JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengungkapkan bahwa El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

Hal ini disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

"El Nino ini fenomenanya terjadi kurang lebih selama 9 sampai 12 bulan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung berbagai kondisi, sehingga diperkirakan El Nino itu yang dimulai sejak bulan sekitar April atau Mei, bulan Mei ya, itu akan berakhir di bulan Mei tahun depan," ujarnya.

Namun demikian, Faisal mengungkapkan kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Dia menegaskan bahwa perlu dipahami El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, Faisal mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan."

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun 2026.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan perkembangan terbaru fenomena El Niño 2026 beserta potensi dampaknya terhadap kondisi iklim nasional.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik iklim yang beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM), sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan sejumlah rekomendasi mitigasi yang perlu dilakukan oleh berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.

Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.

BMKG juga menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.

“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.

Pada sektor energi, Faisal mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang secara signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air. Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.

Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026.

“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” pungkasnya.

Melalui penguatan informasi iklim dan koordinasi lintas sektor, BMKG berharap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh El Niño dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan daerah dapat diminimalkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya kenaikan pada jenis Pertamax dan Pertamax Turbo, akan memberikan andil terhadap peningkatan inflasi nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menuturkan bahwa saat ini terdapat sejumlah faktor risiko inflasi yang mencuat dan menjadi perhatian bank sentral. Tantangan utama berasal dari rambatan global berupa transmisi harga minyak dan komoditas ke dalam negeri, atau yang lazim disebut sebagai imported inflation.

Faktor rambatan global tersebut secara langsung berdampak pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti yang tercermin dari kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi baru-baru ini.

Adapun, PT Pertamina Patra Niaga resmi mengerek harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, efektif per 10 Juni 2026. Sejalan dengan itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami penyesuaian dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

"Untuk sementara, hitungan kami kurang lebih dia [kenaikan harga Pertamax] berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi," ungkap Aida dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Selain tekanan imported inflation, Aida menggarisbawahi faktor risiko kedua yang tengah diwaspadai adalah potensi gangguan cuaca. Fenomena El Nino diperkirakan akan melanda Indonesia pada periode akhir Juni hingga Oktober atau November mendatang.

Kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi memberikan tekanan pada kelompok harga pangan bergejolak (volatile food). Meski demikian, BI menilai risiko dari sisi hulu pertanian, seperti lonjakan harga pupuk, dapat diredam karena kapasitas produksi pupuk domestik dinilai masih sangat mencukupi.

Oleh sebab itu, BI mengonfirmasi bahwa laju inflasi memang mulai menunjukkan tren peningkatan. Akan tetapi, Aida memastikan bahwa proyeksi inflasi tetap terjangkar dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh bank sentral dan pemerintah.

"Memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5% plus minus 1%. Jadi paling tinggi kita 3,5%, ini masih dalam target tersebut," tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Terkait stabilitas harga volatile food, langkah antisipasi difokuskan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dikoordinasikan secara intensif bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan pasokan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa otoritas moneter juga memilih kembali menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada rapat dewan gubernur (RDG) BI edisi Juni 2026 demi salah satunya menjaga inflasi tetap terkendali.

"Itulah sebagai salah satu pertimbangan kenapa kita menaikkan BI Rate, yaitu sebagai langkah forward looking, pre-emptive, untuk memastikan inflasi dalam dua tahun ke depan, 2026—2027, dari global tadi tetap terkendali dalan sasaran 2,5±1%," ujar Perry pada kesempatan yang sama.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempredikasi sejumlah wilayah di Indonesia bakal mengalami kemarau yang lebih panjang. Puncak musim kering itu diperkirakan bakal terjadi pada Agustus 2026.

"Wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang dari normalnya," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Rabu (10/6/2026).

Adapun wilayah yang diprediksi bakal kemarau panjang adalah, Sumatera bagian utara dan selatan, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sebagian Nusa Tenggara Timur. Kemudian, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua.

BMKG juga menyatakan bahwa fenomena El Nino di Indonesia bakal segera aktif dan berlangsung hingga 2027. Teuku menjelaskan, data suhu muka laut di Samudera Pasifik pada bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa nilai anomali bulanan pada Mei 2026 adalah sebesar +1,0. Sedangkan di Samudera Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan indeks IOD sebesar –0,56.

Menurutnya, anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur telah melewati batasan Netral selama 5 dasarian.

