Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tetap terjaga dalam sasaran target, dengan realisasi 3,34 persen (yoy), berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh BI.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen (rentang 1,5-3,5 persen) pada 2026 dan 2027,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7), IHK pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to- month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,34 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh tingginya harga komoditas global di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 2,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen (yoy).

Kelompok volatile food pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 6,24 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi erat pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” kata Ramdan.

Sementara itu, kelompok administered prices pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 1,41 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,52 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas bensin dan tarif angkutan udara seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 3,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,07 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” ucap Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan), serta kerja sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat perluasan lahan pertanian untuk tanaman tebu hingga Juni 2026 mencapai sekitar 598 hektare atau melebihi dari target tambahan luas lahan tanaman tebu 350 hektare yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan perluasan lahan tebu mampu melebihi dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian ini merupakan kerja bersama semua pihak, dalam upaya mendukung gerakan nasional percepatan swasembada gula.

"Di sawah tegal ini merupakan salah satu titik perluasan lahan tebu, dan di sini sudah mulai ditanam luasnya sekitar 5 hektare," kata Bupati Rio saat kegiatan panen dan tanam tebu serentak program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara virtual di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Situbondo, Kamis.

Mengenai target program peremajaan tanaman tebu atau bongkar ratoon di Situbondo, lanjut dia, sampai dengan pertengahan Juni 2026 telah mencapai sekitar 1.800 hektare, baik penanaman bibit tebu di sawah irigasi dan sawah tegal.

Menurut Rio, target program Bongkar Ratoon Situbondo tahun ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian seluas 3.076 hektare, dan saat ini capaian peremajaan atau tanam bibit tebu untuk peningkatan produktivitas tebu sudah terealisasi 1.800 hektare.

"Tentu kami optimistis mencapai target program Bongkar Ratoon dan menjadi penyumbang swasembada gula yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini menambahkan, dari belasan ribu hektare tanaman tebu di Situbondo ditargetkan mampu memproduksi gula hingga sekitar 65 ribu ton pada tahun 2026.

"Target lebih dari 65 ribu ton gula tersebut merupakan total keseluruhan target tiga pabrik gula yang ada di Situbondo, yakni PG Assembagoes, PG Pandji dan PG Wringinanom," katanya.

Sementara itu, petani tebu asal Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Mamat mengaku sengaja menyewa lahan perbukitan itu dijadikan sawah tegal untuk tanaman tebu.

"Semula di sini ini perbukitan, saya garap sistem sewa jangka waktu delapan tahun untuk 13 hektare, karena saya optimistis per hektare tebu bisa mencapai seribu kuintal. Kalau pengairannya kami menggunakan sumur bor," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun melalui pengembangan lahan tanam dan penguatan pembibitan.

“Kita butuh at least tiga-empat tahun untuk bisa mencapai swasembada (bawang putih) ini,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Target tersebut ditentukan guna mengurangi ketergantungan impor komoditas bawang putih yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

Menurut dia, kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada bawang putih diperkirakan sekitar 100 ribu hektare.

Luasan tersebut dinilai lebih kecil dibandingkan kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada beras yang mencapai jutaan hektare.

Sudaryono mengatakan tantangan utama program tersebut bukan terletak pada minat petani, melainkan penyediaan lahan yang sesuai dan ketersediaan bibit dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan bawang putih tidak dapat ditanam di semua wilayah karena membutuhkan dataran tinggi dengan kondisi agroklimat tertentu.

Saat ini, beberapa sentra yang telah dikembangkan antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Selain lahan, penyediaan bibit menjadi tantangan terbesar dalam upaya mencapai swasembada karena kebutuhan benih untuk pengembangan hingga 100 ribu hektare tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat.

Menurut dia, bibit yang tersedia harus terlebih dahulu ditangkarkan dan disesuaikan dengan kondisi agroklimat Indonesia sebelum digunakan untuk perluasan areal tanam secara massal.

“Sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu satu tahun jadi,” ujar dia.

