti apa," kata AHY.