Lihat video: Waspada El Nino Godzilla! Indonesia Terancam Kebakaran Hutan dan Polusi Udara Parah



"BMKG memprediksi bahwa fenomena El Nino akan segera aktif dan terus bertahan hingga awal tahun 2027, dengan peluang intensitas El Nino mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%," ujar Teuku.

Sementara itu, di Samudera Hindia, terdapat kemungkinan terjadinya IOD Positif pada periode bulan Juli hingga November 2026.

"Fenomena El Nino diketahui menyebabkan penyimpangan iklim di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, dengan pola dan periode dampak yang berbeda-beda," ujarnya.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026.

Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026. “Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujar Faisal dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Ia menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun keduanya dapat berpengaruh terhadap kondisi curah hujan di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang menunjukkan kondisi El Nino, sementara sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026 dengan puncak musim kemarau umumnya terjadi pada Agustus dan sebagian wilayah berlanjut hingga September. Curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.

Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak seragam karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda. “Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim,” jelasnya.

BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan tergantung wilayahnya. Oleh karena itu, informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan akan terus diperbarui dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.

“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG. Dukungan tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.

“Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi musim kemarau 2026 diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko kekeringan, menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan fenomena El Nino hampir pasti terjadi pada pertengahan tahun ini dengan probabilitas mencapai 80% pada periode Juni–Agustus 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko cuaca ekstrem, gelombang panas, hingga kekeringan di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia.

Dalam pembaruan El Nino/La Nina terbaru, WMO menyebut peluang berlanjutnya fenomena El Nino hingga setidaknya November 2026 mencapai 90%. Mayoritas model iklim global juga memperkirakan intensitas El Nino kali ini berada pada kategori moderat hingga kuat.

WMO menjelaskan perkembangan El Nino dipicu oleh suhu permukaan laut yang lebih hangat dari normal di wilayah Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Pemanasan tersebut diperkuat oleh kondisi bawah permukaan laut yang tercatat lebih dari 6 derajat Celsius di atas rata-rata.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengingatkan dunia untuk bersiap menghadapi dampak El Nino dalam beberapa bulan mendatang.

“Ilmu pengetahuan sudah sangat jelas, El Nino akan tiba dalam beberapa bulan ke depan dengan tingkat kepastian 90%. Dunia harus memperlakukannya sebagai peringatan iklim yang mendesak. Kondisi El Nino akan memperparah dampak pemanasan global. Dampaknya akan makin berat, menjangkau wilayah yang lebih luas, dan melintasi batas negara dengan sangat cepat,” ujar Guterres dalam pernyataan video resminya, Selasa (2/6/2026).

Dia menilai respons yang diperlukan dalam menghadapi fenomena El Nino adalah mempercepat aksi iklim, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mempercepat transisi energi terbarukan, melindungi kelompok rentan, serta memperluas sistem peringatan dini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengatakan El Nino berpotensi memperparah kekeringan, hujan ekstrem, serta meningkatkan risiko gelombang panas baik di daratan maupun lautan.

“Kita perlu bersiap menghadapi potensi El Nino yang kuat, yang dapat memperparah kekeringan dan curah hujan ekstrem serta meningkatkan risiko gelombang panas di daratan maupun lautan,” kata Celeste.

Dia menambahkan bahwa El Nino terakhir pada 2023–2024 merupakan salah satu dari lima yang terkuat dalam catatan sejarah. Fenomena El Nino kala itu turut berkontribusi terhadap rekor suhu global yang terjadi pada 2024.

Menurut WMO, El Nino merupakan fase hangat dari fenomena El Nino-Southern Oscillation (ENSO) yang secara alami terjadi setiap dua hingga tujuh tahun sekali dan biasanya berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan.

Fenomena tersebut umumnya mulai berkembang antara Maret hingga Juni, kemudian mencapai puncaknya pada periode November hingga Februari. Dampaknya terhadap suhu global biasanya paling terasa pada tahun kedua setelah El Nino terbentuk.

Bagi Indonesia, El Nino umumnya berkaitan dengan penurunan curah hujan dan meningkatnya risiko kekeringan. WMO mencatat kondisi yang lebih kering dari normal berpotensi terjadi di Indonesia, Australia, sebagian Asia Selatan, Amerika Tengah, serta kawasan Karibia.

Sebaliknya, sejumlah wilayah seperti Amerika Selatan bagian selatan, Tanduk Afrika, dan sebagian Asia Tengah berpotensi mengalami peningkatan curah hujan.

Meski demikian, WMO menekankan bahwa dampak setiap peristiwa El Nino dapat berbeda-beda tergantung pada intensitas, durasi, waktu kemunculan, serta interaksinya dengan fenomena iklim lain seperti Indian Ocean Dipole (IOD).