Untuk mendukung percepatan program tersebut, pemerintah menyiapkan pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada tahun 2026 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta diharapkan turut mengembangkan sekitar 20 ribu hektare sebagai bagian dari upaya menuju target 100 ribu hektare lahan bawang putih nasional.

Sudaryono mengatakan biaya pembibitan bawang putih mencapai sekitar Rp120 juta per hektare, dengan komponen bibit sekitar Rp75 juta per hektare.

Tingginya porsi biaya bibit tersebut, menurut dia, menjadi salah satu alasan pemerintah memberikan dukungan pembibitan karena kebutuhan modal yang relatif besar dapat menjadi kendala bagi petani penangkar.

“Sehingga Rp75 juta dari Rp120 juta per hektare total tadi itu kemudian dalam bentuk dikasih pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian,” ujar dia.

Melalui skema tersebut, petani mengembangkan bibit yang diterima dan mengembalikan hasil sebesar satu setengah kali dari jumlah bibit awal, sementara sisanya dapat dijual.

Bibit yang dikembalikan tersebut kemudian disalurkan kembali kepada petani lain sehingga ketersediaan benih nasional dapat terus bertambah dan mendukung perluasan areal tanam bawang putih.

“Setelah panen itu jadi bibit yang lain, dikembalikan satu setengah kali, sisanya boleh dijual bebas. Satu setengah kali-nya kita putarkan lagi ke petani, begitu terus seterusnya,” ujar dia.

Dalam program tersebut, Perum Bulog dan ID Food akan berperan sebagai offtaker hasil pembibitan, sedangkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dilibatkan dalam kegiatan budidaya dan penyediaan lahan tanam.

Kementan juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang tidak lagi produktif, termasuk sebagian lahan perkebunan teh, untuk mendukung perluasan areal tanam bawang putih.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebutkan bahwa pengurangan impor bawang putih diperkirakan mulai terlihat pada pertengahan tahun depan seiring bertambahnya ketersediaan bibit dan meningkatnya produksi dalam negeri.

“Paling tidak mulai tengah tahun depan itu sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketika berbicara tentang masa depan Indonesia sebagai negara maju, perhatian publik sering tertuju pada pembangunan infrastruktur, penguatan industri manufaktur, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Padahal, ada satu fondasi yang kerap luput dari sorotan, tetapi menentukan keberhasilan seluruh agenda pembangunan tersebut, yakni kemandirian energi.

Tidak ada negara yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan pendidikan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, isu ketahanan energi sesungguhnya bukan hanya persoalan teknis sektor minyak dan gas bumi, melainkan bagian dari strategi besar sebuah bangsa dalam menentukan masa depannya sendiri.

Dalam hal itulah target produksi minyak nasional sebesar satu juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 menjadi hal yang signifikan untuk menjadi perhatian.

Target tersebut muncul di tengah tantangan yang tidak ringan. Banyak lapangan migas Indonesia telah beroperasi selama puluhan tahun dan menghadapi penurunan produksi alamiah atau natural decline.

Kondisi ini merupakan tantangan yang dihadapi hampir seluruh negara produsen migas yang memiliki lapangan tua.

Namun, perkembangan teknologi memberikan harapan baru. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), yaitu teknologi yang memungkinkan cadangan minyak yang masih tersisa di dalam reservoir dapat diproduksi lebih optimal.

Dengan memanfaatkan teknologi, seperti injeksi uap dan berbagai metode peningkatan perolehan minyak lainnya, sumur-sumur tua yang sebelumnya dianggap mengalami penurunan produktivitas masih memiliki peluang untuk memberikan kontribusi yang signifikan.

Optimisme terhadap pencapaian target satu juta barel per hari juga didukung oleh perkembangan teknologi eksplorasi yang semakin maju.

Kemampuan pemetaan bawah permukaan yang lebih akurat membuka peluang ditemukannya sumber daya baru yang sebelumnya sulit dijangkau.

Di banyak negara, kemajuan teknologi justru menjadi faktor yang mengubah persepsi terhadap keterbatasan sumber daya energi.

Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi Denny Januar Ali atau Denny JA mengatakan target produksi satu juta barel per hari bukanlah mimpi kosong apabila didukung oleh penerapan teknologi EOR, kegiatan eksplorasi yang aktif, percepatan perizinan, serta hubungan yang semakin sinergis antara berbagai pemangku kepentingan di sektor energi.

Namun yang menarik, Denny JA tidak hanya menekankan pada produksi. Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem energi yang kolaboratif.

Dalam pandangannya, negara tidak dapat berjalan sendiri. Keterlibatan sektor swasta diperlukan untuk menghadirkan inovasi, efisiensi, dan pengembangan teknologi.

Meski demikian, partisipasi tersebut harus tetap berada dalam koridor transparansi, pengawasan yang baik, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.

Tantangan energi

Gagasan tersebut relevan dengan tantangan energi masa kini yang semakin kompleks. Industri energi modern membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, dan kemampuan manajemen risiko yang tidak sederhana.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi semakin penting.

Denny JA juga memandang dimensi sosial dari ketahanan energi tak kalah penting. Menurutnya, keberhasilan sektor energi tidak boleh hanya diukur dari jumlah barel yang diproduksi.

Masyarakat dan daerah penghasil energi juga harus memperoleh manfaat yang nyata melalui penguatan pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan kebudayaan, serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi sesungguhnya memiliki wajah yang lebih luas dibanding sekadar angka produksi. Energi yang kuat pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden memandang energi sebagai salah satu kunci untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju.

Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan produksi minyak dan gas sebagai bagian penting dari peta jalan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut semakin relevan ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang tinggi. Konflik antarnegara, gangguan rantai pasok global, hingga fluktuasi harga energi internasional menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap sumber energi eksternal dapat menimbulkan kerentanan ekonomi yang serius.

Negara yang tidak mampu mengamankan pasokan energinya sendiri akan lebih mudah terdampak oleh gejolak global.

Agenda keberlanjutan

Di sisi lain, upaya meningkatkan produksi energi konvensional saat ini juga harus berjalan beriringan dengan agenda keberlanjutan. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon.

Karena itu, peningkatan produksi migas tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pendekatan dekarbonisasi mulai berkembang, mulai dari peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi operasional, pemanfaatan energi baru terbarukan, hingga pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) dan Carbon Capture and Storage (CCS).

Teknologi ini dipandang memiliki potensi besar dalam membantu mengurangi emisi karbon dari sektor energi tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan.

Pendekatan tersebut menunjukkan perdebatan antara energi fosil dan energi hijau tidak selalu harus diposisikan sebagai dua kutub yang saling bertentangan.

Pada banyak negara, keduanya justru berjalan bersamaan sebagai bagian dari strategi transisi energi yang realistis. Produksi migas tetap dibutuhkan untuk menjaga pasokan energi, sementara investasi pada teknologi rendah karbon terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Karena itu, target satu juta barel per hari sebaiknya dipahami bukan sekadar sebagai angka produksi. Target tersebut mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, menjaga stabilitas pembangunan, dan mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang sulit dikendalikan.

Jadi kemandirian energi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai cita-cita yang lebih besar. Ketika energi tersedia secara merata, industri dapat tumbuh lebih kuat.

Ketika pasokan energi terjamin, investasi lebih mudah berkembang. Ketika ketahanan energi terbangun, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk menikmati pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, kemampuan sebuah bangsa mengelola energi secara mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan akan menjadi salah satu penentu utama arah masa depannya.

Oleh sebab itu, perjalanan menuju target satu juta barel per hari sesungguhnya bukan hanya perjalanan sektor energi, melainkan bagian dari perjalanan Indonesia menuju kedaulatan dan kemajuan yang lebih kokoh.

*) Dr Taufan Hunneman adalah dosen UCIC, Cirebon

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan realisasi produksi gas bumi hingga 31 Mei 2026 sudah mencapai 95 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari.