WMO juga menegaskan belum terdapat bukti bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi atau intensitas El Nino. Namun, pemanasan global dapat memperbesar dampak yang ditimbulkan karena suhu laut dan atmosfer yang lebih tinggi menyediakan energi lebih besar bagi terjadinya cuaca ekstrem.

Untuk itu, WMO meminta pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim seperti pertanian, kesehatan, energi, dan pengelolaan air untuk memperkuat sistem peringatan dini dan langkah mitigasi sejak dini guna mengurangi dampak ekonomi maupun sosial yang ditimbulkan.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa fenomena El Nino diprediksi mulai pertengahan 2026. BMKG pun mengingatkan agar waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Diketahui, El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Di Indonesia secara umum dampak dari El Nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan.

BMKG pun menegaskan bahwa karhutlah bukan sekedar api, tapi ancaman bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. El Nino berpotensi muncul pada semester kedua 2026. "BMKG memprediksi bahwa El Nino event akan mulai terjadi pada periode Mei-Juni-Juli 2026," ungkap BMKG dikutip dari media sosialnya, Senin (25/5/2026).

BMKG mengatakan kondisi ini memicu peningkatan risiko kekeringan, membuat lahan lebih kering dan mudah terbakar, sehingga potensi Karhutlah ikut meningkat. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah hotspot meningkat tajam saat El Nino. Pola ini terlihat jelas pada tahun 2015, dan kembali muncul di 2023.

Sementara hingga Mei 2026, BMKG mencatat hotspot masih relatif rendah, namun tren awal sudah mulai terbentuk. Sebaran titik panas menunjukkan pola yang konsisten. Wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi area dengan konsentrasi hotspot tertinggi, terutama pada lahan gambut yang rentan terbakar.

Lihat video: LIVE Kebakaran Hutan Melanda Palangkaraya



"Pada tahun-tahun El Nino, sebaran ini meluas dan semakin padat. Kondisi 2026 hingga saat ini, mulai menunjukkan kemunculan titik-titik awal di wilayah yang sama. Hotspot mulai terpantau, ini sinyal awal yang tidak boleh diabaikan," papar BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi karhutla. "Siap siaga dari sekarang, jangan membakar lahan, laporkan titik api, dan manfaatkan informasi cuaca dan iklim dalam praktek sehari-hari," imbaunya.

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, Indonesia akan hadapi fenomena super El Nino bersamaan dengan musim kemarau pada pertengahan tahun ini. Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi instruksi untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca (OMC) di seluruh wilayah di Indonesia.

Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak dari fenomena super El Nino dan musim kemarau.

"Jadi ini Presiden itu memberikan instruksi, memberikan direktif kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca di Indonesia agar kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino ini dengan sebaik-baiknya. Jadi OMC ini akan bertahap di seluruh Indonesia," ungkap Teuku saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).

Kendati demikian, Teuku memperkirakan, fenomena El Nino akan mulai aktif melanda Indonesia pada Juni 2026. Menurutnya, intensitas El Nino diperkirakan moderate hingga kuat.

"Dan itu yang perlu kita waspadai ketika di bulan Juni, Juli, Agustus, nanti puncak musim kemarau Agustus, September, itu dapat membuat kemarau di Indonesia akan lebih panjang dan juga lebih kering dari yang terjadi dalam rata-rata 30 tahun terakhir," ucapnya.

Teuku pun menyampaikan, pihaknya akan memulai OMC. Hal ini ditujukan untuk mengisi tampungan air yang ada di sejumlah titik guna mencegah kekeringan. Apalagi, kata dia, periode super El Nino terbilang panjang.

"El Nino kira-kira periodenya akan berakhir kira-kira aktif dalam 9 sampai 12 bulan. Jadi kalau tahun ini aktif, akan berakhir kira-kira di bulan Maret sampai bulan Mei di tahun 2027. Jadi harapan kita 2027 kita tidak mengalami kemarau yang berbarengan dengan El Nino lagi," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari kondisi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu yang disoroti adalah jatuhnya nilai tukar Rupiah.

“Izinkan saya berbagi pandangan, saya mengikuti dengan seksama apa yang terjadi di negeri ini dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja,” kata Anies Baswedan melalui akun X pribadinya @Aniesbaswedan pada Rabu (20/5/2026).

Anies menyebut, saat ini nilai tukar Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Tidak hanya itu, harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.

”Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah, harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak,” ucapnya.