“Untuk gas, alhamdulillah kita hampir mencapai target. Rata-rata sudah mencapai 95 persen dari target APBN,” ujar Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data operasional per 31 Mei 2026, realisasi produksi gas mencapai 6.550 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day), dengan capaian pada Januari sebesar 6.459 MMSCFD; Februari sebesar 6.667 MMSCFD; Maret sebesar 6.659 MMSCFD; April sebesar 6.807 MMSCFD; kemudian Mei sebesar 6.179 MMSCFD.

Sementara itu, proyeksi produksi gas hingga akhir 2026 sebesar 6.787 MMSCFD.

Lebih lanjut, Djoko Siswanto menyampaikan terdapat temuan gas bumi raksasa oleh perusahaan energi asal Italia, ENI, di Sumur Geliga-1 Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, dengan potensi sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat.

“Sisa pengeboran eksplorasi sebanyak 34 sumur. Mudah-mudahan ini akan discovery (temuan) gas dan minyak, terutama minyak yang di Bobara untuk pengeboran antara Petronas, Total, dan Pertamina. Targetnya adalah minyak raksasa,” kata Djoksis, sapaan akrabnya.

Per 31 Mei 2026, Djoksis mencatat produksi minyak, kondensat, dan Natural Gas Liquid (NGL) hingga Mei 2026 sebesar 576,2 ribu barel minyak per hari (MBOPD).

Secara rinci, realisasi produksi minyak sebesar 491,3 ribu BOPD; produksi kondensat sebesar 55,8 ribu BOPD; produksi NGL sebesar 29,1 ribu BPD.

Djoko Siswanto menyampaikan proyeksi produksi minyak, kondensat, dan NGL hingga akhir 2026 berada di kisaran 600–610 ribu BOPD. Adapun target produksi minyak yang termaktub di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah sebesar 610 ribu BOPD.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pabrik Gula (PG) Assembagoes Situbondo, Jawa Timur, menargetkan giling tebu tahun 2026 mencapai 540.670 ton dari luas tanaman tebu rakyat maupun milik KSO PT Perkebunan Nusantara sebanyak 6.681 hektare di wilayah itu.

General Manajer PG Assembagoes Situbondo, Mulyono mengaku optimistis target giling tebu tahun ini 540.670 ton dengan target produksi gula pasir 39.365 ton bisa tercapai karena dukungan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), driver truk tebu dan seluruh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

"Alhamdulillah giling tebu tahun 2026 dimulai hari ini, dan harapan kami selama giling beberapa bulan ke depan diberi kemudahan dan keselamatan serta membawa berkah bagi petani," ujar dia usai peresmian giling tebu 2026 di kawasan operasional PG Assembagoes, Situbondo, Kamis.

Mulyono merinci, dari luas tanaman tebu 6.681 hektare itu, 684 hektare di antaranya tebu milik KSO PT Perkebunan Nusantara (TS SGN-KSO PTPN), sedangkan 5.982 hektare lainnya merupakan tebu rakyat atau tanaman tebu milik petani di wilayah PG Assembagoes.

Jauh sebelum giling tebu tahun ini dimulai, lanjut dia, PG Assembagoes telah menjalani berbagai tahapan uji kelaikan untuk memastikan pabrik gula yang dikelola oleh PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) itu beroperasi optimal.

"Kami dari PG Assembagoes mempersiapkan dua sisi, yakn on-farm dan off-farm. Untuk off-farm sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, dan hasil penilaian dari tim pabrik gula ini siap beroperasi giling tebu, sedang dari bahan baku (on-farm) bisa kita lihat bersama antusiasme dari petani tebu," kata Mulyono.

Sementara itu, Regional Head II PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Wayan Mei Purwono yang hadir langsung pada hari pertama giling tebu di PG Assembagoes, menyampaikan PG Assembagoes diharapkan pada musim giling tebu tahun 2026 dapat meningkatkan produksi gula pasir untuk mendukung swasembada gula, khususnya peningkatan rendemen tebu atau persentase kadar kandungan gula dalam batang tebu.

"Terutama rendemen bisa ditingkatkan menjadi di atas 7 persen karena cuaca untuk meningkatkan rendemen pada musim giling tahun ini menurut kami sangat mendukung," katanya.

Dari pantauan, dimulainya giling tebu ini ditandai dengan pelepasan 19 ekor merpati oleh GM PG Assembagoes dan jajaran Direksi PT SGN Regional II serta perwakilan APTR setempat.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil

Jakarta (ANTARA) - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 menegaskan komitmen besar negara untuk melindungi rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Langkah ini bukan sekadar rutinitas fiskal tahunan, melainkan sebuah penegasan arah ideologis pembangunan nasional yang berakar pada ekonomi Pancasila.

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 mematok target pertumbuhan ekonomi yang sangat optimistis, yakni pada rentang 5,8 hingga 6,5 persen. Target tinggi ini mencerminkan keberanian politik dan keyakinan bahwa Indonesia memiliki modal fundamental yang solid untuk melompat menjadi negara maju.

Arah baru kebijakan fiskal ini mendapat sambutan hangat dari berbagai lembaga tinggi negara di parlemen. Secara kelembagaan dinilai bahwa konsep ekonomi yang ditawarkan pemerintah merupakan formulasi strategis yang menempatkan negara sebagai pelindung rakyat, sekaligus penjaga keadilan distribusi.

Parlemen melihat ada visi besar untuk menggeser paradigma pembangunan agar tidak lagi berpusat di Jawa saja, melainkan menyebar secara proporsional ke daerah-daerah penyokong sumber daya alam nasional.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini melahirkan optimisme baru bahwa APBN benar-benar dikembalikan fungsinya sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan mengenai IndonesiaIncorporated menjadi salah satu terobosan paling relevan untuk memperkuat kolaborasi antarsektor secara gotong royong. Konsep ini mengintegrasikan peran negara, pihak swasta, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam satu ekosistem yang inklusif.

Melalui strategi ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka di atas kertas, tetapi juga memastikan denyut ekonomi daerah bergerak aktif. Optimisme ini didukung oleh target penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Kehadiran negara secara langsung di mimbar parlemen menunjukkan adanya tanggung jawab konstitusional yang kuat untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran rakyat bawah.

Dilema struktur anggaran

Tantangan terbesar dalam arsitektur fiskal ini adalah bagaimana mempertahankan disiplin anggaran yang sehat di tengah tekanan eksternal yang kian dinamis.

Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga rendah dan kredibel pada batas maksimal 1,80 persen hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Di sisi lain, target pendapatan negara dipatok sangat tinggi, mencapai rentang 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.

Struktur ini menuntut kerja keras yang luar biasa dari seluruh instrumen pemungutan domestik, terutama karena adanya penyesuaian target kapasitas produksi atau lifting gas bumi nasional yang berada pada angka 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Penurunan proyeksi lifting gas tersebut disikapi secara realistis oleh pemerintah dengan menggeser fokus penerimaan pada optimalisasi sektor non-migas dan pajak domestik. Langkah ini memerlukan kalkulasi yang cermat agar tidak memberikan tekanan berlebih pada daya beli masyarakat yang sedang menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Fleksibilitas fiskal ini diuji untuk tetap mampu mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mulai dari swasembada pangan, kemandirian energi, hingga penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil.

Di tengah restriksi anggaran tersebut, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia hadir sebagai solusi inovatif sebagai lembaga superholding investasi negara.

Dokumen KEM PPKF mendesain Danantara sebagai pengungkit peran swasta melalui sinergi pembiayaan investasi yang independen dan berorientasi profit. Namun, tantangan kelembagaan muncul dalam menyelaraskan misi komersial Danantara dengan tanggung jawab sosial pembangunan.

Menyeimbangkan kepentingan mencari keuntungan dengan kewajiban menyokong proyek strategis nasional yang berisiko tinggi memerlukan sistem tata kelola keuangan yang sangat transparan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan.

Solusi struktural fiskal

Guna menjembatani visi optimistis pemimpin negara dengan keterbatasan teknis fiskal, pemerintah perlu segera mengeksekusi tiga langkah solusi yang konstruktif.

Langkah pertama yang harus diambil adalah restrukturisasi alokasi kredit perbankan milik negara atau Himbara. Sesuai dengan aspirasi yang berkembang di DPD RI, bank-bank BUMN harus didorong untuk memberikan prioritas pembiayaan secara masif kepada sektor produktif di daerah, seperti UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha muda.