Anies menyebut tantangan ke depan juga masih panjang di antaranya, geopolitik yang memanas, konflik membayangi Timur Tengah. Para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan sudah ada di depan mata. Satu ujian saja berat tapi ini beberapa datang bersamaan maka beratnya berlipat.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



“Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal yakni kepastian, bukan ketenangan semu. Bukan masalah yang ditaburi gula-gula tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa,” tegasnya.

Anies menyayangkan, hal itu justru tidak didapatkan. Anies kemudian menyinggung soal data yang dipilih-pilih dan hanya yang baik yang ditampilkan sedangkan yang buruk disembunyikan.

“Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda kebijakan berubah-ubah. Hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, dan investor menahan diri bahkan sebagian kabur,” paparnya.

Anies juga menyoroti tidak adanya keteladanan yang diberikan oleh pejabat negara. “Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengecangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan,” katanya.

Peringatan terkait kondisi bangsa Indonesia sudah datang dari mana-mana baik dari ekonom dalam negeri, lembaga keuangan internasional, media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia.

“Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan,” tegasnya.

Anies mengajak pemerintah untuk berhenti memberi obat tidur kepada publik dan buka data apa adanya serta sampaikan permasalahan dengan jujur serta berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajeg dari atas sampai bawah.

“Itu yang menenangkan pasar dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua bersiaplah, suka tidak suka masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrem akan hadir dan menerpa dan dunia di luar sedang bergejolak,” katanya.

“Tentu kita harus tetap optimistis bahwa kita akan melewati itu semua asal kita berjalan dengan mata terbuka bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih,” sambungnya.

RIAU - Polda Riau kembali memastikan pelaksanaan Riau Bhayangkara Run 2026 digelar pada Minggu, 19 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi salah satu event lari terbesar di Sumatera itu resmi diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan launching di area Car Free Day Pekanbaru, Minggu (10/5/2026).

Mengusung tagline “Run With Purpose, Move Forward With Riau”, event tersebut tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata, tetapi juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan, hingga ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan Riau Bhayangkara Run bukan sekadar agenda olahraga tahunan, melainkan momentum membangun human solidarity dan environmental ethics di tengah masyarakat. “Masyarakat perlu memperkuat kesadaran kolektif menghadapi potensi musim kemarau panjang pada tahun 2026,” ujarnya.

Berdasarkan informasi BMKG, periode Juni hingga Agustus diperkirakan memasuki fase kemarau dan fenomena “Super El Nino” yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

“Oleh karena itu, dalam menyongsong Hari Bhayangkara ke-80, Polri mengajak seluruh masyarakat menyiapkan kesadaran ekologis. Kita harus bersama-sama menjaga alam, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutannya bagi anak cucu kita di masa depan,” kata Irjen Herry.

Lihat video: FANTASTIS! Polda Riau Berhasil Gagalkan Penyelundupan 29 Sabu Asal Malaysia



Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat mitigasi bencana melalui keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa bumi ini hanya satu dan kita wajib menjaganya demi keberlanjutan bersama,” ujarnya.

Irjen Herry menilai olahraga dapat menjadi medium efektif untuk menyatukan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan penting terkait lingkungan, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

“Melalui Riau Bhayangkara Run, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang berlari, tetapi tentang bagaimana kita bergerak bersama menjaga Riau,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026 Kombes Pol Daniel Widya Mucharam mengatakan, event tersebut lahir dari semangat membangun kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan yang sehat, positif, dan berdampak.

Menurut Daniel, Provinsi Riau memiliki sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari karhutla, ancaman penyalahgunaan narkoba, hingga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan satwa khas daerah seperti gajah Sumatera.

“Karena itu melalui Riau Bhayangkara Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah kegiatan yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial,” ujarnya.

Riau Bhayangkara Run 2026 akan menghadirkan tiga kategori utama yakni Half Marathon 21K nasional dan internasional, 10K, serta 5K. Start dan finish akan dipusatkan di Mapolda Riau.

Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui website resmi riaubhayangkararun.com. Sementara pengambilan race pack dijadwalkan pada 17–18 Juli 2026 di Gelanggang Remaja Pekanbaru.

Wakil Ketua Pelaksana Kombes Pol Boy Jeckson Situmorang mengatakan, pihak panitia melakukan sejumlah penyempurnaan teknis dibanding tahun sebelumnya.