Skema subsidi bunga atau penjaminan kredit yang terintegrasi dengan APBN dapat menjadi stimulus utama untuk menggerakkan ekonomi akar rumput, tanpa mengorbankan stabilitas likuiditas perbankan nasional itu sendiri.

Langkah kedua adalah melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal yang radikal untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menahan pelarian modal keluar.

Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu merancang insentif fiskal yang lebih agresif, seperti pembebasan pajak korporasi bersyarat, bagi para eksportir industri hilirisasi yang bersedia menempatkan devisa hasil ekspor mereka di dalam sistem keuangan domestik dalam jangka waktu yang lebih lama.

Penguatan cadangan devisa yang kokoh akan menjadi perisai utama dalam meredam imported inflation, sehingga target inflasi yang dipatok pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen pada 2027 dapat tercapai dengan aman.

Terakhir, pemerintah harus mengarahkan belanja negara untuk mempercepat reindustrialisasi padat karya di berbagai wilayah luar Jawa. Target ambisius peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen hanya dapat terwujud jika negara hadir memfasilitasi alih teknologi bagi industri pengolahan lokal.

Dengan menggeser fokus dari proyek infrastruktur non-produktif menuju penguatan kapasitas manufaktur domestik, Indonesia tidak hanya akan mampu memproduksi barang substitusi impor, tetapi juga melahirkan generasi muda yang mandiri sebagai pencipta lapangan kerja baru di daerah.

Melalui kalkulasi yang jujur dan keberanian eksekusi ini, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan lagi sekadar narasi di atas kertas.

*)Rioberto Sidauruk adalah Tenaga Ahli AKD DPR RI, dosen ilmu hukum di STIH Gunung Jati

Copyright © ANTARA 2026

Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi memandang perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi menjadi kunci untuk mendongkrak rasio penerimaan Indonesia agar mampu mengejar negara-negara peers seperti yang disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam KEM-PPKF 2027.

“Akar persoalan rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia (khususnya tax ratio) dibandingkan negara sebaya seperti Meksiko atau Filipina bersifat struktural dan multidimensi. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar,” kata Rahma saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Rahma menjelaskan salah satu hambatan utama berasal dari besarnya sektor informal atau shadow economy yang diperkirakan mencapai 20-30 persen dari PDB.

Kondisi tersebut membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terjangkau sistem perpajakan karena transaksi masih dominan berbasis tunai dan minim pembukuan.

Menurut dia, struktur penerimaan Indonesia juga masih bergantung pada sektor komoditas seperti migas dan minerba sehingga penerimaan negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga komoditas meningkat, penerimaan ikut terdorong, namun akan melemah ketika harga komoditas turun.

Di sisi lain, ia menilai besarnya belanja perpajakan (tax expenditure) turut mempersempit basis penerimaan negara. Berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa memang bertujuan menjaga investasi dan daya beli, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara.

Rahma menambahkan bahwa tantangan lain berasal dari belum optimalnya penangkapan aktivitas ekonomi digital dalam sistem perpajakan serta praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional yang masih menyulitkan otoritas pajak memastikan laba dipajaki secara adil di Indonesia.

Karena itu, ia menilai perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah paling penting untuk meningkatkan rasio penerimaan Indonesia.

Implementasi penuh Core Tax System dinilai dapat memperkuat integrasi data lintas lembaga, meningkatkan pengawasan, serta mendeteksi ketidakpatuhan secara lebih akurat dan real time.

Selain itu, Rahma mendorong percepatan formalisasi sektor informal melalui perluasan transaksi non-tunai dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan. Menurut dia, langkah tersebut dapat memperluas basis pajak tanpa harus terlalu membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

“Jika Indonesia berhasil melakukan formalisasi 10-15 persen saja dari sektor informalnya, rasio pajak bisa dengan mudah naik 1-2 persen dari PDB tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang membebani daya beli,” kata Rahma.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga memandang rendahnya rasio penerimaan Indonesia dibandingkan sejumlah negara peers disebabkan persoalan struktural, terutama sempitnya basis pajak akibat besarnya sektor informal.

Selain itu, persoalan kepatuhan dan administrasi perpajakan juga masih menjadi tantangan, mulai dari praktik kurang bayar, penghindaran pajak, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah sektor strategis.

“Jadi persoalannya bukan semata soal tarif pajak rendah, tetapi lebih pada seberapa luas basis pajaknya dan seberapa efektif negara menangkap aktivitas ekonomi yang sebenarnya sudah berlangsung,” kata Yusuf.

Karena itu, ia menilai strategi utama untuk meningkatkan rasio penerimaan bukan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan lewat perluasan basis pajak melalui formalisasi ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

“Pemerintah perlu membawa lebih banyak aktivitas ekonomi ke dalam sistem formal dengan memanfaatkan digitalisasi dan integrasi data agar pengawasan transaksi menjadi lebih utuh. Negara-negara peers yang rasio penerimaannya lebih tinggi umumnya berhasil bukan karena tarif pajaknya jauh lebih besar, melainkan karena administrasinya lebih efektif dan basis perpajakannya lebih luas,” kata Yusuf.

Sebelumnya pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menyinggung masih rendahnya rasio penerimaan Indonesia yang hanya di kisaran 11-12 persen dari PDB, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Meksiko, Filipina, India dan Kamboja.

Ia pun mengajak seluruh pihak melakukan introspeksi mengenai penyebab pendapatan negara Indonesia masih belum optimal, meski memiliki potensi ekonomi yang besar. Presiden menilai, perlu dicari akar persoalan agar pengelolaan ekonomi nasional mampu menghasilkan rasio penerimaan yang lebih optimal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat hingga kuartal I 2026, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor energi sudah mencapai 40 persen dari target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Di kuartal I 2026, PNBP kita di sektor energi sudah mencapai kurang lebih 40 persen dari target APBN,” ujar Bahlil dalam IPA Convex, di Tangerang, Banten, Rabu.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, target pendapatan sumber daya alam sebesar Rp236,614 triliun.

Pendapatan sumber daya alam meliputi sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi; dan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi.

Bahlil menjelaskan capaian tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas energi yang meroket. Adapun lonjakan dari harga komoditas energi dipicu oleh perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

Menurut Bahlil, kontribusi para pelaku industri hulu minyak dan gas bumi (migas) cukup signifikan bagi PNBP.

“Mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mampu menciptakan efek berganda,” kata Bahlil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh 11,6 persen atau Rp171,3 triliun.

Berdasarkan paparan Purbaya, kinerja PNBP sumber daya alam tumbuh 3,9 persen secara tahunan, yakni Rp80 triliun pada periode Januari–April 2025 meningkat menjadi Rp83,1 triliun pada periode Januari–April 2026.

Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga mineral, seperti nikel, tembaga, emas, perak, dan alumunium.

Kenaikan harga juga berlaku pada minyak mentah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 sebesar 117,31 dolar AS per barel.

Harga tersebut melonjak 15,05 dolar AS dibandingkan Maret 2026 yang tercatat 102,26 dolar AS per barel.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai KEM-PPKF 2027, yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di DPR, menunjukkan bahwa Indonesia mulai memasuki fase baru pembangunan ekonomi, yakni memperbesar kapasitas negara untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.

Ia memandang target pertumbuhan ekonomi tinggi yang ingin dicapai pemerintah hanya akan realistis apabila Indonesia mampu memperkuat kapasitas fiskal, memperdalam pasar keuangan, dan membangun strategi pembiayaan nasional yang lebih kuat.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi atau booming komoditas semata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, kapasitas negara harus ikut membesar," kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa kapasitas negara bukan hanya terkait dengan besarnya APBN, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil.

"Kalau kita ingin mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan memperbesar kelas menengah, maka negara membutuhkan ruang fiskal dan struktur funding yang jauh lebih kuat dibanding hari ini," kata dia.