Mulai dari pengaturan parkir yang lebih luas, pengaturan arus peserta, penambahan pos medis, ambulans siaga di sejumlah titik, water station, hingga simulasi crowd flow untuk memastikan kenyamanan seluruh peserta. “Tahun ini fokus utama kami adalah aman, nyaman, tertib, dan profesional. Keselamatan peserta menjadi prioritas utama,” kata Boy.

Selain itu, event tersebut juga telah mengantongi sertifikasi World Athletics sehingga memenuhi standar internasional dalam pelaksanaannya.

Race Director Bhakti dari WG menjelaskan peserta nantinya akan mendapatkan jersey premium, timing chip, BIB sesuai kategori, medali finisher, serta merchandise sponsor.

Tahun lalu, Riau Bhayangkara Run sukses menyedot antusiasme 13 ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu event lari paling ramai di Sumatera.

Kesuksesan tersebut menjadi modal besar bagi Polda Riau untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih besar, lebih tertata, dan lebih profesional pada 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNGKIDUL -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah (pemda) terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

Upaya mitigasi dilakukan untuk memastikan produksi pangan nasional tetap terjaga, khususnya di wilayah sentra padi tadah hujan. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui monitoring intensif pertanaman padi musim tanam kedua (MT2) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meski menghadapi ancaman musim kering, ribuan hektare pertanaman padi di wilayah Semin dan Ngawen dipastikan aman dan siap memasuki masa panen.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul bersama jajaran penyuluh pertanian terus melakukan pemantauan kondisi pertanaman dan ketersediaan air di lapangan guna memastikan produksi tetap optimal di tengah perubahan iklim yang terjadi tahun ini.

Di Kapanewon Semin, pertanaman padi seluas 2.924 hektare yang ditanam pada Februari hingga Maret 2026 dipastikan aman hingga masa panen. Kondisi tersebut ditopang ketersediaan air yang masih mencukupi serta curah hujan yang relatif baik hingga April lalu. Panen raya MT2 di wilayah tersebut diperkirakan mulai berlangsung pada pekan ketiga Mei 2026.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) BPP Semin, drh Rumini mengatakan, petani di wilayah Semin mulai beradaptasi menghadapi ancaman kemarau dengan menggunakan varietas padi umur pendek atau genjah yang lebih tahan terhadap keterbatasan air.

“Saat ini hamparan padi di Semin mulai menguning dan siap dipanen dalam waktu dekat. Petani juga mulai banyak menggunakan varietas genjah seperti Pajajaran, M70D, dan Trisakti sehingga lebih siap menghadapi musim kering,” kata Rumini dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Optimisme serupa juga terlihat di wilayah Ngawen yang menjadi salah satu sentra produksi padi di Gunungkidul.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan DPP Gunungkidul, Danang Sutopo menyebut total luas pertanaman padi MT2 di wilayah tersebut mencapai 8.756 hektare dan diperkirakan memasuki masa panen mulai akhir Mei hingga awal Juni 2026.

“Kami memprediksi panen di Ngawen berlangsung dari pekan ketiga Mei hingga awal Juni 2026. Kami berharap air tetap mencukupi hingga masa panen berakhir, didukung penggunaan varietas umur pendek yang lebih tahan terhadap keterbatasan air,” ungkapnya.

Langkah antisipatif pemda bersama penyuluh dan petani ini sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat adaptasi perubahan iklim melalui pengawalan pertanaman, pengelolaan air, penggunaan varietas adaptif, serta monitoring lapangan secara berkala.

Kementan terus mendorong daerah melakukan mitigasi dini menghadapi potensi kekeringan agar produksi pangan nasional tetap terjaga dan target peningkatan produksi dapat tercapai meski di tengah tantangan iklim ekstrem.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah terus memperkuat infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan menjaga produksi pangan nasional tetap aman.

“Kami sudah instruksikan seluruh jajaran mempercepat antisipasi kekeringan, mulai dari rehabilitasi irigasi, optimasi pompanisasi, hingga penyediaan sumur dangkal dan sumur dalam di daerah rawan kekeringan,’’ katanya dalam keterangan Ahad (10/5/2026).

Ia menegaskan, air adalah kunci produksi pertanian, sehingga pengelolaannya harus dipastikan berjalan optimal. Ia juga mendorong pemda memetakan wilayah rawan kekeringan serta memperkuat pengawalan pertanaman agar petani tetap dapat berproduksi di tengah tantangan iklim ekstrem.

“Kita tidak boleh menunggu sampai terdampak. Mitigasi harus dilakukan lebih awal supaya produksi tetap aman dan petani tidak mengalami kerugian saat kemarau panjang,” pungkasnya.