Fakhrul menilai rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia yang masih berada pada kisaran 11 persen menunjukkan bahwa ruang penguatan kapasitas fiskal nasional masih sangat besar dibandingkan banyak negara emerging market lainnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas negara tidak boleh hanya dilakukan lewat pendekatan penambahan tarif atau pungutan baru.

"Fokus utamanya justru harus pada peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis ekonomi formal, digitalisasi administrasi, dan yang paling penting adalah menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah," jelas dia.

Dalam era global yang semakin volatile, menurut Fakhrul, kebijakan yang konsisten dan predictable menjadi faktor utama dalam menjaga biaya pendanaan negara tetap rendah.

"Pasar keuangan modern pada akhirnya bergerak berdasarkan confidence. Negara yang dipercaya akan memiliki biaya pendanaan lebih murah. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan akan menciptakan premi risiko yang mahal," ujar dia.

Fakhrul mencatat salah satu poin penting dari paparan Presiden, yakni sorotan terhadap ketidakseimbangan antara surplus perdagangan Indonesia yang besar dengan masih terjadinya net outflow pada neraca finansial.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu rentan terhadap siklus dolar global. Kita surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar keuangan domestik. Artinya struktur balance of payments kita masih harus diperkuat," jelas dia.

Fakhrul juga menilai target pertumbuhan ekonomi tinggi ke depan hanya dapat dicapai apabila Indonesia berhasil membangun arsitektur pembiayaan yang lebih tahan terhadap gejolak eksternal.

Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang perlu dipercepat pemerintah dan otoritas keuangan, salah satunya pendalaman pasar derivatif domestik agar pelaku usaha dan investor memiliki instrumen hedging yang lebih baik terhadap risiko global.

Strategi kedua yakni internasionalisasi rupiah secara bertahap dan realistis, terutama lewat perluasan local currency settlement di kawasan regional.

Sementara strategi ketiga adalah memperluas sumber pembiayaan non-dolar melalui penerbitan obligasi berbasis renminbi, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Selain itu, menurutnya, Indonesia perlu membangun long-IDR environment untuk memperkuat pembiayaan domestik jangka panjang.

Fakhrul pun menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan negara memiliki fondasi pembiayaan yang cukup kuat untuk menopang transformasi tersebut.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Idealnya bisa mencapai 1:4.500 atau setiap Rp1 triliun investasi langsung mampu menyerap 4.500 orang tenaga kerja. Investasi padat karya di sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan harus jadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai investasi pada sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan/manufaktur perlu menjadi prioritas guna meningkatkan serapan tenaga kerja di tengah pencapaian target investasi nasional.

Bhima dihubungi di Jakarta, Senin, menyampaikan, pihaknya mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengejar besaran nominal investasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal.

Ia mendorong idealnya setiap Rp1 triliun investasi mampu menyerap sekitar 4.500 tenaga kerja secara langsung. Oleh karena itu, investasi padat karya dinilai harus menjadi fokus pemerintah.

“Idealnya bisa mencapai 1:4.500 atau setiap Rp1 triliun investasi langsung mampu menyerap 4.500 orang tenaga kerja. Investasi padat karya di sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan yang harus jadi prioritas,” katanya.

Selain itu, Bhima menekankan pentingnya pemulihan dan penguatan kepercayaan investor melalui perbaikan tata kelola ekonomi dan kepastian hukum.

Menurut dia, aspek kepercayaan menjadi faktor penting untuk menjaga minat investasi, terutama di tengah sorotan pelaku usaha global terhadap kepastian regulasi.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan investasi menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik.

“Investasi memainkan peran yang sangat signifikan, berkontribusi sekitar 1,79 persen dari pertumbuhan ekonomi 5,61 persen,” kata Rosan dalam acara “Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast” di Jakarta, Jumat (8/5).

Rosan mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dengan kontribusi investasi mencapai sekitar 31-32 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada kisaran 27-28 persen.

Ia menjelaskan konsumsi domestik masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan investasi menjadi kontributor terbesar kedua.

Menurut Rosan, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang sekaligus menyerap 706.569 tenaga kerja.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026